cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)" : 8 Documents clear
Urban Resilience Strategy in The Climate Change Governance in Makassar City, Indonesia Ihyani Malik; Andi Luhur Prianto; Abdillah Abdillah; Zaldi Rusnaedy; Andi Annisa Amalia
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3884

Abstract

Urban resilience strategies need to be encouraged to support a broader, planned and integrated development process. Therefore, this article aims to look at the actualization conditions of urban policies in climate change governance in Makassar City, Indonesia. strategy is an effort to find and build a model for implementing strategies for developing urban resilience in climate change governance in Makassar City. The research method used is an explorative-qualitative method with a narrative-phenomenological approach where the data sources are primary and secondary data. Data collection through field studies and document studies. The data analysis used is an interactive model. City strategy resilience development model in climate change governance in Makassar City. The results showed that for the first time, the actual condition of Makassar City was under threat of climate change, both biophysically and socio-economically. Second, multilevel governance (MLG) as an ideal model in developing urban resilience, where the principle used is collaborative impact governance, namely building collaboration in policy making to tackle climate change. Third, decentralization as a strategy for implementing resilience, such as national conservation, which begins with the reservation of parks and protected areas. The dominant natural character is controlled under the control of the local government. The number and extent of protected areas are indicators of conservation-based programs implemented by the Makassar City Government.Strategi ketahanan perkotaan perlu di dorong untuk mendukung proses pembangunan yang lebih luas, terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual strategi ketahanan perkotaan dalam tata kelola perubahan iklim di kota Makassar, Indonesia. strategi adalah upaya untuk menemukan dan membangun model strategi implementasi pengembangan kapasitas ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif-kualitatif dengan pendekatan naratif-fenomenologi dimana sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Model pengembangan kapasitas strategi ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi aktual Kota Makassar dalam ancaman perubahan iklim baik secara biofisik maupun sosial ekonomi. Kedua, multilevel governance (MLG) sebagai model ideal dalam pengembangan kapasitas ketahanan kota, dimana prinsip yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ketiga, desentralisasi sebagai strategi penerapan kapasitas ketahanan, seperti adanya gerakan konservasi modern yang dimulai dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Karakter alami yang dominan ditempatkan di bawah kendali pemerintah daerah. Jumlah dan luas kawasan lindung merupakan indikator keberhasilan program berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Collaborative Urban Governance Model in Environmental Management of Industrial Area Tri Sulistyaningsih; Mohammad Jafar Loilatu; Saiman Saiman; Nofianda Fatimah Azzahra; Nanda Adityawan
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3942

Abstract

This paper's purpose for this study is to provide an overview related to the partnership or the cooperation between the government and the private sector, specifically the manager of the industry and the community in the environmental management of the industrial area in Gresik and Sidoarjo Regency. This research used a qualitative approach to analyze the data, interviews, documentation, and questionnaires. This study revealed that the environment's management in a sustainable manner should be supported by stakeholders, the government, the community, and the private sectors. Also, this research attends to instill a sense of environmental concern in the entire party. Collaborative urban governance sustainabilitycan not be separated from the leader's success in embracing the related parties and using existing industry resources. The stakeholder determines the success of managing the industrial area in the Gresik and Sidoarjo Regency, government, public, and private parties through a Collaborative Urban Governance model.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, wawancara, dokumentasi, dan angket. Studi ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan harus didukung oleh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu, penelitian ini hadir untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan pada seluruh pihak. Keberlanjutan Collaborative Urban Governance tidak lepas dari keberhasilan pimpinan dalam merangkul pihak terkait dan menggunakan sumber daya industri yang ada. Keberhasilan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, pemerintah, publik, dan swasta melalui model Collaborative Urban Governance. 
Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations Muchamad Zaenuri; Yusrim Musa; Muhammad Iqbal
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2839

Abstract

This article aims to explain the governance of collaboration between local government, village government, the private sector and the community in the management of Posong Temanggung natural attractions. Lack of mutual trust and commitment is a prominent issue. After going through qualitative research using descriptive techniques, it can be seen that collaboration that has been built among stakeholders is still embryonal; there is no formal collaboration tied to the memorandum of understanding. From the research conducted, it was found that there was an intensive dialogue between stakeholders, mutual trust between stakeholders, a high level of commitment, and a reasonably even sharing of understanding. But, four things that have not been created a formal relationship, so there needs to be a process of transformation towards partnership and sustainability in a formal bond.This study recommends that the government be the main actor in building collaboration with the public and private sectors. The government must provide space for them to contribute in making the tourism village of Posong.Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam Posong Temanggung. Hal ini dikarenakan permasalahan kolaborasi diantara stakeholder tersebut terdapat berbagai kendala. Kurangnya kepercayaan dan komitmen bersama menjadi permasalahan yang mengemuka. Setelah melalui penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dapat diketahui bahwa kolaborasi yang terbangun diantara stakeholder masih bersifat embrional, belum ada kerjasama formal yang diikat dengan nota kesepahaman. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa sudah ada dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata. Namun dari keempat hal tersebut belum tercipta hubungan yang bersifat formal, sehingga perlu ada proses transformasi menuju kemitraan dan berkelanjutan dalam suatu ikatan yang bersifat formal.Rekomendasi dalam penelitian in iadalah pemerintah harus menjadi actor utama dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan swasta. Pemerintah harus memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan kontribusi dalam membangun desa wisata Posong
Towards an Integration of Immigration and Customs Agency in Indonesia: A Step-by-Step Process Ridwan Arifin; Intan Nurkumalawati
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2990

Abstract

Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara
Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District Sri Andri Yani; Etika Khairina; Suswanta Suswanta; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3161

Abstract

This article Aim to analyze bureaucratic reform in the West Pasaman district government, which is related to the last stage of the 2020-2025 bureaucratic reform grand design. This projection is an opportunity to demonstrate the dedication of the bureaucracy to good governance. On the other hand, there is one thing that cannot be denied, such as the fact that the government still leaves a lot of work that has not been completed according to the target and public services that are not yet community-oriented. The performance of the West Pasaman district government’s bureaucracy is still considered low. This study uses a descriptive research method that is supported by a literature study approach by tracing the actual data for this research material. The results of this study discuss two aspects of bureaucratic reform, namely reform of mindset and work culture. Improving the mindset is used to improve the performance of the bureaucracy in order to think in a visionary direction to create a productive, innovative, and competitive bureaucracy, for this reason, the mindset is adapted from the concept of dynamic governance (Thinking ahead, Thinking Again, Thinking Across. While the work culture is aimed at creating bureaucracy agile and fast, considering the West Pasaman bureaucracy consists of two ethnicities (Mandahiling, Minang) so that it affects the work culture of each. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terkait tahapan terakhir grand design reformasi birokrasi 2020-2025. Proyek ini merupakan peluang untuk menunjukkan dedikasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, seperti masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah sesuai target dan pelayanan publik yang belum berorientasi pada masyarakat. Kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka dengan menelusuri data aktual untuk bahan penelitian. Hasil penelitian ini membahas dua aspek reformasi birokrasi, yaitu reformasi pola pikir dan budaya kerja. Perbaikan pola pikir digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar berpikir secara visioner untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pola pikir tersebut diadaptasi dari konsep tata kelola yang dinamis (berpikir ke depan, berpikir ulang, berpikir melintas). Adapun budaya kerja ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang gesit dan cepat, mengingat birokrasi Pasaman Barat terdiri dari dua suku (Mandahiling, Minang) sehingga memengaruhi budaya kerja masing-masing
The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul’s General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections Agus Priyanto; Eko Priyo Purnomo; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman; Herry fahamsyah; Etika Khairina
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2924

Abstract

In 2019 social media has indeed become a familiar phenomenon for Indonesian people in general. Social media is a communication tool that cannot be abandoned by every individual. In fact, it has become a habit for every individual to share information through social media, because the practical benefits of social media are a means of communication. Social media in its use has many benefits, both positive and negative, like two ends of the sword. The positive value of social media is used as a means of communication, a means of sharing information for voters, and a means of socializing between the KPU and the public. This study uses a qualitative descriptive method by describing the data obtained from the General Election Commission (KPU) of Bantul Regency by analyzing data taken directly from the documents of the General Election Commission of Bantul Regency (KPU Bantul). Voter Participation in Bantul Regency shows a higher participation rate compared to participation in the 2014 Election. The difference between the 2014 and 2019 Elections lies in the number of voters. In 2014 Facebook was used while in 2019 it was using Instagram. The percentage of voter participation in 2019 showed 87.9% of the total number of voters, while in 2014 voter participation was only 81% (Republika.co.id). In the 2014 Election, the KPU did not use Instagram to disseminate information about the Election, while the 2019 Election showed good participation.Di tahun 2019 media sosial memang menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Media sosial merupakan alat komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap individu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan setiap individu untuk berbagi informasi melalui media sosial, karena manfaat praktis media sosial adalah sebagai sarana komunikasi.Media sosial dalam penggunaannya memiliki banyak manfaat, baik positif maupun negatif, ibarat dua ujung pedang. Nilai positif media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, sarana berbagi informasi bagi pemilih, dan sarana sosialisasi antara KPU dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dengan menganalisis data yang diambil langsung dari dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul (KPU Bantul). Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 2014. Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019 terletak pada jumlah pemilih. Pada tahun 2014 Facebook digunakan sedangkan pada tahun 2019 menggunakan Instagram. Persentase partisipasi pemilih pada 2019 menunjukkan 87,9% dari total jumlah pemilih, sedangkan pada 2014 partisipasi pemilih hanya 81% (Republika.co.id). Pada Pemilu 2014, KPU tidak menggunakan Instagram untuk menyebarluaskan informasi seputar Pemilu, sedangkan Pemilu 2019 menunjukkan partisipasi yang baik.
The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan Muhammad Ananda Alifiarry; Bevaola Kusumasari
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2991

Abstract

Most of the research on social movement and digital advocacy through hashtags is concentrated on the identifications of social media usage. There is limited research concerning the comprehensive understanding and analysis on how it can develop and interact with social networks. This research aims to further identify the process of the successful social movement that has been mobilized by Indonesian’s musicians and public by using a hashtag as a form of advocacy in thwarting the Music Draft Bill and in understanding the role of the actors and public engagement behind this social movement. We have analyzed #TolakRUUPermusikan as a social movement that formed into digital advocacy by referring to the literature review that was conducted by the previous studies. This research will map out the actors and public engagement behind the movement. In each criterion, the result has been aligned with the conceptual framework in application of #TolakRUUPermusikan as a social movement, the use of online petition as a digital advocacy tool, and the network structure of #TolakRUUPermusikan to find the actors and understanding the engagements of the public. The implication of this study is to show the success of a social movement to assess policy making and policy failure. Sebagian besar penelitian tentang gerakan sosial dan advokasi digital melalui tagar terkonsentrasi pada identifikasi penggunaan media sosial. Penelitian kecil mempertimbangkan pemahaman dan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hal itu dapat berkembang dan berinteraksi dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengidentifikasi proses keberhasilan Gerakan sosial yang telah dimobilisasi oleh musisi dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan tagar sebagai bentuk advokasi dalam menggagalkan RUU Permusikan dan memahami peran para actor dan keterlibatan publik di balik gerakan sosial ini. Kami telah menganalisis #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial yang terbentuk menjadi advokasi digital dengan mengacu pada tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan memetakan aktor dan keterlibatan publik di balik gerakan tersebut. Pada setiap kriteria, hasilnya telah diselaraskan dengan kerangka konseptual dalam penerapan #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial, penggunaan petisi online sebagai alat advokasi digital, serta struktur jaringan #TolakRUUPermusikan untuk menemukan para pelaku dan memahami keterlibatan para pelaku. masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan keberhasilan suatu gerakan sosial dalam menilai pembuatan kebijakan dan kegagalan kebijakan.
Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City Nuryanti Mustari; Rudi Hardi; Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3225

Abstract

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study.  The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan  , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue