cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015" : 80 Documents clear
PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN BOLANGITANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Tegila, Rahmat
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsaIndonesia, maka untuk mewujudkannya di perlukan peningkatan peran dari aparatur pemerintah.Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadapkemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan danpembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebihkhusus pemerintah kecamatan di mana tingkat keahlian dan pendidikanya masih rendah. Namunharus di sadari bahwa kemampuan aparatur pemerintah kecamatan terutama dalam tugasnyabelum sepenuhnya memiliki kemamuan yang maksimal, hal ini di sebabkan oleh berbagai factoryang tentunya sangat mempengaruhi kualitas dari aparatur pemerintah itu sendiri.Demikian pula halnya dengan peran dari seorang camat sebagai aparatur pemerintah yangada di kecamatan dan seorang koordinator. Apabila tidak mampu untuk untukmengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yangada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayah kecamatan yang di pimpinnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan tentangperanan camat sebagai koordinator pembangunan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwaperan camat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai koordinator baik vertical maupunhorizontal.Key Words : Camat, Koordinator, Pembangunan
PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON1 Kojongian, Reinhard N
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKLembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam melaksanakan tugastugasnya,tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruhaktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantumenyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf.Dalam membantu dan mengerjakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalahstaf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalamsistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari KepalaDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal denganadanya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yangdianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang jugadiselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.Dalam penelitian mengkaji tentang bagaimana peran staf sekretaira DPRD dalammenunjang fungsi anggota dewa yakni Fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Denganmenggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan lebih jelas bagaimanaperan staf. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa disiplin pegawai masih harus ditingkatkan.Key Words : Staf Sekretariat DPRD dan Fungsi DPRD
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (SUATU STUDI DI DESA RAANAN BARU SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT)1 Wowor, Suryadi
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baikbahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannyaterhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasaterwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsurunsurKKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk PemerintahDesa di Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatanharuslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagailembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasdan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif yang akan mendeskripsikan peran BPD Demokratisasti Pemerintahan Desa.Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Raanan Baru Satu telahmelaksanakan fungsinya dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, sekalipun masihada beberapa hal yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan peran berdasarkantugas dan fungsinya itu. Kehadiran BPD di Desa Raanan Baru Satu telah memberikanruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa denganmenyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di Desa Raanan Baru Satu merupakan wahanadalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligusberperan dalam membuat kebijakan bersama.Kata Kunci : Peran, BPD, Demokratisasi, dan Pemerintahan Desa
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT1 (STUDI DI DESA LOBU KOTA KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA) Momuat, Milka Miranda
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepadapemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikantugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul ?AnIntroduction to International Politics? mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutanyang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab)dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yangmenghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coserdan Rosenberg, 1976:232-255).Melihat tugas pemerintah serta mengacu pada teori, jelas bahwa perananpemerintah desa adalah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, hasil pembahasanyang di deskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasimaka terkait dengan peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasimasyarakat berdasarkan tugas yang menjadi peran pemerintah desa yaitupenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikatakan tidak berperan baik.Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalampelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana(musrembang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperandapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun padapemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkanpartisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintahsangat minimKata Kunci : Peranan, Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN TANAH EKS HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN CHAIRAAT DI KELURAHAN BUHA KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO1 Sumtaki, Maikel
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTTanah merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupansosial ekonomi. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah ekshak guna usaha PT. perkebunan chairaat di Kelurahan Buha Kecamatan MapangetKota Manado, diamana tanah tersebut sudah berakhir hak guna usahanya makapemerintah harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya melalui pemberianhak baru sesuai dengan amanat UUPA No 5 tahun 1960. Setelah hak guna usaha PTPerkebunan Chairaat berakhir, tanah tersebut ditempati oleh masyarakat danselanjutnya menjadi perkampungan. Masyarakat yang mendiami tanah tersebutmerasa bahwa, penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukumyang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis. tentunya dibutuhkansebuah kebijakan yang tepat dari pemerintah.Kebijakan pemerintah yang dipresentasikan oleh Badan Pertanahan NasionalManado terhadap tanah eks hak guna usaha PT Perkebunan Chairaat tersebut telahdiberikan hak pakai kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan yangdiambil Badan Pertanahan Nasional Manado tidak sesuai dengan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Peraturan Meteri Agraria no 9 tahun 1999, tentangmekanisme pemanfaatan tanah negara, dan juga masyarakat yang menempati tanahtersebut tidak di jadikan objek dalam perumusan kebijakan.Seharusnya setiap kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan padatinjauan yuridis namun harus juga melihat data fisik di atas tanah bekas hak gunausaha ( Tanah negara ) dan benar ? benar mengimplementasikan aturan ? aturanyang berlaku, agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalampemanfaatan tanah eks hak guna usaha tidak berdampak buruk bagi masyarakatseperti konflik sengketa tanah yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Hak Guna Usaha
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Mukuan, Chandra
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeningkatan sumber daya aparaturuntuk meningkatkan kinerja merupakansesuatu yang penting untuk dilakukan. Untuk itu seluruh instansi pemerintahwajib memiliki program untuk meningkatkan kualitas aparatur di kantor merekamasing-masing. Terkait dengan permasalahan ini kantor Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Minahasa memiliki beberapa program yang direncanakansebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawai di kantor ini. Berbagaiupaya tersebut akan coba digambarkan dalam penelitian.Kata Kunci : Kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Minahasa, dan SDM
STRATEGI INCUMBENT DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SITARO TAHUN 20131 Lerah, Arifin
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBagi institusi partai politik pergeseran mekanisme dari sistem perwakilanke sistem langsung telah mengharuskan institusi partai politik melakukanpembenahan dalam strategipendekatannya untuk meraih kesuksesan di ranaheksekutif..Hal ini dikarenakan bahwa pasar atau pemilih bukan lagi DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat secara luas yangterdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).Perubahan mekanisme pemilukadatersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warganegara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Kondisi ini menuntut parakontestan untuk dapat memberikan pendidikan politik dan pendekatan kepadakonstituen untuk mengembalikan kepercayaan pemilih terhadap partai politik dankontestan serta menggiring para konstituen menentukan pilihanpolitiknya.Kabupaten Sitaro Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satudaerah otonom di Indonesia yang baru selesai menggelar pemilukadapadatanggal 9 desembertahun 2013. dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerahterdapat perkembangan politik yang menarik, khususnya dalam pergulatanPemilukada di Kabupaten Sitaro Tahun 2013. Beberapa hal yang sangat menarikpada pesta demokrasi di Kabupaten Sitaro ketika menilik dari kandidat pasangancalon Toni Supit dan Sisca Salindeho, yakni, kedua figur yang berpasanganbukan merupakan penduduk asli Kabupaten Sitaro. Khusus untuk Toni Supit, darisegi etnisitas tidak terlalu dominan (etnis tionghoa). Sehingga strategi dan konseppemasaran politik yang diterapkan sangat menarik dalam suksesi pemilukada diKabupaten Sitaro tahun 2013. Penelitian ini Menggunakan menggunakanpenelitian deskriptif kualitatif.Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan databerupa wawancara.Data-data tersebut di ambila dari informan yang dalam halini masyarakat Kabupaten Sitaro yang sudah termasuk sebagai wajib pilih.Danuntuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang unit penelitian makajenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan datasekunder.Kata Kunci : Strategi Incumbent dan Pemilukada.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGATASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL1 Tumurang, Hardi Handayani
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalamiperubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaandalam mengonsumsi minuman beralkohol. Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau karakteristik. Informan yangdilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dankondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitianini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Polisi(2orang), Masyarakat Umum (3orang). Teknik pengumPulan data yang digunakanadalah observasi, wawancara, studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KebijakanPemerintah Kota dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol dilakukan denganmelakukan operasi ijin penjualan minuman beralkohol oleh warung, toko, kios,minimarket, supermarket. PERDA Nomor 4 Tahun 2014 belum efektif karena tidakadanya upaya dari pihak-pihak yang terkait untuk mengefektifkan pasal tersebut.Keywords: Kebijakan Pemerintah, Minuman beralkohol
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM ENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Alamri, Razma
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPegawai negeri merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilantugas-tugas pemerintahan tergantung dari kualitas pegawai negeri itu sendiri, dalam berbagai halsecara internal pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya salah satu upaya yangdilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapatmeningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap sehingga tercipta efektivitas kerja yaitu padasemakin baiknya pelaksanaan tugas-tugas dari aparatur.Penelitian ini dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara, dengan tujuan untuk mengetahui peran pendidikan dan pelatihan yang diikutipegawai dalam peningkatan efektivitas kerja, dengan menggunakan metode kualitatif, informanpenelitian adalah kepala sub bagian dan staf serta sekretaris daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawaimemberikan efek pada peningkatan efektivitas kerja, namun penigkatan efektivitas kerja tersebutbelum secara keseluruhan, karena materi yang didapatkan pada pendidikan dan pelatihan pegawaibiasanya di khususkan bagi pegawai yang telah menduduki jabatan struktural, dan tidakmemberikan peningkatan yang cukup berarti bagi pegawai yang berkedudukan sebagai staf.Kata Kunci: Peran, Pendidikan dan Pelatihan, Efektivitas Kerja.
PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 20101 Sanger, Risat
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAlasan dari pentingnya penelitian ini adalah pers merupakan sebuahlembaga yang bersifat independen yang memberitakan segala sesuatu tentangkebenaran dan berbagai permasalahan di kota Manado, pada pemilu tahun 2010pers di anggap sangatlah berperan penting dalam mempengaruhi maupun merubahpola pikir dalam menentukan pilihan politik masyarakat Kota Manado.Konsep yang di gunakan adalah Menurut Bapak pers nasional, Raden MasDjokomono (2013 : 77) pers adalah yang membentuk pendapat umum melaluitulisan dalam surat kabar. Sementara Miriam Budiarjo (1998;122) menulis, persadalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran danpendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebasdan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratisdan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.Budiarjo (1998 ; 131) juga mengatakan bahwa salah satu ciri negara demokrasiadalah negara yang memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas.Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yangharus dilakukan, dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakanbahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupapemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untukmemecahkan masalah yang dihadapinya.Keputusan itu sendiri merupakan unsurkegiatan yang sangat penting.Jiwa kepemimpinan seseorang dapat diketahui darikemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusanyang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada relasisesama.Dalam kaidahnya pers memang sangatlah penting dalam mempengaruhipemilih pada pemilu 2010, dikarenakan pers di anggap sebagai santapan sosialmasyarakat kota Manado dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam temuannya,independensi pers juga sangat patut di petanyakan karna hal ini bisa mergikanmasyarakat kota Manado, karena berhubungan dengan pembihingan public danmasyarakat.1 Merupakan Skripsi Penulis2 Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRATKata Kunci : Peran Pers, Pengaruh, Dan Pilgub

Page 6 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue