Articles
80 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015"
:
80 Documents
clear
<![CDATA[DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KINERJA HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu studi di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa)1 ]]>
<![CDATA[Karinda, Laurenzia]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPemekaran desa secara intensif hingga kini telah berkembang di Indonesia sebagaisalah satu cara untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Hukum Tua (Nama adat Kepala Desa di Minahasa) sebagai kepalapemerintahan di tingkat Desa mempunyai peranan yang sangat penting yang harus bisamemainkan peran dan fungsinya secara optimal, baik sebagai pelayan masyarakat maupunsebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap aspirasi dan kebutuhanmasyarakat dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran desa. Pemberdayaan masyarakatmerupakan salah satu kegiatan yang dapat ditempuh pemerintah desa dalam meningkatkankualitas kehidupan masyarakat. Karena didalamnya masyarakat didorong untuk memilikikemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri,memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan (Anwas2013:2). Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayahpemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehinggatentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan kinerjaHukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini membahas tentang dampak pemekaran desa terhadap kinerja hukum tua dalampemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan danmenganalisis kinerja hukum tua desa kiawa satu kecamatan kawangkoan utara dalampemberdayaan masyarakat setelah terjadinya pemekaran desa dengan indikator kinerja yaituproduktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknikanalisis data dari Milles dan Huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan danVerifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarikkesimpulan bahwa dampak pemekaran desa terhadap kinerja hukum tua dalampemberdayaan masyarakat di desa kiawa satu belum optimal. Hukum tua masih harusmembuat program pemberdayaan masyarakat inisiatif pemerintah desa, selain itupendekatan dan komunikasi yang kekeluargaan perlu dilakukan hukum tua dan perlu jugadilakukan koordinasi serta evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap masih kurang.Kata Kunci : Pemekaran wilayah, kinerja, pemimpin dan kepemimpinan, pemberdayaanmasyarakat.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Ngongoloy, Meytisen Hendra]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering muncul saat ini misalnya proses pemilihan yang rumit, kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara, sistim pendaftaran pemilih dan masalah lain yang belum dapat diatasi. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Desa Temboan Kecamatan Langoan Selatan. Terkait dengan partisipasi politik wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum anggota legislative masih sangat kurang. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan harapan data yang diperoleh bisa lebih konprehensif menggambarkan fakta dilapangan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Mirriam Budiardjo (1982) yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.   Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat, PILEG]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN (Suatu Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua)1 ]]>
<![CDATA[Wenda, Emis]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat,yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satukomponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunankesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya DistrikPirime.Kondisi kesehatan masyarakat di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya masih jauh darirata-rata penduduk Indonesia, namun pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalammeningkatkan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Seiring dengan masih terbatasnyasarana prasarana kesehatan maka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadikebutuhan yang mendesak. Hal ini mengingat semakin pentingnya pelayanan kesehatan yangsesuai dengan standar nasional maupun internasional, pembangunan puskesmas-puskesmaspembantu dan polindes di setiap kampng juga merupakan kebutuhan yang mendesak.Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Khusus, Pelayanan Public Di Bidang Kesehatan]]>
<![CDATA[REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 ]]>
<![CDATA[Oroh, Glen]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKRekrutmen merupakan pemilihan dalam proses seleksi seseorang ataukelompok untuk melaksanakan sejumlah tujuan. Dalam Rekrutmen CalonAnggota Legislatif Partai Demokrat Demokrat Kabupaten Bolaang MongondowTahun 2013 merupakan proses untuk mencari orang-orang yang di anggapmampu untuk mengisi kekosongan calon anggota legislative, dan dalam proses inipartai Demokrat Bolaang Mongondow memiliki cara tersendiri dalam merekrutorang yang di anggap tepat.Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Prosesjalannya Perekrutan Calon Anggota Legislatif di Partai Demokrat KabupatenBolaang MOngondow. Metode yang digunakan memakai metode kualitatif.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dalam perekrutan calon harus adastandarisasi yang jelas untuk merekrut kader Partai Demokrat dan setidaknyadalam perekrutan dilibatkan lembaga-lembaga masyarakat atau sebagainya agardapat mengawasi para calon.Kata Kunci: Rekrutmen, Calon Anggota Legislatif]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)1 ]]>
<![CDATA[Rawis, Vially]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKMasyarakat dapat langsung menilai kinerja Kepala Desa berdasarkan kualitas layananpublik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dandampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui konsep yang di gunakan Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik.Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapatdigunakan untuk memecahkan masalah pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahdesa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa keberhasilan Kepala Desa dalam pelayanan public di desa Pontak memangkarena sudah menjadi niat dan tekat dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.Kata kunci : Peranan, Kepala Desa, dan Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA BOLANGITANG DUAKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ]]>
<![CDATA[Lasoma, Mohammad Daniel]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKFungsi pemerintah di bidang kemasyarakatan, dimana pemerintah mempunyaikewenangan memberdayakan, mengatur masyarakat, sehingga dapat terciptakehidupan yang damai, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahan, yaitu sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenanganpemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan upaya yang ditempuhpemerintah desa dalam peningkatan peran lembaga pemerintahan desa dan lembagakemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secaramenyeluruh kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di DesaBolangitang Dua.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahandesa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan ketertiban cukup baik darisegala ancaman kriminal yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa sedangkanpartisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong sudah optimal dalampelaksanaannya, dikarenakan baik secara personal ataupun kelompok dapatmewujudkan sikap kegotong royongan.Keywords: Kewenangan, Pemerintah, Kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI1 ]]>
<![CDATA[Salindeho, Okie Mariana]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPegawai ASN dapat dikatakan memiliki tingkat kedisiplinan salah satunyadengan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Persoalan-persoalan yangdihadapi dalam kenyataan ialah dimana seorang aparatur negara sering terlambatdalam masuk kerja dan sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tujuan yangbukan karena kepentingan kedinasan dalam hal inilah yang sering menjadi sorotanpublik, dimana dikatakan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kedisiplinan.Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan diatas, yangsemuanya itu menunjukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kerjapegawai yang menimbulkan suatu pernyataan yaitu apakah pelanggaranpelanggarantersebut sudah menjadi buadaya sehingga sulit untuk diadakanpembinaan atau penertiban? Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai lembaga pemerintah, maka kedisiplinanpegawai sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.Dari uraian diatas, untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih danberwibawa, kedisiplinan pegawai negeri sipil merupakan factor yang sangatmenentukan visi dari pemerintah yaitu aparatur yang profesional.Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitianini adalah deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, berdasarkan informan yang telahdiwawancarai, menyatakan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur tentang kewajiban danlarangan serta hukuman disiplin. Tapi berdasarkan hasil wawancara kebanyakan Informandalam melaksanakan peraturan pemerintah ini masih mendapati Pegawai Negeri Sipil yangtidak mentaati peraturan pemerintah ini.Pimpinan harus mengarahkan dengan baik seluruh pegawai, sehingga pegawaidapat benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Ketika Pegawai melakukanpelenggaraan, maka pimpinan harus tegas dan menegur tanpa memandang bulu. Agar adaefek jera kepada pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah ini. Dengan meningkatkanpengawasan terhadap kedisiplinan pegawai, maka peningkatan kinerja pegawai akanmenjadi lebih baik, dapat terwujud. Semangat pegawai dapat meningkat ketika pemerintahmemberikan penghargaan (reward) bagi para pegawai yang disiplin. Oleh karena itupemberian Reward harus ditngkatkan. Perlu adanya pembinaan khusus, dengan bertujuanuntuk meningkatkan kesadaran kepada pagawai yang masih sering melanggar peraturanpemerintah ini.Kata Kunci : Disiplin Kinerja Pegawai]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN WANEA ]]>
<![CDATA[Mamalu, Sukegawa Yoriko]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKKecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahankelurahan.Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakanSKPD Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yangdipimpin oleh seorang Camat. Sebagai seorang pemimpin, Camat harus memilikijiwa kepemimpinan dan semangat kerja untuk mengawali proses pembangunan dikecamatan. Jiwa kepemimpinan yang akan mempengaruhi disiplin kerja yangdimiliki seseorang adalah merupakan potensi, dimana seseorang belum tentubersedia untuk mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapaihasil yang optimal, sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar setiappegawai mau menggunakan seluruh potensinya. kepemimpinan merupakan faktoryang sangat penting dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan yang efektifdapat menggerakkan, mengarahkan dan mendorong orang lain untuk berusahamengarahkan kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi.Kata kunci : Kepemimpinan, Disiplin Kerja]]>
<![CDATA[ENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA TERHADAP PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK DI DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR ]]>
<![CDATA[Wanma, Alex Victor]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadappelaksanaan pendidikan politik generasi muda didistrik Samofa.Selain itu, penelitian ini jugabertujuan untuk mengetahui dampak pendidikan politik generasi muda terhadap pelaksanaanpartisipasi politik.Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, kesediaan informan menjawabkuesioner dan juga studi literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian diatas.Dataselanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan peran agen terhadap pelaksanaan partisipasi politikgenerasi muda belum berjalan secara baik.Selanjutnya,pendidikan politik generasi mudabelum memberi dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan partisipasi politik.Melalui penelitian ini,peneliti menyarankan perlunya mengintensifkan pelaksanaansosialisasi politik secara berkala ke kampung-kampung/kelurahan di DistrikSamofa.Perlunya pemerintah dan stakeholder mengoptimalkan peran setiap agen pendidikanpolitik sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik.Perlunya generasi muda diberikesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnyadilibatkan sebagai anggota partai politik,ataupun organisasi sosial politik lainnya.Kata kunci: Pendidikan Politik Generasi Muda dan Partisipasi Politik.]]>
<![CDATA[POLA INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA1 (Studi Kasus di Desa Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe) ]]>
<![CDATA[Mokodompis, Jemmy R]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tugas pokok pemerintah desasebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memimpinpenyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu contoh pelaksanaan hal tersebut di desaPokol yaitu melaksanakan rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)desa Pokol bersama Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga PermberdayaanMasyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan tokohmasyarakat desa Pokol yang di dalam pelaksanaannya memerlukan interaksi sosialantara pemerintah dan masyarakat desa. Berdasarkan observasi awal di Desa Pokol,pelaksanaan isi PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun2014 di Desa Pokol belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana tidakberjalannya proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi. Hasil dari penelitianini diharapkan memberikan bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desadalam menciptakan pola interaksi sosial yang mendalam sehingga nantinya akan dapatmenunjang pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini akan dapatdipakai sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program pemerintahan danpembangunan desa.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkanuntuk memperoleh informasi mengenai pola interaksi sosial yang terjadi di desa Pokol.Penentuan informan di pilih sesuai dengan fokus yang akan di bahas dalam penelitianini. Kriteria penentuan informan adalah informan yang memahami dan mempunyaikaitan dengan masalah penelitian yang ada. Instrumen yang digunakan dalam penelitianini adalah daftar pertanyaan atau yang disebut dengan pola wawancara. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola interaksi sosial antarapemerintah dan masyarakat desa Pokol pada umumnya sudah berjalan dengan baik,hanya ada beberapa hambatan yang membuat tidak berjalannya interaksi sosial antarapemerintah dan masyarakat desa Pokol. Untuk kemajuan bersama di kemudian hari, adabaiknya hambatan yang ditemukan ini segera di tangani agar interaksi sosial antarapemerintah dan masyarakat desa Pokol berjalan dengan lancar sehingga melaluiinteraksi sosial yang terjadi, pelaksanaan pemerintahan desa Pokol mampu di tingkatkankarena adanya dukungan dari semua pihak.Kata Kunci : Interaksi Sosial, Pemerintahan Desa]]>
