cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2017)" : 19 Documents clear
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Syarief Toha; Pujiyono ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article intends to identify and analyze problematics in the takeover of credit with mortgage guarantee. Type of Research article is a normative legal research or an equation with doctrinal research. Based on the results of this research is that the implementation of the credit take over with collateral mortgage starting from the loan application by the debtor and all the completeness of the terms of credit application, to do a survey to customers. If eligible, then continue to make a credit proposal that will be submitted to a credit comitee. If approved continued with the credit agreement and collateral agreement that are required to bring the debtor. Then the bank employees accompany the debt to the former creditor, to make payment with funds obtained from third party to make payment with funds obtained from third party. If the repayment has done, required to request full payment slip and genuine proof of guarantee ownership, then they can be burden by mortgage, roya has to be done first. The transfer mechanism of mortgage in credit takeover done is too risky for a new creditor if the Roya’s mail can not be published on the same day. So that way is provide less certainty and legal protection for the new creditors.Keywords: credit takeover, mortgage, banking AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam pelaksanaan pengambilalihan (take over) kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Jenis penelitian di dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan take over kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey ke nasabah. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada pemutus kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi pegawai bank menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu dilakukan roya. Mekanisme pengalihan Hak Tanggungan yang dilakukan dalam take over kredit terlalu berisiko bagi kreditur baru apabila surat roya tidak dapat terbit di hari yang sama. Sehingga cara tersebut kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur baru.Kata kunci: pengambilalihan kredit, Hak Tanggungan, Pebankan.
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta) Maria Anggita Dian Pramestie; Jamal Wiwoho
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to determine implementation of freedom of contract in the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta. This study is descriptive research which could be classified on socio-legal research, so it could be said that it is using non doctrinal method. The types of legal materials in this study are primary legal material, secondary one, and tertiary one. The data collection is done by interviews, focus group discussion, questioner, and documents. A systems method for this study is in interactive qualitative analysis. Result of this study had shown that the principle of freedom of contract in the agreement standards of credit is categorized in failure implementation of policy which non implementation (could not be implemented). The clauses of the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta only protect PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. as the creditor without pay attention to debtor’s legal rights. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. and banking institutions are expected to implement all the rules and regulations associated with the credit agreement. Enforcement of sanctions firmly by law enforcement officers against banking institutions that had violated provision of the standard clause incriminating replacement debtor so that the law can work in the community. Debtors have to read the credit agreement critically so they understand and agree with the terms before they sign it.Keywords: Freedom of Contract, Bank Credit Agreement, Standard Contract AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion, kuisioner, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan kualitatif interaktif mengalir. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan) yang mana klausul-klausul dalam perjanjian pemberian kredit hanya melindungi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. pada khusunya dan lembaga perbankan pada umumnya diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait pembuatan perjanjian kredit tersebut di dalam praktik perbankan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Perjanjian Baku
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN Erdhyan Paramita; Irnawan Darori
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to understand and analyzes concerning the validity of agreement marriage shall not be ratified by employees registry marriage and analyzes due to legal for husband and wife and the third party about agreements marriage shall not be ratified.The research is research law normative, data collection method used in this research was using a technique literature study. The result of this research inferred the requirements that had to filled that an agreement marriage have binding power covenants the marriage to be qualified valid agreement article 1320 kuhperdata and to be able to bind third party so marriage the agreement must be verified for employees recording marriage as stipulated in section 29 paragraph ( 1 ) the law number 1 of 1974 about the marriages with the enactment of the law number 1 of 1974 about the marriages, and then rules about agreements marriage arranged in the book the constitution civil law (burgerlijk wetboek) has no longer apply. Due to law when agreement marriage is not registered to conjugal not take effect law significant , because the agreement remain binding to both sides, while for the third , when agreement marriage not authorized so due to the law agreement marriage was not legal power that binds with a third party.Keywords: Marriage, Agrrement marriage, Legal consequences AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat adalah perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan untuk dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR BERSAMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Abdul Kholiq Imron; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose is study knowing and analyzing related to the imposition of Mortgage Rights to the object of land which has not been registered as regulated in Article 10 paragraph (3) of the Mortgage Law and the mechanism of loading of Mortgage from girik, petok D, letter C or customary rights Which was carried out simultaneously with the first land registration application to the Land Office. Type of research used is empirical law research method. As a method by conducting research on legislation related to the application of practice in the community, in the context of imposition of the Rules of Mortgage on the object of land that has not been registered to be used as collateral for debtor›s debt on bank credit agreement. The result of the research shows that there is only a small number of banks that accept as debt guarantee, but there are most banks that refuse and to know and analyze the mechanism of loading of Mortgage Rights coming from unregistered land objects together with the first land registration application to the Land Office. Keywords: Unregistered land, Bank, Mortgage Rights.AbstrakTujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Hak Tanggungan serta mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari girik, petok D, letter C atau hak-hak adat lama yang dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sebagai metode dengan mengadakan penelitian peraturan perundang-undangan terkait penerapan praktik di masyarakat, dalam konteks pembebanan aturan Hak Tanggungan pada objek tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan utang debitor atas perjanjian kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebagian kecil bank yang menerima sebagai jaminan utang, tetapi adanya sebagian besar bank yang menolaknya dan untuk mengetahui serta menganalisis mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan.Kata Kunci : Tanah yang belum terdaftar, Bank, Hak Tanggungan.
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT KARENA OBJEK JAMINAN TIDAK SAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG) Tesalonika Marta Ayuning Tyas; Pranoto ,; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aimed to find out and to answer the problem statement on the status of consideration the deed treaty credit canceled because the unauthorized security and effect certificate law when credit agreement between the creditors and debtor in cancel. This research is using methods of statute approach and conceptual approach. Based on the results of research and discussion produced drawing conclusions that the object guarantee is not valid because a for justice, then credit agreement as basic agreement does not necessarily void. So that a credit agreement certificate Number 04 date 04 March 2011 between Bank UOB with Mr. Chandra should be kept legal and debtors must remain pay off its debts to a creditor. Consideration judge in declaring credit agreement certificate not legal and have no might evidence according to author has already been surpassed the authority of a magistrate, because is not mentioned in a lawsuit the plaintiff.Keywords: The cancellation certificate, Credit Agreement, Guarantee AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim yang membatalkan akta perjanjian kredit karena objek jaminan tidak sah dan akibat hukum apabila akta perjanjian kredit antara Pihak Kreditur dan Debitur di batalkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undangundang dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa objek jaminan yang tidak sah karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak serta merta batal. Sehingga Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 04 Maret 2011 antara PT. Bank UOB dengan Tuan Chandra tersebut seharusnya tetap sah dan Debitur harus tetap melunasi hutangnya kepada Kreditur. Pertimbangan hakim dalam menyatakan Akta perjanjian Kredit tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti menurut penulis telah melampaui kewenangan hakim, karena tidak tercantum dalam gugatan Penggugat.Kata Kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Kredit, Jaminan
URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA DI INDONESIA Mohamat Riza Kuswanto; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to understand of importance the transfer of notary protocols in elektronic form as the legal consequences associated cyber notary in Indonesia. In doing writting this writter uses the approach juridical normative. This research analitical is uses deductive logical or material processing law in way of deductive to explain from general to specific conslusions. Protocol notary is an archive and state documents should be kept and maintained by a notary in accordance with UUJN clause 1 sentence (13). The conventional documents (paper based) is easily damaged or lost event easier to recovered in a short time. Regulation of act in indonesia related protocol storage in the form of electronic could not stand alone because it is not so autentically of documents, article 6 law ITE the validation of electronic document is the same on a document shaped paper besides deed made by a notary , article 1866 BW and article 184 KUHP the evidence of electronic document need witness and an expert witnessKeywords: protocol notary, validity, documents electronic. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta kepastian hukumnya di negara Indonesia. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan UUJN Pasal 1 ayat (13). Dokumen konvensional (berbentuk kertas) mudah mengalami kerusakan ataupun hilang, berbeda dengan dokumen berbentuk elektronik yang tidak dapat mengalami kerusakan atau hilang bahkan mudah untuk ditemukan kembali dalam waktu singkat. Peraturan undang-undang di Indonesia terkait penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat berdiri sendiri karena masih belum diakuinya keotentikan dari dokumen dalam bentuk tersebut, Pasal 6 UU ITE kebasahan dokumen elektronik adalah sama pada dokumen yang berbentuk kertas selain akta yang dibuat oleh notaris, Pasal 1866 BW dan Pasal 184 KUHAP alat bukti berupa dokumen elektronik membutuhkan saksi-saksi dan saksi ahli.Kata Kunci: protokol notaris, keabsahan, dokumen elektronik.
KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS Erlina Kusumaningdiah; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstack This study aims to find out a lot of the laws and regulations that deny each other with each other. Obligation to keep confidential the contents of the notarial deed and obligations as good citizens in law enforcement. The principle of equality before the law creating notary must submit and adhere to the provisions of the Act that are not synchronized with the Oath of Office to keep secret all the information and contents delivered to the Notary deed that is the will of the parties. This research is descriptive normative law. This research was carried out by comparison approach (Comparative Approach). The data used is secondary data. Data collection techniques used were inventoried secondary law in the form of legal materials. Technical analysis of the data used by technical analysis, looking for non singkronan applicable law. Many of the rules that are denied and abolished in default of obligations, thus making decision-makers to use regulation to doubt taken his decision if the issue involves a notary. Keywords: unsynchronicity, Obligation Default Notary. Abstak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyak peraturan perundang-undangan yang saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kewajiban merahasiakan isi akta dan kewajiban Notaris sebagai warganegara yang baik dalam penegakan hukum. Prinsip equality before the law membuat Notaris harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang lain yang tidak singkron dengan Sumpah Jabatan Notaris untuk merahasiakan semua keterangan dan isi akta yang disampaikan kepada Notaris yang merupakan kehendak para Pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Tehnik analisis data yang digunakan dengan tehnik analisis deskriptif, mencari ketidak singkronan Undang-Undang yang berlaku. Banyak peraturan yang saling manafikan dan meniadakan kewajiban ingkar Notaris, sehingga membuat pengambil keputusan menjadi ragu menggunakan peraturan untuk megambil keputusan jika terjadi persoalan yang melibatkan Notaris. Kata Kunci: Ketidaksinkronan, Kewajiban Ingkar Notaris.
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN Aditya Anggi Pamungkas
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArticles aims to understand function of customs a seal in a letter agreement and seals and legal whereabouts of the agreement letter .In doing writing this writer uses the approach juridical normative .When many people who argued or assume that without a seal the agreement that has been made will is not legal and because yakinnya it , not only a few community members willingly makes repeated agreement them for forgetfulness in the provision of or acquittance a seal in the agreements .Function of customs a seal in a letter the agreement is as a tax on documents in must have the uubm 1985 .Therefore by the absence of document in this agreement letter so not be needed of customs a seal .A valid whereabouts of the agreement letter not prescribed by the whereabouts of a seal but by article 1320 the book the act of civil .So a seal is not the basis of that determines the validity of a an agreement.Keywords: customs seal, agreements , tax AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian serta meterai dan sah tidaknya surat perjanjian. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai perjanjian yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Maka dari itu dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada Bea meterai. Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian.Kata kunci: bea meterai, perjanjian, pajak
TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA Triyanto Setyo Prabowo; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aimed at to analyze purpose answer candidates notary in implementing activities an apprentice in keeping the votes certificate .Under the terms of the addition of article 16 a the act of number 2 2014 about office notary , expressed candidates notary an apprentice likened to a notary namely to responsibility to maintain secrecy over a deed which he made .This research using the methodology empirical .The nature of this research with deductive descriptive analysis .The data was obtained through interviewing some senior notary to achieve expected data .Research result that article 16 a undang-undang number 2 years 2014 about office notary supposed to keeping the votes all relevant by deed inflicted is notary , not a candidate notary apprentice .Need to the regulations separate set candidates notary an apprentice .Keywords: notary candidate , apprentice , responsibility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisa pertanggung jawaban calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang dalam menjaga kerahasiaan akta. Berdasarkan ketentuan penambahan pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan calon notaris magang disamakan dengan notaris yaitu berkewajiban bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini deskriptif dengan analisa deduktif. Sumber data didapatkan dengan wawancara terhadap beberapa notaris senior sehingga diperoleh data yang diharapkan. Hasil penelitian bahwa redaksi pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait dengan akta yang dibuatnya adalah notaris, bukan calon notaris magang. Perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang.Kata Kunci: Calon Notaris, magang, tanggung jawab

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)