Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2020)"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Christ Aldo Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: Yayasan; Badan Hukum; Peralihan Aset; Tanah Milik Yayasan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lintang Wistu Malindi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan dari surogas berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku-buku dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum pedata di Indonesia.Kata kunci: Surogasi; Status Hukum Anak; KUHPerdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Arinda Dyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta) ]]>
<![CDATA[Angelina Maharani Ngesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini membahas problematika yang dihadapi PT BPD Bank Jateng Cabang surakarta sehingga belum bisa melaksanakan amanat Pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai pengikatan paten sebagai objek jaminan fiusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis secara kualitatif pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hambatan dalam sistem hukum pelaksanaan paten sebagai jaminan fiusia. Hambatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum proses pengikatan dan metode penilaian aset paten sebagai objek jaminan fiusia. Agar pihak perbankan khususnya PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta bisa segera melakukan pengikatan paten sebagai jaminan fiusia pemerintah dalam hal ini BI atau OJK perlu segera membentuk suatu peraturan yang memberi kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur yang akan melakukan pengikatan paten sebagai objek jaminan fiusia.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Kredit Perbankan; Fidusia; Paten.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun) ]]>
<![CDATA[Indah Nur Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Sendang Artha Mandiri antara lain: 1) Pendekatan secara langsung; 2) Pemberian surat peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan debitur wanprestasi. Sedangkan menurut Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa debitur yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fiusia tanpa persetujuan kreditur dipidana dengan pidana penjara dan denda. Perbedaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebabkan adanya asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.Kata Kunci: Wanprestastasi; Jaminan Fidusia; Koperasi.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGYDI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditarizky Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifi yang mengatur terkait fiancial technology dan peer to peer lending itu sendiri.Kata Kunci: Peer to Peer Lending; Peraturan; Perlindungan Hukum; Investor; Otoritas Jasa Keuangann (OJK).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ervita Tri Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.Kata Kunci: Pilihan Hukum; Sengketa; Transaksi E-commerce; Ganti Rugi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Prasidya Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fiusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fiusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fiusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Fidusia.]]>
<![CDATA[LEGALITAS BITCOIN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI PENGGANTI UANG RUPIAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Said Honggowongso]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini mendeskripsikan keabsahan penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Kajian hukum normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Keabsahan bitcoin merupakan ilegal payment bila digunakan dalam transaksi e-commerce di Indonesia, karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi yang dinilai tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum di Indonesia, karena sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Selain itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan uang yang sah yang menjadi legal tender di Negara Kestuan Republik Indonesia adalah rupiah.Kata Kunci: Keabsahan Bitcoin; Transaksi E-commerce; Alat Tukar.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI PENJUAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Dyah Ayu Almuhqni]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli dalam transaksi e-commerce. Kajian ini didasarkan dengan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik analisis metode deduksi. Perlindungan yang diberikan kepada pembeli atas wanprestasi penjual tersebut tetap tunduk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dalam memberikan perlindungan represif dan preventif. Namun baik UUPK maupun UU ITE masih dirasa kurang dapat memberikan kemanan dan kenyamanan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerceKata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; E-commerce.]]>
