cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen" : 17 Documents clear
HAK TERDAKWA MELAKUKAN UPAYA HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Lumempouw, Bilryan
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya hukum merupakan hak yang penting bagi terdakwa dalam pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa hukum di Negara kita adalah benar. Prosedur upaya hukum di Negara kita bisa dikatakan sudah sempurna, namun belum diterapkan sebagaimana mestinya atau penerapannya masih kurang maksimal. Dalam hal ini yang seringkali dirugikan adalah pihak terdakwa karena kelalaian dan keteledoran penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Banyaknya kewenangan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat mereka menjadi sewenang-wenang dalam mengadili para terdakwa. Berbagai penyimpangan penegakan hukum serta peradilan sesat sudah banyak terjadi. Ini  dikarenakan undang-undang dalam hal ini KUHAP seringkali dipandang sebelah mata oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu banyak terdakwa yang menjadi korban dalam penegakan hukum. Untuk itu skripsi ini dirampungkan agar kiranya dapat memberi pemahaman serta penjelasan kepada masyarakat, tentang hak mereka sebagai terdakwa khususnya hak tentang upaya hukum, sehingga dapat membantu bilamana terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum yang dapat menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum. Kata Kunci : Terdakwa, Upaya Hukum
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMILIK WEBSITE DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KRIMINALISASI CYBERCRIME DI INDONESIA Bawole, Grace
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya kajan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap perlindungan website dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi cybercrime di Indonesia.  Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa perlindungan pemilik website dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi cybercrime di Indonesia secara yuridis sudah dilindungi oleh hukum akan tetapi belum begitu tegas diatur oleh salah satu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kriminalisasi cybercrime ini. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin maraknya kriminalisasi cybercrime yang sangat merugikan pemilik website. Kata kunci: cybercrime
Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG ) Firdaus, Rijal
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan keluarga korban, dari suatu analisis dapat berubah suatu rangkuman dengan menggunakan sejumlah data-data besar dimana data tersebut masih dalam keadaan mentah dan kemudian diubah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterprestasikan, dan dapat mempermudah penulis untuk membuat suatu karangan ilimiah dalam bentuk skripsi,dari bahan yang mentah diolah dan dipelajari mengenai bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengambil data di Pengadilan Negeri Bitung. Kata Kunci : Anak, Pembunuhan Berencana
TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PIDANA DAN PENGATURANNYA DI MASA MENDATANG Rorie, Andrey
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jiwanya cacat dalam pertumbunuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan hal tersebut di masa mendatang. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir. 2. Dalam Pasal 34 RUU KUHPidana 1999/2000 tidak lagi digunakan istilah ?pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit?, melainkan menyebut sebagai alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental. Kata kunci: Tidak mampu bertanggung jawab.
IMPLEMENTASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGATURAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA Bawole, Herlyanty Yuliana Anggreny
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparatur yang tertata dengan baik, professional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang up to date, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (sistem peradilan pidana/ criminal justice system), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antarfungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.
PRAKTIK PERADILAN DALAM PENERAPAN ALAT-ALAT BUKTI MENURUT KUHAP Takasihaeng, Arbyanto
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan pidana dan sistem pembuktian apakah yang dianut KUHAP dan bagaimanakah realitasnya dalam praktik peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli;  surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, maka alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. 2. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kata kunci: alat bukti
ANALISIS PENGATURAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Gubali, Agustina Wati
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu a) menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tentang gratifikasi; b) menginventarisir bahan-bahan sekunder yang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini; c) mengumpulkan bahan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gratifikasi saat ini diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak  atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya.  Sebagai kesimpulan yaitu Gratifikasi telah diatur  dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal KUHP. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulanya praktik gratifikasi diantaranya, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi, karena pendapatan yang kurang dari upah layak. Kata Kunci : gratifikasi
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL Sari, Dewi Novitas
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana gratifikasi seksual kedepan dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun gratifikasi seksual belum termasuk dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi maka perlu perumusan secara tersendiri tentang gratifikasi seksual. 2.Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dilakukan oleh penuntut umum. Kata kunci: Gratifikasi, Seksual.
Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lokas, Richard
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bagaimana kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian menurut KUHAP dan bagaimana hubungan antara barang bukti dan alat bukti dalam KUHAP.   Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam sistem KUHAP, barang bukti (corpus delicti) itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi,  keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 2. Istilah “alat pembuktian” yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti.  Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana.  Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti. Kata kunci: Barang bukti, Alat bukti.
PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Bangonang, Deyti Daniyarti
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrest Procedures,  in this present case: Narcotics offenses among people shows evidence of an increasing trend. Lack of full support in the government to combat the international narcotics network correlates with international cooperation on the issue. With law enforcement efforts to prevent and combat both criminal narcotics and criminal attempts to restore major narcotics players who have fled abroad, in addition to involving all components of society, it is expected that the Indonesian government may also increase international cooperation on the issue on a bilateral, regional and multilateral scale, as well as technical cooperation in accordance with the provisions of current legislation. Keywords: Arrest , Procedures, Narcotics, Criminals, Increase, Government.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue