Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)" : 8 Documents clear

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG Ariyawan Alfayed Martmono; Mappamiring Mappamiring; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Nurhidayat M; Sitti Nurmaeta; Rudi Hardi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

INTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Fahrul Rijal; Muhlis Madani; Fatmawati Fatmawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at knowing how the interaction of the actors in policy formulation. The method used was quantitative descriptive supported by qualitative data in the form of frequency tables. 20 people of population in the study would be also as the sample. Techniques of Data Collection in this research would be observation, questionnaires and developed the interviews for the respondent. The data were analyzed quantitative descriptively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by responds of the respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. The results showed how the interaction of actors in policy formulation mining management by the following indicators: 1. Patterns of cooperation (bargaining), The relationship between Parliament and Local Government established and done well and successfully, 2. Persuasive models (persuasion), a). An accurate negotiation precision, b). Many of them had been agreed of the approval for the local government and parliament in compromising problems occurred. The factors that influence were supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors of the actors interaction and formulation of mining management policy in North Kolaka were: a). communication. b). Actors human resources. Factors inhibiting the interaction of actors in the formulation of management policies of mining management northern Kolaka. a). Commitment. b). Bureaucratic structure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 20 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator: 1. Pola kerja sama (bar- gaining), Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, 2. Model persuasif (persuasion), a). ketepatan negosiasi tepat, b). persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju. Faktor- faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: a). komunikasi. b). sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. a). Komitmen. b). Struktur birokrasi.

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 Suparto Suparto; Muhammadiah Muhammadiah; Syamsir Rahim
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at describing the performance of the electoral commission in the North Luwu regency in updating the voters data on the election of Governor and Governor Deputy in 2013, and describing the supporting and obstacles factors of the implementation of the data updating for determining the voters. The research methods used by the author in this study was descriptive-qualitative by using two kinds of data, namely primary and secondary data. The data was analyzed descriptive qualitatively by analyzing all the data collected by the writer, then be displayed in sentences based on the interviews results from the informants who had been determined in advance. The findings showed performance of Electoral Commission of North Luwu regency in the context of updating voters data in the election of South Sulawesi Governor and Governor Deputy in 2013 had been running well but not fully effective. This is proved by many of northern Luwu communities should be registered as voters at the election, but did not get summons for the election, in contrary the number of summonses were realeased for the people whom their presence were not known by the local society, so that the summonses were useless. Moreover, human resources, Loyalty of PPDP members and staff, and cooperation were the supporting factors while the obstacles were the Data of Potential Population of Voters in Election, Lack of Public Participation, Budget, and the total area.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, serta menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan pemutakhiran untuk ditetapkannya sebagai pemilih. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumya telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf serta Kerjasama selaku factor pendukung dan adapun sebagai Faktor Penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah.

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 Ishaq Ishaq; Jaelan Usman; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the deter- mination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of fre- quency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and question- naire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candi- dates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Reg- istration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evalu- ation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to de- termine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA Muhammad Arifin; Alimuddin Said; Andi Nuraeni Aksa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to analyze the role of the government in Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa Regency, as well as the factors of social welfare improvement in Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency. Type of this research was survey study which was direct to the object of the research descriptively by the informants that had been determined in advance. The data collected primarily and secondarily by data collection techniques as follows: observation, and in-depth interviews to the informants and the last five years secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively. Based on the research results showed that the Government's role in improving public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency, from those, it can be concluded that the implementation of the government's role could be seen from the organizers of the event of sub-district government, community empowerment, community services, the implementation of public peace and order, and maintaining public service infrastructure and facilities were not maximum, it was proved by the activities and urban government programs did not run optimally, empowerment and improving the welfare of the people in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency. Factors affecting the public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency included internal factors and external factors. Internal factors were income, education, and employment, while external factor was the ease. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Keurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. jenis penelitian adalah penelitian survey langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif dengan informan yang telah di tentukan. Data dalam penelitian ini di kumpul dengan data prime dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa ; observasi, dan wawancara secara mendalam terhadap informan dan data sekunder lima tahun terakhir. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mnnjukan bahwa peran Pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeilharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ; pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti kemudahan.

KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR Muhammad Fajri Ichsan; Muhajirah Hasanuddin; Syamsir Rahim
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in thestudywere alsoasthesample. Datawerecollectedby observation, questionnaires and developed byinterviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed bythe respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a) . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b) . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c). Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a). Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b) . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput.

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG) Nurhidayah Nurhidayah; Mappamiring Mappamiring; Burhanuddin Burhanuddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA