cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen" : 20 Documents clear
PENGARUH DELIK PEMALSUAN SURAT DALAM MELAPORKAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN MENURUT PASAL 93 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP KUH PIDANA Rogahang, Noval Valentino
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat/dokumen untuk administrasi kependudukan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimana pengaruh berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terhadap Pemalsuan Surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat/dokumen dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah menggunakan rumusan singkat dengan hanya menyebut “memalsukan surat dan/atau dokumen” sehingga dapat saja ditafsirkan sebagai tidak mencakup perbuatan “memakai surat dan/atau dokumen palsu”. Ini berbeda dengan Pasal 263 KUHPidana yang dalam ayat (1) mengancamkan pidana terhadap perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sedangkan dalam ayat (2) mengancamkan pidana terhadap perbuata memakai surat palsu. 2.Pengaruh Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yaitu pasal 93 merupakan ketentuan khusus (lex specialis) terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagai ketentuan umum (lex generalis) sehingga berlaku asas ketentuan khusus menyamping ketentuan umum (lex specialis derogat legi generali), yang berarti jika dua pasal itu didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim seharusnya menerapkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.Kata kunci: Pengaruh delik, pemalsuan surat, peristiwa kependudukan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KOMIX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Masoara, Sri Yulianty
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan komix dan bagaimana pengaturan mengenai komix dan penyalahgunaannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Narkotika pada dasarnya sangatlah bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan maupun obat-obatan. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Jenis narkotika pun sekarang ini semakin bertambah serta semakin mudah di dapat dimana saja seperti halnya KOMIX yang pada dasarnya merupakan obat yang bermanfaat sebagai antitusif untuk menghilangkan sakit batuk namun oleh kalangan remaja di konsumsi guna untuk mendapatkan efek fly, dimana didalam KOMIX mengandung dekstrometorfan yang apabila di gunakan secara berlebihan tanpa resep dokter maka akan memiliki efek menimbulkan kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan, dan apabila Komix di konsumsi dengan menggunakan alkohol maka efeknya bahkan bisa mengakibatkan seseorang meninggal atau cacat.Kata kunci: Tinjauan yuridis, penyalahgunaan komix, Narkotika
EKSISTENSI LEMBAGA HEREDITATIS PETITIO DALAM PENUNTUTAN HAK OLEH AHLI WARIS APABILA HARTA WARISAN MENJADI JAMINAN HUTANG OLEH PENGAMPU (CURATOR) Nugroho, Septian Ardianzah
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Lembaga Hereditatis Petittio dalam penuntutan hak oleh ahli waris terhadap harta warisan yang di kuasai pengampu (curator) dan bagaimana Hak ahli waris jika harta warisan di jadikan tanggungan (jaminan) hutang oleh pengampu (curator). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ada dua macam cara beralihnya harta warisan dari pewaris ke ahli waris yakni berdasarkan Undang-Undang (Ab-intestato) dan berdasarkan wasiat (testament) serta mereka yang menjadi ahli warisnya disebut Ab-intestaat dan testamentair, Dalam pewarisan tidak semua ahli waris dapat langsung memegang harta warisan karena belum dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh pengampu. 2. Hak ahli waris terhadap harta warisan adalah mutlak adanya dan telah di atur dalam undang-undang siapapun yang tidak termasuk dalam ahli waris ataupun tidak memiliki alas hak atas harta warisan tidak berhak menerima harta warisan tersebut kecuali ada sebab lain yang mengatur. tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris telah diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata kunci: Eksistensi lembaga Hereditatis Petitio, Penuntutan Hak, Ahli Waris, Pengampu
GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Karina, Fitrizia Blessi
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana praktik Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perampasan aset hasil korupsi atau Pengembalian Aset Negara dapat dilakukan melalui jalur Perdata yakni melalui Gugatan Perdata. Gugatan Perdata dalam upaya perampasan aset hasil korupsi mempunyai tugas untuk menggugat kerugian negara kepada terdakwa. Jika dalam hal Terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia saat penyelidikan berlangsung. Gugatan Perdata dalam keadaan Terdakwa atau Tersangka yang meninggal dunia dapat ditujukan kepada ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu : Pembacaan Gugatan, Jawaban tergugat, Tanggapan tergugat, Tahap Pembuktian, Kesimpulan, Putusan dan Eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukkan ke kas negara. Penghitungan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Kepolisan, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam penyelidikian, penyidikan maupun dalam persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi agar dapat dilakukan Perampasan Aset Hasil Korupsi.Kata kunci: Gugatan Perdata, Tindak Pidana, Korupsi.
PERAN POLRI DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI MENURUT KUHAP Sidiq, Muh.
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010 dan bagaimana peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tata cara pengamanan barang bukti oleh POLRI menurut Perkap No. 10 Tahun 2010, merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari: Penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan; dan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Peran POLRI dalam pengamanan barang bukti menurut KUHAP merupakan tugas yang diemban oleh penyelidik dan penyidik. Adalah di tingkat penyelidikan awal dimulainya pengamanan barang bukti, yang selanjutnya di tingkat penyidikan yang memberi ruang lebih luas bagi penyidik dalam pengamanan barang bukti. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, penggeledahan dan penyitaan merupakan peran POLRI (penyidik) dalam pengamanan barang bukti yang diberikan langsung oleh KUHAP. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditemukan adanya kelemahan. Penyebab kelemahannya yaitu: Pengaruh Faktor Eksternal,  Pengaruh Faktor Internal, Sarana yang Kurang Memadai.Kata kunci: Peran Polri, Pengamanan Barang Bukti, KUHAP
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESELAMATAN KONSUMEN MENGENAI MAKANAN KADALUARSA Saragih, Sthephany Bernadeth
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas-asas perlindungan konsumen dan bagaimana tinjauan juridis terhadap keselamatan konsumen mengenai makanan kadaluarsa.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain dengan Perlindungan konsumen menganut 5 asas : 1.Asas manfaat, 2Asas keadilan, 3.Asas keseimbangan,4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan 5. Asas kepastian hukum. 2. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur salah satu hak konsumen yaitu Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Karena itu, produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Termasuk dalam hal ini juga adalah bahwa produsen harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah daluarsa (expired), dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ketangan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.Kata kunci: Tinjauan Yuridis,Keselamatan, Konsumen, Makanan, Kadaluarsa
KAJIAN YURIDIS GANTI RUGI DAN REHABILITASI NAMA BAIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Senduk, Natasya
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan KUHAP dan bagaimana penggabungan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan sistematika KUHAP.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tindakan atau pemidanaan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan atau dikenakan tindakan pidana lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukum maupun rehabilitasi seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas peninjauan kembali, diatur dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, Kepmen Keuangan No. 983/KMK.01/1983 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh yang berhak ditujukan kepada negara melalui Pengadilan Negeri, besar ganti rugi dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selebihnya melalui gugatan perdata, ini pun tidak serta merta diperoleh, tergantung proses/kesediaan anggaran negara. 2. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi terhadap seseorang tersangka dan terpidana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, termasuk perkara gugatan pihak ketiga (yang berhak) baik gugatan perdata, gugatan pidana, gugatan perpajakan, gugatan pesangon (perusahaan), gugatan perasuransian, kesehatan, atas timbulnya kerugian bagi orang lain atau pihak ketiga (yang berhak). Penggabungan perkara gabungan ganti rugi antara perkara perdata dan perkara pidana dengan sendirinya berada dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai petunjuk gugatan perdatanya tanpa nomor, putusan ganti rugi pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata, dan pelaksanaan putusan ganti rugi tidak ditugaskan kepada jaksa.Kata kunci: Kajian yuridis, ganti rugi, rehabilitasi, nama baik.
KAJIAN YURIDIS TENTANG SYARAT UNTUK DAPAT DIPIDANANYA DELIK PERCOBAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER Singal, Steward Eliezer
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), syarat-syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan, haruslah dipenuhi unsur-unsur berikut: Adanya niat untuk melakukan kejahatan; Niat tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan; dan Tidak adanya pengunduran diri secara sukarela atau tidak selesainya pelaksanaan kejahatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada dasarnya mengikuti atau menganut syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 KUHP. Prinsip tersebut sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 103 KUHP. Akan tetapi dalam delik-delik tertentu, yaitu delik-delik yang ditentukan dalam Pasal-pasal 66 ayat (2), 79, 94, 116, 125, 144 KUHPM, KUHPM telah menentukan secara khusus tentang syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan yaitu dengan adanya unsur niat/permufakatan jahat saja, pelaku sudah dapat dipidana.Kata kunci: Kajian Yuridis, Syarat-Syarat Untuk Dapat Dipidana, Delik Percobaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK IMPOR ILEGAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tanor, Susana Caoline Eunike
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penjualan produk impor di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan  Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia serta Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik untuk penjualan produk impor di Indonesia, semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis yang diberlakukan, memiliki izin edar, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor serta wajib dilengkapi dengan bahasa Indonesia disetiap produk. 2. Penerapan hukum trehadap pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal dibidang sanksi pidana dan sanksi administratif menurut UUPK belum efektif karena hingga saat ini untuk pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor ilegal melalui sistem online ini belum ada tindaklanjut yang tegas karena saat ini produk-produk kosmetik impor ilegal masih beredar bebas di pasaran khususnya melalui sistem penjualan online.Kata kunci: Penerapan Hukum, Pelaku Usaha, Produk Impor Ilegal, Perlindungan Konsumen
SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHILANGKAN BARANG BUKTI PERSPEKTIF KODE ETIK KEPOLISIAN Warong, Kristian Megahputra
LEX CRIMEN Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti dan bagaimana Kode Etik Profesi Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian terkait  penyitaan  dan penyimpanan  barang bukti.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam tataran normatif, sanksi  bagi anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti dapat dijatuhi hukuman   mulai dari hukuman ringan yaitu ; Tindakan Disiplin, Hukuman Disiplin, Hukuman Kode Etik Profesi Polri  sampai pada hukuman berat yaitu,   Pemberhentian Tidak Dengan Hormat  (PTDH) sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia.  Meskipun anggota kepolisian telah  dijatuhi/menjalani hukuman berat,  hukuman  tersebut tidak menghapus tuntutan dan/atau  hukuman pidana. 2. Tenyata Kode Etik Profesi Polri sangat berperan dalam menuntun, membimbing, mengontrol prilaku anggota kepolisian melaksanakan tugasnya, terutama dalam melakukan  Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti.Kata kunci: Sanksi Hukum, Anggota Kepolisian, Menghilangkan Barang Bukti ,Perspektif  Kode Etik Kepolisian

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue