cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Universitas Paramadina
Published by Universitas Paramadina
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Art, Social,
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 (2016)" : 5 Documents clear
Data Breaches and Identity Theft: A Case Study of U.S. Retailers and Banking Arika Artiningsih
Jurnal Universitas Paramadina Vol 13 (2016)
Publisher : Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.216 KB)

Abstract

AbstrakPencurian identitas telah ada dan berlangsung cukup lama, sampai pada keberadaan internet yang makin meningkatkan jumlah dan fenomena kasusnya di seluruh dunia. Fenomena ini membutuhkan penanganan yang lebih baik dari segi system pengamanan data, teknik investigasi, produk hokum dan kolaborasi di level internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam kasus-kasus pembobolan database perusahaan secara online yang mengakibatkan terjadinya pencurian identitasdari para pelanggan. Mempertimbangkan cakupannya, penelitian ini membahas kasus pencurian identitas yang dicatatkan oleh dunia sebagai kasus dengan kerugian yang paling signifikan pada organisasi bisnis di Amerika Serikat, yaitu: Target, JP Morgan, Home Depot, dan Sally Beauty. Akan tetapi, mengingat sifat kasusnya yang melintasi batas-batas negara, maka penelitian ini melakukan analisis untuk membandingkan produk-produk hokum dalam mengatasi pencurian identitas online di beberapa Negara Eropa, Australia, dan ASEAN. Analisis Segitiga fraud digunakan untuk membongkar kasus-kasus pencurian identitas online dengan menyajikan jumlah korban dankerugian yang dideritasekaligusdampaktindakankejahataninikepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, bank, credit union, perusahaan, dan yang paling penting dampak terhadap pelanggan. Upaya penanganan hokum atas tindak kejahatan ini menarik untuk didiskusikan karena sifatnya yang melewati batas antarnegara. Pada gilirannya, tulisan ini memaparkan pentingnya pencegahan dan upaya bersama menangani tindak kejahatan inipada level organisasi, nasional maupun internasional.
Asuransi Kebencanaan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah Tatok Djoko Sudiarto
Jurnal Universitas Paramadina Vol 13 (2016)
Publisher : Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.136 KB)

Abstract

AbstrakThe series of disasters that occurred late show is still much work to be completed by the various parties, namely the Government, Private / World of Business and Society. Included in this is the local society in terms of the decentralization policy, to reduce the risk and impact of disasters. One of the strategic effort should continue to be pursued in order to achieve disaster risk reduction program is to encourage people to "responsive and resilience" in disaster management.The impact of losses resulting from the emergence of huge losses predicted disaster, if then the entire risk of catastrophic losses that are charged only to the government, either through APBN (national level) and APBD (provincial and district level) can definitely be devastating to the performance of the government and posture as well as the health of the existing budget. This condition may eventually make the budget deficit, so as to reduce the burden that large budget caused by the disaster need to look for the best alternative, which can provide a solution without sacrificing the performance of the budget and the government efforts to improve the protection and welfare.One alternative option is to do the initiation of the need for disaster insurance for people living in disaster-prone areas, in an effort to transfer of risk financing and certainty of disaster impact protection for the community.Immediate steps for districts within the framework of autonomy and efforts to protect the public from threats, while improving the quality of life, particularly of the threat of disasters in the region, it is expected, and this step requires the political will of the holder of the mandate in the area, to realize the program of disaster insurance as one a safeguard for people in disaster-prone areas, especially if it will be focused for the poor. In this connection, data collection on poor people who are entitled to receive the insurance is the most important thing to ensure that the program with a limited budget, will be able to reach the right target and useful for people residing in vulnerable and high risk.
Mobile Marketing: Pengaruh Aspek Kepercayaan Diri, Kepercayaan Institusi dan Kontrol Diri Pengguna Diki Gita Purnama
Jurnal Universitas Paramadina Vol 13 (2016)
Publisher : Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.41 KB)

Abstract

AbstractThis study analyzed the consumer behavior using mobile  phone marketing. The growth of mobile marketing usage was  increasing in Indonesia. This gave the opportunity for  marketers to use this technology to capture and to maintain  consumers in the long-term period. This study aimed at  analyzing the consumer behavior to use mobile marketing as  the recipients of information. The study used the  institutional trust, personal trust, perceived control. These  variables were analyzed using survey to a number of  respondents. The respondents were workers and students.  The total number was 83. The sampling uses non-probability  sampling, namely purposive sampling. The  data was analyzed using multiple regression statistics. The  managerial implications were explored to provide vivid  understanding about the usage of mobile marketing in  Indonesia. Only personal trust had positive correlation with  consumer behavior to use mobile marketing.
Tanggung Jawab Moral Pejabat Melalui Pemanfaatan Media Cetak dan Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari KKN Zaka Firma Aditya
Jurnal Universitas Paramadina Vol 13 (2016)
Publisher : Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.391 KB)

Abstract

AbstrakTanggungjawab moral pejabat seringkali menjadi permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang sulit untuk ditemukan solusi. Beberapa permasalahan muncul akibat tanggungjawab moral pejabat yang rendah. Misalnya dalam kasus pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah in kracht van gwisjde yang tidak berjalan secara efektif karena rendahnya pertanggungjawaban moral pejabat untuk mematuhi putusan tersebut. Pelaksanaan program kerja pejabat seperti kunjungan kerja, rapat dan sebagainya juga membutuhkan tanggungjawab moral sehingga dalam pelaksanannya tidak memuat unsur KKN. Kunjungan kerja yang tidak relevan, rapat di tempat yang tidak semestinya, pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai kebutuhan adalah contoh kegiatan pejabat dengan pertanggungjawabn moral yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dibuat strategi pertanggungjawaban moral pejabat yang aplikatif dan relevan, yaitu bagaimana pertanggungjawaban moral yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (moral agent) nantinya transparan dan akuntabel..Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya telah memberikan mekanisme pelaporan kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pengumuman di media cetak maupun elektronik. Makanismenya adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dilaporkan dalam media cetak ataupun elektronik, baik itu anggaran yang digunakan ataupun dokumentasi kegiatan.. Dalam tulisan ini akan dibahas mendalam mengenai dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan tanggungjawab moral pejabat; dan (2) mekanisme tanggungjawab moral pejabat melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik agar bersifat transparan dan akuntabel.
Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian Djayadi Hanan
Jurnal Universitas Paramadina Vol 13 (2016)
Publisher : Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.025 KB)

Abstract

Abstract Strengthening governmental system has been the subject of public and scholarly discussion in Indonesia since a multiparty presidential system has been adopted in this country since 2004. There is a widely spread assumption that the implementation of concurrent election (legislative and presidential) is one of the main ways to do so because it will simplify the number of political parties in the legislature which will help the president (the executive) to govern more effectively. Is this assumption right? What do the theories and empirical evidence say about it? Using comparative politics perspective and analysis, this article argues that the implementation of concurrent election is not a necessary and sufficient condition for the strengthening of Indonesia’s multiparty presidential system. There are many variables that need to be combined with it. The electoral systems of plurality and majority run-off, for example, will have different impact to presidential system when combined with concurrent election.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 (2017) Vol 13 (2016) Vol 12 (2015) Vol 11 No 3 (2014) Vol 11 No 2 (2014) Vol 11 No 1 (2014) Vol 10 No 3 (2013) Vol 10 No 2 (2013) Vol 10 No 1 (2013)