cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 19   20   21   22   23 
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dhani Handoko
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1330

Abstract

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada di daerah berkewajiban untuk mengaplikasikan Permentan tersebut dalam bentuk pelayanan informasi publik. Apakah implementasi pelayanan informasi publik di STPP Medan sudah berjalan dengan efektif dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Permentan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang merupakan hasil telaah dokumen. Model implementasi kebijakan George Edwards III yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor komunikasi baik dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya implementasi suatu program kebijakan khususnya dalam pelayanan informasi publik di STPP Medan. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan belum berjalan dengan efektif.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jimmi Pinayungan; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1581

Abstract

Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendaraan. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peaturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum seperti bus ALS. Akan tetapi ada beberapa kejadian kecelakaan yang justru melibatkan bus ALS, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan studi kasus pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Metode penelitian ini yaitu destriktif kualitatif, yang menggunakan key informan sebagai subyek penelitian, untuk menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajemen dan pegawai di PT. ALS Medan, sedangkan sampel yang digunakan hanya sebahagian dari pihak manajemen dan pegawai PT. ALS Medan yang dimulai dari arahan key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh pengelola jasa angkutan PT. ALS Medan dengan baik dan benar karena keempat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi cukup mendukung berjalannya implementasi kebijakan yang ada diperusahaan.  Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan juga sudah mengadopsi pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015.
Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan Arifin Arifin; Warjio Warjio; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1039

Abstract

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.
STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL IQBAL PULUNGAN
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i1.930

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja PNS Strategi yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dari aparatur iti sendiri, sehingga denga adanya penigkatan pendidikan dan pelatihan dari PNS itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Bijai. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh peneliti melakikan pengolahan data denga instrumen SWOT ( Strength, Weaknees, Opportunities, Threats)Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakikan peneliti dapat dilihat bahwa Strategi yang akan dijalankan oleh badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai salah satunya adalah dengan mgeoptimalakn kegiatan kediklatan di Kota Bijai sehingga PNS yang ada di Kota Binjai mendapatkan kesempatan yang lebih besar didalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel Paramita Nur Kurniati; Bernardus Yuliarto Nugroho
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2655

Abstract

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and increasingly dynamic environmental conditions have prompted the Government to implement cashless government system in order to modernize the transaction of the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN). The cashless governmenst system is considered as part of public innovation in order to encourage public sector administrative reform efforts. Apart from the pros and cons that arise, the government's cashless policy in government expenditure is expected to take strategic steps in the budget that are in line with the principles of flexibility, security, effectiveness and accountability. The purpose of this study is to (1) explain current government transaction conditions, (2) understand the concept of cashless government, and (3) elaborate on the urgency of implementing the cashless government system in Indonesia. The literature study in this paper shows that there are still weaknesses and potential corruption caused by the number of transactions carried out by the government. It is important to create an urgent need or foster a sense of urgency for change in public sector organizations and by immediately transforming into a dynamic bureaucracy in the face of the challenges of the times. The government's cash system is expected to increase the transparency and accountability of the State's finances and approve the payment of acts of corruption. In a broader context, this system is expected to provide benefits in encouraging economic growth and improving public welfare.
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANDAM HULU II KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG Abdul Hakim
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1357

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata melalui wawancara. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat, ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan PBB, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Untuk tingkat efektivitas pelaksanaan kinerja aparat, juga masih dinilai oleh masyarakat tidak akuntabel dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang menurut penilaian masyarakat tidak mampu mencapai sasarannya seperti pada upaya penarikan PBB, pemungutan desadan pelaksanaan pelayanan pada jam kantor. Sementara pada kajian akuntabilitas daya tanggap aparat dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan warga, ternyata mampu dinilai secara akuntabel oleh masyarakat . Hal ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan masukan warga yang mampu diakomodir oleh aparat setempat. Sedangkan dilihat pada tingkat keadilan pelayanannya, walaupun terdapat beberapa ketidakadilan seperti pada pembagian kartu sehat yang melebihi jumlah orang miskin maupun pelayanan yang ada hubungan perkoncoan, namun secara umum masyarakat masih menilai adil dan akuntabel dalam pelayanan umum bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
ANALISIS IKLIM ORGANISASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TIME MEDAN Ferry Hidayat; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i2.1386

Abstract

Begitu penting faktor sumber daya manusia sehingga didalam strategi pencapaian tujuan organisasi perlu membentuk iklim organisasi yang dapat meningkatkan kinerja karyawan agar tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor iklim organisasi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer TIME Medan. Faktor-faktor yang membentuk atau menentukan iklim organisasi yang diteliti yaitu faktor hubungan kerja, faktor gaya kepemimpinan, dan faktor pengembangan karyawan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian survey dan deskriptif dengan jumlah populasi 27 orang dan seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian dari ketiga variabel dapat diketahui bahwa variabel yang paling besar adalah faktor hubungan kerja yaitu 83% dengan kategori baik dan faktor ini adalah faktor yang paling tinggi kemudian variabel faktor gaya kepemimpinan 72% dengan kategori cukup dan terakhir adalah variabel yang paling rendah yaitu faktor pengembangan karyawan 65% dari dengan kategori cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja sebagai faktor yang paling baik dalam membentuk iklim organisasi yang kondusif sehingga kinerja karyawan tetap baik kemudian faktor gaya kepemimpinan masih kurang dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan faktor ketidakpastian, yakni faktor pengembangan karyawan adalah faktor yang dapat menurunkan kinerja karyawan.
Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Organisasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan ALFRED PASCAL SIMARMATA; Marlon Sihombing; Agus Suryadi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1057

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang merupakan bagian atau sub sistem dari sistem birokrasi negara, dengan sendiriya tidak luput dari tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya dan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah sendiri.  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan berhubungan dengan efektivitas organisasi, (2) untuk menganalisis seberapa besar faktor motivasi berhubungan terhadap efektivitas organisasi, (3) untuk menganalisis seberapa besar faktor kemampuan personal berhubungan terhadap efektivitas organisasi,dan (4) Untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan, motivasi dan kemampuan personal berhubungan terhadap efektivitas organisasi.
Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi pada Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) Faizal Rizal Matondang Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i1.194

Abstract

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pada kesempatan ini, penulis terus mengamati peran aparatur kecamatan dalam pelayanan dan operasionalisasi organisasi kecamatan. Peran aparatur kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertugas mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga kecamatan tersebut, sehingga mampu menghadirkan peran lembaga pemerintahan yang mewakili keberadaan pemerintah daerah kuhususnya kabupaten Langkat. Pada peneliotian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kantor Kecamatan Babalan mengingat kecamatan ini merupakan kecamatran yang paling banyak melayani masrakat. Hasil penelitian menunjukan Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Babalan pada umumnya berdasarkan hal tersebut di atas sudah sesuai oleh prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi walaupun demikian masyarakat masih menginginkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal itu tampak pada hasil jawaban responden yang secara umum memberikan nilai 2,05 yang termasuk pada kategori cukup pada pemberian pelayanan yang diberikan aparat Kantor Kecamatan Babalan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat kantor kecamatan adalah sebagai Kurangnya Pendidikan dan latihan aparat kantor kecamatan, Minimnya Jumlah Sarana yang tersedia, Kurangnya Pengawasan, Kurangnya Motivasi,
IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Ali Jabbar Napitipulu
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1370

Abstract

DPRD  Provinsi Sumatera Utara  berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.  Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama kepala daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan APBD. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 belum berhasil terealisasikan dengan baik diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dimungkinkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum disosialisasikan terlebih dahulu pada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan  tersebut  belum  dapat  dimengerti  oleh  individu yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kebijakan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya,  dan kondisi sosial, ekonomi, politik.. Sampel diambil secara puposive sampling sebanyak 63 orang  yang mewakili pipmpinan, alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, secara umum belum dapat berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, disebabkan karena : Dilihat dari aspek komunikasi kebijakan, belum adanya kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perintah kebijakan dan belum adanya kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dilihat dari aspek sumberdaya, masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki staf yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan keterbatasan informasi yang berguna untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam  tindakan kebijakan. Dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik, masih terbatasnya kemampuan  DPRD dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan mengenai implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, maka disarankan : Peningkatan  pemahaman pelaksana kebijakan tentang Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera melalui sosialisasi secara efektif, Peninhkatan kemampuan staf  melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD  Sumatera Utara dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPRD yang dapat menyedia data dan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan DPRD Sumatera Utara.

Page 21 of 56 | Total Record : 557

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue