Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

dejure
Website

Published by Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia

ISSN : 25798561 EISSN : 14105632 DOI : 10.30641

Core Subject : Education, Social,

Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

The De Jure Legal Research Journal, known as Jurnal Penelitian Hukum De Jure, is a legal publication issued three times a year in March, July, and November. It is published by the Law Policy Strategy Agency of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, in collaboration with the Indonesian Legal Researcher Association (IPHI). This association was legalized under the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-13.AHA.01.07 in 2013, dated January 28, 2013. The journal serves as a platform for communication and a means to publish diverse and relevant legal issues primarily for Indonesian legal researchers and the broader legal community. In 2024, the management of the De Jure Legal Research Journal will include various stakeholders, as outlined in the Decree of the Head of the Law and Human Rights Policy Agency Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, dated February 20, 2024, which establishes a publishing team for the journal. According to the Decree of the Director-General of Higher Education, Research, and Technology of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia, Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, which is based on the Accreditation Results of Scientific Journals for Period 2 of 2024, the De Jure Legal Research Journal has achieved a Scientific Journal Accreditation Rank of 2 (Sinta-2). This reaccreditation is valid for Volume 23, Number 1, of the year 2023, through Volume 27, Number 4, of the year 2027.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember" : 9 Documents clear

PENINGKATAN AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN (Intensify Access of Law Aids To the Poor) Oki Wahju Budijanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Akses bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi, profesionalismeaparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu, permasalahan yangmuncul adalah bagaimana meningkatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin? Tujuan tulisan iniadalah untuk meningkatkanakses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Manfaat yang diharapkan adalahsebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam membuat rumusan kebijakan yangberkaitan dengan program bantuan hukum. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan dua teknikpengumpulan data melalui pendekatan deskriptif. Dalam upaya meningkatkan akses pemberian bantuan hukumbagi masyarakat miskin, maka studi ini mengajukan beberapa rekomendasi: perlu meningkatan koordinasimelalui forum DILKUMJAKPOL dalam menyeleraskan pemahaman tentang implementasi bantuan hukum;perlu meninjau kembali penerapan besaran dana bantuan hukum dengan mempertimbangkan besaran danasecara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah; perlu memperluas jangkauan sosialisasihingga ke tingkat desa/kelurahan; perlu melakukan pendataan tahanan miskin agar data tersebut dapat digunakansecara langsung oleh BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum. perlu merevisi Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan AkreditasiLembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan khusus Pasal 12 huruf e dan f. AbstractLaw aids access have experienced some problems/obstacles such as: regulation, officers professionalism,and society understanding in accessing of law aids. Therefore, the problem is how to increase law aidsaccess to the poor. The expected benefits of this writing is recommendation to the Minister of Law and HumanRights to make policy formulation related to law aids program. It is a qualitative method by two techniques incollecting data with descriptive approach. To enhance the law aids to the poor so this writing generates somerecommendation : need more coordination by means of DILKUMJAKPOL forum in adjusting understandingabout law aids implementation; require a review related to financial fund in law aids, proportionally byconsidering necessity each area; necessary to broaden socialization area to villages/ urban communities; it isnecessary to do data collection of poor inmates so it can be used by the National Law Development Agency aslegal aids administrator; need to revise the Ministerial Regulation of Law and Human Rights of R.I. Number3 Year 2013 concerning Procedures for Verification and Accreditation of Law Aids Institution or A CertainSocial Organization article 12 letter e and f.

PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan dengan Palmeriam) (Social Conflict Completion According To The Law Number 7/2012 (Case Study of Brawl Between Berlan And Palmeriam Residents)) Yuliyanto Yuliyanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan: Pertama,konflik antara warga Berlan dan Palmeriam yangsudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang; Kedua,bagaimana menyelesaikan konflikantara warga Berlan dengan Palmeriam dan apaakar permasalahannya. Ketiga, apa dampak dari terjadinyakonflik antara warga Berlan dengan Palmeriam; Keempat,upaya penyelesaian yang telah dilakukan olehPemerintah dalam menyelesaikan tawuran antar warga Berlan dengan Palmeriam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknikwawancara kepada beberapa informan, yakni: tokoh masyarakat (Ketua RW dan Ketua FKDM), pemerintahdaerah (Lurah Kebon Manggis dan Lurah Palmeriam, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kamtib KelurahanKebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam, dan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Kantor Kesbangpol JakartaTimur, dan Kepala Kepolisian Sektor Matraman. Penelitian ini merupakan wujud dari peran serta Pemerintahdalam memenuhi hak atas rasa aman bagi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, meskipun adabeberapa faktor yang menyebakan konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam, namun kesalahpahamandan kenakalan remaja merupakan faktor yang dominan penyebab konflik tersebut. AbstractThis research identifies two issues: firstly: conflict between Berlan and Palmerian residents has been occurredfor long times until now; secondly: need a solution in finishing the conflict and find sources of problem. Fromidentification above, it will elaborate into items that is (1) what causative factors of conflict; (2) what theimpacts of that conflict; (3) what efforts of government to finish the conflict according to mandate of the ActNumber 7 Year 2012. The method in collecting data is interview with relevant informant to research issues.This research is role of government to satisfy rights of society security. It concludes that find some factorscause its conflict between Berlan and Palmeriam residents, but misunderstanding and juvenile delinquency aredominant factors lead that conflict.

MODEL PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 5 TAHUN 2014 (A Model ofPosition High Leadership Appointment Of State Civil Apparatus In Perspective Of The Law Number 5 Year 2014) Ajib Rakhmawanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dukungan pegawai ASN yang profesional. ProfesionalismeASN tentunya dapat memberikan kontribusi secara positif bagi birokrasi pemerintahan. Untuk menciptakansumber daya aparatur yang profesional perlu dilakukan reformasi birokrasi dibindang manajemen ASN. UUNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengamanatkan adanya pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi ASNberbasis merit yang diawasi lembaga independen (Komisi Aparatur Sipil Negara) KASN. Permasalahanpenelitian, bagaimanakah model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara? Tujuannyapenelitian ini adalah menganalisis model pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian digali dengan teknik studipustaka (literature). Lokasi penelitian di DPR RI (Komisi II), Kementerian RAN RB, dan BKN. Analisisdata melalui tahapan reduksi data, penyajiandata, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukansistem pengangkatan JPT ASN dilakukan dengan sistem merit melalui seleksi terbuka mulai dari seleksiadministrasi, seleksi kompetensi, tes wawancara, penelusuran rekam jejak, serta tes kesehatan dan psikologiyang menghasilkan 3 (tiga) kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.AbstractGovernment administration is required a professional Apparatus Civil Servants (ASN) support. Theirprofessionalism certainly give contribution to government bureaucracy, positively. To create a professionalapparatus human resources demand bureaucratic reform of ASN management. The Law of The Republic ofIndonesia Number 5 Year 2014 Concerning Apparatus Civil Servants(ASN) mandates a position high leadershipappointment of ASN based on merit that supervised by the Commission of Apparatus Civil Servants (independentinstitution). The purpose of this research is to analysis a model ofposition high leadership appointment of StateCivil Apparatus. It is a qualitative descriptive approach. Collecting data by literature research. The researchsite is at House of Representative of R.I. (Commission II), the Ministry of State Apparatus Empowerment andBureaucratic Reform, the National Civil Service Agency. Data analysis comes to data reduction, data display,and conclusion. The result of this research shows that the system of position high leadership appointment ofState Civil Apparatus carried out by merit system through open bidding starting from administration selection,competency selection, interview, track record research, and health and psychology test that producing three (3)qualifications confirmed one (1) position high leadership by Trustees Personnel Officer.

ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors) Mosgan Situmorang
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 TentangPemasyarakatan. Remisi diberikan setidaknya dua kali dalam setahun yaitu pada peringatan hari kemerdekaansetiap tanggal 17 Agustus dan pada hari besar keagamaan. Pada dasarnya setiap warga binaan pemasyarakatantermasuk anak pidana berhak mendapat remisi asal memenuhi syarat-syarat tertetu yang diatur dalam perturanperundang-undangan. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bernuansapengetatan pemberian remisi terhadap narapidana tertentu, dimana salah satunya adalah terhadap narapidanakorupsi. Pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi saat ini menimbulkan pro dan kontra.Hal ini muncul setelah adanya keinginan Menteri Hukum dan Ham untuk merevisi peraturan pemerintahNomor 99/2012. Hal ini banyak ditentang terutama oleh penegak hukum dan masyarakat penggiat anti korupsi.Akan tetapi sebagian anggota DPR justru mendukung keinginan Menteri Hukum dan Ham tersebut. Untukmengetahui lebih lanjut mengenai pemberian remisi ini maka diadakan penelitian dengan judul seperti diatas. Permasalah yang akan diteliti adalah mengenai pola pemidanaan dan hubungannya dengan pemberianremisi, prosedur pemberian remisi, pengawasan dan aspek positif daan negatif pemberian remisi. Metodeyang digunakan adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedanpola pemidanaan dan pola pembinaan narapidana, pengetatan pemberian remisi dengan mensyaratkan adanyasurat keterangan Justice Collaborator berpotensi menghilangkan hak narapidana korupsi, pengawasan belumdilaksanakan sebagaimana mestinya, aspek positif pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dapatAbstractRemission is one of convict rights ruled in the Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional. It is given,at least twice a year that is in independence day of Indonesia on 17 August and in religious holidays. Basically,all convicts including criminal child have right to remission during meet certain requirements as ruled inlegislation. In 2012, government issued regulation that have a tight remission to a certain convict such ascorruptor. Obviously, it became pros and cons. It came up from the Minister of Law and Human Rights to reviseGovernment Regulation Number 99/2012. Its policy made arguing from many parties especially law enforcersand anti-corruption activists. But, some legislative members (DPR) precisely, supported the Minister` will. Thisresearch is intended to know further information of this remission. The focus of this research is about patternof criminalization and its correlation with remission, procedure of remission, supervision and positive andnegative aspects. It is a empirical normative method. It concludes that there are differences between patternof criminalization and pattern of convict instilling, a tight remission with a letter from justice collaboratorhave potential to delete corruptor rights, supervision carried out improperly, positive aspect of remission tocorruptor can lessen budget, while negative aspect can be abused. It suggests that Government RegulationNumber 99/2012 must be revised.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (Policy of DKI Jakarta Provincial Government For Relocation of Street Vendors In Perspective Law And Rights) Oksimana Darmawan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk memenuhikebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian, yaitu, pertamabagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; kedua, kendala yang ditemuidalam melakukan relokasi PKL khususnya PKL KS Tubun. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatifdengan mengambil sampel PKL KS Tubun Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian adalah kebijakan PemerintahProvinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 10 Tahun 2015 hanya mengatur PKL yang mengajukan permohonanTDU, sebaliknya PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak direlokasi. Dalam perspektifhukum, struktur hukum dinilai pasif, subtansi tidak responsif, dan perilaku pihak pemerintah kurang progresif.Dalam perspektif HAM, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar. Kendala relokasi PKL KSTubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi subtansi Pergub No.10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untukmenfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan pembiayaan modalAbstractBasically, the problem of street vendors because they use facilities of public space. But, on another side,they have rights to satisfy their economic needs. This research examines, firstly; how provincial governmentpolicy and efforts of city government in a relocation of street vendors (PKL); secondly, obstacles faced torelocate street vendors. The research method is qualitative descriptive by taking samples of street vendorsat KS Tubun , West Jakarta. One of finding fact shows that illegal street vendors do not write a letter to(Suku Dinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM), so it is categorized as illegal streetvendors, because unregistered. Whereas, one of this research recommendation is necessary to revise GovernorRegulation of DKI Jakarta Number 10, Year 2015 so that the Office and (Suku Dinas) Department of Small,Medium Enterprises Loans (KUMKM) actively step in judging or doing analytical study in order to empowerillegal street vendors become street vendor management.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined) Muhar Junef
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudianmasuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional.Permasalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar menurutteori; dan pendekatan apa yang digunakan oleh Indonesia dalam implementasi prinsip pencemar membayar.Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip pencemar membayar dalam Undang-Undang No. 32Tahun 2014 tentang Kelautan, tidak secara khusus diatur. Hal tersebut tidak mengakibatkan prinsip tersebuttidak dapat diterapkan bila terjadi pencemaran dan/atau perusakan di laut. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif, maksudnya untuk menjelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berkiatan dengan prinsip pencemar membayar. AbstractPrinciple of one who pollute must be fined is a principle that often said in international declaration then comeinto international conventions and become principle of international environment law. This research triesto examine how the practice of who pollute must be fined principle refer to theory; and what approach usedIndonesia in its implementation. The result of this research finds that its practices in the Law Number 32, Year2014 concerning Marine, ruled not in specific terms. But, It still can be implemented if pollution occurred and/or destruction at sea. Method of this research is normative juridical, intended to explain the Act.

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law) Rosmi Darmi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Meningkatnya peristiwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menimbulkan keprihatinan. Selainitu, penerapan sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam proses hukum.Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) Terkait dengaperlindungan anak yang berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan hukum terhadap dalam proseshukum mengacu kepada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dan Beijing Rule.Penjabaran perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana dalam konvensi tersebut telah mencakup sebagianbesar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana baik dalam instrumen hukum nasional maupun instrumenhukum internasional. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikanmeliputi tindakan penangkapan, pemeriksaan, penghentian penyidikan dan penahanan.AbstractA number of the child are against the law must become a concern. Besides that, practices of the juvenilejustice system pay attention to parties, particularly in a legal proceeding. The problem of this writing is howto implement the Convention of Child Rights (KHA) related to child protection against law proceedings. Itsprotection refers to the Convention on the Rights of the Child and Beijing Rule. Spelling out of law protection ofchild offender in the convention have covered largely child protection principle of a legal instrument, nationallyand internationally. Child investigation encompasses arrest, inspection, investigation and termination ofdetention.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENANGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Development of Correctional Officer Competencies In Overcoming Drugs Trafficking At Correctional Institution And Detention Center) Nizar Apriansyah
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Banyaknya permasalahan yang ada Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sumber pemeberitaan media yangkerap kali mengimformasikan hal-hal yang negatif tentang lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanansebagai sarang narkoba. Maka dari itu melalui penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan fakta faktualterkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah TahananNegara. Dengan maksud untuk mencari tahu pola pendidikan yang dapat diterapkan untuk mendidik petugaspemasyarakatan, agar kedepan dapat diambil langkah-langka strategis di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia untuk mengantisipasi hal – hal tersebut.Metode penelitian dengan mengunakan pendekatankualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Pemerintah sudahberusaha meningkatkan kemampuan petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Negaradengan cara melakukan interaksi antar pimpinan dan bawahan yang memiliki arti supervisi dan tangungjawab serta kesempatan karier yang jelas. Juga kesejahteraan ekonomi. (seperti Remunerasi dan TunjanganPemasyarakatan dan lain-lain). Inilah salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam membina Petugas agardiharapkan kinerjanya lebih optimal dilapangan. Kemudian hambatan diantaranya; kurangnya tenaga teknispemasyarakaan terutama lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakat dan kurangnya tenaga sipir dibandingkandengan jumlah penghuni serta sumber daya manusia tenaga pemasyarakatan yang masih minim karena sistemperekrutan yang tidak didasari oleh kebutuhan kualifikasi personil, keterbatasan sarana perasana pendukung. AbstractProblems in correctional institutions sometimes, become a bad highlight by media such as a drug haunt.This research tries to examine a factual data related to drugs trafficking in correctional institution anddetention centers. It attempts to find out a pattern of education and training that able to be implemented toeducate correctional officers, so that in the future, can be taken steps to anticipate it. It uses quantitative andqualitative approach. Based on discussion, can be concluded that government has already managed to improvecorrectional officers` abilities by doing interaction between leaders and staffs whose supervision meaning andresponsible, have a clear career and promote welfare. (remuneration and correctional allowances). This isone of the government`s appreciation (the Ministry of Law and Human Rights) in developing of them in orderto boost their performance more optimal. But ,some obstacles found in this research such as : the lack ofhuman resources both the alumni of correctional science academy (AKIP) and caretaker/wardens compared toconvicts and inmates because the recruitment process of officers did not base on personnel qualification, andlack of infrastructure and facilities.

PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law) Ulang Mangun Sosiawan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkanUndang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkaraanak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilandan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidanayang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan ataspenyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pokok permasalahandalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis lahirnya Restorative Justice dalam UU SPPA? (2)Mengapa Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan denganhukum; dan (3) Bagaimana cara menerapkan Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana sebagaiperlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitianini adalah yuridis normatif dan empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalahpenelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti dataprimer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yangberhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya,sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yangmelingkupinya. Implementasi Restorative Justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukanmelalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/mediasi, yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan,yaitu pidana atau tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selainkedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalampraktek peradilan pidana, penerapan Restorative Justice sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapandengan hukum belum menjadi kecenderungan utama.AbstractRestorative Justice is one of main approach, this time, based on the Law Number 11/2012 concerning JuvenileJustice System need to be done in the case of children against the law. This approach stresses on condition ofhow to create justice and balance to offenders and the victims. Mechanism, procedure and criminal justice arefocused on criminalization changed into dialogue and mediation to find agreement/deal on a fair adjudicationof criminal case to victims and offenders. The main problem in this research is (1) what the background ofphilosophy inception of restorative justice in Indonesia positive law; (2) why restorative justice has to do aschildren protection against the law; and (3) how to apply restorative justice in criminal justice of childrenprotection against the law. This research uses normative and empirical juridical approach that is meansor procedure used to solve the research problem by researching secondary data, previously then proceedprimary data in the field. Primary data obtained by people through observation and interview. The result of thisresearch shows that restorative justice must be done as entity of children protection against the law, because itessentially cannot remove from context that cover it, so it is not fair if he/she has retributive sanction withoutpaying attention existence and condition surrounding him/her. The implementation of restorative justice of theJuvenile Justice System Law carried on diversion mechanism, with court product such as stipulation (articles12 and 52, and non diversion/mediation, can be conducted outside or inside of trial, with verdicts, namelycriminal or criminal action (article 69. Mechanism of dialogue and mediation is held by engaging otherparties. It concludes that the practice of criminal justice, restorative justice as entity of children protectionagainst the law has not become primary tendency, yet.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 25, No 3 (2025): November Edition Vol 25, No 2 (2025): July Edition Vol 25, No 1 (2025): March Edition Vol 24, No 3 (2024): November Edition Vol 24, No 2 (2024): July Edition Vol 24, No 1 (2024): March Edition Vol 23, No 4 (2023): December Edition Vol 23, No 3 (2023): September Edition Vol 23, No 2 (2023): June Edition Vol 23, No 1 (2023): March Edition Vol 22, No 4 (2022): December Edition Vol 22, No 3 (2022): September Edition Vol 22, No 2 (2022): June Edition Vol 22, No 1 (2022): March Edition Vol 21, No 4 (2021): December Edition Vol 21, No 3 (2021): September Edition Vol 21, No 2 (2021): June Edition Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret Vol 20, No 4 (2020): Edisi Desember Vol 20, No 3 (2020): Edisi September Vol 20, No 2 (2020): Edisi Juni Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret Vol 19, No 4 (2019): Edisi Desember Vol 19, No 3 (2019): Edisi September Vol 19, No 2 (2019): Edisi Juni Vol 19, No 1 (2019): Edisi Maret Vol 18, No 4 (2018): Edisi Desember Vol 18, No 3 (2018): Edisi September Vol 18, No 2 (2018): Edisi Juni Vol 18, No 1 (2018): Edisi Maret Vol 17, No 4 (2017): Edisi Desember Vol 17, No 3 (2017): Edisi September Vol 17, No 2 (2017): Edisi Juni Vol 17, No 1 (2017): Edisi Maret Vol 16, No 4 (2016): Edisi Desember Vol 16, No 3 (2016): Edisi September Vol 16, No 2 (2016): Edisi Juni Vol 16, No 1 (2016): Edisi Maret More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Virsyah Jayadilaga

Contact Email
pusbangdatin@gmail.com

Phone
+628122115449

Journal Mail Official
pusbangdatin@gmail.com

Editorial Address
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Virsyah Jayadilaga

Contact Email pusbangdatin@gmail.com

Phone +628122115449

Journal Mail Official pusbangdatin@gmail.com

Editorial Address Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Virsyah Jayadilaga

Contact Email
pusbangdatin@gmail.com

Phone
+628122115449

Journal Mail Official
pusbangdatin@gmail.com

Editorial Address
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA