Articles
80 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015"
:
80 Documents
clear
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LESABE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE1 ]]>
<![CDATA[Lomboh, Arthur]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudandari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadappentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwakegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh(aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentukketerlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnyapartisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dankesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibatsecara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnyapartisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwamasyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkansubyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yangdapat diandalkan dalam setiap pembangunan.Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Desa]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA BOLANGITANG SATU KECAMATAN BOLANG ITANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ]]>
<![CDATA[Goma, Subhan]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKOtonomi desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tentangdesa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan desadengan dana yang diberikan baik yang berasal dari alokasi dana desa, maupun usahausahapemerintah desa seperti membentuk badan usaha milik desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa BolangitangSatu dalam meningkatkan pendapatan desa, melalui pembentukan badan usaha milikdesa sesuai dengan peran yaitu peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakanpemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa, peran sebagai strategi, yaitustrategi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan darimasyarakat, danperan sebagai alat komunikasi, yaitudigunakan sebagai instrumen ataualat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilankeputusan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkanpendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belumadanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yangmemuat tentang pembentukan badan usaha milik desa sertapengelolaannya yang masihbelum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berartibagi peningkatan pendapatan di desa Bolangitang Satu.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pendapatan Desa.]]>
<![CDATA[Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-20141 ]]>
<![CDATA[Badjo, Anita]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKFaktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya DPRD Kabupaten Halmahera Utaradalam menjalankan fungsi legislasi, antara lain : sikap anggota DPRD yang dalampengambilan kebijakan melalui fungsi legislasi cenderung mengabaikan kepentingan rakyatdengan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan; etos kerja anggota DPRD dankomunikasi anggota DPRD yang selalu bersifat 'top down' sehingga masyarakat tidak dilibatkandalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih suka mengadukannasibnya kepada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada kompetensinya atau dengan turunke jalan untuk unjuk rasa. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa peraturan-peraturandan produk yang dihasilkan oleh pemerintah cenderung kurang aspiratif dan cenderung tidaksesuai dengan undang-undang yang lain.Persoalan tersebut sangat menarik untuk di teliti untuk mengetahui problem yangdihadapi oleh para anggota DPRD diwilayah tersebut dalam menjalankan fungsi dimaksud.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi sertamendeskripsikan berbagai problem yang dihadapi oleh para anggota DPRD KabupatenHalmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya.Kata Kunci : Kinerja dan Fungsi Legislasi DPRD]]>
<![CDATA[PERAN APARATUR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN E-KTP (Suatu Studi Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate)1 ]]>
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu penerapan e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaanteknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahanadalah program E-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Indonesia dengan jumlahpenduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itupemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. E-KTP merupakan cara baru jituyang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secaranasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan systembiometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satudatabase nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan olehpemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan denganrencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas danberbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih dan akurat. EKTPmerupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri(Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan padatahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden.Program E – KTP ini pada dasarnya telah dilaksnakan secara nasional pada seluruhkab/kota oleh pemerintah pusat. Khusus untuk Kota Ternate pada tahun 2011 telahmelaksanakan program E-KTP.Meskipun Pemerintah Kota Ternate telah melaksanakan program E-KTP tersebutdengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan data observasi yang peneliti dapatkandilapangan dan berdasarkan hasil wawancara yang penliti lakukan, dalam prosesimplementasi terjadi beberapa masalah yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah kotaternate yaitu minimnya fasilitas yang berperan penting dalam memperlancar pelaksanaanprogram E-KTP di kota Ternate yaitu tidak tersedianya ruang tunggu pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Selain itu juga pemeliharaan yang kurangprima pada fasilitas pelaksanaan program E-KTP yang berakibat pada sering rusaknya alatscan sidik jari dan alat scan retina mata sehingga dapat menghambat pelaksanaan programE-KTP di Kota Ternate.Kata Kunci : Peran, Aparatur, Implementasi Kebijakan, E-KTP]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA TOMOHON1 ]]>
<![CDATA[Timpal, Willians]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[A B S T R A KPemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi.Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaituproses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Salah satukomponen penting untuk keberhasilan pemilu ditentukan oleh peran penyelenggaraanyang profesional dan berwibawa, sehingga mampu membangun demokrasi yang lebihberkualitas. Pemilu yang jujur dan adil mengantisipasi penggunaan hak pilih ganda.Dari latar belakang ini penulis ingin mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umumdalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakilpresiden tahun 2014 di kota Tomohon.Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Dataprimer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasipenelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukanpenulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakanlembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam pemilihan umumdi Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakilpresiden. KPU juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan semua warga yangmemenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui tiga modeldaftar pemilih tambahan bagi warga yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).Permasalahan Daftar pemilih khusus tambahan di kota Tomohon pada waktu yang lalucukup rumit karena mengingat kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dimanabanyak penduduk pendatang yang tinggal dan menetap sementara di kota Tomohon.Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran Komisi Pemilihan Umumyang ada di kota Tomohon dalam mengakomodir para pemilih yang menggunakanKartu Tanda Penduduk sebagai pemilih khusus tambahan dalam pemilihan umumpresiden dan wakil presiden 2014 dengan mempersiapkan logistik yang ada danmemberikan keterjaminan Pemilu yang jujur dan adil.Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraanpemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telahmelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, dimana seluruhkegiatan mulai pembentukan badan penyelenggara verifikasi, pemutahiran datapemilih, sampai pada tahap pelaksanaan dan penetapan hasil suara. Juga untuk parapemilih khusus tambahan yang belum terdaftar pada DPT dapat ditangani dengan baikdalam masalah logistik seperti penambahan jumlah surat suara dan tinta.Kata Kunci: Peran KPU, Pemilu Presiden, dan Pemilih Khusus Tambahan]]>
<![CDATA[PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA MANADO1 (Suatu Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ]]>
<![CDATA[Mustaman, Meilisa]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no 2 tahun 2011 tentang PerubahanAtas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskanbahwa partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuksekelompok warga negara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-citauntuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan pancasilaUUD 1945.Dalam pelaksanaan demokrasi, partai politik memiliki fungsi sebagaitempat penyampaian aspirasi dan tuntutan rakyat terhadap berbagai prosesberbangsa yang ada. Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politikdalam proses demokrasi bisa dikaitkan secara sederhana bahwa partai politikmemiliki tugas untuk menjadi “jembatan†antara rakyat dan pemerintah,sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utamadan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangkamembangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab. Yang menjadimasalahnya disini yaitu partai politik dan calon-calon yang diusungnya hanyamementingkan diri mereka sendiri,dan tidak lagi memperhatikan masyarakatnya.Itu yang membuat para pemilih apatis terhadap calon-calon yang diusung partai.Dari pengamatan yang dilakukan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganmemiliki peran-peran yang lebih spesifik untuk dapat memobilisasi pemilih diKota Manado agar dapat mendukung partai tersebut ataupun calon legislatifyang di usung.Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang saya harapkan untuk bisasaya rekomendasikan agar partai dapat memobilisasi pemilih dengan baik danteratur yaitu melakukan pendakatan secara emosional terhadap parapemilih,agar para pemilih dapat memilih partai PDIP dan calon legislatif yang diusungnya sebagai pilihan mereka.Kata kunci : Partai Politik, Peranan, dan Mobilisasi.]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME APARATUR DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SARIO1 ]]>
<![CDATA[Darwin, Ernawati]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKProfesionalisme birokrasi merupakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkangood governance (Tjokowinoto, 2001 ; 3). Upaya untuk mewujudkan goodgovernance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalammemberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepadakemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikanpelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalahitu sendiri yaitu:Untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Dalam PelayananPublik Di Kantor Kecamatan Sario. Penelitian berbentuk deskriptif kualitatif yangbertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosialyang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitiandilakukan di kecamatan Sario.Profesionalisme aparatur pelayanan publik di Kecamatan Sario ada banyakkelemahan yang juga terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadaptahapan-tahapan pelayanan publik yang meliputi adanya pungutan tidak resmi, tidakefisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akantugas dan tanggung jawab pegawai.Kunci : Profesionalisme dan Aparatur]]>
<![CDATA[PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG (Suatu Studi di Kecamatan Madidir Kota Bitung )1 ]]>
<![CDATA[Malumbot, Rio Hermanto]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSebagaimana Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaanpembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yangberbasis masyarakat, sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkandapat dinikmati oleh masyarakat. Agar masyarakat sipil dapat membangun opini danmenentukan kebijakan publik maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepadamasyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Atasdasar rumusan tersebut itulah, maka perencanaan yang diusulkan adalah perencanaan denganpendekatan partisipatif. Ide dasar dari perencanaan partisipasi adalah masyarakat merupakansalah satu sumber daya terbesar yang sangat memahamu potensi dan masalah yang ada, lebihdari pemerintah sekalipun. Karena beragamnya aktivitas yang dilakukan, setiap orang memilikikeunikan dan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pemilik sekaligus prosedur dariide, budaya, nilai dan aktivitas, masyarakat harus memiliki kesempatan dalam menyuarakanposisinya terhadap berbagai perencanaan, kebijakan dan landasan hukum yang akan dan sudahditetapkan. Pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Bitung di kecamatan Madidir, memilikibanyak potensi guna membantu, menunjang dan mendukung program-program pembangunan dikota Bitung. Potensi yang dapar digali dan lebih diberdayakan pada masyarakat di kecamatanMadidir yang berada di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak penduduk di kecamatan Madidiryang bermata pencaharian sebagai nelayan. Program-program pemberdayaan masyarakat yangsudah di implementasikan oleh pemerintah Kecamatan Madidir guna menganggulangipermasalahan kemiskinan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan dibidang pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar dan sekolah menegahpertama. Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dimaksudkan untuk membantukeluarga-keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok keluarga. Programkeluarga harapan (PKH) dimana program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepadarumah tangga sangat miskin melalui persyaratan menyekolahkan anaknya untuk menuntaskanwajib belajar 9 tahun.Kata Kunci : Pemberdayaan, Penanggulangan Kemiskinan]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENINGKATAN INVESTASI ASING DI SEKTOR PARIWISATA1 ]]>
<![CDATA[Tinamberan, Maria]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkaninvestasi yang besar untuk mengelola sumber daya alamnya yang sangatmelimpah. Keanekaragaman hayati, budaya, panorama yang indah dan jugakekayaan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Sasaran investasi diIndonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnyaIndustri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnyapotensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektortersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukaninvestasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangatmelimpah di Indonesia adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kota bitung memilikipotensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar.PemerintahKota Bitung memfokuskan untuk Sektor Industri Pariwisata karena mampumendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebabmampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitashidup masyarakat. Pemerintah Kota Bitung melihat Penanaman Modal Asing(PMA) atau Foreign Direct Investement (FDI) lebih banyak mempunyaikelebihan.Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modalasing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen danmembuka lapangan kerja baru.Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahKota Bitung dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto (2002;244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspekdinamis kedudukan (status).Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengankedudukannya,maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menetukan apayang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yangdibberikan oleh masyarakat.Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bitungdalam peningkatan investasi asing di sektor pariwisata.sektor pariwisata KotaBitung memiliki potensi dan peluang investasi,jelas ini akan mengembangkandaerah bukan hanya dari segi ekonomi,tetapi berbagai segi kehidupan termasuksosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian kualitatif dalamm rangka mendukung selesainya penelitian ini.Keywords : Peran, Peningkatan, Investasi, Pariwisata]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)1 ]]>
<![CDATA[Mamesah, Findy Yanel]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL POLITICO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahandaerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerahsangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah,khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakanpemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadidalam masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalampenyusunan APBDes di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso KabupatenMinahasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 TentangDesa dan Fungsi dari BPD dalam menyusun Anggaran Desa. Denganmenggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dilihatBPD masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan.Key Words : BPD, APBDes]]>
