cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2017)" : 25 Documents clear
PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih Konvensional ) Ahmad Saifudin; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1753

Abstract

The study entitled "The Development of Islamic Inheritance Law in Indonesia (Comparative Study of Inheritance Law in Compilation of Islamic Laws With Legal Inheritance In Conventional Fiqh)" This study uses a normative juridical approach, in collecting data more emphasis on primary source material, in the form of legislation, Reviewing the rules of law as well as the theory of jurisprudence in addition to interviews to the parties related to the issues in the perusal. Based on these methods the research produces in essence: The forms of legal development of inheritance in the KHI incorporate many elements of customary law and the interests that Indonesians need today. So many forms of inheritance law have not been contained in the fiqh of the conventional (fiqh al-mawarits), but it has been contained and codified in the law of KHI inheritance, among others: article 171 on Joint Treasure, article 177 on the division of father asabah. Article 209 stating that foster and adopted sons receive inheritance, and if they do not receive a will, then they are entitled to a will. And KHI also acknowledged the gono-gini institute whereas the classical fiqh does not admit it (not make sub discussion). In addition, there are contradictions of the inheritance law policies contained in the KHI between the one article and the other articles, among others: article 176 on the distribution of boys and girls. This is contrary to article 229 (which is the closing provision), which states that in settling cases, the judge shall observe the values of the living law in society so that his judgment is in accordance with the sense of justice. In this case, the Indonesian Court, often inheritance distribution is not based on the principle of 2 to 1 for boys and girls. Also, article 183 on peace in the distribution of inheritance which may be contradictory to article 176. Likewise, article 185 on the successor heirs and article 189 on the wholeness and unity of agricultural land of less than 2 (two) hectares, contrary to the principle of ijbari in Islamic inheritance law (fiqh conventional).Keywords: Law of Inheritance, KHI, Conventional Fiqh.
Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Asep Setiawan; Gunarto Gun
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1538

Abstract

Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang menimpa beberapa Notaris, informasi tersebut telah saya peroleh dari beberapa dosen pada saat masa pekuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Unissula. Kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris saat ini adalah penyangkalan yang dilakukan para pihak terhadap isi Akta yang dibuat oleh Notaris, para pihak yang sedang bersengketa tidak sedikit mengikutsertakan Notaris ke dalam permasalahannya. Hal tersebut dikarenakan para pihak berasumsi bahwa Notaris terlibat didalam pembuatan Akta tersebut, padahal Notaris bukanlah pihak didalam Akta tersebut, karena para pihak dalam membuat akta atas keinginannya sendiri dan Notaris hanya mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimasukan kedalam Akta.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris, dan (2) Untuk menganalisis Apakah klausul proteksi diri dalam akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal.Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, karena berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.Hasil penelitian Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta Notariil dan Akta Notaris sebagai bukti Autentik harus dilihat sebagaimana yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.Kata Kunci : Klausul Proteksi, Akta Autentik.
Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015) Achmad Sulchan; Nurmalia Ika Widiasari
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1704

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI  yang   terikat perkawinan campuran, kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran  (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015) Adapun penelitian ini bersifat sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian  yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional, Notaris, dan dua perempuan WNI yang menikah dengan WNA.  Dan meneliti peraturan yang berhubungan dengan perkawinan campuran,  yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Notaris mempunyai peranan yang penting dalam membantu klien tentang : prosedur memperoleh hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA yaitu dengan penurunan hak, misal dari Hak Milik menjadi HakPakai, dimana penurunan haknya oleh pemilik tanah.  Kendala-kendalanya  adalah masalah domisili bagi laki-laki  WNA yang menikah dengan WNI, dan pasangan perkawinan campuran antara WNI dan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan mereka, solusinya sebelum menikah sebaiknya mereka membuat perjanjian perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, perempuan WNI, Hak Akses Tanah
Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak Akril Setiawan; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1581

Abstract

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izingperuntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non pertaniangtentunyagharuslahgsesuai dengan rencana tata ruang dan’wilayahgKabupatengDemak5 agar terjadigkesimbangan dimasa mendatang. Muncul masalah yaitu tentang pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Demak dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengurangi alih fungsi lahan. ’Penelitian ’ini ’bertujuan untuk’mengetahui’pelaksanaan’izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal. Untuk mengetahui’hambatan-hambatan’ dan’ solusi’ dalam’pelaksanaan izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggalPendekatan’penelitian’menggunakan metode’pendekatan secara yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasilg penelitian gyang gdilakukan, dapat gdiketahui bahwa pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak telah sesuai antara regulasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal di Kabupaten Demak yaitu 1) Kendala Koordinasi Kebijakan, 2) Kendala Pelaksanaan Kebijakan dan 3) gKendala gKonsistensi Perencanaan. Upaya Pemerintah Demak dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian adalah dengan pensertipikatan tanah bagi petani yang bertujuan memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat petani dan masyarakat secara cepat, tepat, mudah, murah dan amanKata Kunci :  Izin, Perubahan Penggunaan Tanah, Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga) Martin Anggiat Maranata Manurung; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1557

Abstract

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)” adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal objek jaminan fidusia yang ternyata hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga ternyata dilakukan dengan cara yang sama yaitu : melakukan pendekatan secara kekeluargaan; melakukan penagihan secara langsung ke debitor; melakukan analisa ulang terhadap kredit; dan melakukan tindakan litigasi.Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan kredit dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta melakukan pelunasan utang dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, dimana penjualan secara sukarela ini biasanya melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada bank untuk melunasi hutang debitor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue