Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2020)"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT ]]>
<![CDATA[Yonna Aprilla Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi.Kata Kunci: Perjanjian; Kemitraan; Jaminan.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Windy Putri Daniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, KPKNL]]>
<![CDATA[FENOMENA DEBITUR MENGGUGAT KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN BERUPA HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Ayu Kurniajati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai alasan debitur menggugat kreditur dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan penelitian, beberapa alasan debitur kepada kreditur antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit. Debitur pada gugatannya seringkali memberikan pernyataan yang sebenarnya belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa debitur hanya mengada-ada akan hal tersebut. Disisi lain, pertimbangan hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan gugatan tersebut hanya untuk mengulur waktu eksekusi dalam pelelangan barang jaminan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DIBIDANG MINERAL DAN BATUBARA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Tamara Adita Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral dan batubara yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha pertambangan. Adanya kewajiban tersebut, diharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter guna memberikan nilai tambah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mengenai kebijakan pengolahan dan pemurnian di bidang mineral dan batubara dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter di PT Megah Surya Pertiwi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu PT Megah Surya Pertiwi telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan membangun smelter seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Kata kunci: Smelter; Pengolahan dan Pemurnian; Nilai Tambah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI ]]>
<![CDATA[Zennia Almaida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identifiation (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifiasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Transaksi Tol Non Tunai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ]]>
<![CDATA[RR. Intan Ratih Perwitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPerkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia sangatlah pesat, khususnya pada salah satu jenis IKD, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam perkembangannya, ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum atau tersier. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum data pribadi secara preventif dan represifdalam transaksi LPMUBTI, sehingga Penyelenggara LPMUBTI dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan hukum data pribadi oleh otoritas yang berwenang.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Penerima Pinjaman; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM ( SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Desy Rosanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur sewa rahim berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam pengkajiannya. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa ada beberapa peraturan yang secara implisit dan eksplisit melarang, seperti pada Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun tidak ada sanksi yang tegas dan jelas apabila terdapat pihak yang melanggarnya. Sehingga hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang melakukannya secara diam-diam atau kekeluargaan.Kata kunci: Sewa Rahim; Peraturan Hukum; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Lailia Syifaatur Rosida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perjanjian baku berklausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.Kata Kunci: Perjanjian Baku; Klausula Eksonerasi; Tiket Penerbangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SENGKETA DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Novita Ratna Cindi Filianky]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.Kata Kunci: Desain Industri; Hak Cipta; Overlapping]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Silvi Triadita Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi debitur dalam perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian Leasing; Hubungan Hukum; Akibat Hukum.]]>
