cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 24   25   26   27   28 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PASAR KOTA TANJUNGBALAI M. Fadly Lubis; Miftahuddin Miftahuddin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1350

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mplementasi  kebijakan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 43 orang pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai dan 50 orang masyarakat wajib retribusi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana yang ada. Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu : peraturan hukum yang belum terlaksana dengan baik, organisasi dan SDM pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, teknik dan Operasional masih dijalankan dengan model lama/tradisonal sehingga perlu dikembangkan model yang lebih maju dan pembiayaan/dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal sehinggga perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat melalui media yang lebih menarik untuk mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban warga, larangan, sanksi dan lain sebagainya. Untuk penegakan hukum, Dinas terkait dapat membuat satuan tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement) dalam masalah persampahan, sehingga masyarakat akan mendapat contoh dan patuh pada apa yang telah diatur dalam peraturan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI) Angelius Henry Sigalingging; Warjio Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i2.1383

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang  diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Pendekatan utama pembangunan model bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan. Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas dan legalitas. Bentuk penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan key  informan dari berbagai unsur diantaranya pejabat struktural Bappeda Kabupaten Dairi, perwakilan SKPD, Camat Sidikalang dan perangkat kecamatan, Kepala Desa/ Lurah dan perwakilan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa  perencanaan  partisipatif  dalam pembangunan  daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 
Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul Aziz Humaizi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i1.191

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas utama adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan pembinaan pengembangan, humas pimpinan, hubungan kelembagaan dan layanan Komunikasi dan Informatika; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyentuh kepentingan masyarakat dan menyentuh kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan. Operasional ini akan "memudahkan" Pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pengatur dan pendorong kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam Program Pusat Informasi. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang sebagai implementator dalam implementasi Pusat Informasi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Pusat Informasi Publik, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Pusat Informasi Publik tersebut . Dilihat dari Input, yaitu sumber daya - sumber daya yang digunakan dalam implementasi Pusat Informasi Publik ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana belum memadai. Dilihat dari Proses, masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor yakni komunikasi terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Dilihat dari Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan Pusat Informasi Publik, baru berupa pelayanan informasi yang bersifat : publish, belum dapat bersifat interaksi dan transaksi. Dilihat dari Out comes, yaitu hasil yang diharapkan telah memberikan manfaat terutama dalam menfasilitaskan dan menyajikan bahan-bahan yang diperoleh dari Devisi News Room, Devisi Audio Visual, Devisi Media On-line dan Devisi Media Cetak kepada masyarakat pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah fakor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka pengelolaan informasi publik telah mengalami pergeseran dari pusat kepada daerah, yang secara nyata berdampak terhadap kelembagaan dalam pengelolaan informasi di daerah. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan utama dalam pengolahan dan transfer data, telekomunikasi , paperless office, automasi proses produksi/kerja dan media elektronik.
Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Elvi Zahara Lubis
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1332

Abstract

Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap  pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BIROKRASI PEMERINTAH RUDI KINANDUNG
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i1.947

Abstract

Birokrasi  pemerintah atau  aparatur  negara dalam penyelenggaraan pemerintah  dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Efektivitas dan efisiensi organisasi negara atau pemerintah amat tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan dengan baik, apabila didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang profesional, dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, pada gilirannya, akan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Semangat kerja birokrasi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu menjadi pedoman. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan upaya pemerintah
Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan dalam Program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Klungkung I Putu Dharmanu; Komang Adi Sastra Wijaya
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2209

Abstract

Klungkung Regency as one of the regencies in Bali that has land and islands, the problem faced is the low coverage of ownership documents. Therefore, the Klungkung Regency Population and Civil Registry Service implements the Program to Accelerate Increasing Scope of Population Document Ownership, the policy being an innovative step in overcoming population services in Klungkung Regency. Based on these problems, in this study we want to analyze community perceptions of service performance in the P3CKDK in Klungkung Regency. The method used in this study is the mix methods, namely using quantitative methods in public perception then proceed with qualitative methods to explore existing data. Based on the results of the analysis show that the service performance that gets the highest public response (tends to strongly agree) is the empathy index. While other indices in service performance also received a positive response from the public. Furthermore, public perceptions related to program performance from various indices tended to strongly agree. The index that gets the highest rating is the program access index. Correlation between service performance and program performance results in a positive correlation which means that if one indicator increases the associated indicator will also increase. Based on the tests conducted, it shows that service responsiveness with program performance produces the highest correlation, while the lowest correlation is assurance with program performance.
ANALISIS KINERJA APARATUR BIROKRASI M. Fauzul Rizal
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i2.932

Abstract

Analisa terhadap kinerja birokrasi sampai saat ini menjadi sangat penting karena memiliki nilai yang sangat strategis. Pengukuran kinerja aparatus dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi yang menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Di sisi lain pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tuas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif, disebabkan karena belum diterapkannyasistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program suatu instansi pemerintah.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja aparatur pada Seketariat Daerah Kabupaten Aceh Timur cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas, kualitas layanan yang responsivitas. Penelitian ini juga menunjukan bahawa faktor kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur pada sekreteriat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Optimalisasi peran serta kepemimpinan perlu dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja aparatur pada sekreteriat Daerah Kabupaten Aceh Timur di masa yang akan datang yaitu melalui keikutsertaan pegawai pada kursus-kursus, pelatihan teknis fungsional dalam bidang tugas menuju aparatus yang profesional.
Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang Gumbira Panji Wibawa; Akadun Akadun; Arip Rahman Sudrajat
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i2.1693

Abstract

In accordance with Regional Regulation Sumedang District No. 14 of 2011 on the Management of Ground Water, among which stated that every groundwater management must have a permit. However, in the implementation of violations of the rules and the weak enforcement of sanctions. Lack of public understanding of the importance of how good groundwater utilization is based on established rules is a constraint that leads to efforts to maintain the stability of groundwater availability. This can lead to more uncontrolled use of ground water. The objective of this research is to identify and study the monitoring of ground water usage in Sumedang District Urban Area. This research focuses on how the concept of monitoring the use of ground water. Through the method of description analysis, by recording interview data, observation and documentation obtained.
Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan Antonius Kaban; Marlon Sihombing; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1258

Abstract

The principles of Good Corporate Governance are important so that performance is increasing and beneficial to the stakeholders. The formulation of the problem of how Good Corporate Governance principles, obstacles, and actions to improve the principles of Good Corporate Governance in  PT. XYZ Finance Region of North Sumatra. Combined research (Mixed Methods Research) Respondent only leaders with supervisor level until general manager Questionnaire data collection, observation and interview of respondent Descriptive statistic analysis, triangulation technique credibility test and transferability. PT. XYZ Finance of North Sumatera region runs the principles of Good Corporate Governance with: The principle of openness: 3.7 good. Accountability: 4.1 good. Accountability 3.1 is not good. Independence: 2.6 less good. Fairness: 3.2 is not good. Total value: 4,026 on either area. Two factors that play the role of internal factors, as a driver of success and external factors, which affect the successful implementation of Good Corporate Governance. Beyond these two factors, the most strategic aspect of supporting the implementation of Good Corporate Governance effectively depends on the quality, skill, credibility, and integrity of the various parties that drive the company's organs. Performance improvement plan in order to realize the principles of Good Corporate Governance in order to deliver the results as expected must meet the criteria of practical, time oriented, specific and committed.
EVALUASI PROGRAM DIKLAT DILUAR BALAI (STUDI KASUS DIKLAT DITEMPAT KERJA TATA PERSURATAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TAHUN 2013) Tanggor Hasibuan; Zainuddin Zainuddin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i2.1388

Abstract

Program dan kebijakan dibidang Diklat menggunakan biaya yang sangat besar. Tetapi kenyataan yang dihadapi Pegawai didalam pelaksanaan tugasnya para masih saja kurang mampu sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga mengakibatkan lemahnya kinerja pegawai yang berdampak pada lemahnya kinerja organisasi. Diklat diluar Balai atau Diklat Ditempat Kerja (DDTK) yang sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya mampu menjawab peningkatan kemampuan para Pegawai. Dalam rangka itu dilakukan diklat bagi Pegawai Negeri Sipil. Pengetahuan dan kemampuan PNS perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kompetensi yang harapkan. Penelitian ini ingin menjawab Bagaimana proses penentuan peserta, proses belajar mengajar proses evaluasi diklat diluar Balai atau Diklat Ditempat Kerja (DDTK) studi kasus pada DDTK tata persuratan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif yang akan memberikan gambaran atas fenomena yang dibahas. Setelah dilakukan penelitian terhadap responden maka diperoleh hasil bahwa responden memberikan mengatakan respon terhadap koesioner dengan memberi jawaban DDTK Tata Persuratan bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan Pegawai. Hasil ini diperoleh dari Jawaban yang diberikan oleh responden pada keosioner yang telah disampaikan secara umum menjawab bermanfaat, mampu memberikan penambahan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil maka perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Page 26 of 56 | Total Record : 557

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue