Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Konstitusi

jk
Website

Published by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ISSN : 18297706 EISSN : 25481657 DOI : 10.31078

Core Subject : Education, Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi serta isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Arjuna Subject : -

Articles 896 Documents

41 42 43 44 45

Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan Andik Wahyun Muqoyyidin
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Basically, the regional expansion is a form of regional autonomy and is one of the things that need to be considered because of the presence of regional expansion is expected to further maximize equitable regional development and regional development. In the spirit of regional autonomy was also the emerging paradigm of regional expansion to speed up the implementation of development, ease of public service to the community, as well as the acceleration of social welfare. In the reform era, the space for the area for the proposed establishment of a New Autonomous Region opened wide by the regional expansion policy based on Law no. 22, 1999. With such a policy, the policy of regional expansion is now more dominated by the political process rather than technocratic process.

Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi Ni’matul Huda
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 5 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.

Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan Maruarar Siahaan
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional, dimana kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara. Masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.1 Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat maka setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.2 Hal itu berarti MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang dalam kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat, bertugas memberi mandat kepada penyelenggara negara lainnya, yang wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang diberikan. Dengan demikian, MPR hanya menjadi salah satu lembaga negara di antara lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan setara, namun dengan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Pernyataan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), sebagaimana termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan.3 Dengan demikian terjadi pergeseran dari sistem supremasi parlemen (MPR merupakan lembaga tertinggi negara) menjadi sistem supremasi konstitusi dimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi. Konstitusi menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku. Pernyataan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dapat dilihat sebagai pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy). Demikian pula negara hukum yang dianut adalah bersifat demokratis (democratische rechtstaat), yang diartikan bahwa proses pembentukan hukum berlangsung dengan partisipasi warga negara. ...

Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada Helmi Kasim; Syukri Asy’ari; Meyrinda R. Hilipito; Rio Tri Juli Putranto
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 4 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Decision-making in the Settlement of Local Election Dispute at the Constitutional Court is based on the conviction of the justices after examining evidence submitted by the parties. Meanwhile, the law has limited the authority of the Court which is simply to rule on the result of vote count in the local election. Therefore, through interpretation, the Court has created new norms in its decision concerning local election.In some of its decisions, the Court broadened its authority in the settlement of local election dispute which is to include the process of the election. The dictum of the decision does not merely follow what is stated in the law. There is compatibility in the justices’ conviction based on interpretation done by the justices regarding the authority of the Court in deciding Local Election Dispute and in the choice of dictum of the decision which is different from what has been stated by the law.

Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 Veri Junaidi
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 5 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

PendahuluanMahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 hasil perubahan UU Pemda secara eksplisit memberikan kewenangan kepada MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Pasal 236 menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008 maka kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada diserahkan kepada MK. ...

Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi Danang Hardianto
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Constitutional judges denote a piece of flesh i.e. heart in the body of the Constitutional Court. If it is good, the whole body is good, and if it is bad, or else if it is bad, the whole boy is bad. The good heart is filled by the judges who have impeccable integrity and personality; be fair-minded; and be statesman who have mastered constitution and constitutional law. They therefore have an obligation to make a responsive and prescriptive decision in order to enforce the law based on the morality and the truth. The decision becomes the sun which will continue to shine and illuminate the life of the country.

Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rachman
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The Constitutional Court in some award restored the right to vote (right to vote) and the right to choose (right to be candidate) for citizens. Some verdict related to the recovery of the political rights, namely the ruling Number 011-017/PUU-I/2003 on Return Political Rights For former members of the Illegal organization of the Communist Party of Indonesia and Other Illicit Organization and decision Number 102/PUU-VII/2009 on the use of ID card or passport in the elections. The ruling of the Constitutional Court have a legal binding force since spoken in plenary session. The nature of the ruling of the Constitutional Court are final and binding, it means there is no other remedy that can be reached by the parties and also the ruling of the Constitutional Court is not only binding on the parties but also binds all citizens of Indonesia (erga omnes). The ruling of the Constitutional Court was to be acted upon by the ruling of the Constitutional Court, addressad in this case is the President and DPR through a revision of the provisions that have been

Urgensi Legislasi Pelaksanaan mandat UUD 1945 Mengantisipasi ASEAN Economic Community 2015 Gautama Budi Arundhati; Samuel Saut Martua Samosir; Ratih Listyana Chandra
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Societal welfare is the achievement that should be supported by Government which essentialy has the obligation for the societal welfare through the arrangements within the scope of authority under the mandate of the preamble and articles of the Indonesian Constitution of 1945 and relevant laws. The mandate of ASEAN Charter, which was ratified by House of Representative by Law Number 38 of 2008 concerning Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, is not an opponent of the Constitution of 1945 in terms of societal welfare, as long as the legislation is implemented on the right way, which can protect Indonesian. The legislative action must reflect the needs and the factual conditions of Indonesian. Regulation relating to the implementation of the ASEAN Charter should always be accompanied by exemption or exception to the path of liberation from the regional competition law which is a logical consequence of the free market of ASEAN in some fields.

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Machmud Aziz
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 5 (2010)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN1. Pengertian PengujianPengertian Kata “Pengujian” (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau ekskutif. Khusus untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengujian UU melalui lembaga peradilan(judicial review) kita lihat dalam Kamus Hukum. ...

Implementasi Putusan No. 27/PhPu.D-VIII/2010 Mengenai Perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Maruarar Siahaan
Jurnal Konstitusi Vol 8, No 1 (2011)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The objection of petitioner on the recount results by the Election Commission of Lamongan on the orders of the interlocutory injunction of the Court ,was not examined further and be heard simultaneously with the Commission report on the implementation of interlocutory injunction in a hearing open to the public, and thereafter immediately the Constitutional Court considered the objection has no juridical value. The final decision then confirmed the Commission’s decision on the result of the recounting. Nonetheless, the function of the interlocutory verdict must be understood as a mechanism to prepare the final verdict. Therefore, the results of the interlocutory verdict must be heard and examined in a session open to the parties and the public, to be used as the basis for a final decision. The hearing process before the final verdict has been decide, does not end with the announcement of the interlocutory verdict. Implementation of the Constitutional Court decision on the district election dispute has been uninhibited, but in one case. Although the number is quantitatively insignificant, it is qualitatively very important as a lesson learned in that the Court is still in need to improve its performance in guarding the consolidation of democracy.

Page 43 of 90 | Total Record : 896

41 42 43 44 45

Filter by Year

2010 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 4 (2022) Vol 19, No 3 (2022) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 4 (2021) Vol 18, No 3 (2021) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 7, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA