cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021" : 10 Documents clear
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara) Sombang, Nova
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Partisipasi bukan sekedar salah satu tujuan dari pembangunan nasional, tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dalam perencanaan pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian ditemukan bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori dalam perencanaan pembangunan adalah dalam keterlibatan dalam mengikuti rapat rencana pembangunan di desa masih kurang aktif. Hal itu masih perlu di tingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya. Hal  yang menjadi kendala sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan adalah kurangnya dilibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan rencana pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Selain itu yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah komunikasi yang tidak baik, yang dibuktikan banyak yang tidak tahu tentang pelaksanaan musrembang karena mereka tidak mendapat undangan/ pangilan dari pemerintah desa. Kata Kunci : Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan  ABSTRACTDevelopment by involving community participation is an effort to empower the community in planning development related to local resources based on deliberation studies. Participation is not just one of the goals of national development, but is an integral part of the development process. By using a qualitative descriptive research method, this study will examine the form of community participation in Wori village, Wori sub-district, North Minahasa district in development planning, as well as the factors that influence it. From the results of the research, it was found that the form of participation of the Wori village community in development planning was that their involvement in participating in development planning meetings in the village was still less active. This still needs to be improved because there are still many people who have not participated and are directly involved in the planning process of development programs that will be carried out every year. The thing that becomes an obstacle so that the community does not participate and is less active in participating in development planning meetings is the lack of active involvement of the community in the making of development plans in the village, resulting in less good cooperation between the government and the community in implementing village development. In addition, the fundamental problem is poor communication, which is proven by many who do not know about the implementation of musrembang because they do not receive invitations / calls from the village government. Keywords: Participation; Planning; Development
POTENSI ANCAMAN KEAMANAN DI PERAIRAN INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA FILIPINA Tambunan, Daniel
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang potensi ancaman keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkanbahwa terdapat 4 potensi ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara Philipina. Keempat potensi ancaman itu ialah Illegal Fishing, Human Trafficking, penyelundupan, narkoba, dan imigran gelap. Dan dari  keempat potensi ancaman tersebut, yang belum terjadi di perairan tersebut, yaitu human trafficking dan penyelundupan narkoba. Namun, dua lainnya sudah sering terjadi di perairan tersebut, yaitu illegal fishing dan imigran gelap. Sebenarnya permasalahan illegal fishing sempat berkurang pada saat ibu Susi Pudjiastuti menjadi menteri Kelautan Dan Perikanan, sementara kalau tentang imigran gelap sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dekat negara Filipina mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka yang tinggal di Philipina. Kata Kunci: Potensi; Ancaman Keamanan; Perbatasan; Indonesia; Filipina ABSTRACTThis study will examine the potential security threats in Indonesian waters bordering the Philippines. By using qualitative methods, the research findings illustrate that there are 4 potential threats that must be faced by the government and the Indonesian people in the border area with the Philippines. The four potential threats are Illegal Fishing, Human Trafficking, smuggling, drugs, and illegal immigrants. And of the four potential threats, which have not occurred in these waters, namely human trafficking and drug smuggling. However, the other two have frequently occurred in these waters, namely illegal fishing and illegal immigrants. Actually, the problem of illegal fishing was reduced when Mrs. Susi Pudjiastuti became Minister of Maritime Affairs and Fisheries, meanwhile, illegal immigrants often occur because most people living on islands near the Philippines have kinship with those who live in the Philippines. Keywords: Potential; Security Threats; Border; Indonesia; Philippines 
EFEKTIVITAS PENGAWASAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG (MTK) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe) Makawangung, Eunike L.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Salah satu tugas MTK adalah melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Penelitian ini dilakukan di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan fokus penelitian untuk melihat efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan MTK dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah Kapitalaung, Sekertaris Kampung, Perangkat Kampung, Ketua Majelis Tua-Tua Kampung bersama Anggota, Tokoh Adat, dan Masyarakat.  Dari penelitian ditemukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya MTK sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe, telah melakukan fungsinya dan sangat efektif. Pelibatan mereka oleh pemerintah kampung dilakukan sejak mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu  melibatkan MTK. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan karena adanya kordinasi yang baik antara pemerintah kampong dengan MTK. Kata Kunci: Efektifitas; Pengawasan; Majelis Tua-Tua Kampung (MTK); Infrastruktur   ABSTRACTThe implementation of National Development activities in Indonesia is actually an effort to realize the ideals of the nation, namely the welfare of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The Village Elderly Council (MTK) is a form of representative government in villages. One of the duties of MTK is to supervise the programs and activities carried out by the village government. This research was conducted in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. With a research focus to see the effectiveness of supervision carried out by MTK in the implementation of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. In this study, the informants were the Head of the Village, the Village Secretary, the Village Officials, the Chairperson of the Village Elderly Council together with their members, traditional leaders, and the community. From the research, it was found that in carrying out its function, MTK as the supervisor of infrastructure development in Makalekuhe Village, has performed its function very effectively. Their involvement by the village government was carried out from the start of the program preparation process, the discussion to the implementation, which always involved MTK. The success of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako Subdistrict, Sangihe Islands Regency is due to good coordination between the village government and MTK. Keywords: Effectiveness; Supervision; Village Elderly Council (MTK); Infrastructure
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI UPTD BPTK KELAS A PROVINSI SULAWESI UTARA Monoarfa, Arsad R.R
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProblematika terkait ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya adalah kurang tersedianya tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu program pelatihan bagi  para pencari kerja menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi para pencari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 1985) yang terdiri dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, temuan penelitian menggambarkan bahwa efektifitas pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi yang dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah berjalan secara efektif. Hal itu terlihat dari sasaran yang sudah tercapai. Sedangkan dari indikator integrasi, hal masih kurang efektif sehingga menyebabkan kurang dikenalnya pelatihan yang diadakan oleh balai tersebut. Sedangkan dari indikator adaptasi, penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 Tahap 2 terdiri dari kejuruan yakni : Bisnis dan manajemen, Teknik listrik, Teknologi informasi dan komunikasi,Teknik otomotif, Teknik manufatur, Refrigeration (pendingin), Bangunan, dan Teknik las, selain itu balai sudah menyediakan sarana prasarana untuk melatih angkatan kerja yang mendaftar sebagai peserta  pelatihan. Namun keadaan dari pada sarana dan prasarana yang ada sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan peralatan yang ada saat ini, karena alat yang ada pada balai pelatihan  systemnya masih manual, sementara sekarang pada era yang lebih modern. Contoh pengembangan mesin mobil sudah tidak lagi dengan system karburator tetapi dengan system injection sehingga tidak mengherankan para pekerja lulusan dari pada Balai Pelatihan Tenaga Kerja tidak lagi kredibel dengan pasaran kerja yang ada karena dealer kendaraan di bidang perbengkelen sudah mengunakan alat-alat yang modern yang disesuaikan dengan perkembangan peralatan otomotif yang ada. Untuk itu BPTK perlu meningkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju Era industry 4.0  di Provinsi Sulawesi Utara. Kata kunci :  Efektivitas; Pelatihan; Tenaga Kerja  ABSTRACTOne of the problems related to employment in North Sulawesi Province is the lack of competent workers to fill available job vacancies. Therefore a training program for job seekers is an absolute necessity for job seekers. This study aims to determine and examine how the effectiveness of the implementation of training at the UPTD Class A Workforce Training Center, North Sulawesi Province, using Duncan's theory of effectiveness (in Steers, 1985) which consists of indicators of goal achievement, integration and adaptation. By using a qualitative descriptive method, the research findings illustrate that the effectiveness of the implementation of competency-based training programs as seen from the indicators of goal achievement has been running effectively. This can be seen from the targets that have been achieved. Meanwhile, from the integration indicator, it is still ineffective, resulting in the lack of recognition of the training held by the center. Whereas from the adaptation indicator, the implementation of training carried out in the 2019 Phase 2 fiscal year consists of vocational skills, namely: Business and management, electrical engineering, information and communication technology, automotive engineering, manufacturing engineering, refrigeration (cooling), building and welding engineering, in addition to The center has provided infrastructure to train the workforce who registered as training participants. However, the condition of the existing facilities and infrastructure is no longer adequate with the development of existing equipment, because the tools in the training center are still manual systems, while now in a more modern era. For example, the development of a car engine is no longer with a carburetor system but with an injection system so it is not surprising that graduate workers from the Labor Training Center are no longer credible with the existing job market because vehicle dealers in the repair sector have used modern tools that are adapted to the workforce. development of existing automotive equipment. For this reason, BPTK needs to improve in order to improve the quality and competence of the workforce and prepare for the Industrial Era 4.0 in North Sulawesi Province. Key words: Effectiveness; Training; Labor
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019 Trilke Tulung, Jenifer Pesak, Daysi Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup mewarnai peta perpolitikan di Indonesia. Partai yang di dominasi oleh anak muda ini pada Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 lalu bahkan sempat mengalahkan beberapa partai besar dalam perolehan suaranya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mengkaji apa yang menjadi strategi calon legislatif PSI khususnya Jurani Rurubua yang merupakan calon yang mewakili Dapil V Singkil Mapanget hingga bisa berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado (Periode 2019-2024). Fokus penelitian akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2004:162), tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi pemenangan PSI dalam mendukung para calon legislatif yang diusungnya, terdiri dari beberapa strategi. Adapun diantaranya adalah memainkan citra partai, menawarkan program baru bagi perbaikan kearah yang lebih baik, menonjolkan ketokohan, serta menetapkan target khusus, yang dalam hal ini adalah para pemilih pemula. Strategi-strategi tersebut, ternyata mampu membuat PSI mendudukan beberapa calon yang diusungnya. Kata Kunci: Partai Solidaritas Indonesia; Strategi Politik  ABSTRACTThe presence of the Indonesian Solidarity Party (PSI) has colored the political map in Indonesia. The party, which was dominated by young people, in the 2019 legislative election, even defeated several major parties in winning the vote. This research uses a qualitative method that will examine what is the strategy of the PSI legislative candidates, especially Jurani Rurubua, who is a candidate who represents Electoral District V Singkil Mapanget so that he can succeed in becoming a member of the Manado City People's Representative Council (Period 2019-2024). The research focus will be studied using the approach proposed by Peter Schroder (2004: 162), regarding political strategy. The research findings illustrate that PSI's winning strategy in supporting the legislative candidates it carries consists of several strategies. Among them are playing the image of the party, offering new programs for improvement towards a better direction, accentuating their character, and setting specific targets, which in this case are first-time voters. These strategies turned out to be able to make PSI occupy several of the candidates it had. Keywords: Indonesian Solidarity Party; Political Strategy
PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO - BITUNG Mengie, Santika W.M
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik pertanahan saat ini merupakan permasalahan yang paling sering terjadi di hampir setiap pelosok di Indonesia. Konflik antara warga masyarakat dan pemerintah, antara buruh dan pemilik modal,  antara kelompok masyarakat dan sebagainya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian problematika pembebasan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Manado–Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, yang dilakukan oleh pihak PT. PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung. Karena seperti yang diketahui bahwa problematika pembebasan tanah yang terjadi karena masyarakat pemilik tanah menawarkan harga tanah yang tidak sesuai dengan mekanisme dari pihak pengadaan tanah tol Manado-Bitung. Dengan menggunakan metode kualitatif, proses yang dilakukan oleh pihak PT. PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung, akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh G.R. Terry (2010;16), dengan teori manajemennya yang mengatakan bahwa “manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada aspek perencanaan pembebasan tanah tol Manado-Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, hanya melibatkan pihak-pihak terkait, diantaranya Badan pertanahan nasional provinsi Sulawesi Utara, pelaksana pengadaan tanah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa dan pihak PT. Jasa Marga. Sedangkan dari sisi indikator pengarahan hanya bersifat pendekatan komunikasi saja. Selain itu, pelaksanaan pembebasan tanah tol Manado-Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, pihak pelaksana telah melakukan pembebasan tanah sesuai pada prinsip pengadaan tanah baik prinsip musyawarah, prinsip penyerahan hak atas tanah dan prinsip ganti rugi. Akan tetapi problematika pembebasan tanah terjadi karena masyarakat pemilik tanah menawarkan harga tanah yang tidak sesuai dengan mekanisme dari pihak pengadaan tanah tol Manado-Bitung. Kata Kunci: Pembebasan Tanah   ABSTRACTLand conflicts are currently the most common problem in almost every corner in Indonesia. Conflict between citizens and the government, between workers and capital owners, between community groups and so on. This research will examine how the process of resolving land acquisition problems in the context of the construction of the Manado – Bitung toll road, especially in Madidir District, is carried out by PT. PP Persero Manado-Bitung Toll Road. Because it is well known that the land acquisition problems occurred because the land owners offered land prices that were not in accordance with the land acquisition mechanism for the Manado-Bitung toll road. By using qualitative methods, the process carried out by PT. PP Persero Jalan Toll Manado-Bitung, will be studied using the approach proposed by G.R. Terry (2010; 16), with his management theory which states that "management is a process consisting of planning, directing, determining and achieving goals through the use of human resources and other resources". The research findings illustrate that in the aspect of land acquisition planning for the Manado-Bitung toll road, especially in Madidir District, it only involves related parties, including the North Sulawesi Provincial National Land Agency, executor of land acquisition, sub-district government, village / village government and PT. Jasa Marga. Meanwhile, in terms of indicators, the direction is only a communication approach. In addition, in the implementation of land acquisition for the Manado-Bitung toll road, especially in Madidir District, the executor has carried out land acquisition in accordance with the principles of land acquisition, both the principle of deliberation, the principle of transferring land rights and the principle of compensation. However, the land acquisition problem occurred because the land owner offered a land price that was not in accordance with the land acquisition mechanism for the Manado-Bitung toll road. Keywords: Land Acquisition
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Langowan) Sumilat, Refrenri D.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional MarketABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional market
PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Aloo, Yulen
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu aset yang menjadi primadona untuk dikembangkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan restribusi sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengelolaan retribusi sector kelauatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten KepulauanTalaud akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R Terry (2009), yang mengatakan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan masih kurang maksimal karena hanya bersumber dari pengurusan surat izin. Dan realisasi dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Padahal dilihat dari potensi yang dimilikki banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yag dibuat juga maksimal. Kata Kunci : Pengelolaan: Retribusi: PAD   ABSTRACTThe marine and fisheries sector is one of the prima donna assets to develop. This is of particular concern to regions that have potential in this sector. This research was conducted to determine how the management process of marine and fisheries sector levies to increase local revenue (PAD) in Talaud Islands Regency. By using qualitative methods, the management of the marine sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office of the Talaud Islands Regency will be studied using the approach proposed by George R Terry (2009), which states that management is a unique process, which consists of the following actions: planning, organizing, and monitoring carried out to determine and achieve predetermined targets through the use of human resources and other sources. From the research results, it was found that the management of marine and fisheries sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office was still not optimal because it only came from obtaining permits. And the realization in the field shows that even from the plans made, there are only a few that have contributed to the increase in Regional Original Revenue in Talaud Islands Regency. In fact, seen from the potential, there are many things that can be done to maximize the contribution of the marine and fisheries sector if the planning is maximized. Keywords: Management: Retribution: PAD
KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR DI HUTAN LINDUNG MANIMPOROK DESA NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA Mengie, Frangki B.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja merupakan suatu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan dari suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi pembalakan liar di hutan lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan adanya pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok  masih belum  maksimal pelaksanaanya, karena ada banyak hal yang  menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Perlunya meningkatkan sinergitas dengan instasi lainnya, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai tugas dalam mengatasi pembalakan liar tersebut, dan juga koordinasi dengan masyarakat sekitar menjadi hal penting sehingga pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok dapat berjalan dengan baik dan dapat diatasi dengan maksimal. Kata Kunci : Kinerja; Pembalakan Liar; Dinas Kehutanan  ABSTRACTPerformance is a level of achievement of the implementation of an activity, program or policy in realizing the goals, objectives, mission and vision of the organization which are contained in the planning strategy of an organization. The purpose of this study was to determine how the performance of the Forestry Service of North Sulawesi Province in overcoming illegal logging in the protected forest of Manimpok, Noongan Village, North Sulawesi Province. From the results of the study, it was found that the performance of the North Sulawesi Provincial Forestry Service was related to the illegal logging that occurred in the Man Importok Protected Forest which had not been maximally implemented, because there were many obstacles in the implementation process. The need to increase synergy with other institutions, the need to improve the quality of human resources to carry out various tasks in overcoming illegal logging, and also coordination with the surrounding community is important so that the implementation of tackling illegal logging that occurs in Man Importok Protection Forest can run well and can be overcome maximally. Keywords: Performance; Illegal logging; forestry Service
SMART GOVERNANCE DI HALMAHERA UTARA SEBAGAI UPAYA INOVASI PELAYANAN PUBLIC DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Latuheru, Jurles J.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Fakta tentang persoalan akses rentang kendali, dan minimnya sarana transportasi, serta ketersediaan sumber daya manusia menjadi persoalan dalam pengurusan dokumen seperti KTP E, KK dan Kartu Keluarga.. Selain itu masih di dapati juga pola atau budaya kalau boleh di perlambat kenapa harus di percepat, sehingga pengurusan kepemilikan dokumen, masyarakat harus bolak balik di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mengkaji inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara terkait penerapan smart governance serta dampaknya, kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Rogers (1995) tentang atribut inovasi, seperti keuntungan relative, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dengan di terapkannya Smart Governance di tahun 2018 melalui inovasi yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, segala pengurusan terkait dengan pembuatan dokumen kependudukan menjadi tidak berbelit-belit lagi. Dengan munculnya inovasi berbasis teknologi  yang ada, seperti inovasi kebijakan three in one (satu pemohon 3 dokumen kependudukan), sangat berdampak baik pada peningkatan pelayanan public yg ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sangat berbeda dengan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan yang sebelumnya dengan cara manual. Kata Kunci :  Pelayanan Public; Smart Governance  ABSTRACTPublic service is a process as well as an output that shows how government functions are carried out. In line with Law Number 25 of 2009 Article 1 concerning public services, it is stated that public services are activities or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen or resident for goods, services and administrative services provided by public service providers. Facts about the issue of access to control ranges, and the lack of means of transportation, as well as the availability of human resources are problems in processing documents such as KTP E, KK and family cards. In addition, there is also a pattern or culture, if you can slow it down, why should it be accelerated, so that the management of document ownership, the community must go back and forth at the Office of Population and Civil Registration of North Halmahera Regency. By using a qualitative approach, this research examines the innovations made by the North Halmahera Regency Population and Civil Registration Service regarding the implementation of smart governance and its impact, the study is carried out using the approach proposed by Rogers (1995) regarding the attributes of innovation, such as relative advantage, suitability, complexity, possibility to be tried, and easily observable. The research findings illustrate that with the implementation of Smart Governance in 2018 through innovations in the North Halmahera Population and Civil Registration Service, all management related to the creation of population documents is no longer convoluted. With the emergence of existing technology-based innovations, such as the three in one policy innovation (one applicant for 3 population documents), it has a very good impact on improving public services in the Department of Population and Civil Registration, very different from the service for making population documents that were previously manual . Keywords: Public Services; Smart Governance

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue