Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2019)"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Widyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen; Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT ]]>
<![CDATA[Yonna Aprilla Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi. Kata Kunci : Perjanjian; Kemitraan; Jaminan]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Windy Putri Daniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, KPKNL]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS COMMUNAL REGIME DI INDONESIA (Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar) ]]>
<![CDATA[Ayu Cholisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam berbasis komunal di Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa di Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar sebagian besar aset desa akan terserap untuk kepala desa dan perangkat desa, ditambah lagi sebagian besar tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi digunakan untuk tanah bengkok sehingga cita-cita Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Komunal; Sumber Daya Alam; Tanah Kas Desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Tamara Adita Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral dan batubara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha pertambangan. Adanya kewajiban tersebut, diharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter guna memberikan nilai tambah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mengenai kebijakan pengolahan dan pemurnian di bidang mineral dan batubara dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter di PT Megah Surya Pertiwi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu PT Megah Surya Pertiwi telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan membangun smelter seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci: Smelter; Pengolahan dan Pemurnian; Nilai Tambah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI ]]>
<![CDATA[Zennia Almaida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identification (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.Kata Kunci: perlindungan hukum, uang elektronik, transaksi tol non tunai.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN NOTARIS MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KEPADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Prastiwi Wahyuningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga menggunakan transaksi keuangan mencurigakan, mengetahui dan menganalisis kendala kendala Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research, yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer, data sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling, dengan memakai purposive sampling (sempel bertujuan). Metode analisis data dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris Kota Surakarta, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain : Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya. Perlindungan Hukumnya sangat diperhatikan, Jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Dengan demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Secara materiil, pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik.Kata Kunci : Pelapor; Transaksi Keuangan Mencurigakan; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PENETAPAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo) ]]>
<![CDATA[Bun Sui Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk:1) mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah;2) mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar legalitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pajak peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini meliputi bahan hukum primer.Hasil penelitian adalah:1) dasar pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah:1) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan divalidasi;2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);3) Zona Nilai Tanah (ZNT); dan4) Membandingkan dengan transaksi lingkungan sekitar (nilai pasar); 2) dasar legalitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kata kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); legalitas; Badan Keuangan Daerah]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Lailia Syifaatur Rosida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perjanjian baku berklausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab. Kata Kunci: Perjanjian Baku; Klausula Eksonerasi; Tiket Penerbangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SENGKETA DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Novita Ratna Cindi Filianky]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.Kata Kunci: Desain Industri; Hak Cipta; Overlapping]]>
