cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016" : 32 Documents clear
PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Gensa, Royke Alfidi
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeran Lurah sangatlah penting dalam menentukan baik buruknya pemerintah Kelurahan. Dengan adanya peran Lurah dalam hal disiplin, maka segala tanggungjawab yang diemban serta tugas yang harus dijalankan oleh aparatur yang ada di Kelurahan akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas- tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuanPenelitian ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian ini adalah Deskritif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Tarorane, Perangkat Kelurahan, Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ini adalah teknik wawancar, observasi, dan dokumentasi.Disiplin kerja aparatur kelurahan dalam hal masuk jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di Kantor Kelurahan Tarorane pada umumnya sudah cukup baik Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dikantor Kelurahan Tarorane belum terlaksana dengan baik. Peran yang dilakukan oleh lurah yaitu dalam menindak ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam hal masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hal ini guna membuat aparatur pemerintah kelurahan mengerti dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.Kata Kunci : Peran Lurah, Disiplin ASN
PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (SUATU STUDI DI KELURAHAN GIRIAN INDAH KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG ) Oley, Verol
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah kemiskian merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untukmenyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akarmasalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Kemiskinan adalahsuatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampumenyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Terdapatbeberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya :kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakanterkait penanggulangan kemiskinan yang bersifat top down dan selalu menjadikanmasyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sampai saat ini keterlibatan tentangaparatur pemerintah masih dianggap penting dan menentukan, karena aparatur pemerintahjuga dianggap merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran aparatur pemerintah yang dianggapmenentukan adalah peran lurah itu sendiri. Sebab lurah merupakan penyelenggara danpenanggungjawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam arti peneliti memerlukaninforman untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Girian IndahKecamatan Girian Kota Bitung membuktikan bahwa peran lurah dalam penanggulangankemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat berjalan secara simultandimana antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait belum dapat terkoordinasidengan baik, termasuk dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melaluiproses sosialisasi, serta rektrutmen keanggotaan BKM.Kata Kunci : Peran, Lurah, Kemiskinan
PROFESIONALISME BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BAHU KECAMATAN MALALAYANG Lumakeki, Wisye
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProfesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalammelakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masingmasing.Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai denganporsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yangbagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relativesingkat. Hal itu dipertegas kembali oleh Thoha bahwa untuk mempertahankankehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadapperubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatangadalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuandengan berbagai ketrampilan dan keahlian.Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kemampuan aparat yangsemakin tinggi dan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap kualitaspelayanan yaitu akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadipada aparat birokrasi di Kelurahan Bahu. Oleh karena itu dengan kualitaspelayanan yang semakin baik maka kemampuan aparat sebagai pelaksanadari pelayanan tersebut harus semakin baik pula. Kemudian mengenai aplikasikecakapan bahwa hasil penelitian yang ada menunjukan sangat baik karenamampu melaksanakan tugas-tugasnya, ini diperkuat dengan pernyataanseorang informan; bahwa aparat pemerintah di Kelurahan Bahu mampumelaksanakan tugas-tugasnya. Begitu juga dengan indikator tanggung jawabsosial ini mengenai perilaku birokrasi. Seyogyanya seorang aparat pemerintahharus menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya sehingga dapatdikatakan sebagai pamong bagi masyarakat, hasil penelitian dilapanganaparat dapat dijadikan teladan melalui sikap mereka. Selanjutnya indicatorself control atau pengendalian diri berdasarkan hasil diatas, petugas mampumengendalikan diri, walaupun pernah dimarahi masyarakat waktumelaksanakn tugasnya, petugas tersebut memberikan pendekatan yang lebihbaik sehingga masyarakat mudah mengerti. Sudah seharusnya petugas harusmampu mengendalikan diri dan jangan membuat masalah menjadi lebih rumitkarena petugas adalah pamong masyarakat yang dapat diteladani. Indikatorberikut adalah sanksi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan yangditanyakan mengatakan bahwa ada sanksi yang diberikan masyarakat berupakeluhan ataupun teguran kepada petugas pelayanan.Kata kunci : Profesionalisme, Pemerintah,Pelayanan Publik
KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN TELING ATAS KECAMATAN WANEA KOTA MANADO) Rondonuwu, Marcel R
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja lurah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan terhadap hasil kerja individu karena dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan pegawai, peringkat kerja, penggajian, kompensasi, promosi dan penentuan dalam jabatan.Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, nampak permasalahan penelitian ini, yaitu: kinerja lurah sebagai pemimpin di kelurahan khususnya kelurahan teling atas dalam hal produktivitas kerja yaitu capaian hasil pekerjaan dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih belum baik dilaksanakan, sesuai dengan data yang berhasil peneliti peroleh bahwa dari 679 kepala keluarga yang dikategorikan miskin dan layak menerima beras miskin (raskin) hanya 412 kepala keluarga saja yang menerima raskin, disamping itu pendataan untuk dapat menerima kartu Indonesia sehat hanya terdapat 363 orang yang telah menerima jaminan kesehatan tersebut, dalam hal motivasi lurah masih ditemukan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, dimana lurah kurang termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala kelurahan, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya frekuensi kehadiran lurah dikantor tepat pada waktunya, serta sering ditemukan lurah jarang berada di kantor dengan alasan rapat dengan camat, sekda, asisten dan sebagainya.Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.Kata Kunci : Kinerja Lurah, Kesejahtraan Masyarakat
PROFESIONALISME DAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Janis, Adrie Kristian
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemerintah dituntut dapat menjalankan tugas sesuai denganperaturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar efektif danefesien sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Antara lainundang-undang dasar 1945, undang-undang 23 Tahun 2014, peraturandaerah, dan perundang-undangan serta peraturan lainnya gunamemaksimalkan keberhasilan kinerja pemerintah, berbagai upaya dilakukandalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, pelaksanaantugasnya, perbaikan pada perencanaan, pelaksanaan hingga padapengawasan kegiatan. hal ini dilaksanakan di berbagai bidang pemerintahanseiring dengan keterlibatan masyarakat mengkritisi tugas tugas pemerintahandi era reformasi ini.Kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalampelaksanaan kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkatkedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpadiatasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktukerja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Dibawah ini tanggapan responden mengenai transparansi dalam prosespelayanan.Kata Kunci : Profesionalisme, kinerja aparat pemerintah
STRATEGI KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PULAU TALIABU Tari, Muhtar
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStrategi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat di perlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. strategi tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi pada hakekatnya perencanaan (planning) dan Manajemen (management) untuk suatu tujuan.Dalam penelitian ini didefinisikan masing-masing dari pengertian strategi kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten pulau Taliabu. Adapun teori-teori pendukung yang di gunakan yaitu strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik dan teori strategi persuasif dalam kampanye politik. Dalam kaitanya dengan penelitian ini yaitu terletak pada strategi kampanye yang dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten pulau Taliabu dengan memperhatikan peran dari toko-toko komunikator politik serta pendekatan yang dilakukan oleh para calon terhadap masyarakat.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Di mana ketua DPC Partai PDI-Perjuangan di jadikan sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan memakai teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan keadaan subjek dan objek.Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi kampanye partai lebih khusus partai PDI-Perjuangan lebih memfokuskan pada perencanaan strategi, penempatan komunikator partai serta pendekatan persuasif oleh para calon legislatif untuk lebih meyakinkan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Kampanye, Pemilihan Legislatif
KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN TINOOR I KECAMATAN TOMOHON UTARA Rindengan, Marini
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerahkabupaten/kota di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakankewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakantugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukankelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraanpemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayananterhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuanpembangunan.Pola-pola kepemimpinan kerja adalah cara-cara pemerintah menyusunsuatu patokan atau dasar disiplin kerja yang diterapkan secara signifikan,efesien serta efektif. Untuk dapat mencapai suatu tingkat keberhasilanmanajemen pelayanan yang prima menurut pemahaman, makna polakepemimpinan bahwa sekelompok pekerjaan yang tergolong pada jenis yangsama berdasarkan sifat pelaksanaannya, dengan demikian pola-pola yangditerapkan dalam kepemimpinan kerja tersebut perlu ditingkatkan dandiefesienkan secara lebih baik, untuk jawaban yang positif atau prosentasekerja atau kerja aparat pemerintah Kelurahan dilihat dari sudut pelayananterpadu kepada masyarakat, layaknya membangun hubungan kemitraan.Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ferni Rindengan seorangkepala seksi kesejahtaraan rakyat mengenai pola-pola kepemimpinan Lurahyang efektif dan efesien oleh pemerintah Kelurahan Tinoor I didapati bahwapola-pola kepemimpinan Lurah Tinoor I sudah cukup efektif dan efesien,dimana Lurah selalu mengarahkan dalam memberikan tugas dan dapatdimengerti walaupun tidak Lurah sering tidak berada di tempat karena tugasluar, namun dengan kecanggihan teknologi handphone hal tersebut dapatdiatasiKata Kunci : Kepemimpinan Lurah, Pelayanan Administrasi
KAJIAN REKRUITMEN TIM RAIDER PADA YONIF 712 MANADO Asrullah, Asrullah
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan kebijakan strategis pertahanan negara Indonesia, makaPimpinan TNI AD mengambil suatu kebijakan yaitu meningkatkankemampuan prajurit Batalyon Infanteri Regular menjadi Batalyon InfanteriRaider dengan harapan agar prajurit Raider di samping mampumelaksanakan berbagai operasi taktis dalam rangka Operasi Militer Perang(OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP), juga mampu melaksanakanoperasi khusus Raid penghancuran dan Raid pembebasan Sandera atautawanan (raid cur/baswan) untuk menghadapi ancaman non tradisional yangbersifat lintas negara maupun isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.Pasukan Raider adalah pasukan yang mempunyai kualifikasiinternasional (international kualification). Sistem rekruitmen dilaksanakandengan melaksanakan seleksi di lembaga Pendidikan Infantri dan Batalyonyang meliputi kesehatan, psycologi dan jasmani diatas kemampuan rata-ratapasukan batalyon infanteri biasa. Raider sebagai pasukan khusus dibawahkomando Kodam, Devisi serta brigade dan sebagai Batalyon pemukul. Memilikikemampuan pembebasan sandera dan penghancuran. Salah satupertimbangan khusus ditempatkan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Yonif 712Raider karena berbatasan dengan negara Philipin. Untuk itu tim Raider Yonif712 memegang peranan penting dalam menjaga perbatasan khususnyadiwilayah Provinsi Sulawesi Utara.Pasukan Raider berperan penting dalam upaya untuk menjaga daerahdaerahperbatasan yang menjadi daerah tutorial Indonesia. Untuk itudibutuhkan suatu sistem yang dapat merekruit pasukan-pasukan yang siapuntuk ditugaskan di perbatasan Indonesia. Karena pola rekruitmen yangditerapkan tentu sangat berpengaruh pada profesionalisme dan integritas daripasukan yang terbentuk.Kata Kunci : Rekruitmen dan Tim Raider
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015 (SUATU STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA BULAEMO B KECAMATAN BUALEMO) Bilatu, Ramlan
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam penyelengaraan pemilukada para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang pemilu. Netralitas kepala desa yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye dan tidak memihak dalam arti tidak membantu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lain halnya dengan desa Bualemo B, Desa ini adalah sebuah desa di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI DESA MOTOLING I KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Siwu, Astrid Lavenia
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah sering mendapatsorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalammenyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yangpedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung (melalui forumresmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melaluitulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpaterkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah.Demikian juga yang terjadi di Desa Motoling I di Kecamatan MotolingKabupaten Minahasa Selatan. Di daerah ini masih sering terjadi adanyakeluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidaklangsung, sebagai akibat dari masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplindari aparatur desa. Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan kualitaslayanan publik oleh pemerintah idealnya harus dapat dijawab oleh pemerintahyaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.. Apalagikabupaten Minahasa Selatan adalah Kabupaten yang telah terbentuk selama13 tahun. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintahmenyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi, serta loyalitaspengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya danberorientasi pada pelayanan masyarakat abdi Negara dan abdi masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Aparat Desa, dan Surat Keterangan Tidak Mampu

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue