Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Konstitusi

jk
Website

Published by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ISSN : 18297706 EISSN : 25481657 DOI : 10.31078

Core Subject : Education, Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi serta isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Arjuna Subject : -

Articles 896 Documents

42 43 44 45 46

Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif Mahrus Ali
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 1 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The main maxim of progressive law is law for human, not human for law. Since stressing to human existence to enforce the law, the progressive law rejects the status quo based on legal positivism, the existence of written legal text containing many weaknesses, and pays more attentions to the role of human behavior. In the context of constitutional court roles as the sole and the highest interpreter of the constitution, the interpretation of progressive law wants the institutional court not strictly rely on the written text, not to use legal positivism as a paradigm in interpreting the law, but focusing on rechtsidee, values, and way of life written on Pancasila to implement the substantive justice, not the existence of legal texts in constitution of 1945.

Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

PendahuluanJabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Sebagaimana diketahui jabatan Hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan. Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim. Oleh karena itu sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (baca menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya. ...

Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The final nature of the Constitutional Court’s decisions is often questioned. The main problem, among others, when the justice seekers of Constitutional Court, there is nothing else to do but to accept and implement the Court’s decision although shackled and deprived of justice by the Constitutional Court. This paper confirms the absence of the issue of the fairness aspect of the Constitutional Court when the justice seekers recognize and understand at least three (3) terms, namely (1) the nature of the final position is attached to the nature of the Constitution as the supreme law so that there is no other commandment greater height of it is an effort to keep constitutional judicial authority and legal certainty; (2) the nature of the final decision of the Constitutional Court is an attempt to preserve the constitutional authority of the courts so different from the general court; and (3) possibility Constitutional Court contains the error persists considering Constitutional Court Judges are human beings, but until now, there is no better alternative replaces the final nature of the Decision.

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Ria Casmi Arrsa
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The development of democracy in Indonesia is running very rapidly after the 1945 amendment. One of the developments within the frame of politics characterized by constitutional formula that provides a basic framework state that sovereignty belongs to the people and carried out in accordance with the Constitution. On the basis of the formulation of the succession of leadership in the executive and legislative branches are directly implemented as the mandate of Article 22 E of paragraph ( 2). However, in practice the constitutional arrangements in the Law Number 42 Year 2008 concerning General Pemlihan President and Vice President shows inconsistent with the statement in the constitution . As set out in Article 3 paragraph ( 5 ) states that the election of President and Vice- President held after an election DPR, DPD and DPRD. At the end of the Constitutional Court through Decision No. 14/PUU-XI/2013 stated that the selection of models is unconstitutional. Based on that assessment constitutionality of norms selection method based on the simultaneous interpretation of the constitution of both the original intent and interpretation of history. Design constitutional elections simultaneously referred born as an attempt to shift the direction of the transition towards democracy in the reinforcement system in order consolidation of democratic practice direct democracy tends opaque transactional, corrupt, manipulative, high costs and preserve power can be minimized in the practice of constitutional democracy dimention to understand and sovereignty of the people.

Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik M. Lutfi Chakim
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections. Therefore, to enforce the Code of Ethic organizer of election, then formed Honorary Board of Organizer of Elections (DKPP) which aims to maintain independence, integrity and credibility of the Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) that is certainly going well and correctly. DKPP is an institution designed as a court of ethics, applying an open model and applying all the principles as in a court. So, for the organizer of election found to have violated the Code of Ethics, DKPP can provide sanctions in accordance with the level of the offense, that consists of a written reprimand, dismissal meantime, and permanent dismissal. Moreover DKPP decision is final and binding.

Wacana Constitutional Questions dalam Situs Mahkamah: Konteks e-Deliberative Democracy Anom Surya Putra
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

PengantarPertengahan akhir tahun 2010 ini terdapati perkara yang menyita perhatian publik ditingkat nasional seperti putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Muatan putusan menggunakan pola deduktif-matematis dari jurisprudence (ajaran hukum) yang menghasilkan keputusan “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atas ketentuan Pasal 22 ayat UU Kejaksaan. Teks putusan itu diikuti pula dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) hakim MK yang masing- masing mencerminkan realisme hukum (legal realism). 3 Logika hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini beralih ke soal kegunaan atau kemanfaatan hukum yaitu diantaranya melihat ketidakbermanfaatan preseden hukum formal “konstitusional bersyarat” dalam perkara ini.4 Realisme hukum cenderung mengandalkan kemampuan hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran atas pengaruh nilai-nilai yang dipegangi, latar belakang pengalaman pribadi dan kecenderungan pilihannya.5 Pengambilan keputusan atas perkara tak dapat berlangsung secara deduksi-matematis dan tak hendak telalu mementingkan unsur-unsur etis dan unsur-unsur ideal. Amatan yang lebih dalam lebih tepat kiranya bila kita melakukan riset terhadap perbedaan-perbedaan paradigma, metode dan dinamika masalah yang dihadapi oleh hakim MK secara keseluruhan dengan mengambil objek studi seluruh putusan MK, sementara tulisan ini masih jauh dari kelengkapan studi hukum seperti itu. ...

Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia Wahyudi Djafar
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 5 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum, adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan, sebagai sealah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis—undang- undang. Seperti diungkapkan Andrew Heywood, menurutnya dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar—inti negara hukum. Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara, yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan (Heywood, 2002: 297). ...

Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi Putera Astomo
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

On direct democracy era to demand national law reform. That one of part national law reform, that is to form legislation which to regulate whole life levels. If formal and substantial, legislation must be mirror populace aspiration (responsive) until in to form it also to involve active participation from the self populace.

PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK POLITIK (RIGHT TO VOTE) MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009) Ahmad Zazili
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Constitutional right is basic right for all Indonesian people, not least for indigenous people which still uphold the values of their customary law. Customary law is often different from the positive law in Indonesia, but it’s not a reason to deny the customary law on indigenous people in a region. One of the Indigenous people is in Yahukimo where the community uses their customary law in various patterns of life. Therefore, even in the election they use their own customary law and are not guided by the Election Law. Noken is the way they cast a vote. Constitutionality of Noken is accepted as a cultural value by the Constitutional Court.

Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012) Eddy Rifai
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Thispaperexaminesthe decisionaboutthe null andvoidwithout anarrestwarrant (the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-X/2012). From the results of the discussion suggests that the Criminal Code does not provide an explanation of the term “null and void”. The term “null and void” in the sense of directing an action does not match the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code provides limitatif limits on detention, both for conditions of detention, agency/law enforcement detain and duration of detention, where errors in detention may be submitted claim for compensation. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-X/2012 dated 22 November 2012 stating that the court decision does not comply with Article 197 paragraph (1) Criminal Code specifically on the restraining order was not void is not appropriate, because the terms of the restraining order is necessary for the detention status of the accused, whether fixed detained or released or against the accused who were not arrested were ordered to be detained. Court decisions that do not comply with Article 197 paragraph (1) Criminal Code specifically about a restraining order is null and void. Against the decision of the void can be corrected by the court restraining order stating thereon.

Page 44 of 90 | Total Record : 896

42 43 44 45 46

Filter by Year

2010 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 4 (2022) Vol 19, No 3 (2022) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 4 (2021) Vol 18, No 3 (2021) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 7, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA