cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum" : 32 Documents clear
Ketentuan Khusus Penyebar Kebencian Dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang ITE Terhadap Delik Penyebar Kebencian Dalam Pasal 156 Dan Pasal 157 KUHP Daloma Elroy Maukar
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP dan bagaimana ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 KUHP yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Barang siapa; Di muka umum; Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/meremehkan/ merendahkan; Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat/golongan penduduk Indonesia. Sedangkan Pasal 157 KUHP merupakan delik penyebaran (verspreidings-delict), yaitu penyebaran lebih lanjut melalui tulisan atau lukisan/gambar. 2. Ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu baik Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP maupun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengandung norma (kaidah) larangan diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat di Indonesia, sedangkan ketentuan khusus dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yakni adanya penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memanfaatkan media internet, dalam menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Kata kunci: Ketentuan Khusus, Penyebar Kebencian, Undang-Undang ITE.
WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MOTABANG KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Moh Andri Simbala
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peraturan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang dan untuk mengetahui pelaksanaan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. 2. Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah terlaksana mulai dari tahap perencanaan dengan membentuk tim penyusun dokumen perencanaan; tahap pelaksanaan dengan mengarahkan dan mengawasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Kata Kunci : wewenang kepala desa, desa motabang
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK Christian Palar
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikaan pengaturan akta notaris secara elektronik berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 209 Tentang Pelayanan Publik dan untuk mendeskripsikan penerapan pembuatan akta notaris secara ektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum dalam pembuatan akta dibuat oleh pejabat yang berwenangan sesuai dengan Undang Undang. Maka dari itu Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sah dan sempurna serta memikat atara dua belah pihak. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat bearti kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim,yaitu akta tersebut dianggap sebagai besar dalam kebenaran itu tidak pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 2. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notaril tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE. Kata Kunci : pembuatan akta notaris secara elektronik
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIPGOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO Elsvinia Beslar
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian socio-legal, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengelolaan sampah di atur dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah., ini mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif,disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Beberapa prinsip Good Environmental Governance telah dilaksanakan dengan baik diantaranya prinsip partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi,. Sedangkan ada beberapa prinsip yang lain belum dilaksanakan secara optimal. Pertama, prinsip aturan hukum dimana sanksi belum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, Lembaga dan institusi belum maksimal dalam pengelolaan sampah, ketiga pengelolaan anggaran persampahan belum transparan. Kata Kunci : pengelolaan sampah, good environmental governance, kota manado
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI DI AREA ZEBRA CROSS MENURUT UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Wulan Maria Imelk Roeroe; Debby Telly Antow; Elko Lucky Mamesah
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di zebra cross. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menekankan pentingnya pejalan kaki dalam lalu lintas. Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan zebra cross sebagai tempat yang aman untuk menyeberang jalan. Pejalan kaki juga memiliki kewajiban untuk menggunakan zebra cross dan fasilitas penyeberangan lainnya yang telah disediakan untuk mereka demi keselamatan pribadi dan kelancaran lalu lintas. Dalam UndangUndang ini juga mengatur bagi pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang termuat dalam UU, mencakup pelanggaran bagi yang tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki di zebra cross dan pelanggaran lampu lalu lintas. 2. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di zebra cross merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan hak-hak pejalan kaki. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di zebra cross adalah upaya yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pejalan Kaki, Zebra Cross.
ANALISIS YURIDIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PAMASYARAKATAN Junivan Christian Poluan; Debby Telly Antow; Lusy K.F.R. Gerungan
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep reintegrasi sosial menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui pemenuhan hak binaan Didik narapidana melalui reintegrasi sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana hak itu punya arti sesuatu hal yang benar benar, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ini telah ditentukan oleh undang-undang, aturan hak untuk memegang kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu, gelar atau martabat. Narapidana adalah orang yang haknya dibatasi sebagian, yaitu kebebasan, tetapi Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan support Hermi Asmawati terhadap kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. Konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Kata Kunci : pelayanan kesehatan, masyarakat yang kurang mampu
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEGIATAN PEMAGANGAN Kania Indah Putri Kesek; Ronny A. Maramis; Elko Lucky Mamesah
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban peserta magang dalam kegiatan pemagangan di perusahaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta magang dalam kegiatan pemagangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Permenaker No. 6 Tahun 2020, dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008, mengatur tentang perjanjian pemagangan yang memuat mengenai hak dan kewajiban peserta magang. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pemenuhan hak peserta magang seringkali tidak terlaksana dengan baik karena perjanjian pemagangan belum mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lengkap sesuai ketentuan. 2. Perlindungan hukum bagi peserta magang baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memastikan hak-hak terjaga selama magang. Perjanjian pemagangan memberikan dasar hukum yang melindungi hak peserta magang dari eksploitasi. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat seperti undang-undang. Sehingga apa yang disepakati dalam perjanjian harus dipenuhi sesuai ketentuan. Upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemagangan yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 guna menjamin penyelenggaraan pemagangan, juga mendapat sanksi administratif, dan mencabut izin penyelenggaraan program magang. Jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian magang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Serta dapat melapor ke Disnaker. Kata Kunci : kegiatan pemagangan, hak dan kewajiban peserta magang.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Gabriel Pangala
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial, serta mempertahankan hak masyarakat indonesia bagi yang membutuhkan sehingga tercapainya tujuan diadakan penyaluran dana berupa bantuan sosial.dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang akan dilakukan para penegak hukum di indonesia kepada pelaku tindak pidana penyalahguaan dana bantuan sosial menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Dengan metode penelitian Yuridis, normatif kesimpulan yang didapat 1.Dengan adanya dugaan penggunaan dana sebesar 1 miliar wakil bupati lekiyus Peyon di periksa dan di tetapkan sebagai tersangka akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial, atas perbuatannya lekiyus Peyon akibat hukum dari kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yaitu dia dijerat pasal 2 ayat (1) No 31 Tahun 1999 yaitu dipenjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 1 miliar itu untuk korupsi namun, lekiyus peyon bisa dikenakan undang-undang no 13 tahun 2011 pasal 43, dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta Kata Kunci : Penylahgunaan/Dana bantuan sosial
PERAN HUKUM DALAM MENGATASI MEDIA MASSA YANG MENYEBARLUASKAN BERITA PROVOKATIF YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Shintia J.S. Lumenta
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi penyebaran berita provokatif oleh media massa yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dengan mengkaji ketentuan Pasal 28 Ayat 3 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa, baik online maupun cetak, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini dalam bentuk penyebaran berita yang menghasut atau memprovokasi dapat menyebabkan keresahan sosial. Dalam konteks UU ITE, Pasal 28 Ayat 3 mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah menyediakan instrumen untuk menindak pelanggaran oleh media massa, penerapan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kebebasan pers dan hak berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar, serta peningkatan literasi media masyarakat agar dapat lebih kritis dalam menerima dan menyebarluaskan informasi. Kata Kunci: Berita Provokatif, Penyebaran Berita Provokatif, Media Massa
SUATU TINJAUAN TERHADAP SENGKETA PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI ATAS DASAR EX-GRATIA MELALUI ARBITRASE Geradine Gloria Oktaviani Priscilla Siwy
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan manusia, kita pasti akan menghadapi risiko, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak dapat diharapkan, namun dari suatu kemungkinan. Besar atau kecilnya risiko yang dihadapi oleh setiap individu berbeda-beda tergantung kepada aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut. Risiko ternyata bisa menimpa siapa saja, baik orang pribadi maupun pelaku usaha. Upaya untuk menanggulangi risiko tersebut juga berbeda-beda salah satunya dengan melakukan asuransi. Seiring dengan berkembangnya jaman, kebutuhan akan jasa usaha perasuransian merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi termasuk dalam rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko alamia seperti sebagai akibat risiko yang paling mendasar yaitu risiko kerugian atas datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko kerugian atas harta benda yang dimiliki. Demikian juga risiko yang dihadapi secara global, misalnya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan juga tidak luput pula dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil yang diharapkan. Asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Fungsi utama dari asuransi adalah pengalihan risiko. Tertanggung nantinya harus membayar iuran kepada penanggung. Tujuannya untuk memperoleh ganti rugi atas risiko finansial yang mungkin saja terjadi dan yang menjadi penanggung tersebut adalah perusahaan asuransi. Kata Kunci: Asuransi, Arbitrase, Hukum Internasional.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue