cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023" : 10 Documents clear
Peran Elit Politik Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tatemba, Arhandi; Posumah, Daisy; Rengkung, Franky R.D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52208

Abstract

Konflik tapal batas yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) disebabkan karena dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayah yang berada di lokasi tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya telah digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi khususnya peran dari para elite politik. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam penyelesaian konflik tersebut kedua pihak masih menunggu hasil keputusan dari menteri dalam negeri. Dalam upaya penyelesaian masalah tapal batas yang dilakukan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan tetap berpedoman pada kemendagri tentang penetapan batas daerah yaitu peraturan kemendagri nomor 76 tahun 2012, dan kemudian diubah melalui permendagri nomor 141 tahun 2017, yang mana kewenangan memfasilitasi batas daerah dalam provinsi adalah Gubernur dan kemudian apabila tidak bersepakat perselisihan ini diambil ahli oleh Presiden dalam hal ini menteri dalam negeri. Kata Kunci: Peran; Elit Politik; Konflik Tapal Batas ABSTRACT The boundary conflict that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely between Bolaang Mongondow (Bolmong) Regency and South Bolaang Mongondow (Bolsel) Regency, was caused by the two districts claiming each other for the area located at the PT gold mine location. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Regency believes that its area has been shifted approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative research methods with a descriptive qualitative approach, this research will examine how efforts are made to resolve conflicts that occur, especially the role of political elites. Data collection techniques in this research were carried out through interviews with informants, observations at the research location and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that in resolving the conflict both parties are still waiting for the results of the decision from the Minister of Home Affairs. In an effort to resolve the boundary problem carried out by the South Bolaang Mongondow Government, it continues to be guided by the Ministry of Home Affairs regarding the determination of regional boundaries, namely Ministry of Home Affairs regulation number 76 of 2012, and then amended through Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017, where the authority to facilitate regional boundaries within the province is the Governor and then If there is no agreement on this dispute, an expert will be taken by the President, in this case the Minister of Home Affairs. Keywords: Role; Political Elite; Boundary Conflict
Sikap Politik Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019 Manyanua, Octavian Alfrits; Niode, Burhan; Tulung, Trilke
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52212

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana sikap Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan konflik sengketa klaim di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana sikap pemerintah Indonesia dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa sikap Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan China adalah dengan melakukan litigasi yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. hal itu dilakukan karena kedua negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan, pendekatan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi. Dampak konflik klaim China di laut Natuna Utara terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan China tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, maritim, pajak, antariksa, BUMN & BankChina dan industry & Infrastruktur. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah Natuna Utara dan Laut China Selatan. Kata Kunci: Sikap Politik; Indonesia; Laut China Selatan ABSTRACT This article examines how Indonesia's attitude during the Joko Widodo administration in order to resolve conflict over claims in the South China Sea. By using a qualitative descriptive method, this research will describe the attitude of the Indonesian government during President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period in efforts to resolve the conflict that occurred in the South China Sea. From the research results, it is clear that Indonesia's attitude in handling the conflict over the Natuna waters with China is by conducting litigation, namely using international courts in this matter. This was done because both countries could submit their own complaints and objections. Indonesia also uses international communication methods so that it can be discussed well, harmoniously and peacefully. Lastly, Indonesia also uses a geopolitical approach, a defense approach, a security approach, a legal and diplomatic approach and an economic cooperation approach. The impact of the conflict over China's claims in the North Natuna Sea on Indonesia's diplomatic relations with China is not very significant, the proof is that during the Jokowi era, Indonesia visited China several times to discuss cooperation in the fields of economics, development, maritime, tax, space, BUMN & Bank China and industry & infrastructure. It seems that Indonesia is focused on cooperation with China without paying attention to the border issues of North Natuna and the South China Sea. Keywords: Political Attitudes; Indonesia; South China Sea
Peran Camat Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sidiki , Safira; Pangemanan, Sofia; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta strategi yang dilakukan oleh camat Bolangitang Timur dalam meningkatkan mutu kinerja para perangkat desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga . penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Bolangitang Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat Bolangitang Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun strategi yang dilakukan Camat untuk meningkatkan kualitas kinerja para perangkat desa diantaranya adalah terus melakukan pembinaan, kordinasi, serta terus melakukan evaluasi. Namun walau berbagai hal tersebut sudah dilakukan namun kualitas kinerja aparat masih belum seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Camat; Kinerja; Perangkat Desa ABSTRACT This study aims to find out how the strategy participation carried out by the East Bolangitang Sub -District Head in improving the quality of the performance of village officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. This study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The informants in this study were the East Bolangitang Sub -District Head, the Village Head and Village Officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. The results showed that the East Bolangitang Sub -District Head had a very important role in the context of the development and supervision of the Village Government in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. The strategies carried out by the camat to improve the quality of the performance of village officials include continuing to provide guidance, coordination, and continue to conduct evaluations. But even though these various things have been done, the quality of the performance of the authorities is still not as expected. Keywords: Role; Camat; Performance; Village apparatus
Implikasi Film Sexy Killers Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Tentang Pemerintahan Presiden Joko Widodo Endekan, Enjel; Tamowangkay , Ventje; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Film Sexy Killers terhadap persepsi mahasiswa program studi ilmu politik tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk terknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Informan diminta mengisi kuisener survey kualitatif melalui aplikasi typeform.com versi trial dari https://typeform.com. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Sebelum dan sesudah menonton film Sexy Killers, semua mahasiswa meyakini bahwa penambangan batubara di Kalimantan bermasalah terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan dampak sosial ekonomi dengan derajat yang berbeda-beda. Temuan lainnya adalah mahasiswa yang sejak awal melihat citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo TIDAK BAIK, tidak berubah persepsinya. Namun film Sexy Killers cukup berpengaruh mengubah persepsi terhadap citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semula BAIK dimata sebagian besar mahasiswa, berkurang menjadi separuhnya. Dan sebagian besar lainnya menjadi ragu-ragu dengan menjawab tidak tahu. Kata Kunci : Film Sexy Killers, Persepsi, Mahasiswa, Presiden Joko Widodo ABSRTACT The aims of this study is to find out how the implications of the Sexy Killers Film on the perception of political science study program students about the presidental reign of Joko Widodo. This research uses qualitative methods with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used in this study are through interview techniques with informants, observation to field locations and documentation. Informants are asked to fill out a qualitative survey questionnaire through the trial version of the typeform.com application from https://typeform.com. Based on the results of research that the author has done, Before and after watching the film Sexy Killers, all students believe that coal mining in Kalimantan is problematic for the environment and causes socio-economic impacts to varying degrees. Another finding was students who from the beginning saw the image of President Joko Widodo's Government as NOT GOOD, did not change their perception. However, the film Sexy Killers was influential enough to change the perception of the image of President Joko Widodo's Government, which was originally GOOD in the eyes of most students, reduced to half. And most others become hesitant by answering not knowing. Key words : Sexy Killers Film, Perception, Student, President Joko Widodo
Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penataan Pasar Tradisional Poyowa Kecil Di Kota Kotamobagu Angkara , Nandi Saputra; Pangemanan, Sofia E.; Monintja , Donald K.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52218

Abstract

Untuk dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolahan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Persaingan yang terjdi antara usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, memerlukan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembanng serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) dalam penataan pasar tradisional Poyowa di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengggambarkan bahwa terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh DisdagkopUKM yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator. Memang peran-peran tersebut belum maksimal dan menghasilkan seperti yang diharapkan, karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Kata Kunci: Peran; DisdagkopUKM; Pasar Tradisional ABSTRACT To be able to encourage the realization of traditional markets that are competitive with modern markets, it is necessary to professionally organize, manage and empower traditional markets. Structuring traditional markets is one of the efforts that must be made by the government so that traditional markets will continue to exist. The competition that occurs between small and medium scale retail trade businesses and large scale modern retail trade businesses requires the empowerment of traditional markets so that they can grow and develop in harmony, need each other, strengthen each other and benefit each other. This research aims to look at the role of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (Disdagkop UKM) in organizing the Poyowa traditional market in Kotamobagu City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate that there are several roles played by DisdagkopUKM, namely the role of facilitator, regulator and catalyst. Indeed, these roles have not been maximized and produced as expected, because they still require some improvements and improvements. Keywords: Role; DisdagkopUKM; Traditional market
Efektififitas Strategi Imagologi Politik Kepala Daerah Dalam Memaksimalkan Kepemimpinannya: (Analisis Strategi Imagologi Politik Walikota Manado Andrei Angouw Melalui Media Sosial Dalam Mensosialisasikan Kepemimpinannya) Kaparang, Efraim Luisfigo Sondakh; Lengkong, Johny P.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52221

Abstract

Artikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada. Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial ABSTRACT This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career. Keywords: Strategy; Imagology; Social media
Implementasi Fungsi Rekrutmen Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2024 Salim , Ahmad Taufik; Lengkong, Johny P.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52225

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap para calon anggota legislatif (Caleg) yang akan di usung partai Nasdem pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado periode 2024-2029 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem melakukan metode antara lain mengoptimalkan peran organisasi sayap partai dan membangun relasi sosial melalui pelayanan public. Dalam upaya melakukan penjaringan demi mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado, DPD Partai Nasdem juga melakukan beberapa strategi antara lain melakukan penjaringan dengan berdasarkan kemampuan kognitif, melakukan penjaringan berdasarkan proses kaderisasi, melakukan penjaringan berdasarkan ikatan primordial dan melakukan penjaringan berdasarkan wilayah administrative. Diakui setiap strategi yang dijalankan pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Sebagai contoh dimana pada penjaringan lewat pertimbangan wilayah administrative bisa saja menutup kesempatan calon lain yang unggul secara kognitif, ataupun yang lahir dari proses politik bahkan yang memiliki ikatan primordial. Kata Kunci: Implementasi; Fungsi Rekrutmen; Caleg; Partai Nasdem ABSTRACT The research aims to examine the recruitment patterns carried out by the National Democratic Party (Nasdem) for legislative member candidates (Caleg) who will be promoted by the Nasdem party in the 2024 General Election (Pemilu). This research uses qualitative methods with a research focus on recruitment patterns. carried out by the Manado City Nasdem Party. The research findings illustrate that in carrying out the recruitment of prospective legislative members to sit in seats in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Manado City for the 2024-2029 period, the Nasdem Party's Regional Representative Council (DPD) used methods including optimizing the role of party wing organizations and building social relations through service. public. In an effort to carry out a selection process to get a seat in the Manado City DPRD, the Nasdem Party DPD also carried out several strategies, including conducting a selection based on cognitive abilities, conducting a selection based on the cadre formation process, conducting a selection based on primordial ties and conducting a selection based on administrative areas. It is acknowledged that every strategy implemented must have its own weaknesses. For example, when selecting candidates based on administrative area considerations, it could close the opportunity for other candidates who are cognitively superior, or who were born from the political process, even those who have primordial ties. Keywords: Implementation; Recruitment Function; Legislative Candidates; Nasdem Party
Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Politik: (Analisis Efektifitas Penggunaan Media Sosial Para Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon periode 2019-2024) Mogot, Alfa Bible; Tamowangkay, Ventje; Egeten, Maxi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan sosialisasi politik dalam proses pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian melihat efektifitas penggunaan media sosial yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019 -2024 dalam memaksimalkan dukungan dari masyarakat pemilih. Temuan penelitian menggambarkan bahwa penggunaan media sosial dalam rangka meningkatkan elektabilitas seorang calon legislative nyatanya memiliki peran yang besar. kemudahan berinteraksi melalui media sosial memungkinkan seorang calon legislative melakukan transfer informasi secara luas dengan waktu yang singkat. Dari sisi pemasaran politik, penggunaan media sosial dapat menjadi solusi kampanye dengan biaya yang lebih murah, dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Namun kemudahan berinteraksi melalui media sosial nyatanya memunculkan indikasi terjadinya hal-hal negative yang bisa saja memengaruhi elektabilitas calon legislative seperti halnya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, pembunuhan karakter akibat perundungan di media sosial. Kata Kunci: Efektifitas; Media Sosial; Sosialisasi Politik ABSTRACT This research aims to see the effectiveness of using social media as a tool for conducting political outreach in the process of nominating legislative members. This research uses qualitative methods with the research focus looking at the effectiveness of the use of social media by legislative candidates for the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period in maximizing support from the voting public. Research findings illustrate that the use of social media in order to increase the electability of a legislative candidate actually has a big role. The ease of interacting via social media allows a legislative candidate to transfer information widely in a short time. From a political marketing perspective, the use of social media can be a cheaper campaign solution, compared to other conventional methods. However, the ease of interacting via social media actually gives rise to indications of negative things occurring that could affect the electability of legislative candidates, such as the spread of fake news, black campaigns, character assassination due to bullying on social media. Keywords: Effectiveness; Social media; Political Socialization
Akuntabilitas Kaderisasi Partai Politik Dalam Menjaga Kualitas Anggota Legislatif: (Studi di Partai Golkar Kota Tomohon) Morong, Yosua Hiskia
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan partai politik untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Tomohon untuk menjaga kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon yang berasal dari partai Golkar. Temuan penelitian menggambarkan untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif asal Partai Golkar yang duduk di DPRD Kota Tomohon Partai melakukan beberapa pola kaderisasi. Beberapa pola kaderisasi yang dilakukan diantaranya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka terlebih khusus untuk menjaga kualitas kerja mereka dengan baik. Selain itu partai Golkar juga terus melakukan pengukuran kinerja terhadap setiap anggota DPRD, hal ini tentunya dilakukan oleh internal partai Golkar dengan melakukan evaluasi dari semua anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Upaya yang juga dilakukan adalah komunikasi antara anggota DPRD Kota Tomohon fraksi partai Golkar harus terbuka dan memberikan informasi kepada internal partai dengan tujuan agar supaya internal partai bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan anggota DPRD tersebut dalam mengambil keputusan. Para anggota juga diwajibkan untuk membuat laporan secara rutin, maksimal 1 bulan sekali. Kata Kunci: Akuntabilitas; Kaderisasi; Kualitas: Legislator ABSTRACT This research aims to look at the accountability of cadre formation carried out by political parties to maintain the quality of the legislative members they promote. This research uses qualitative methods with a research focus on the accountability of cadre formation carried out by the Tomohon City Golkar Party to maintain the quality of members of the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) who come from the Golkar party. The research findings illustrate that to maintain the quality of legislative members from the Golkar Party who sit in the Tomohon City DPRD, the Party has carried out several cadre formation patterns. Some of the cadre formation patterns carried out include providing training or technical guidance for DPRD members in carrying out their duties, especially to maintain the good quality of their work. Apart from that, the Golkar party also continues to measure the performance of each DPRD member, this is of course carried out internally by the Golkar party by evaluating all DPRD members in carrying out their duties as representatives of the people. Efforts that are also being made are that communication between Tomohon City DPRD members from the Golkar party faction must be open and provide information to the party internally with the aim that the party internally can know what the DPRD members are doing in making decisions. Members are also required to make regular reports, a maximum of once a month. Keywords: Accountability; Cadre formation; Qualities: Legislator
Alat Musik Kolintang Sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy Indonesia Niode, Nadia Norelle; Posumah, Daisy; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52625

Abstract

Kolintang dikenal sebagai alat musik perkusi bernada dari kayu yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik Kolintang yang dimainkan bersama-sama dan menghasilkan nada harmonis memiliki nilai filosofis budaya kehidupan berkelompok suku Minahasa yang diperkuat oleh gotong-royong, kekeluargaan, dan keselarasan untuk hidup bersama. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini mengkaji bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan alat musik kolintang agar bisa menjadi alat soft diplomacy. Temuan penelitian mengambarkan bahwa telah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia unutk menjadikan Kolintang sebagai alat diplomasi diantaranya adalah dengan melakukan festival, pagelaran musik Kolintang, dan pengiriman tim kesenian ke luar daerah dan ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan promosi melalui kedutaan besar Republik Indonesia di beberapa negara seperti; Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Austria, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Selain itu juga sebagai bentuk sosialisasi Kolintang di luar negeri dilakukan dengan mendatangkan grup Kolintang dari tanah air untuk tampil dalam acara tertentu, misalnya festival seni budaya internasional sebagai media sosialiasi dan pertukaran seni budaya antar negara, dan ada pula yang mendatangkan pelatih untuk pengembangan kolintang di negara tersebut, atau hanya instrumen kolintang yang dikirim karena sudah ada pemain terlatih di negara tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian kolintang. Khusus di Kantor KBRI atau Konsulat Jenderal dijadikan sebagai etalase seni budaya Indonesia di negara-negara yang memiliki instrumen Kolintang. Dalam perkembangnanya alat musik Kolintang dapat menjadi instrumen soft power diplomacy karena dapat memperkenalkan jenis kebudayaan, dan budaya yang meliputi cara hidup, pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta cara berinteraksi. Tujuannya agar masyarakat internasional mengetahui tentang nilai-nilai Indonesia dan memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia. Terlebih lagi, salah satu pemasukan utama Indonesia adalah dari sektor pariwisata. Kata Kunci: Alat Musik Kolintang; Soft Power Diplomacy ABSTRACT Kolintang is known as a wooden percussion instrument originating from the Minahasa area, North Sulawesi. The Kolintang musical instrument, which is played together and produces a harmonious tone, has a philosophical value to the culture of life in Minahasa ethnic groups which is strengthened by mutual cooperation, kinship, and harmony to live together. Using a qualitative method, this research examines how the Indonesian government's efforts to make the kolintang musical instrument a soft diplomacy tool. The research findings illustrate that the Indonesian government has made many efforts to make Kolintang a diplomatic tool, including holding festivals, performing Kolintang music, and sending art teams to outside regions and abroad. In addition, the government is also actively promoting through the embassies of the Republic of Indonesia in several countries such as; United States, Canada, Germany, Australia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Austria, Syria, Lebanon and Jordan. Apart from that, as a form of socialization of Kolintang abroad, it is carried out by inviting Kolintang groups from Indonesia to appear in certain events, for example international art and culture festivals as a medium for socializing and exchanging cultural arts between countries, and some are bringing in trainers for the development of kolintang in other countries. or only the kolintang instruments were sent because there are already trained players in the country as part of efforts to preserve the kolintang. Especially at the Indonesian Embassy or Consulate General Office, it is used as a showcase for Indonesian cultural arts in countries that have the Kolintang instrument. In its development, the Kolintang musical instrument can become an instrument of soft power diplomacy because it can introduce types of culture, and culture which includes ways of life, mindsets, daily habits, and ways of interacting. The goal is for the international community to know about Indonesian values and have the desire to come to Indonesia. What's more, one of Indonesia's main income is from the tourism sector. Keywords: Kolintang Musical Instruments; Soft Power Diplomacy

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue