cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 549 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Purba, Amir; Tarigan, Usman; RAMBE, AISYAH
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.167 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1055

Abstract

Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan bersikap professional. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi Pemerintah,termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan serta pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan di dukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (Stakeholder) sehingga harus dapat mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Kedepannya BPBD Kota Medan akan membenahi kualitas SDM yang dimiliki. Peningkatan kemampuan SDM BPBD Kota Medan untuk menjadi tenaga yang handal dan professional perlu diwujudkan dengan cara mengikutsertakan pegawai dan honorer pada setiap kegiatan pelatihan-pelatihan, simulasi, dan sosialisasi, baik yang diadakan oleh BNPB maupun BPBD Provinsi dan diikuti oleh peralatan yang canggih. Karena SDM yang handal dan professional sebagai penunjang keberhasilan program penanganan bencana. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Medan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Pemberdayaan pegawai pada BPBD Kota Medan sudah baik namun dari fakta emprik masih ditemukan oknum pegawai yang kurang disiplin, baik masalah waktu kerja dan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diharapkan kepada BPBD untuk lebih maksimal memberdayakan pegawainya.
Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Haris, Abdul; Kusmanto, Heri; Mardiana, Siti
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.63 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047

Abstract

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
ANALISIS KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARO Sudarto, Sudarto
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.171 KB)

Abstract

Sental atau pentingnya pimpinan yang efektif guna mendukung kebijakan pemerintah kabupaten pusat, maka pemimpin daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten juga dituntut untuk mampu mengatur dan mengkoordinasi pegawai secara signifikan. Kondisi yang ada saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk melakukan kinerja yang optimal agar dapat menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena itulah proses penempatan pegawai dalam jabatan struktural merupakan titik awal dari keberhasilan layanan kepada masyarakat di masa mendatang.Dalam proses pengakatan pejabat struktural, awalnya diolah dalam Beperjkat yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan. Dalam memberikan pertimbangan, Beperjakat selalu berpedoman kepada peraturan yang ada, sehingga calon yang diusulkan semuanya sesuai denan persyaratan yang ditentukan (PP no 13 tahun 2002 pasal 1 ayat 2). Dengan mempertimbangkan persyaratan dan sistem administrasi lainnya, tahap selanjutnya Beperjakat mengusulakn 3 calon pejabat berdasarkan skala prioritas kepada bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian, kemudian Bupati memutuskan slah satu calon yang akan menduduki jabatan struktural dimaksud. Kewelangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membuat Bupati dapat melakukan perubahan nama baik sesuai urutan prioritas maupun memilih nama lain di luar calon yang diusulkan Beperjakat.
Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Sembiring, Benny Kurniawan Putra; Kusmanto, Heri; Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.482 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1049

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan elektronik kartu tanda penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan e-KTP. Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.  Populasi penelitian yaitu seluruh pegawai dan masyarakat dengan pemilihan sampel yaitu  26 orang (1 orang camat, 1 sekretaris camat, dan 24 orang masyarakat). Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa perekaman data warga sampai awal bulan September 2016 sebesar 83,4% tetapi belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100% sampai akhir bulan September 2016.  Perilaku aparat birokrasi Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelayanan meliputi kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab berjalan baik tetapi sebagian masyarakat masih ada yang merasa bahwa perilaku aparat birokrasi yang tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan e-KTP yaitu kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja. Perilaku aparat untuk terus ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang dalam pengurusan e-KTP memberikan apresiasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR Siregar, Surya Murni; Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.376 KB) | DOI: 10.31289/jap.v5i2.73

Abstract

AbstrakSalah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LKMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LKMD, perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa. DISTRICT GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION IN THE PROVISION OF FUND ALLOCATION LABUHANBATU DESA (ADD ) 2014 IN THE VILLAGE SEI looks SUB TRIM DOWNSTREAMAbstractOne source of income in the village set in the Act No. 32 of 2004 on Regional Government is part of the financial balance of central and local received by Regency / City which is the Village Fund Allocation (ADD). The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in Sei Looks Blade Downstream District of Labuhan Batu district, as well as contributing factors and obstacles affecting the implementation and the strategy that should be done within the framework of the successful implementation of the policy. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu went pretty smoothly. However, if it is related to the achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu not optimal. Although the purpose of improvement of governance and community development, has been carried out optimally, but the goal for upgrading an association of villages in the planning, implementation and control of the development has not run optimally. Likewise, the purpose of increasing participation of non-governmental mutual aid society is not optimal. Some of the factors that affect the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu is communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Factors that are supporting communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, the environment and the size and purpose of the policy is: socialization, the smoothness of information. consistency of policy, executive ability, support facilities and infrastructure, implementing a good perception, the implementation team, BPD and LKMD authority and their conformity with the implementation of the policy. While the inhibiting factors are: Lack of socialization ADD to the community, lack of human resources, lack of support for other rural incomes, lack of response executor, not the division of tasks teams, less goes role LPMD and inaccuracies target. Of supporting and inhibiting factors are the strategies that should be done is the broader public, the implementation of ADD by community groups, clarity of position, duties and functions LKMD, integrated rural development planning with district planning systemKey words : implementation, policy, fund allocation
POLITIC OF ISLAMIC DEVELOPMENT IN THE CITY OF HANOI (VIETNAM): STUDY OF HALAL FOOD RESTAURANT Warjio, Warjio; Kusmanto, Heri
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.222 KB)

Abstract

For Muslims, halal food is important. This is not only of the demands of sharia but also related to the issue of identity. Wherever they are, halal food can not be separated from them, except in emergency circumstances. Included in this when they are in a country where people are not Muslims. Hanoi City, is one of the cities in the country of Vietnam that majority of the people are Buddhist. As a city that is building itself and become one of the tourist destination, Hanoi is visited by many tourists, including Muslim tourists. For Muslim travelers, the main problems encountered when in Hanoi is halal food. To meet the demands of these Muslim travelers, a few restaurants in the city of Hanoi providing halal food. Enterprises providing halal food is done by the employer Muslim or not. The results of my research, several restaurants, found several problems associated with this halal food. This paper will explain how the exploratory effort to develop halal food in the city of Hanoi. Who are involved in the effort to develop the halal food? What are the problems faced in the effort to build the halal food? 
STRATEGI MARKETING UNTUK MENINGKATKAN OCCUPANCY DAN PENDAPATAN DI MADANI HOTEL MEDAN Masri, Debi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.365 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing yang dilakukan oleh Manajemen Madani Hotel Medan untuk meningkatkan occupancy dan pendapatan di Madani Hotel Medan. Bagaimana strategi marketing yang dilakukan oleh tim marketing dan apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan Madani Hotel dalam memperoleh konsumen, baik tamu yang menginap di hotel maupun para pengguna ruang-ruang pertemuan.Berdasarkan dari hasil penelitian ini, team marketing Madani Hotel mempunyai program marketing seperti : Sales Call, menetapkan rate hotel, mencetak brosur harga baru, promosi di media cetak, menyelenggarakan paket-paket promosi, melakukan sales trip, mengadakan talk show di radio, mengadakan travel dan company gathering, mengirimkan kue ulang tahun dan cendera mata, mengadakan afternoon tea dengan para relasi, telemarketing ke relasi potensial, menghadiri MATTA FAIR di Malaysia,
ANALISIS PROFESIONALISME GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN LUBIS, SAADAH
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.69 KB)

Abstract

Meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Beberapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermatabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kondisi yang kemudian memicu terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya proteksi untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai dalam bidang keilmuannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantatif sudah cukup layak, tapi mutu dan profesionalisme belum sesuai harapan.
Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi pada Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) Isnaini, Faizal Rizal Matondang
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.985 KB) | DOI: 10.31289/jap.v3i1.194

Abstract

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pada kesempatan ini, penulis terus mengamati peran aparatur kecamatan dalam pelayanan dan operasionalisasi organisasi kecamatan. Peran aparatur kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertugas mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga kecamatan tersebut, sehingga mampu menghadirkan peran lembaga pemerintahan yang mewakili keberadaan pemerintah daerah kuhususnya kabupaten Langkat. Pada peneliotian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Kecamatan Babalan mengingat kecamatan ini merupakan kecamatran yang paling banyak melayani masrakat. Hasil penelitian menunjukan Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Babalan pada umumnya berdasarkan hal tersebut di atas sudah sesuai oleh prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal itu tampak pada hasil jawaban responden yang secara umum memberikan nilai 2,05 yang termasuk pada kategori cukup pada pemberian pelayanan yang diberikan aparat Kantor Kecamatan Babalan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kantor kecamatan adalah sebagai Kurangnya Pendidikan dan latihan aparat kantor kecamatan, Minimnya Jumlah Sarana yang tersedia, Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Motivasi,
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kebupaten Dairi Pasi, Novlentina; Kadir, Abdul; Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1589.884 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan  SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk  yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

Page 2 of 55 | Total Record : 549

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue