Azzumar, Muhammad Arsy
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strategi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia dalam Menangani Overfishing di Perairan Indonesia [Indonesia's Blue Economy Strategy in Handling Overfishing in Indonesian Waters] Azzumar, Muhammad Arsy; Annamira, Raisa Nur; Syafiq, Muhammad Farras; Sari, Deasy Silvia; Sulaeman, Dina Yulianti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 16, No 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8694

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by water. Hence, Indonesia is blessed with abundant resources from the sea. However, this brings a series of threats to Indonesia. Amongst them is the issue of overfishing. The country then is committed to fighting the issue through the blue economy approach. The approach is believed to bring not only economic benefits, but also ecological sustainability and security. This research is trying to find how the approach is implemented. The research employs a qualitative approach and a descriptive method. Secondary data is gathered from literature studies and online research. The results show that Indonesia has created a blue economy road map that targets the year 2045 to tackle the overfishing problem. The road map is used to optimize the potential of the sea as well as to overcome environmental problems and this is done through the establishment of marine protected areas. The blue economy road map is concrete evidence of Indonesia’s governments to preserving the sea and keeping the future generation intact.Bahasa Indonesia Abstract: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mengelilingi kepulauannya. Oleh karenanya, potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup besar. Namun, di balik besarnya potensi laut Indonesia terdapat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan yang berlebih (overfishing). Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonesia memperkenalkan strategi yang menggunakan konsep ekonomi biru (blue economy) untuk mengatasi masalah overfishing yang dinilai dapat meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keamanan ekologis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran daring. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah peta jalan (road map) ekonomi biru dengan target tahun 2045 untuk menghadapi masalah di kelautan terutama overfishing. Peta jalan tersebut untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Indonesia dan mengatasi berbagai masalah dan juga menjaga lingkungan hidup laut lewat pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Penggunaan ekonomi biru dalam peta jalan yang dibuat oleh Indonesia ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia yang didasari pada prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa mengorbankan keuntungan di masa depan.
Strategi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia dalam Menangani Overfishing di Perairan Indonesia [Indonesia's Blue Economy Strategy in Handling Overfishing in Indonesian Waters] Azzumar, Muhammad Arsy; Annamira, Raisa Nur; Syafiq, Muhammad Farras; Sari, Deasy Silvia; Sulaeman, Dina Yulianti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8694

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by water. Hence, Indonesia is blessed with abundant resources from the sea. However, this brings a series of threats to Indonesia. Amongst them is the issue of overfishing. The country then is committed to fighting the issue through the blue economy approach. The approach is believed to bring not only economic benefits, but also ecological sustainability and security. This research is trying to find how the approach is implemented. The research employs a qualitative approach and a descriptive method. Secondary data is gathered from literature studies and online research. The results show that Indonesia has created a blue economy road map that targets the year 2045 to tackle the overfishing problem. The road map is used to optimize the potential of the sea as well as to overcome environmental problems and this is done through the establishment of marine protected areas. The blue economy road map is concrete evidence of Indonesia’s governments to preserving the sea and keeping the future generation intact.Bahasa Indonesia Abstract: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mengelilingi kepulauannya. Oleh karenanya, potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup besar. Namun, di balik besarnya potensi laut Indonesia terdapat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan yang berlebih (overfishing). Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonesia memperkenalkan strategi yang menggunakan konsep ekonomi biru (blue economy) untuk mengatasi masalah overfishing yang dinilai dapat meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keamanan ekologis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran daring. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah peta jalan (road map) ekonomi biru dengan target tahun 2045 untuk menghadapi masalah di kelautan terutama overfishing. Peta jalan tersebut untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Indonesia dan mengatasi berbagai masalah dan juga menjaga lingkungan hidup laut lewat pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Penggunaan ekonomi biru dalam peta jalan yang dibuat oleh Indonesia ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia yang didasari pada prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa mengorbankan keuntungan di masa depan.
Upaya UNESCO dalam Menekan Angka Buta Huruf di Sudan Selatan dalam Rangka Implementasi SDG Nainggolan, Tiffany Abigail; Azzumar, Muhammad Arsy; Heryadi, R. Dudy; Sari, Deasy Silvya
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i2.61771

Abstract

Sudan Selatan merupakan negara yang memiliki tingkat iliterasi tertinggi di Sub-Sahara. Menurut UNESCO, Sudan Selatan merupakan negara ke-3 di dunia dengan tingkat angka buta huruf orang dewasa terendah. Data ini membuktikan bahwa angka buta huruf di Sudan Selatan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Tercatat 2,8 juta anak-anak berhenti sekolah disebabkan oleh kurangnya kemampuan guru dalam mengajar, fasilitas yang tidak memadai, kelaparan, konflik, perubahan iklim, pernikahan dini, kurangnya mobilitas dan alat bantu bagi siswa disabilitas. Isu ini mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui usaha menekan angka buta huruf di Sudan Selatan sebagai upaya implementasi SDG 4. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, artikel ini ditulis untuk menganalisis peran UNESCO dalam menekan angka buta huruf di Sudan Selatan sebagai salah satu upaya implementasi SDG 4. Untuk memahami dan menjelaskan isu tersebut, penulis menggunakan konsep Sustainable Development Goals 4.6 dan konsep organisasi internasional. Berdasarkan studi ini, penulis menemukan bahwa UNESCO turut melakukan upaya melalui berbagai agenda dengan tujuan mendorong kualitas pendidikan di Sudan Selatan. Upaya UNESCO mendorong implementasi SDG 4.6 yang memiliki fokus terhadap peningkatan angka literasi dan numerasi masyarakat. South Sudan has the highest illiteracy rate in Sub-Saharan Africa. According to UNESCO, South Sudan has the world's third-lowest adult illiteracy rate. This statistic demonstrates that the illiteracy rate in South Sudan is a serious issue. 2.8 million children have dropped out of school owing to a lack of teaching skills, poor facilities, starvation, violence, climate change, early marriage, and a lack of mobility and assistive equipment for students with impairments. This problem urges the government and international organizations to enhance the quality of education in South Sudan by reducing illiteracy as part of the implementation of SDG 4. By using a qualitative approach and literature studies as data collection methods, this article was written to analyze UNESCO's role in reducing illiteracy in South Sudan as part of SDG 4 implementation. To understand and explain that issue, the authors use Sustainable Development Goals 4.6 concept and the international organization concept. Based on this study, the authors found UNESCO is also working to improve the quality of education in South Sudan through various programs. UNESCO's efforts to promote the implementation of SDG 4.6, which focuses on improving literacy and numeracy rates.
Menyingkap Paradoks Keamanan Energi Kosta Rika Azzumar, Muhammad Arsy; Suryadipura, Dadan
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v7i2.64934

Abstract

Artikel ini membahas paradoks dalam kebijakan energi Kosta Rika yang menunjukkan keberhasilan elektrifikasi berbasis energi terbarukan di satu sisi, namun ketergantungan tinggi terhadap impor bahan bakar fosil di sektor transportasi di sisi lain. Paradoks tersebut diangkat untuk menunjukkan bagaimana transisi energi yang tampak progresif dapat menyembunyikan ketimpangan struktural yang dalam. Dengan memadukan konsep teori umpan balik kebijakan dari Pierson ( 1993) dan kerangka keamanan energi dari Sovacool & Mukherjee (2011), artikel ini menganalisis mengapa keberhasilan elektrifikasi justru menciptakan ketergantungan jalur yang menghambat reformasi lintas sektor. Studi ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya yang bias dan narasi kebijakan yang terlalu sektoral menghasilkan sistem energi yang terfragmentasi dan tidak tahan krisis. Ketergantungan penuh pada BBM impor memperbesar kerentanan geopolitik dan memperlemah daya tahan energi nasional. Artikel ini merekomendasikan perlunya reorientasi strategi energi melalui elektrifikasi transportasi, diversifikasi bauran energi, dan reformasi alokasi fiskal agar transisi energi tak berhenti sebagai simbol, tapi menjadi transformasi struktural. This article examines Costa Rica’s energy policy paradox, wherein the country demonstrates substantial success in renewable electricity generation while remaining highly dependent on fossil fuel imports in the transport sector. This article discusses this paradox to reveal how seemingly successful energy transitions can mask deep structural imbalances. Drawing on the frameworks of policy feedback theory from Pierson (1993) and energy security from Sovacool & Mukherje ( 2011), the article examines how early success in electrification locked the system into path-dependent trajectories that resist cross-sectoral reform. The findings show that resource distribution and dominant policy narratives have reinforced a fragmented energy regime vulnerable to external shocks. Costa Rica’s full reliance on imported oil amplifies geopolitical exposure and undermines long-term energy resilience. The article calls for a strategic realignment of energy policy, one that prioritizes transport electrification, energy mix diversification, and restructured fiscal incentives, so that energy transition becomes not just a green achievement, but a systemic transformation.