cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 818 Documents
 23   24   25   26   27 
Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal Laeli Nurchamidah
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2513

Abstract

ABSTRACT Research on "Functional Distribution of Agricultural Land into Non-Agriculture in Tegal Regency" aims to determine the factors behind, the procedure and the impact of the conversion of agricultural land to Non agricultural in Tegal regency.As in other areas throughout Indonesia, the conversion of agricultural land to non-agricultural in Tegal regency is one of the problems faced. The transfer of agricultural land to non-agriculture is caused by several factors such as demographic factors or rapid population growth, economic factors, change of mindset and behavior factors, and agricultural production process factors that are not balanced with the results obtained. The procedure for the submission of the conversion of agricultural land to non-farm in Tegal regency is basically related to the permit of whether or not the conversion of agricultural land to non-agricultural land is done. This is due to the great impact of the land conversion. These impacts, among others, threatened food security and socio-cultural impact of the shift of agrarian society as a cultural feature of Indonesian society into industrial society.Keywords: Function Transfer, Agricultural land, non agricultural land ABSTRAKPenelitian tentang “Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi, prosedur dan dampak pengalih fungsian lahan pertanian ke Non pertanian di Kabupaten Tegal.Seperti halnya di wilayah lain di seluruh Indonesia, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Kabupaten Tegal merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor demografi atau pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, faktor ekonomi, faktor perubahan pola pikir dan perilaku, serta faktor proses poduksi pertanian yang tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Prosedur untuk pengajuan pengalih fungsian lahan pertanian ke Non pertanian di Kabupaten Tegal pada dasarnya berkaitan dengan perizinan dapat tidaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut dilakukan. Hal ini mengingat dampak yang besar dari adanya alih fungsi lahan tersebut. Dampak tersebut antara lain terancamnya ketahanan pangan dan dampak sosial budaya masyarakat yaitu bergesernya masyarakat agraris sebagai ciri budaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat industri.Kata Kunci : Alih Fungsi, Lahan pertanian, lahan non pertanian
Implementation of Legal Theory by Notary in Exercise Its Authority Mochammed Dzakhy Ariefuddin Dwi Putranda; Wahyu Adhi Admaja; Ngadino Ngadino
Jurnal Akta Vol 6, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i3.5110

Abstract

The purpose of this study was to: 1) To find out what a notary authority. 2) To determine and analyze the correlation between the Notary Law Theory to exercise its authority.Based on the results of data analysis concluded that: 1) Based on the duties and authority of Notary asserted in UUJN, split into three areas of authority ie general authority (Article 15 paragraph 1 UUJN), a special authority (Article 15 paragraph 2 UUJN), the authority which is to be determined (Article 15, paragraph 3 UUJN), 2) Conditions Referring to the basic acquisition of authority, that the notary in a deed relating to land comes from legislation that is under the authority attribution means authorizing the new government by a provision in the legislation which in this case is Notary Law, so authority obtained through the attribution is a genuine authority.Keywords: Theory of Law; Notary; Authorities.
Selling Authorization Legal Agreement Status Will Be Weighed Against Collateral Mortgage (Case Study PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.) Rian Dwi Anggoro; Umar Ma'ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 3 (2018): September 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i3.3266

Abstract

This study aims to determine why the binding of collateral in the process of granting subsidized housing loans in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pekalongan branch office is not binding perfectly implemented using the security rights, the legal position of the agreement of power sold to the collateral to be encumbered encumbrance in the process of providing subsidized credit facilities, and a form of legal protection for authorizing the use of certificate authority to sell. This study uses empirical juridical approach or Socio Legal Research. Data collected through literature, observation and interviews. The survey results revealed that the cause of non-performance perfect binding manner using the right mortgage loan process dala subsidized home ownership in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pekalongan branch office is due to the type of housing loan subsidies are certain types of loans are regulated in the legislation which the binding process is limited to a power of attorney install security rights. On the basis of these reasons the bank asked the Notary / PPAT can issue certificates aimed at selling power if the debtor defaults, the creditor as the bank can make the sale to get the loan repayment. However, if the power of attorney install security rights has been upgraded to the Agreement of Encumbrances Encumbrance and has been registered to receive the certificate Encumbrance the collateral execution process should be subject to the laws Mortgage. Making the notarized agreement of power selling is a form of legal protection for the debtor as the authorizer.Keywords: Authorization Agreement Sell; Collateral Will Be Charged Mortgage; Credit Homeownership Subsidies.
Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati Tri Ulfi Handayani; Agustina Suryaningtyas; Anis Mashdurohatun
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2531

Abstract

ABSTRAKSuatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadao pelanggar kode etik. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta beragumentasi secara rasional dan kritis serta menjujung tinggi nilai-nilai moral. Pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam melaksanakan prateknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik, kendala, dan solusi Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan sangat berperan peting dalam upaya penegakan kode etik. Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Penandatanganan akta tidak berhadapan antara klien dan Notaris, Melakukan penetapan tarif dibawah standar , Melakukan usaha-usaha yang dapat mengarah kepada persaingan tidak sehat, Permasalahan plang nama dan pindah alamat tidak melapor. Kendala Dewan Kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik yaitu, jumlah Notaris yang semakin banyak, Dewan Kehormatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya, Dewan Kehormatan tidak menjalankan tugasnya secara optimal dan ada sebagian oknum Notaris yang mau diperiksa sudah diberi tahu tetapi tidak ada di Kantor tanpa ada alasan dan wilayah kerja yang luas. Solusi Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik Notaris melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik agar dapat diminimalisir dan dihilangkan, merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan Dewan Kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan, NotarisABSTRACTA job or profession that in carrying out its authority requires ethics. The code of ethics that is used as a guideline of the behavior of members along with clear and unequivocal sanctions against violators of the code of ethics. The existence of the code of ethics of Notary aims to a notary profession can be run with a professional with motivation and orientation on intellectual skills and rational and critical documentation and high moral values. Notary guidelines in carrying out their duties must cling to the code of ethics Notary which is the entire moral method. In performing its Practice Notary is supervised by Board of Honor Notary, because this supervision is necessary so that Notary does not neglect the nobility and dignity of his profession. This study aims to know, examine and analyze the urgency of the Council of Honor in the enforcement of ethical codes, constraints, and solutions of the Notary Board of Honor in the enforcement of the Notary Code of Ethics in Pati Regency. This study uses an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained directly through interviews and secondary data obtained from literature materials, archives, and documents related to the object of research. The results of the study show that the Honorary Board is very important in the effort to enforce the code of ethics. Some forms of violations committed by a Notary are the signing of not dealing dealing between the client and Notary, Conducting tariffs under the standard, Conducting business that may lead to unhealthy competition, Problems plang name and move address not report. Obstacles of the Board of Honor in enforcing the code of ethics that is, the number of Notary more and more, the Board of Honor only amounted to 3 (three) members and collective so that if there is an absence due to busyness or other obstacles, the Honor Board does not perform its duties optimally and there are some Notary person to be examined has been notified but not in the Office without any reason and wide working area. The solution of the Council of Honor in the enforcement of the code of ethics Notary conducts an evaluation and correction of any violation of the code of ethics in order to be minimized and eliminated, to plan the strategic steps that the Board of Honor will take to match the objectives to be achieved.Keywords: Code of Ethics, Council of Honor, Notary
Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Adam Lukmanto; Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1550

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum. Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris.Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUH Perdata maksimal 1/2 harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, 1/3 jika memiliki dua orang anak, dan 1/4 jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal 1/2 apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Kata  kunci :  Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta Notaris
Dispute over Double Certificate on the National Land Agency of Indramayu District Titi Resmiyanti; Akhmad Khisni; Achmad Sulchan
Jurnal Akta Vol 6, No 4 (2019): December 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i4.7577

Abstract

The purpose of this study was to: 1) Analyze the dispute resolution on dual certificates in the National Land Agency Indramayu district, 2) Barriers and Solutions Upon completion of Certificate Associate at the National Land Agency Indramayu district.The approach used in this paper is empirical sociological juridical with the help of primary data or empirical data as the main data. Sociological research empirical law is a legal research methods that identify and conceptualize law as a social institution rill and functional in a real life system. The data collection was obtained by interview and literature. The data were analyzed qualitatively normative.The research results are: 1). Settlement of disputes over double certificates in the National Land Agency Indramayu district that summons to the parties to the dispute to mediation. If mediation is not successful then the case was continued with the proceedings. The process of settlement is with the trial. Aspects that influence the judge determines the choice of action in the resolution of a dispute ie double certificate in terms of proof, because the facts and events as the principal case will be known judge from the evidence submitted by the parties to the dispute 2). Obstacles in solving the double certificate in Indramayu district that is party to the dispute does not come in mediation, data submitted on the land question is not clear, each party wants to win the case and the importance of their own interests. Solutions that can be done is the mediator to give some advice to the parties so that more can cooperate in following the legal process, so that the process can be completed justice and it takes a long time.Keywords: Dispute; Double Certificate; BPN.
The Implementation Of Borrowing Money Agreement With The Guarantee Of Movement Object In PT. Pegadaian (Persero) Branch Of Subang Based On Act No. 42 Of 1999 On Fiduciary Erwin Marlina; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 4 (2018): December 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i4.3889

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the implementation of the agreement to borrow against moving objects Pegadaian of Subang district connected by Act No. 42 of 1999 on Fiduciary, and the constraints faced by Pegadaian of Subang district in the implementation of the agreement to borrow money secured against moving objects associated with Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary, and solutions. Based on the results of data analysis can be concluded that: First,Implementation of the Money Lending and Borrowing Agreement with the guarantee of Moving Bodies PT. Pegadaian (Persero) is not in accordance with the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code, as the substance of the agreement is determined unilaterally by PT. Pegadaian (Persero) and very burdensome customers, whereall costs related to the disbursement of the loan and the auction process is borne by the customer, including if the customer requires registration, fiduciary, but most refused to register fiduciary because of the extra charge (additional costs to be borne by the customer and the need for immediate disbursement of credit requires a long time. this is contrary to Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary. Secondly, the constraint faced by PT. Pegadaian (Persero) Branch of Subang in the Implementation Agreement with Collateral Borrowing Money on Moving objects are need customers defaulting party (broken promises). One type of breach committed by the debtor PT. Pegadaian (Persero) Branch of Subang is overdue, the delay in the implementation of the payment obligations on time specified in the agreement lending and borrowing. Solution by PT. Pegadaian (Persero) Branch of Subang is doingpersuasive efforts, Somasi (warning), withdrawal and auction the collateral in accordance with Act No. 42 of 1999 on Fiduciary.Keywords: Implementation Agreement; Moving Objects Guarantee; PT Pegadaian.
Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Reza Fairuzabadi; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2548

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran PPAT setelah terjadinya penetapan pembagian waris di Pengadilan Agama Garut, apabila terjadi hal terkait masalah proses peralihan hak atas tanah dan atau pembagian warisan sebaiknya para ahli waris terlebih dahulu datang ke kantor PPAT untuk berkonsultasi, agar dijelaskan tentang mekanisme penyelesaian serta di buatkan akta terkait pembagian waris sesuai peristiwa hukumnya yang sebelumnya sudah melalui proses pembagian waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengggunakan pendekatan yuridis empiris.Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Peran PPAT dalam proses peralihan hak dan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Garut Menurut Putusan Pengadilan Agama yang isinya mengembalikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris, selanjutnya PPAT membuatkan APHB, pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis terkait pembuatan APHB yang menyatakan bahwa tanah yang merupakan warisan belum didaftar wajib dilampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan dalam proses pendaftaran haknya sebagaimana tersebut dalam pasal 42 ayat 2 PP.24/1997, Pasal 111 PMA nomor 3 tahun 1997, KHI pasal 171-176, Pasal 37 ayat (1) PP 24/97, Pasal 136 PMA, UUPA nomor 5 Tahun 1960, PP 37 Tahun 1998, PP 3 Tahun 1997, PP 1 Tahun 2006, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. (2) Kendala dan solusi yang dihadapi oleh PPAT : a. Ketentuan yang mengharuskan pencantuman tanda tangan asli para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama. b. Sistem pemecahan secara sempurna yang melahirkan produk akhir berupa sertifikat hak atas tanah dengan kepemilikan bersama atas nama para ahli waris. c. Perhitungan Pajak APHB. d. Persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh para ahli waris. e. Kantor Pertanahan terlalu kaku dalam menerapkan kelengkapan persyaratan. f. Kebiasaan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyuruh pegawainya untuk menjadi saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. g. Para ahli waris kurang mempunyai kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan proses pembagian hak bersama.Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Pembagian Hak Bersama, Penetapan Pembagian WarisABSTRACTThis study aims to determine the role of PPAT after the establishment of inheritance division in Garut Religious Court, in case of problems related to the process of transition of land rights and / or inheritance division, the heirs must first come to the PPAT office to consult, to explain the settlement mechanism and made a deed related to the division of inheritance according to legal events that have been through the process of distributing inheritance in the Religious Courts. This research employs empirical juridical approachBased on the method, the research produces basically (1) The role of PPAT in the process of transition of rights and division of inheritance in Garut Religious Court Based on the Decision of Religious Court whose contents restore and distribute inheritance to each heirs, then PPAT make APHB, juridical reasons related to the creation of the APHB stating that the land which is inherited has not been registered must be attached with documents related to inheritance in the process of registration of its rights as mentioned in Article 42 paragraph 2 of PP.24 / 1997, Article 111 PMA number 3 of 1997, KHI article 171-176, Article 37 paragraph (1) PP 24/97, Article 136 PMA, UUPA number 5 Year 1960, PP 37 Year 1998, PP 3 Year 1997, PP 1 Year 2006, Perkaban Number 8 Year 2012. (2 ) Constraints and solutions faced by PPAT: a. The provisions that require the inclusion of the original signatures of the heirs in the making of the Certificate of Inheritance and the Deed of Rights Sharing. b. A perfect splitting system that produces the final product of a land title certificate with joint ownership on behalf of the heirs. c. APHB Tax Calculation. d. Administrative requirements to be completed by the heirs. e. Land Office is too rigid in applying the requirements. f. Habit of Officers of the Deed Land Author instructs his employees to become witnesses in the making of the Inheritance Certificate. g. The heirs lack legal awareness in completing the terms of the process of sharing common rights.Keywords: Land Rights Transfer, Shared Rights Sharing, Stipulation of Inheritance
IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT Lila Kurniawati Khisni; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i1.1750

Abstract

This study entitled Implementation of the principle of droit de preference to the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement. This study discusses the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements, the constraints found in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in credit agreements and how to overcome these obstacles.Implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage by PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk in credit agreement Number 122 Credit Agreement in which to guarantee payment of all amount owed and obliged to be paid by debtor to bank either arising based on credit agreement and or Any change / renewal / renewal thereof then the debtor hereby deposits to the bank the guarantees which the transfer of ownership rights is evidenced by documents and agreements made in the form, amount and content satisfying the bank in the form of four plots of land. Constraints in the implementation of the principle of droit de preference on the guarantee of mortgage rights by the banks in the credit agreement include the difficulty of banks to conduct surveys on collateral pledged by debtors, difficulties in assessing the price of land and buildings by the bank other than that the debtor's academic ability in Understand all the contents of the agreement so that only give confidence to the bank to complete all the documentation related to the credit agreement process. The solution to overcome these obstacles is that the Bank checks to the Land Affairs Office because that is where the completeness of land documents, and the bank conducts field surveys after the credit agreement is implemented and by looking at the Land and Building Tax Payment Letters as the Value of Tax Objects and provide detailed explanation and Detailed on each article of the credit agreement so that the debtor will understand and understand each article of the credit agreement to be signed.Keywords: Droit de Preference Principle, Guarantee of Deposit Rights
ROLE OF DEED LAND BUILDERS OFFICERS (PPAT) IN ADDRESSING PROBLEM FOR REGISTRATION OF TRANSFER PROPERTY DUE TO SALE OF LAND IN EAST KOLAKA Bambang Suprayogi; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 6, No 4 (2019): December 2019
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v6i4.7625

Abstract

This study aims to determine the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) in addressing the problems of making a deed of sale of land and how the legal consequences of the public in making the deed of sale of land if found problems in the manufacturing process PPAT deed East Kolaka District. The data used in this study are primary data, secondary data and data that can support tertiary study, then analyzed with empirical juridical methods.Based on the results of this study concluded that the role of PPAT in Kolaka East have a stake in ensuring legal certainty transitional registration of property rights to land. Legal guarantee evidenced by an authentic act, then the transition has a strong legal force (not absolute). However, due toThe lack of public knowledge relevant authorities in givingcertainty and legal protection, it is often raised issues such as land disputes and others.So should their ideal concept for the community in the form of legal counseling in growing knowledge about the importance of Land Registry as a form of awareness of legal action against the sale and purchase of land ownership before PPAT to avoid land disputes that often arise in the future. In addition, there is still much to be understood by the Land Deed Official (PPAT) and the community in the Land Registry. Conversely, if the certificate-issuing PPAT deed of sale is not in accordance with the procedure, it is charged with the responsibility PPAT legal and administrative responsibilities. Keywords : Land Deed Official (PPAT), buying and selling, East Kolaka

Page 25 of 82 | Total Record : 818

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): March 2026 Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue