cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jpi.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15222 Phone: (021) 7361654-58, Ext. 292 /Fax: (021) 7361653
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25990535     DOI : https://doi.org/10.31092/jpi
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 168 Documents
 4   5   6   7   8 
KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR Nina Andriana
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v3i2.737

Abstract

This study aims to explore the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is a descriptive explorative qualitative research. The study was conducted by analyzing the literature, regulations, theories, and research related to the treasurer's compliance in fulfilling his tax obligations, after which the writer made a synthesis to obtain a general picture of what was the problem for the Village Treasurer in fulfilling obligations the taxation. The Village Treasurer as the village representative in carrying out payments at the expense of the APBDes is given the obligation to withhold and collect income tax and other taxes under tax provisions. Results of deductions and tax collections must be deposited into the state treasury. However, according to the Directorate General of Taxes in pajak.go.id, it is known that most villages have not fully implemented their tax obligations. The non-compliance of the Village Treasurer in fulfilling his obligations when viewed from the perspective of the Planned Behavior Theory is caused by several factors including (1) the attitude of the treasurer's behavior that does not fully understand the importance of taxes for the nation and state, (2) subjective norms namely Village Treasurer do not feel that the implementation of taxation obligations is the desired action by the closest important people such as Central and Regional Governments, Village Heads as superiors, colleagues, and (3) Perception of behavioral control felt by Village Treasurers that implementation of tax obligations is sufficient complicated so that the Village Treasurer has not done it optimally. To increase the compliance of the Village Treasurer in fulfilling their obligations, it is necessary to provide an understanding to the Village Treasurer of their tax obligations, whether through training, outreach, or workshops. Also, the Village Head is expected to provide intensive guidance and supervision to the Village Treasurer in carrying out tax obligations by monitoring and requesting treasurer accountability reports regularly so that the Village Treasurer feels that reporting tax obligations is an important action according to important people around him. The role of the local government as a village supervisor is also needed to increase the obedience and compliance of the Village Treasurer through coaching by the Inspectorate.
“I CAN(NOT) DRAW”: THE USE OF VISUAL METHODS IN RESEARCH ON TAX ADMINISTRATION REFORM AND CORRUPTION Gusti Ayu Indah Ratnasari
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v3i2.738

Abstract

Images have been used in other studies to investigate organisational change, although far less common than the interview as a method. However, images have rarely, if ever, been used to study tax reform (as a form of public sector change) and corruption. This article focuses on the assessment of visual methods, using empirical data which are drawn from a wider study on the interplay between organisational change and corruption, an issue which is still underexplored. Using the Indonesian tax administration reform in the 2000s as a case study, the study employs visual methods (drawings and photographs), the interviews and focus group discussion to collect the data, which are analysed thematically. Assessment on the visual data shows that this study confirms the existing literature on the values of images in stimulating responses, conveying complex ideas and drawing out paradoxical emotions toward organisational change. Additionally, there is potential ability of images to unveil the ‘dark side’ of organisational change and its management. Despite the benefits of visual methods, this study also provides evidence on the drawbacks of using images and recommendations for future research.  Gambar telah digunakan sebagai metode penelitian dalam beberapa studi tentang perubahan organisasi, meskipun penggunaannya jauh lebih jarang daripada wawancara. Namun, gambar sangat jarang, bahkan belum pernah, digunakan untuk meneliti reformasi pajak (sebagai bentuk perubahan organisasi sektor publik) dan korupsi. Fokus dari artikel ini adalah pada evaluasi atas  metode visual, dengan menggunakan data empiris dari studi yang lebih luas tentang interaksi antara perubahan organisasi dan korupsi, di mana hal ini merupakan suatu topik yang penelitiannya masih sangat terbatas. Dengan menggunakan reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2000-an sebagai studi kasus, studi ini menggunakan metode visual (gambar dan foto), wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (atau focus group discussion) untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara tematik.Evaluasi atas data visual menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung literatur yang ada tentang kemampuan gambar dalam menstimulasi respon, menyampaikan ide-ide kompleks, dan menggambarkan emosi paradoks atas perubahan organisasi. Selain itu, terdapat potensi kemampuan gambar untuk mengungkap 'sisi gelap' dari perubahan organisasi dan manajemen perubahan. Terlepas dari manfaat metode visual, penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang kelemahan penggunaan gambar dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
ALBERTINA HO, GAYUS TAMBUNAN DAN PPN PASAL 16D Imam Muhasan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i1.815

Abstract

Ibu Albertina Ho merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi, dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011 silam. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhan pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi pidana lainnya. Dalam perkara tersebut, isu perpajakan yang menjadi pokok sengketa yang akhirnya dianggap telah merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi), adalah terkait pengenaan PPN Pasal 16D. Bersama dengan anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya,  Sdr. Gayus Tambunan ‘mengabulkan’ permohonan keberatan yang diajukan oleh PT SAT, dengan menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal mana menegasikan pendapat Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, yang menyatakan terutang PPN pasal 16D. Penelitian ini menganalisis validitas pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN Pasal 16D dalam perkara a quo. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Namun demikian, mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataukah sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukanlah merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini.
Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19 Charoline Cheisviyanny
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i1.821

Abstract

This research aims to offer some solutions to recover tax revenue pasca Covid-19 pandemy. This research is an explorative research with a quantitative approach. The data used was the annual reports of companies listed in BEI. This research used purposive sampling method to select samples and got 219 samples for 2017 and 217 samples for 2018. The proposed suggestions in recovering tax revenue are: (1) optimalization of withholding tax mechanism, (2) final tax imposition for non SMEs, and (3) reduction of tax audit and tax dispute. These suggestions need further dan depth review before implemented.
PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE MARKETPLACE Primandita Fitriandi
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i1.824

Abstract

Transaksi e-commerce berkembang dengan cepat di Indonesia, bahkan perkembangan tersebut menjadi paling tinggi di dunia. Pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan terkait e-commerce. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengawasan dan penerimaan pajak bisa meningkat. Tetapi peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dicabut dengan alasan kurangnya sosialisasi dan perlakuan yang setara antara pedagang konvensional, online marketplace, dan media sosial. Penelitian ini mengkaji alternatif pengenaan pajak atas transaksi melalui online marketplace yang diharapkan bisa mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih baik sekaligus meningkatkan penerimaan negara dengan berlandaskan pada prinsip pemajakan atas transaksi e-commerce yang dikeluarkan oleh OECD.
Insentif dan Disinsentif Fiskal dalam Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2020 Jai Kumar; Irwan Aribowo
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1015

Abstract

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap dunia kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian. Dikarenakan kondisi perekonomian indonesia mengalami penurunan yang drastis, pemerintah berupaya untuk menanggulanginya dengan memberikan insentif fiskal (stimulus fiskal) kepada para wajib pajak. Insentif fiskal yang diberikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak, insentif fiskal tentunya akan mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun apabila pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, maka shortfall jangka pendek akan dapat teratasi, serta pertumbuhan penerimaan pajak dalam jangka panjang kembali menjadi sehat. Namun pada kenyataannya, banyak insentif fiskal yang tidak membuahkan hasil positif terhadap perekonomian dan penerimaan pajak sehingga berpotensi untuk menjadi disinsentif fiskal. Agar kondisi ini dapat ditanggulangi, perlu adanya penerapan kebijakan tambahan sebagai pendamping kebijakan insentif fiskal agar kondisi perekonomian dan penerimaan pajak tahun 2020 dapat terselamatkan, serta insentif fiskal yang telah diberikan tidak menjadi disinsentif bagi DJP.
EVALUASI PELAKSANAAN P3B INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA: TINJAUAN TERHADAP PASAL SUBSTANTIF Suwardi Suwardi
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1052

Abstract

Jenis penghasilan yang mendapatkan  perhatian inetnsitas tinggi dari para wajib pajak adalah business income profit serta interest. Sedang   jenis penghasilan berupa royalti (royalty) dan dividen (dividend) mendapatkan perhatian sedang dalam level atas setelah kategori jenis penghasilan berupa business profit dan interest. Pasal-pasal terkait businees profit, bunga, dividen dan royalty harus mendapatkan perhatian lebih bagi delegasi Indonesia. Pasal-pasal tersebut perlu mendapat pehatian khusus saat melakukan negosiasi terhadap calon negara mitra maupun renegosiasi dengan mintra P3B.
ANALISIS VALUASI NILAI PASAR WAJAR SAHAM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK DALAM RANGKA AKUISISI TAHAP KEDUA OLEH MUFG BANK LTD Ferry Irawan; I Gede Agus Putra Ekapradana
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai pasar wajar saham PT Bank Danamon Indonesia dalam rangka akuisisi yang dilakukan oleh MUFG Bank pada tahun 2018. Akuisisi ini merupakan langkah MUFG Bank untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Kegiatan akuisisi akan dilakukan oleh MUFG Bank direncanakan dalam tiga tahap dan pada penelitian ini terbatas pada rencana akuisisi tahap kedua. Adapun pada tahap kedua ini, MUFG Bank berencana untuk menambah 20,1% saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan akuisisi ini disahkan pada tanggal 3 Agustus 2018. Adapun tujuan penelitian ini terbatas pada valuasi 20,1% nilai  pasar saham PT Bank Danamon Indonesia berdasarkan pada teori penilaian bisnis. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data-data sekunder terkait objek penilaian dan data industri terkait pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai pasar wajar saham PT Bank Danamon Indonesia sebesar Rp8.223,81 per lembar saham dengan nilai ekuitas perusahaan sebesar Rp78.822.259.890.241,20. Selain menghitung nilai saham PT Bank Danamon Indonesia, penelitian ini juga menganalisis membandingkan kinerja keuangan PT Bank Danamon Indonesia sebelum dan setelah kebijakan akuisisi.
ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN Ferry Irawan; Faizal Achmad Putra Erdika
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i1.1054

Abstract

This research attempts to find the impact of the practice of Government Regulation Number 23 of 2018 (PP 23/2018) at KPPPratama Malang Selatan. In finding the impact of that regulation, this research compares the income from tax of micro small and medium enterprises (UMKM) with total tax revenue and also compares the income tax of UMKM with taxpayer growth in 2018. This research is designed by case study approach. The result shows that practice of PP 23/2018 gives a positive impact to the taxpayer growth. Furthermore, PP 23/2018 has an appreciable contribution to the total of final income tax in 2018, which is 8,11%. In the other side, PP 23/2018 also has a contribution of 1,68% to total tax revenue at KPP Pratama Malang Selatan in 2018. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dari penerapanPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan tersebut, penulis membandingkan penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan penerimaan pajak dan membandingkan penerimaan pajak atas UMKM dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.
LITERATURE REVIEW TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1057

Abstract

Penelitian mengenai tax amnesty dan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Namun penelitian-penelitian tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang conclusive. Melalui penelitian ini, Peneliti berusaha mengidentifikasi persamaan mauupun perbedaan dalam aspek metodologi, data, maupun temuan penelitian, terkait dengan topik tax amnesty dan kepatuhan pajak, dengan pendekatan kualitatsi, yaitu denganmelakukan studi literatur.Dari berbagai literatur yang telah dianalisis, baik di Indonesia maupun di luar negeri, diketahui beberapa hal. Bahwa terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan temuan bahwa tax amnesty meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit penelitian yang menghasilkan temuan yang sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian menganai keberhasilan tax amnesty  masih sangat tebuka untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, terlihat bahwa peneliti di Indonesia lebih banyak menggunakan proxy kepatuhan formal dalam mengidentifikasi patuh-tidaknya wajib pajak, sedangkan peneliti dari luar negeri, cenderung menggunakan proxy kepatuhan material, dalam hal ini bisanya digunakan variable penerimaan pajak. Dan penggunaan metode penelitian untuk dalam rangka mendeteksi peningkatan kepatuhan pajak akibat tax amnesty sangat variatif.

Page 6 of 17 | Total Record : 168

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Transformasi Perpajakan: Peran Artificial Intelegence dalam sistem perpajakan mod Vol 8 No 1 (2024): Challenges and Opportunities in Enhancing Tax in Indonesia Vol 7 No 2 (2023): Perkuat Perekonomian Melalui Transformasi yang Berkelanjutan Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara More Issue