Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 1 (2000)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN SURVEI DAN PEMETAAN KEHUTANAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN SEBAGAI BAHAN MASUKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Hardjoprajitno, Soedari]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1879.974 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2000.2-1.299
<![CDATA[Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab fungsi dan manfaatnya selalu dibutuhkan oleh manusia kini maupun generasi yang akan datang. Mengingat bahwa jumlah manusia semakin bertambah, kebudayaan mereka selalu berkembang serta ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, maka sumberdaya hutan harus dimanfaatkan sesuai dengan prinsip kelestarian dengan hasil yang semakin meningkat. Prinsip kelestarian hutan ini dapat terwujud apabila kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilaksanakan didasarkan atas rencana kegiatan yang mantap, yang dapat disusun apabila tersedia data dan informasi yang teliti dan obyektif tentang situasi dan kondisi sumberdaya hutan tersebut. Data dan informasi demikian dapat dihimpun melalui kegiatan suryei yang dapat dilaksanakan baik secara langsung dengan melakukan kegiatan pengukuran dan pengamatan di lapangan, maupun secara tidak langsung yaitu menggunakan sarana bantu berupa, citra piktorial. Data dan informasi yang berhasil dihimpun ini dapat didokumentasi secara visual dalam bentuk peta. Selain itu peta juga berguna untuk melaksanakan tata ruang dalam rangka rencana pengaturan hasil. Untuk itu maka pemetaan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan. Dengan demikian survei dan pemetaan merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam rangka memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.ABSTRACTForest is one of natural resources that holds an important role in human life because its benefits and functions are always needed by both nowadays peoples and future generation. Considering that the number of people are continually increasing more and more, their culture is always developed, science and technology are rapidly expanded, forest resources have to be utilized in line with progressive sustain forest and yield principles. The forest sustain principles seem to be able to realize if the executed forest utilization is based on a steady forest plan which can be made when accurate and objective forest condition/situation data and information are available. Such data can be collected by executing survey activities even directly to measure and to observe the objects (forest land and forest stand) in the field or indirectly by using pictorial imagery as an auxiliary means. Collected data and information can be documented visually in the form of map. Besides, map is also used to execute a layout of forest resources in connection with yield regulation planning. For the sake of this, of course, mapping is a necessary activity that has to be done. So if that is the case, survey and mapping activities are supposed to be very important for sustainable forest resources utilization.Kata Kunci: Hutan/Kehutanan, survei, peta/pemetaan, Kelestarian HutanKeyword:  Forest/Forestry, Survey, Map/Mapping, Sustainable Forest ]]>
<![CDATA[POTENSI GEOGRAFI WILAYAH SEBAGAI FAKTOR PENENTU DALAM KESIAPAN DAERAH OTONOM ]]>
<![CDATA[Martha, Sukendra]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1060.417 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2000.2-1.304
<![CDATA[Dalam memutuskan kesiapan suatu daerah menjadi daerah otonom, potensi geografi menjadi pertimbangan yang sangat penting. Potensi geografi suatu wilayah baik ditinjau dari sisi fisik maupun non-fisik (sosial ekonomi dan budaya) tidak hanya penting dalam kesiapan otonomi daerah tetapi memang karakteristik wilayah (siap atau tidak siap dalam otonomi) merupakan sesuatu yang harus diidentifikasi, diinventarisasi dan dievaluasi untuk menghitung kemampuan wilayah termasuk sumberdaya alam dan manusia yang dimilikinya. Tersedianya data dasar spasial dan informasi geografi yang ada di daerah sesungguhnya sangat membantu dalam mempertimbangkan dan memahami keuntungan apa yang dapat diperoleh apabila daerah tersebut menjadi daerah otonom. Oleh karena itu pertimbangan teknis yang bersifat geografi perlu dipertimbangkan secara masak-masak, sebab pada akhirnya suatu wilayah yang akan menjadi daerah otonom, harus memiliki karakteristik wilayah yang menonjol. Makalah ini membahas potensi geografi wilayah yang harus diketahui dan dijadikan penentu dalam mempersiapkan daerah otonom.ABSTRACTTo decide a preparation for a region to be autonomy, geographical potency is an important aspect to consider. Regional geographic potency viewed from physical and non-physical aspects (social, economic and cultural) are not only essential for preparing a regional autonomy but also for the purpose of regional characteristics (either ready or not ready for autonomy) which are obligatory to be identified, inventoried and evaluated to calculate regional capability, including human and natural resources owned. The availability of spatial database and geographic information systems in a region is indeed very helpful in considering and understanding the possible advantages or disadvantages if such region will become an autonomy. Therefore, technical consideration of geographical aspects is required because a region becoming autonomy has to have its own distinctive regional characteristics. This article describes geographic potency which has to be known and become a determinant factor for preparing an autonomous regions.Kata Kunci: Potensi Geografi, Daerah OtonomKeyword: Geographic Potency, Autonomous Region]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN CITRA PENGINDERAAN JAUH UNTUK IDENTIFIKASI BATAS WILAYAH ]]>
<![CDATA[Kardono, Priyadi]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1572.45 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2000.2-1.300
<![CDATA[Pembangunan wilayah merupakan bagian integral dari seluruh pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam, aspirasi maupun permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Dengan adanya uldang-undang mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahah daerah, maka sudah saatnya pemerintah daerah mengetahui segala pofensi sumber daya yang ada di daerahnya. Oleh karena itu batas wilayah setiap daerah harus diidentifikasi dengan tepat dan jelas sehingga inventarisasi potensi sumber daya alam daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam identifikasi, pelacakan dan penetapan batas wilayah adalah penggunaan penginderaan jauh. Dengan menggunakan foto udara atau citra satelit resolusi tinggi dan dengan ruiukan data sekunder yang ada, batas administrasi suatu wilayah dapat dilacak dan ditetapkan dengan tepat.ABSTRACTRegional development is part of the whole national development to gain the objectives which should be synchronized with the natural resource potential, aspiration or problem of regional development. By the law of regional autonomy and balance financing between central and regional governments, it is important for regional governments to list their natural resource potentials. Therefore, administrative boundary for every region should be clearly and accurately identified so that natural resource inventory can be done much betterly. One of the technologies that can be used to identify, trace and decide the administrative boundary is remote sensing technology. Aerial photograph or high-resolution satellite imageries in addition to available secondary data can also be used to trace and decide accurately the administrative boundary.Kata Kunci : Penginderaan Jauh, Batas Wilayah, Otonomi Daerah.Keyword : Remote sensing, Administrative Boundary, Regional Autonomy]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN BASISDATA KELAUTAN SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS NASIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Suryanto, Hari]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1577.6 KB)
|
DOI: 10.24895/MIG.2000.2-1.305
<![CDATA[lndonesia memiliki sumberdaya alam laut yang sangat luas, tetapi belum dilengkapi dengan data dasar survei laut yang tersimpan di dalam wadah basis data kelautan yang dikelola secara terpadu dan sistematik. Sementara itu, keberadaan data dasar ini sangat mendesak, mengingat segera diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana data dasar sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan penelitian, eksplorasi dan perencanaan wilayah. Pengelolaan Basis Data Kelautan merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan teknologi Surta dan SIG nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang direncanakan akan dilaksanakan selama 10 tahun (2001-2010). Rencana kegiatan ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah lndonesia di bidang Surta dan SIG nasional yang bernuansakan reformasi sebagai implementasi dari pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25.ABSTRACTIndonesia has large marine natural resources, but it is not completely supplemented yet with Basic Marine Survey Data which is stored in an integrated and systematic Marine Database Program. Meanwhile the availability of these basic data is very crucial in order to implement Law No. 22/1999 about Regional Government and Law No. 25/1999 about Balance Financing between Central and Regional Government. These data are important for many purposes such as research, exploration and regional planning. Marine Database Management is an activity using Survey and Mapping technology and also National Geographic Information System for supporting national development for the next 10 years (2001-2010). The activity plan was synchronized with policy and program of The Government of Indonesia, especially in Survey and Mapping and National Geographic Information System division, certainly in the spirit of reformation as the implementation of Law No. 22 and Law No. 25.Kata Kunci : Basis data Kelautan, Survei dan Pemetaan, Sistem Informasi Geografis Nasional, Otonomi DaerahKeyword : Marine Database, Survey and Mapping, National Geographic Information System, Regional Autonomy ]]>
<![CDATA[KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN BIDANG KEHUTANAN MENUJU OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Djajono, Ali]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1384.03 KB)
<![CDATA[Hutan adalah sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan hutan sekaligus merupakan sumber berbagai barang dan jasa untuk menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu pengelolaannya harus optimal dan lestari. Untuk mendukung pengelolaan tersebut diperlukan data/informasi mengenai hutan dan kehutanan. Salah satu sumber untuk mendapatkan data/informasi tersebut adalah melalui kegiatan survei dan pemetaan hutan. Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan hutan sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Namun demikian pelaksanaan sendiri kegiatan tersebut memerlukan dana, SDM, peralatan, organisasi dan manajemen yang baik dan memadai. Adanya peluang pendaerahan kegiatan survei dan pemetaan serta kondisi faktor pendukung yang diperlukan menjadi bahasan dalam penulisan ini.ABSTRACTForest is a renewable natural resources which also has produced many things and services to support national development programs. Therefore, forest should be managed in sustainable and optimal manner. Â ln order to achieve a sustainable forest management, data and information about forest resources are required. Forest survey and mapping are a part of activities to collect forest data and information. Law No. 22/1999 concerning Local Government will give opportunities to the local government to explore and develop their own forest survey and mapping activities fitted with proper local conditions. Nevertheless, those activities need proper budgeting, professional human resources, equipment, good organization and management. This article discusses about the opportunity of forest survey and mapping activities done by local government and those supported factors.Kata Kunci : Survei, Pemetaan, Hutan/Kehutanan, Pemerintah DaerahKeyword: Survey, Mapping, Forest/Forestry, Regional Government]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KEMAMPUAN LAHAN DENGAN KESESUAIAN LAHAN ]]>
<![CDATA[Suryono, Suryono]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2166.744 KB)
<![CDATA[Lahan kritis terjadi sebagai akibat tidak sesuainya antara penggunaan lahan dengan kemampuan lahan. Hal ini akan mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia dan biologis yang akan membahayakan produksi pertanian.Tulisan ini mencoba mempelajari hubungan antara kemampuan lahan terhadap kesesuaian lahan. Daerah penelitian adalah di Kecamatan Piyungan dan sekitarnya karena daerah ini merupakan daerah yang kompleks dalam hal fisik dan telah diusahakan sebagai tanah pertanian dengan berbagai tanaman pertanian, sehingga daerah ini memadai untuk studi tentang sumberdaya lahan. Studi ini dilakukan dengan metode gabungan antara penginderaan jauh, evaluasi lahan dan analisis statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan yang positif antara kemampuan lahan dengan kesesuaian lahan pada bentuk lahan Dataran Fluvio Kaki Gunungapi, sedang pada beutuk lahan lainnya yaitu pada Dataran Banjir, Dataran Fluvio Koluvium Kaki Lereng Perbukitan dan Perbukitan tidak signifikan. Hasil studi ini dapat dipakai sebagai bahan pembanding untuk pengembangan potensi wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.ABSTRACTCritical lands occur in areas where landuse do not correspond with land capability. This condition will affect physical, chemical and biological conditions and can reduce agriculture product. This paper tries to study the corresponding between land capability and land suitability. Piyungan Sub District is a complex area in term of physical condition. This area is an agricultural land: therefore, this area is appropriate for land resources study. The study uses an integrated approach, by using remote sensing technology, land evaluation as well as statistical analysis. The result of this study shows the positive correlation between land capability and land suitability in Fuvio Vulcanic Food Plain, white in other landform such as Flood Plain, Fuvio Collovium Hillock Food Slope Plain and Hill areas the correspond between land capability and land suitability are not significant. The writer hopes that the result of the study can be used as a comparative study in regional development, especially in the program of regional autonomy.Kata Kunci : Bentuk lahan, kemampuan lahan, kesesuaian lahan, hubunganKeyword: Landform, land capability, land suitability, relationship]]>
<![CDATA[EVALUASI AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN UNTUK PENYUSUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ]]>
<![CDATA[Nahib, Irmadi]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2018.31 KB)
<![CDATA[Selama ini pengusahaan hutan belum didasarkan atas fungsi pokok hutan dan peruntukannya, sehingga dalam areal HPH terdapat hutan lindung dan hutan konservasi. lmplementasi dari UU No. 41 tahun 1999 (Kehutanan) dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (Pemerintah Daerah), salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah redesain pengelolaan hutan dalam kerangka otonomi daerah berbasis unit-unit pengelolaan hutan dengan tetap memperhatikan azas kelestarian. Oleh sebab pembentukan unit-unit/kesatuan kelestarian yang optimal meniadi penting, yakni pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam rangka membangun suatu KPHP atas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah ada, maka harus dilakukan deliniasi, identifikasi dan analisis luas areal HPH untuk dijadikan satu kesatuan pengelolaan hutan.ABSTRACTUntil today forest concession has not been basic function of the forest and its usage so that inside forest concession area there are protected forest and conserved forest. Implementation of Law No. 41/1999 (Forestry) in regional autonomy based on Law No. 22/1999 (Regional Government) is that it is necessary to redesign forest management in regional autonomy in the form of forest management units with consideration of sustainability. Because formation of optimal units is important, Forest Management Union such as Production Forest Management (PFM) needs to be established. ln order to implement this PFM inside an existing Forest Concession Right, delineation, identification and analysis of concession area have to be done.Kata Kunci : Unit Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Produksi, Sistem lnformasi GeografiKeyword : Forest Management Unit, Production Forest Management Union, Production Forest, Geographic Information System]]>
<![CDATA[PEMBUATAN PETA FOTO SKALA 1:5.000 DENGAN FOTO UDARA FORMAT KECIL UNTUK KAWASAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Anto, G.H.]]>;
<![CDATA[Setiawan, lwan]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (901.39 KB)
<![CDATA[Kebutuhan yang selalu meningkat terhadap peta skala besar untuk sistem monitoring sumberdaya alam yang berkesinambungan dan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan di lndonesia, diperlukan suatu metoda tepat guna yang retatif murah untuk menunjang kepentingan pemetaan terutama di daerah yang memiliki tingkat aktivitas tinggi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga program monitoring sumberdaya alam dan lingkungan tidak terabaikan.ABSTRACTDue to necessity in large scale maps and economic crisis in Indonesia, there has to be a method that is relatively cheap, accurate and can be held responsible to support mapping activities especially in rapidly developing areas for continuous monitoring natural resources.Kata Kunci . Peta Foto, small Format Aerialphoto. otonomi Daerah. EfisiensiKeyword: Photomap, Small Format Aerialphoto, Regional Autonomy. Efficiency]]>
<![CDATA[PROSPEK INDUSTRI SURVEI DAN PEMETAAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Susanto, Al.]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1177.604 KB)
<![CDATA[Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan UU ini maka sebagian besar kewenangan pemerintahan yang selama ini berada di Pusat didelegasikan ke Daerah. Pendelegasian kewenangan ini membawa implikasi meningkatnya sumberdaya dan aktifitas di daerah. Hai ini memberikan peluang usaha atau bisnis yang lebih besar di daerah dibandingkan sebelum adanya otonomi di daerah. Salah satu peluang bisnis adalah industri di bidang survei dan pemetaan. lndustri survei dan pemetaan yang berkembang di Indonesia saat ini terkonsentrasi di Jakarta dan Bandung Dengan adanya peluang usaha di daerah maka industri survei dan pemetaan harus menyesuaikan diri dan mendekati pasar. Kantor industri survei dan pemetaan harus menyebar ke berbagai lbukota Propinsi. Disamping itu dalam mengantisipasi perdagangan bebas industri survei dan pemetaan nasional harus meningkatkan kualitas SDM, kualiias produk dan penyesuaian peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi. Tanpa upaya-upaya itu industri survei dan pemetaan nasional akan kalah bersaing dengan perusahaan survei dan pemetaan multinasional.ABSTRACTLaw No.22/1999 with regard to Regional Government is a basis to execute autonomy to local governments. By this law central government will delegate a great part of its authority to local government. The implication is in increasing of resources and activities of local government. This phenomenon will create a bigger business opportunity to regional area. One of the business opportunities is survey and mapping industry. Nowadays the existing survey and mapping companies are concentrated in Jakarta and Bandung with a few numbers distributed in other big cities. Related to business opportunity in regional area due to regional autonomy. National survey and mapping companies should take strategic steps such as: getting closer to markets/users, more professional human resources and using the advanced technology in doing their businesses. At least in every Province capital, national survey and mapping company should have a branch office. Without strategic steps mentioned above, national survey and mapping company will not be able to compete with similar multinational companies.Kata Kunci . lndustri, Survei dan Pemetaan, Otonomi DaerahKeyword : lndustry, Survey and Mapping. Regional Autonomy]]>
<![CDATA[SURVEI DAN PEMETAAN UNTUK PENGEMBANGAN TAHURA SEBAGAI ASET DAN POTENSI PLURALITAS DAERAH ]]>
<![CDATA[Wijaya, Jaya]]>;
<![CDATA[Nahib, Irmadi]]>
<![CDATA[ MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 2, No 1 (2000) ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Informasi Geospasial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1703.717 KB)
<![CDATA[Taman Hutan Raya (Tahura) pada dasarnya untuk dikembangkan sebagai kekayaan daerah untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan konservasi. Merujuk UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Tahura mempunyai peranan yang penting bagi pemerintah daerah otonom. Tahura diperkirakan akan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi dai aktivitas konservasi daerah seperti kegiatan riset, pendidikan, pariwisata, pengembangan masyarakat sekitar kawasan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam penelitian ini, Tahura Herman Johannes dipilih sebagai studi kasus kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka pengembangan tahura yang merupakan asset dan pluralitas daerah otonom.ABSTRACTThe great forest park (Tahura/province park) is basically promoted to be a local richness to meet conservation and development interests. By virtue of law number 22/1999 about local government and law number 41/1999 about forestry, the province park plays an important role in fulfilling the interests of autonomous local governments. The role of Indonesiaâs Tahura in local levels is to bolster economic developments and conservation activities such as education and research developments, tourist activities, local human resources improvement and biodiversity conservation. For this instance, Herman Johannes Park is fetched up to describe the role of surveys and mapping in developing the Tahura as an asset and plurality of autonomous region.Kata Kunci : Tahura, Survei dan Pemetaan, Pluralitas Daerah, Otonomi DaerahKeyword: Great Forest Park, Survey and Mapping, Regional Plurality, Regional Autonomy]]>
