cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016" : 32 Documents clear
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN (STUDI DI KELURAHAN DUASUDARA KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG) Porawouw, Riska
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, peran tokohmasyarakat belum seperti yang diharapkan dalam mempengaruhi masyarakatagar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan yang ada dikelurahan. Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: pertama, kualitasrekam jejak tokoh masyarakat masih belum menunjukkan kepemimpinan yanguniversal, dimana tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi olehikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud sepertitokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual. Kedua, tokohmasyarakat yang ada dikelurahan duasudara terkesan kurang aktif dan perdulimenyikapi permasalahan yang ada di wilayah kelurahan, terlebih khususpermasalahan pembangunan, seperti prasarana air bersih, jalan setapak, tempatpenampungan sampah, dan saluran air. Ketiga, tokoh masyarakat lebihcenderung memilih untuk menunggu proyek pembangunan yang datang daripemerintah kota, tanpa ada inisiatif untuk mengkoordinasikan dengan pemerintahkelurahan, dan menggerakkan, memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktifmemperbaiki, atau membangun sarana dan prasarana publik yang ada di wilayahkelurahan. Keempat, masih rendahnya rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab dari tokoh masyarakat yang ada, kecenderungan tokoh masyarakat lebihkepada kelompok/golongan yang terikat primordial, seperti satu suku, satuagama, satu profesi.Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupunkekerabatan yang masih amat kental pada perilaku tokoh masyarakat, sehinggakeberadaan tokoh masyarakat dengan model tersebut, dapat menghambat prosespeningkatan partisipasi masyarakat.Kata Kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pembangunan
PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Nuah, Vita Yohana
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelurahan Tingkulu merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado, juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sario. Mayoritas penduduk Kelurahan Tingkulu adalah campuran dari etnis Minahasa dan Sangihe. Kawasan Kelurahan Tingkulu merupakan Kelurahan yang di apit oleh berbagai sektor, seperti sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial, dan pemukiman penduduk.Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Kelurahan Tingkulu, baik dengan melakukan wawancara dengan lurah, sekretaris Kelurahan sebagai informan kunci dan tokoh masyarakat sebagai informan utama serta studi kepustakaan,maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan Kelurahan Tingkuluk
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA BUDAYA DI KABUPATEN MINAHASA Mongkol, Cintania
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan baik itu domestik dan mancanegara ke kabupaten Minahasa. Padahal sektor pariswisata adalah salah satu sektor andalan kabupaten ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (periode 5 tahun) memperlihatkan tingkat kunjugan wisatawan ke kabupaten Minahasa tidak pernah mencapai angka 500 orang. Padahal target kunjungan yang ditetapkan adalah mencapai 1500 orang per tahun. Penelitian ini mencoba menemukan jawaban tentang kebijakan atau strategi dari Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata budaya yang dimiliki oleh kabupaten ini. hal ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke kabupaten ini. Diharapkan dari penelitian ini dapat ditemukan penyebab belum berhasilnya Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan konsep strategi dari Rangkuti (2004:4) sebagai rujukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa, menjadikan promosi sebagai strategi utama untuk mengembangkan potensi wisata budayanya. Kegagalan disebabkan bahwa promosi belum dilaksanakan secara optimal. Baik dari itu pemanfaatan media maupun fasilitas-fasilitas promosi lainnya.Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketidakberhasilan bersumber pada tidak dilaksanakannya berbagai standar pengembangan kepariwisataan yang seharusnya dilakukan (pengembangan infrastruktur, promosi, dan penguatan sumber daya manusia, pelibatan sektor swasta). Saran yang ditawarkan adalah pengembangan infrastruktur pariwisata dengan dukungan dana yang nyata, melibatkan sektor swasta dan penguatan sumber daya manusia di sektor ini.Kata Kunci: Strategi ,Promosi, Infrastruktur, Pariwisata
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA WIAU - LAPI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Punu, Ester Juita
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD. Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Diharapkan dari hasil identifikasi dapat menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja BPD. Kata Kunci : BPD, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT ( STUDI DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU) Damopolii, Regina Veranty
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering disuarakan,baik untuk individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya.Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur birokrasi yang kuatpelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pelayananpemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan olehpemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan,dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan itu di berikanserta biaya yang relative terjangkau dan mutu pelayanan yang baik.Jadi, terdapat tiga unsure pokok dari pelayanan itu sendiri. Pertama,biaya harus relative lebih rendah, kedua, waktu yang diperlukan, danterakhir mutu pelayanan yang diberikan relative baik.Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapatdilihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 TentangKesehatan, seperti berikut: ?Pembangunan kesehatan bertujuan untukmeningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiaporang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktifsecara sosial dan ekonomis.?Kata Kunci : implementasi, pemerintah, pelayanan kesehatan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2014 ( SUATU STUDI DISTRIK BALINGGA) Tabuni, Tetu
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi politik masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah agar pemerintah juga bisa memperhatikan atau mendukung aspirasi rakyat. Masyarakat distrik Balingga dalam melakukan kegiatan politik terlihat hanya ikut-ikutan, bahkan ada yang berpikir kegiatan seperti ini biasa saja dan tidak ada artinya, padahal keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan politik sangat mempengaruhi untuk pegambilan keputusannya oleh pemerintah.Partisipasi politik masyarakat juga dapat dijadikan sebagai masukan yang diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga, agar bisa berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar partisipasi politik masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi mengambil peranan terutama mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat di distrik Balingga.Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW) Bonde, Sunardi
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini hendak mencoba melihat motivasi disiplin kerja pegawaidari faktor kepemimpinan camat sebagai seorang manajer organisasi. Seiringdengan berjalannya era globalisasi,dan semakin ketatnya persaingan kerja disaat ini Camat Dumoga Barat sebaiknya lebih memperhatikan keterampilanpegawai,dari tingkat pendidikan mereka yang disesuaikan dengan keahlian atauketerampilan berdasarkan kebutuhan organisasi di instansi terkait,dan harusbertindak tegas terhadap pegawai yang tidak displin melaksanakanpekerjaannya dengan memberikan sanksi yang seharusnya.Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptifkualitatif. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yangmenghasilkan, data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorangatau perilaku yang diamati.Tindakan tegas tersebut diambil agar hasil kerja pegawai sesuai denganstandar yang ada,namun tentunya agar hasil pekerjaan itu dapat sempurnaharuslah didukung dengan menciptakan suasana linkungan kerja yang baik, agarpegawai tidak merasa tertekan didalam melaksanakan pekerjaannya, dengandemikian ada hubungan timbal balik antara pimpinan dan bawahan untuk salingmengisi sebagai tugas dan tanggung jawabnya.Kata kunci: Kepemimpinan, Disiplin, Aparatur Sipil Negara
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) Silouw, Yelly
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu tugas dari kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa adalah memberdayakan masyarakat di desa yang dipimpinnya. Salah satu unsur masyarakat yang harus turut diberdayakan adalah perempuan. Untuk desa Pinasungkulan Utara kecamatan Modoinding Utara kabupaten Minahasa Selatan hal ini menjadi menarik karena desa tersebut saat ini yang menjadi kepala desanya kebetulan adalah seorang perempuan. Maka diharapkan pemberdayaan perempuan dapat menjadi prioritas utama di masa kepemimpinannya. Dari hasil penelitian terbukti sangat banyak program yang dijalankan oleh kepala desa Pinasungkulan Utara sangat membantu perempuan yang ada di desa tersebut. Kata Kunci : Peran Kepala Desa dan Pemberdayaan Perempuan
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA (Suatu study di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud) Laira, Jein Riwune
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini berbentuk kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.Kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, aparat juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat lebih jarang memberikan pengerahan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.Kata Kunci : Peran Camat, Kinerja Aparatur
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan) Wungow, Chenny Engglyn
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSetiap desa pasti membuat Peraturan Desa, namun tidak semua desadapat membuat Peraturan Desa. Apa yang terjadi di Desa Lolombulan MakasiliKecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, terkadang keputusanatau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakanpembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagianmasyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidakmelibatkan semua unsur warga, di mana peraturan desa merupakan satumata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untukmenghasilkan Peraturan Desa, dilakukan proses musyawarah desa,persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka,keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatanpembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsippembaangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidakberjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.Beberapa informan dari kalangan Tokoh Masyarakat memaparkanbahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini diharapkantidak hanya sekedar formalitas, namun lebih dari pada itu jugamempertimbangkan substansi kegiatan tersebut karena Musrenbangmerupakan ajang dan tempat untuk membahas berbagai macam persoalanterkait dengan pembangunan di daerah.Karenanya, segala yang disepakati pada kegiatan tersebut mestinyadapat direalisasikan sebagai acuan pembangunan daerah ini ke depan.Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, makapartisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakanpembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Bahwa perencanaansebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemenmasyarakat.Kata Kunci : Peran tokoh Masyarakat, Pembuatan peraturan desa

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue