cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 31 (2024): January - June" : 6 Documents clear
Identifying the Urgency of Indonesia's Nickel Industry Downstream: WTO Dispute and Global Momentum [Identifikasi Kepentingan Hilirisasi Industri Nikel Indonesia: Sengketa WTO dan Momentum Global] Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8691

Abstract

In recent years, Indonesia has been striving to vertically integrate its nickel industry. The primary reasons for this are technological advancements, the global momentum towards sustainability, and abundant nickel mineral resources. With 52% of the world's nickel reserves, Indonesia has undertaken the downstream policy of its nickel industry. Various policies have been created and implemented, including laws, government regulations, and ministerial regulations, to guide the downstream process. However, the European Union's lawsuit against Indonesia at the WTO has posed a significant challenge to this process. After being found guilty, Indonesia has appealed the EU's lawsuit. This research aims to identify the current state of the downstream process and the underlying interests behind Indonesia's ongoing appeal. Using qualitative research methods and focusing on explaining the downstream of the national nickel industry, this study seeks to uncover and elucidate the main agenda behind the urgency of Indonesia's nickel industry downstream amid the WTO dispute and global momentum in electronic vehicle era. Bahasa Indonesia Abstract: Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya keras untuk mengintegrasikan industri nikel mereka secara vertikal. Alasan utama dibalik hal ini adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat, momentum global yang semakin mengarah ke berkelanjutan, dan sumber daya mineral nikel yang berlimpah. Dengan memiliki 52% dari cadangan nikel dunia, Indonesia telah menjalankan hilirisasi dalam industri nikel mereka. Berbagai kebijakan telah dibentuk dan diimplementasikan untuk menuntun proses hilirisasi, termasuk aturan hukum, aturan pemerintah, dan regulasi tingkat menteri. Namun, tuntutan hukum Uni Eropa melawan Indonesia di WTO telah memberikan ancaman signifikan terhadap proses ini. Setelah divonis bersalah, Indonesia telah mengajukan banding terhadap tuntutan hukum Uni Eropa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi terkini dari proses hilirisasi dan kepentingan tersembunyi di balik banding Indonesia yang sedang berjalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada menjelaskan hilirisasi dari industri nikel nasional, penelitian ini mencoba mengungkapkan dan menjelaskan agenda utama di balik urgensi hilirisasi industri nikel Indonesia yang berkaitan dengan sengketa WTO dan momentum global di era kendaraan listrik.
Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia [The Implementation of the 26th Climate Change Conference (COP26) towards the Development of Mining Sector and Environmental Policy in Indonesia] Then, Josephine Alessia; Pratikno, Roy Vincentius; Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8692

Abstract

The climate change crisis triggered by the greenhouse gases emission because of the usage of coal have pushed for the establishment of UNFCCC dan the COP26 meeting, where Indonesia is actively participating. This research aims to analyze the implications of the COP26 results towards the environmental policy in Indonesia, along with the opportunities and challenges faced by the mining sector in implementing those policies. Using the neoliberal theory, qualitative approach, and case study method through secondary data analysis, this research produces two main findings. First, the COP26 results are integrated into Indonesia’s environmental policy through the roadmap towards net zero emission, constructed with the International Energy Agency (IEA). This roadmap includes the early retirement plan of coal power plants, the development of renewable energy, the super grid technology, CCS/CCUS, and the conversion of electronic vehicle. Second, even though there are some significant opportunities to achieve that commitment, Indonesia also faces huge challenges, including the coal dependency, regulation that is not optimal yet, and concerns towards improper fundings.Bahasa Indonesia Abstract: Krisis perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca akibat penggunaan batu bara telah mendorong terbentuknya UNFCCC dan pertemuan COP26, di mana Indonesia turut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hasil COP26 terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pertambangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menggunakan teori neoliberalisme, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus melalui analisis data sekunder, penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, hasil COP26 diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan Indonesia melalui peta jalan menuju net zero emission, yang disusun bersama International Energy Agency (IEA). Peta jalan ini mencakup rencana pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi terbarukan, teknologi super grid, CCS/CCUS, dan konversi kendaraan listrik. Kedua, meskipun ada peluang signifikan untuk merealisasikan komitmen tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada batu bara, regulasi yang belum optimal, dan kekhawatiran terkait pendanaan yang belum memadai.
Dualisme Kepentingan Joe Biden: Perhatian pada Sektor Lingkungan di Masa Kampanye & Hadirnya Willow Project 2023 setelah Terpilih [Joe Biden's Interest Dualism: Attention towards the Environment Sector in the Campaign Period and the Presence of Willow Project 2023 after Elected] Irawan, Kesya Permata Ariesta; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Nau, Novriest Umbu Walangara
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8693

Abstract

This study aims to analyze President Joe Biden's dual interests regarding his focus on the environmental sector during his campaign and the decision to approve the Willow Project in2023 after being elected. Utilizing the concepts of national interest and public policy along with elite theory, this research highlights the discrepancy between Biden's pro-environment campaign promises and his policy decisions after taking office. A descriptive-analytical method is employed to identify and understand the reasons behind the approval of this controversial project. The findings reveal that the approval of the Willow Project was influenced by pressures from elite groups and the strategic necessity to balance broader national interests, despite conflicting with the environmental commitments made during the campaign. The conclusion of this study underscores the complexity of public policy decision-making, which often involves compromises between idealistic goals and political realities.Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kepentingan Presiden Joe Biden mengenai fokusnya pada sektor lingkungan di masa kampanye dan keputusannya untuk menyetujui Willow Project di tahun 2023 setelah terpilih. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan publik, bersama teori elit, penelitian ini menggarisbawahi ketidaksesuaian di antara janji kampanye Biden yang prolingkungan dengan keputusan-keputusannya setelah menjabat. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami alasan di balik persetujuan terhadap proyek yang kontroversial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan terhadap Willow Project dipengaruhi tekanan yang datang dari kelompok elit dan kebutuhan strategis untuk menyeimbangkan kepentingan nasional, terlepas dari komitmen-komitmen terhadap isu lingkungan yang disampaikan semasa kampanye. Kesimpulan penelitian ini menegaskan kompleksitas pembuatan kebijakan publik yang kadang mengkompromikan tujuan-tujuan ideal terhadap realitas politik.
Strategi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia dalam Menangani Overfishing di Perairan Indonesia [Indonesia's Blue Economy Strategy in Handling Overfishing in Indonesian Waters] Azzumar, Muhammad Arsy; Annamira, Raisa Nur; Syafiq, Muhammad Farras; Sari, Deasy Silvia; Sulaeman, Dina Yulianti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8694

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by water. Hence, Indonesia is blessed with abundant resources from the sea. However, this brings a series of threats to Indonesia. Amongst them is the issue of overfishing. The country then is committed to fighting the issue through the blue economy approach. The approach is believed to bring not only economic benefits, but also ecological sustainability and security. This research is trying to find how the approach is implemented. The research employs a qualitative approach and a descriptive method. Secondary data is gathered from literature studies and online research. The results show that Indonesia has created a blue economy road map that targets the year 2045 to tackle the overfishing problem. The road map is used to optimize the potential of the sea as well as to overcome environmental problems and this is done through the establishment of marine protected areas. The blue economy road map is concrete evidence of Indonesia’s governments to preserving the sea and keeping the future generation intact.Bahasa Indonesia Abstract: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mengelilingi kepulauannya. Oleh karenanya, potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup besar. Namun, di balik besarnya potensi laut Indonesia terdapat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan yang berlebih (overfishing). Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonesia memperkenalkan strategi yang menggunakan konsep ekonomi biru (blue economy) untuk mengatasi masalah overfishing yang dinilai dapat meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keamanan ekologis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran daring. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah peta jalan (road map) ekonomi biru dengan target tahun 2045 untuk menghadapi masalah di kelautan terutama overfishing. Peta jalan tersebut untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Indonesia dan mengatasi berbagai masalah dan juga menjaga lingkungan hidup laut lewat pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Penggunaan ekonomi biru dalam peta jalan yang dibuat oleh Indonesia ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia yang didasari pada prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa mengorbankan keuntungan di masa depan.
Potensi Ancaman Penggunaan Moda Cryptocurrency Crowdfunding dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing) Menurut Tipologi Freeman dan Davis [The Potential Threat of the Cryptocurrency and Crowdfunding Modes in Terrorist Financing Criminal Act According to Freeman and Davis Typology] Pratomo, Muhammad Faiq Adi; Putranti, Ika Riswanti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8695

Abstract

This paper examines the threat of the use of cryptocurrency and crowdfunding, and crowdfunding using cryptocurrency, as a newly emergent threat in terrorist financing. It uses the terrorist funding typologies created by Freeman, supplemented by Davis, to identify the threat presented using these modes of financing. It argues for two conclusions: first, that the use of cryptocurrency adds an added layer of security and reliability to funding sourced by traditional actors, such as state transfers and individual donations by rich donors. Second, the use of crowdfunding allows terrorist organizations, especially those in Southeast Asia, to tap a heretofore untapped market in potential funders, especially at the micro level. Taken together, crowdfunding and cryptocurrency present significant threats to the present Combating the Financing of Terrorism (CFT) regime.Bahasa Indonesia Abstract: Tulisan ini menjelaskan ancaman penggunaan mata uang kripto dan urun dana, serta urun dana dengan menggunakan mata uang kripto sebagai ancaman terbaru dalam dunia pendanaan terorisme. Hal ini menggunakan tipologi pendanaan terorisme yang dibuat oleh Freeman, yang dilengkapi oleh Davis, untuk mengidentifikasi ancaman yang dihadapi dengan menggunakan moda pendanaan tersebut. Tulisan ini memiliki dua kesimpulan argumen. Pertama, penggunaan mata uang kripto menambahkan lapisan keamanan dan keandalan untuk pendanaan yang bersumber dari aktor-aktor tradisional, seperti pendanaan dari negara dan donasi individual dari pendonor yang mapan, Kedua, penggunaan moda urun dana memampukan organisasi terorisme, khususnya yang berpusat di Asia Tenggara, untuk memasuki pasar yang sebelumnya sulit dimasuki oleh donator potensial, terutama di tingkat mikro. Jika digabungkan, urun dana dan mata uang kripto menyediakan ancaman yang signifikan terhadap rezim Combating the Financing of Terrorism (CFT) saat ini.
Woke Capitalism dan Dampaknya secara Sosio-Politik: Perubahan Mendasar Agenda Keadilan Sosial dari Isu Ekonomi ke Politik Identitas [Woke Capitalism and Its Socio-Political Impacts: Foundational Changes of Social Justice Agenda from Economic Issues to Identity Politics] Patading, Gusti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8787

Abstract

This journal article aims to analyze how the woke agenda enters the arena of economy and brings fundamental changes to the concept of social justice, and then further analyze the impact. The term woke, which developed in the community of the United States, symbolizes the awareness of social issues and the movement against injustice, inequality, and stereotypes. Other various terms used by the followers of this term, including diversity, equality, and inclusivity. In its development, the term also used in the pejorative fashion, in which someone is implying false, shallow, and politically driven morality. The woke capitalism itself can be defined as a corporate activism that plays the progressive tricks in front of the society while at the same time keep gaining huge benefits from the capitalism economic policy. The research method is the literature study, and the data and information acquired from written sources and analyzed qualitatively. The author finds that in the short time, corporate activism from the woke agendas may provide positive impact towards the image of the corporate and the products for the younger generation. However, in the long term it is going to be extremely difficult to make peace between the interest of identity politics with the logic and the mechanism of the market. It looks like the woke capitalism has a horrible future because the law of market logic has been proven to be sustainable during the entire history of humanity.Bahasa Indonesia Abstract: Artikel jurnal ini hendak mengkaji bagaimana agenda woke masuk ke dalam arena ekonomi dan membawa perubahan mendasar pada konsep keadilan sosial lalu menganalisis dampaknya. Istilah woke yang berkembang dalam masyarakat Amerika Serikat melambangkan kesadaran akan isu-isu sosial dan gerakan melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan prasangka. Adapun terminologi yang khas dan jamak digunakan oleh para penganut pemikiran ini yakni keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan pula dalam konteks makna peyoratif, yakni sesorang yang menjalankan moralitas yang keliru, dangkal dan berdasarkan pada kebenaran politis. Fenomena woke capitalism sendiri dimaknai sebagai sebagai aktivisme korporat yang memainkan trik tampil progresif di hadapan masyarakat sembari tetap memperoleh keuntungan besar dari kebijakan ekonomi kapitalis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur, data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis diolah secara kualitatif. Penulis menemukan bahwa dalam jangka pendek, aktivisme perusahaan dalam agenda-agenda woke mungkin memberi dampak positif pada meningkatnya citra dari perusahaan dan produknya di kalangan generasi muda. Namun, dalam jangka panjang, sangat sulit untuk mendamaikan kepentingan politik identitas dengan mekanisme dan logika pasar. Woke capitalism nampak memiliki masa depan yang suram karena hukum logika pasar sudah terbukti langgeng sepanjang sejarah peradaban manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 34 (2025): July-December Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue