cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 25 (2021): January - June" : 6 Documents clear
SOUTH KOREA IN THE DYNAMICS OF INDO-PACIFIC STRATEGY: HERMIT KINGDOM 4.0 [KOREA SELATAN PADA DINAMIKA STRATEGI INDO-PASIFIK: KERAJAAN HERMIT 4.0] Darynaufal Mulyaman; William Sulistyo Wibowo
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4465

Abstract

South Korea is a country that historically has always been flanked by major powers around it such as Japan, China, Russia, and even the United States. Nevertheless, South Korea in this era of globalization actually has a large capacity as a middle power country engaged by influential multilateral organizations such as the OECD, MIKTA, and G20. Later, South Korea also had huge popular culture implications around the world through its Korean Wave. So why is South Korea less politically active on Indo-Pacific issues than other East Asian countries, such as Japan with the Quad or China in the Indo-Pacific issue? Whereas by weight of issue and substance, South Korea has a big point to play strategically on Indo-Pacific dynamics issues, such as the North Korea issue or the Alliance of South Korea and the United States. The study will use Economic Diplomacy and Middle-power-ship to explain the reasons why South Korea tends to be politically inactive. Bahasa Indonesia Abstract: Korea Selatan merupakan negara yang secara historis selalu diapit oleh kekuatan besar di sekitarnya seperti Jepang, China, Rusia, bahkan Amerika Serikat. Namun demikian, Korea Selatan di era globalisasi ini sebenarnya memiliki kapasitas yang besar sebagai middle power country yang digaet oleh organisasi multilateral berpengaruh seperti OECD, MIKTA, dan G20. Belakangan, Korea Selatan juga memiliki implikasi budaya populer yang sangat besar di seluruh dunia melalui Korean Wave-nya. Jadi mengapa Korea Selatan kurang aktif secara politik dalam isu-isu Indo-Pasifik dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya, seperti Jepang dengan Quad atau China dalam masalah Indo-Pasifik? Padahal secara bobot isu dan substansi, Korea Selatan memiliki poin besar untuk bermain secara strategis pada isu-isu dinamika Indo-Pasifik, seperti isu Korea Utara atau Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Studi ini akan menggunakan Diplomasi Ekonomi dan Middle-power untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan cenderung tidak aktif secara politik.
ATTITUDES AND ACTIONS OF INDO-PACIFIC TOWARDS SEA PIRACY [SIKAP DAN AKSI DARI INDO-PASIFIK TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT] Selly Stefany Novelina; Qanszelir Gabriel Bataranotti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4470

Abstract

Nowadays, Indo-Pacific becomes one prominent area that has been talked about in the international world. Indo-Pacific has the potential to be a huge regional power. Furthermore, Indo-Pacific has an advantage in terms of strategic maritime zones spreading along the projected area because these zones are the main transit ways of international trade. Being as an international trade route makes Indo-Pacific vulnerable to irresponsible crimes such as sea piracy. Sea piracy cases are rising continuously up to 2.600 cases in the world. Therefore, this issues are very important to discuss and this research comes up with two main questions. First, how will Indo-Pacific behave to face the growing problems of sea piracy? Second, what are the actions that have been and will be implemented by the Indo-Pacific as the result of their attitudes towards sea piracy? To answer those questions, the writers use Neo-Realism theory and two key concepts namely anarchy and balance of power. This research is using qualitative method as the main methodology and focus in study case. The results of this research are there are three points regarding the attitudes and four points regarding the actions of the Indo-Pacific towards sea piracy. There is an unlimited range of options that Indo-Pacific can conduct in terms of sea piracy. Also, there should be an agreement in the international world that sea piracy is a global threat, including the Indo-Pacific.Bahasa Indonesia Abstract: Saat ini, Indo-Pasifik menjadi salah satu kawasan terkemuka yang dibicarakan di dunia internasional. Indo-Pasifik memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional yang besar. Lebih lanjut, Indo-Pasifik memiliki keunggulan dalam hal zona maritim strategis yang tersebar di sepanjang wilayah proyeksi karena zona tersebut merupakan jalur transit utama perdagangan internasional. Jalur strategis dalam perdagangan internasional membuat Indo-Pasifik rentan terhadap kejahatan yang tidak bertanggung jawab seperti pembajakan laut. Kasus pembajakan laut terus meningkat hingga 2.600 kasus di dunia. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting untuk dibahas dan penelitian ini muncul dengan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sikap Indo-Pasifik menghadapi masalah pembajakan laut yang terus meningkat? Kedua, tindakan apa yang telah dan akan dilakukan Indo-Pasifik sebagai akibat dari sikap mereka terhadap pembajakan laut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori Neo-Realisme dan dua konsep kunci yaitu anarki dan keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi utama dan fokus dalam studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga poin mengenai sikap dan empat poin mengenai tindakan Indo-Pasifik terhadap pembajakan laut. Ada pilihan tak terbatas yang dapat dilakukan Indo-Pasifik dalam hal pembajakan laut. Selain itu, harus ada kesepakatan di dunia internasional bahwa pembajakan laut merupakan ancaman global, termasuk Indo-Pasifik.
OPPORTUNITIES FOR THE MIDDLE-INCOME TRAP IN INDO-PACIFIC: A CASE STUDY OF INDONESIA [PELUANG JEBAKAN KELAS MENENGAH DI INDO-PASIFIK: KASUS DI INDONESIA] Jane Sherly Stephanie
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4466

Abstract

The term Middle-Income Trap (MIT) began to develop due to the growth rate of middle-income countries which had stagnated since 1980 (Pruchnik & Zowczak, 2017). This is due to the inability of a country to compete with high-income countries that are superior in technology, as well as low-income countries which are superior because they have cheap labour costs (Pruchnik & Zowczak, 2017). Indonesia as one of the MIT countries need to find a solution so that it does not continue to be trapped in it, the case experienced by Indonesia does not only threaten Indonesia to be caught in MIT's trap, but it can fall back into a low-income country (Basri & Putra, 2016). Therefore, Indonesia's role in the economic sector in the Indo-Pacific region is essential. The Indonesian government is expected to be able to use this opportunity to get out of the MIT trap as well as take advantage of the opportunities that exist to minimize the potential for Indonesia to fall back into a low-income country. In order to improve its economy, Indonesia can maximize the marine and fisheries sector or better known as the Blue Economy, including developing the marine tourism industry, such as increasing diving tourism destinations. Apart from that, the national leadership role is also significant and crucial, especially in strengthening the industrial sector (Basri & Putra, 2016). Using secondary data and case study methods, this paper will examine the opportunities that can be taken by Indonesia as an MIT country in the economic sector (especially the Blue Economy) in the Indo-Pacific region.Bahasa Indonesia Abstract: Istilah Middle-Income Trap (MIT) mulai berkembang karena laju pertumbuhan negara-negara berpenghasilan menengah yang mengalami stagnasi sejak tahun 1980 (Pruchnik & Zowczak, 2017). Hal ini disebabkan ketidakmampuan suatu negara untuk bersaing dengan negara-negara berpenghasilan tinggi yang unggul dalam teknologi, serta negara-negara berpenghasilan rendah yang unggul karena memiliki biaya tenaga kerja yang murah (Pruchnik & Zowczak, 2017). Indonesia sebagai salah satu negara MIT perlu mencari solusi agar tidak terus terjebak di dalamnya, kasus yang dialami Indonesia tidak hanya mengancam Indonesia untuk terjebak dalam jebakan MIT, namun bisa jatuh kembali ke posisi terendah pendapatan negara (Basri & Putra, 2016). Oleh karena itu, peran Indonesia dalam sektor ekonomi di kawasan Indo-Pasifik sangat penting. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk keluar dari jebakan MIT serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalisir potensi Indonesia terjerumus kembali menjadi negara berpenghasilan rendah. Dalam rangka meningkatkan perekonomiannya, Indonesia dapat memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan atau yang lebih dikenal dengan Blue Economy, termasuk mengembangkan industri wisata bahari, seperti memperbanyak destinasi wisata selam. Selain itu, peran kepemimpinan nasional juga signifikan dan krusial, terutama dalam penguatan sektor industri (Basri & Putra, 2016). Dengan menggunakan data sekunder dan metode studi kasus, tulisan ini akan mengkaji peluang yang dapat diambil oleh Indonesia sebagai negara MIT di sektor ekonomi (khususnya Blue Economy) di kawasan Indo-Pasifik.
INDONESIA PARTICIPATION IN DEFENSE DIPLOMACY IN INDO-PACIFIC [PARTISIPASI INDONESIA DI DIPLOMASI PERTAHANAN INDO-PASIFIK] Jasmine Sika Dewita
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4467

Abstract

Global political, economic, and social dynamics in this modern era have shifted the interests of every nation from defense power acquirement to domination of resources. One of the richest of resources area is Indo-Pacific. There is still no international statute about the region’s territorial borders, but some powerful states compose their own version of the borders scheme, based on their own national interests. As general geographical consensus, the area ranges from Pacific Ocean, Indian Ocean, and the land areas within. The geopolitically strategic region contains plenteous potential to empower Blue Economy and shipping industry, but also appeals various maritime security issues like piracy, smuggling and illegal fishing. Indonesia as one of the Founding Fathers of ASEAN and located at the strategic point of international trade route, has lots of potential to be major player in Indo-Pacific. Indonesia needs to enhance its political role while defending Indo-Pacific security through defense diplomacy. This research is conducted using qualitative method, with literature resources from various books, international articles, government and news website. The result of this research explains about Indonesia participation on defense diplomacy in Indo-Pacific, including the activities, opportunities and challenges within, and Indonesia’s national interest in the defense diplomacy.Bahasa Indonesia Abstract: Dinamika politik, ekonomi, dan sosial global di era modern ini telah menggeser kepentingan setiap bangsa terhadap kekuatan pertahanan menjadi penguasaan sumber daya alam. Salah satu daerah yang kaya akan sumber daya adalah Indo-Pasifik. Masih belum ada undang-undang internasional tentang perbatasan teritorial kawasan, tetapi beberapa negara kuat yang menyusun skema perbatasan versi mereka sendiri, berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri. Sebagai konsensus geografis umum, wilayahnya berkisar dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan wilayah daratan di dalamnya. Kawasan yang secara geopolitik strategis ini memiliki potensi besar untuk pemberdayaan Ekonomi Biru atau industri perkapalan dan juga menarik berbagai masalah keamanan maritim seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Indonesia sebagai salah satu Founding Fathers ASEAN dan terletak di titik strategis jalur perdagangan internasional, memiliki banyak potensi untuk menjadi pemain utama di Indo-Pasifik. Indonesia perlu meningkatkan peran politiknya sekaligus mempertahankan keamanan Indo-Pasifik melalui diplomasi pertahanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan sumber literatur dari berbagai buku, artikel internasional, pemerintah dan situs berita. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi Indonesia dalam diplomasi pertahanan di Indo-Pasifik, termasuk kegiatan, peluang dan tantangan di dalamnya, serta kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi pertahanan.
MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA THAILAND-KAMBOJA (PEREBUTAN KUIL PREAH VIHEAR) [RETHINKING THE TERRITORIAL DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN THAILAND-CAMBODIA (CONQUEST FOR PREAH VIHEAR TEMPLE)] Jhon Maxwell Yosua Pattinusa
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4468

Abstract

International territorial disputes are still one of the most popular security issues today—for example, the conflict in the border area between Thailand and Cambodia. The two countries fought over the Preah Vihear temple, which was considered a national identity related to national pride. For more than 50 years, the two countries have been at loggerheads, and many lives have been caused due to the conflict. Various parties have tried various approaches and efforts to achieve peace. International adjudication through the International Court of Justice made decisions and solutions to answer these problems in 1962. However, until 2011, international adjudication has not succeeded in resolving conflicts/answering international adjudication issues. This paper aims to identify the existing problems using a qualitative approach by focusing on the two main findings, the dynamics of Thailand's attitude towards the results of international adjudication and how these problems were exploited by Thai populism circles, which ultimately led to the 2011 bloodshed. The author sees that this can be avoided if conflict resolution is balanced with public education, namely improving the social environment and strengthening the bottom-up approach to conflict resolution. Absolute peace and conflict resolution can be realized for both countries. Bahasa Indonesia Abstract: Sengketa wilayah internasional masih menjadi salah satu isu keamanan paling populer hingga saat ini. Misalnya saja konflik wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara memperebutkan kuil Preah Vihear yang dianggap merupakan identitas bangsa dan berkaitan dengan harga diri bangsa. Selama lebih dari 50 tahun kedua negara bersengketa dan sudah banyak korban jiwa ditimbulkan akibat dari konflik tersebut. Beragam pendekatan serta upaya untuk mencapai perdamaian sudah coba dilakukan oleh berbagai pihak. Ajudikasi internasional melalui International Court of Justice membuat keputusan dan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut pada tahun 1962. Tetapi sejak saat itu sampai tahun 2011 silam ajudikasi internasional tidak berhasil meredakan konflik/menjawab permasalahan ajudikasi internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan berfokus pada dua temuan utama dinamika sikap Thailand terhadap hasil dari ajudikasi internasional dan bagaimana permasalahan tersebut dimanfaatkan oleh kalangan populisme Thailand yang pada akhirnya menimbulkan pertumpahan darah 2011 silam. Penulis melihat hal ini dapat dihindari apabila resolusi konflik diimbangi dengan pendidikan masyarakat yaitu peningkatan social environtment dan penguatan bottom – up approach pada resolusi konflik, supaya perdamaian dan resolusi konflik yang sesungguhnya dapat terwujud bagi kedua negara.
COVID-19 & UNESCO GLOBAL GEOPARK KALDERA TOBA: PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU TOBA [COVID-19 & UNESCO GLOBAL GEOPARK TOBA CALDERA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN LAKE TOBA AREA] Karmel Hebron Simatupang; Ignatius Ismanto
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4469

Abstract

In the amidst of the Covid-19 pandemic, Toba Caldera was designated as a member of the UNESCO Global Geopark (UGG), in July 2020. This status becomes a very important opportunity and challenge in encouraging the development of sustainable tourism in the super-priority tourism destination of Lake Toba. This is following the demands of the new normal adaptation in the era of Covid-19. Thus, this paper aims to study and analyze how the status of Toba Caldera UGG amid the Covid-19 pandemic can be used as a strategy to strengthen the implementation of sustainable tourism development based on environmental, cultural and biological conservation. The research method was carried out with a descriptive qualitative approach, by conducting a literature study and interviews. In this study, it was found that the new normal of tourism in the Covid-19 pandemic era was in line with the spirit of conservation, restoration and revitalization of the Toba Caldera UGG geo-sites and thus strengthening the implementation of sustainable tourism in the Lake Toba region. In welcoming a better new normal era, the Government should not hesitate to take policies that prioritize environmental sustainability and discontinue the obsolete pattern of being greedy that harms the environment.Bahasa Indonesia Abstract: Di tengah pandemi Covid-19, Geopark Kaldera Toba ditetapkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG), Juli 2020 yang lalu. Status ini menjadi peluang dan tantangan sangat penting dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi superprioritas Kawasan wisata Danau Toba. Hal ini bersesuaian dengan tuntutan adaptasi new normal dalam era pandemi Covid-19. Paper ini dengan demikian bertujuan untuk melakukan studi dan analisis bagaimana status UGG Kaldera Toba di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadi siasat memperkuat implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis konservasi lingkungan, budaya dan hayati. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan studi literature dan wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa new normal pariwisata era pandemi Covid-19 sejalan dengan semangat konservasi, restorasi dan revitalisasi situs-situs UGG Kaldera Toba dan dengan demikian dapat memperkuat implementasi pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Dalam menyongsong era new normal yang lebih baik, agar Pemerintah tidak perlu ragu mengambil kebijakan yang mendahulukan kelestarian lingkungan dan menghentikan pola lama yang serakah pada lingkungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 34 (2025): July-December Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue