Garuda - Garba Rujukan Digital

Identifying the Urgency of Indonesia's Nickel Industry Downstream: WTO Dispute and Global Momentum [Identifikasi Kepentingan Hilirisasi Industri Nikel Indonesia: Sengketa WTO dan Momentum Global] Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 16, No 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8691

In recent years, Indonesia has been striving to vertically integrate its nickel industry. The primary reasons for this are technological advancements, the global momentum towards sustainability, and abundant nickel mineral resources. With 52% of the world's nickel reserves, Indonesia has undertaken the downstream policy of its nickel industry. Various policies have been created and implemented, including laws, government regulations, and ministerial regulations, to guide the downstream process. However, the European Union's lawsuit against Indonesia at the WTO has posed a significant challenge to this process. After being found guilty, Indonesia has appealed the EU's lawsuit. This research aims to identify the current state of the downstream process and the underlying interests behind Indonesia's ongoing appeal. Using qualitative research methods and focusing on explaining the downstream of the national nickel industry, this study seeks to uncover and elucidate the main agenda behind the urgency of Indonesia's nickel industry downstream amid the WTO dispute and global momentum in electronic vehicle era. Bahasa Indonesia Abstract: Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya keras untuk mengintegrasikan industri nikel mereka secara vertikal. Alasan utama dibalik hal ini adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat, momentum global yang semakin mengarah ke berkelanjutan, dan sumber daya mineral nikel yang berlimpah. Dengan memiliki 52% dari cadangan nikel dunia, Indonesia telah menjalankan hilirisasi dalam industri nikel mereka. Berbagai kebijakan telah dibentuk dan diimplementasikan untuk menuntun proses hilirisasi, termasuk aturan hukum, aturan pemerintah, dan regulasi tingkat menteri. Namun, tuntutan hukum Uni Eropa melawan Indonesia di WTO telah memberikan ancaman signifikan terhadap proses ini. Setelah divonis bersalah, Indonesia telah mengajukan banding terhadap tuntutan hukum Uni Eropa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi terkini dari proses hilirisasi dan kepentingan tersembunyi di balik banding Indonesia yang sedang berjalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada menjelaskan hilirisasi dari industri nikel nasional, penelitian ini mencoba mengungkapkan dan menjelaskan agenda utama di balik urgensi hilirisasi industri nikel Indonesia yang berkaitan dengan sengketa WTO dan momentum global di era kendaraan listrik.

Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia [The Implementation of the 26th Climate Change Conference (COP26) towards the Development of Mining Sector and Environmental Policy in Indonesia] Then, Josephine Alessia; Pratikno, Roy Vincentius; Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 16, No 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8692

The climate change crisis triggered by the greenhouse gases emission because of the usage of coal have pushed for the establishment of UNFCCC dan the COP26 meeting, where Indonesia is actively participating. This research aims to analyze the implications of the COP26 results towards the environmental policy in Indonesia, along with the opportunities and challenges faced by the mining sector in implementing those policies. Using the neoliberal theory, qualitative approach, and case study method through secondary data analysis, this research produces two main findings. First, the COP26 results are integrated into Indonesia’s environmental policy through the roadmap towards net zero emission, constructed with the International Energy Agency (IEA). This roadmap includes the early retirement plan of coal power plants, the development of renewable energy, the super grid technology, CCS/CCUS, and the conversion of electronic vehicle. Second, even though there are some significant opportunities to achieve that commitment, Indonesia also faces huge challenges, including the coal dependency, regulation that is not optimal yet, and concerns towards improper fundings.Bahasa Indonesia Abstract: Krisis perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca akibat penggunaan batu bara telah mendorong terbentuknya UNFCCC dan pertemuan COP26, di mana Indonesia turut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hasil COP26 terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pertambangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menggunakan teori neoliberalisme, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus melalui analisis data sekunder, penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, hasil COP26 diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan Indonesia melalui peta jalan menuju net zero emission, yang disusun bersama International Energy Agency (IEA). Peta jalan ini mencakup rencana pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi terbarukan, teknologi super grid, CCS/CCUS, dan konversi kendaraan listrik. Kedua, meskipun ada peluang signifikan untuk merealisasikan komitmen tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada batu bara, regulasi yang belum optimal, dan kekhawatiran terkait pendanaan yang belum memadai.

PENDIDIKAN KETERAMPILAN PERDAMAIAN DAN RESOLUSI KONFLIK BAGI SISWA SMP DAN SMA SEKOLAH TUNAS DAUD DENPASAR, BALI Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Geraldine, Christa Olivia; Niyu, Niyu; Parani, Rizaldi; Pratikno, Roy Vincentius
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 6 (2023): INOVASI PERGURUAN TINGGI & PERAN DUNIA INDUSTRI DALAM PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL & EK
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v6i0.1944

Peace is both a need and a necessity for the Indonesian nation which has diversity. The difference that God has given to Indonesia is a gift that must be maintained and managed. Therefore, to avoid divisions and conflicts resulting from differences, it is only fitting that the Indonesian people are equipped with the knowledge and skills to manage this diversity. By focusing on the youth generation, as social agents in a peace society can be realized. Tunas Daud School, which was chosen to be a partner, houses students from various backgrounds and cultures. As a school built on Christian values in a province where the majority adheres to Balinese Hinduism, the potential for conflict within the individual and group spheres is high, both in teaching and learning settings and in non-formal settings. In the process, a series of participatory interactive training activities were implemented for junior and senior high school students at this school. The team provides an understanding of peace and conflict resolution through nine training modules with a constructivist approach packed with various methods adapted for students in the age range of 12 to 18 years. The application of this skills training yielded very good overall results with the initial objectives being achieved. It also appears that there is an influence shown through the results of the pre-test and post-test as well as the evaluation results of the facilitator and participants.

Enhancing Protection of Indonesian Migrant Workers: A Case Study of Erwiana Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Rasyid, Abdullah Ghazy
Jurnal Transformasi Global Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jtg.011.01.5

ABSTRAK Warga Negara Indonesia (WNI) masih melihat bahwa bekerja di luar negeri merupakan pilihan dan peluang emas untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Namun, ditengah era modern saat ini kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus terjadi. Kasus Erwiana Sulistyaningsih, seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong, mencerminkan bagaimana sistem kekerasan dan perbudakan masih ada sampai saat ini. Lantas, bagaimana peran negara berdaulat seperti Indonesia merespons dan melindungi WNI dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi? Dengan berfokus pada pertanyaan tersebut tulisan artikel ini dibuat untuk memberikan gambaran jelas mengenai upaya-upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus Erwiana. Pemerintah Indonesia, melalui entitas seperti Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, memainkan peran penting dalam menangani kasus Erwiana dan memperjuangkan hak-haknya. Kerja sama antara otoritas Indonesia dan Hong Kong menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam persepektif Liberalisme Klasik dalam melindungi pekerja migran dan mencari keadilan bagi korban penindasan. Berlandaskan pada teori klasik liberalisme dan konsep utama diplomasi perlindungan, yang digunakan sebagai pemikiran utama. Data-data primer hasil wawancara, data sekunder dari penelusuran daring dan kepustakaan menjadi data penting yang membuktikan relevansi teori dan konsep utama yang diangkat. Kata Kunci: HAM, diplomasi perlindungan, kerja sama internasional, liberalisme klasik, kedaulatan ABSTRACT Indonesian citizens still see working abroad as an option and golden opportunity to earn a better income. However, amidst the modern era, violence and violations of Human Rights (HR) continue to occur. The case of Erwiana Sulistyaningsih, an Indonesian migrant worker in Hong Kong, reflects how systems of violence and slavery still persist to this day. So, how does a sovereign state like Indonesia respond to and protect its citizens in cases of HR violations? Focusing on this question, this article is crafted to provide a clear overview of the government's efforts in resolving the Erwiana case. The Indonesian government, through entities such as the Consulate General of Indonesia in Hong Kong, the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI), and the Directorate of Indonesian Citizen Protection, plays a crucial role in handling Erwiana's case and advocating for her rights. Cooperation between Indonesian and Hong Kong authorities emphasizes the importance of international cooperation from the perspective of Classical Liberalism in protecting migrant workers and seeking justice for victims of oppression. Based on the classical liberalism theory and the main concept of protection diplomacy, which are used as the main framework. Primary data from interviews, secondary data from online searches, and literature become crucial evidence proving the relevance of the main theory and concepts. Keywords: human rights, protection diplomacy, international cooperation, classical liberalism, sovereignty

Externality of Economic Diplomacy in Indonesia: Case Study of Investment within Palm Plantation Sector Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Tambunan, Edwin M.B.
Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.1.2023.1-32

The rapid global trade has made the role of economic diplomacy becoming more significant for Indonesia. However, as international cooperation strengthened and investment flows increased following the success of economic diplomacy, externality towards the environment also appeared. By using green political theory as a theoretical basis, this article reveals how Indonesia's economic diplomacy has overlooked environmental considerations and harmed the nature. This article uses an analytical framework highlighting commercial policy, assets as bargains, and laws governing business to examine the oil palm plantation case in Boven Digoel, Papua. Based on secondary data obtained from relevant literature and primary data collected through interviews, this research finds that the reliance of Indonesia's economic diplomacy on commercial paper UU PMA 1967 (the 1967 Foreign Investment Law), forest assets offered as bargaining chips, and laws governing business as stated in PP.33/Menhut/2010 has resulted on the state's neglect of nature protection. Keywords: Economic Diplomacy, Externalities, Green Political Theory, Natural Resources, Commercial Policy. Meningkatnya perdagangan global menyebabkan diplomasi ekonomi semakin penting bagi Indonesia. Namun, arus investasi dan menguatnya kerja sama internasional sebagai hasil dari diplomasi ekonomi ternyata menimbulkan eskternalitas terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teori politik hijau sebagai landasan teori, tulisan ini mengungkap bahwa diplomasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Artikel ini menggunakan kerangka analisis yang menyoroti commercial policy, assets as bargain, dan hukum yang mengatur bisnis untuk menelaah kasus perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, Papua. Analisis dikembangkan secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya diplomasi ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan. UU PMA 1967, aset yang ditawarkan, dan PP.33/Menhut/2010 merupakan bentuk dari pengabaian pemerintah terhadap perlindungan alam. Kata-kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Eksternalitas, Teori Politik Hijau, Sumber Daya Alam, Kebijakan Komersial.

Dampak Perang Rusia Ukraina terhadap Peningkatan Inflasi Negara-negara Baltik [The Impact of Russia Ukraine War towards the Increase of Inflation in Baltic Countries] Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Pratikno, Roy Vincentius; Nugroho, Rexford David
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 14 No. 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6570

After the COVID-19 economic crisis, the world economy is currently rocked by the Russia-Ukraine war crisis. Inflation and recession occurred in almost all countries. Scarcity of consumer goods occurred throughout Europe and resulted in a prolonged economic crisis over the past year. Some of the most affected countries are Estonia, Lithuania, and Latvia. As a result of these countries' dependence on resources and trade relations with Russia, as well as the European Union's economic policies in recent months, the Baltic countries have fallen into the countries with the highest inflation rates in Europe. Therefore, this journal article aims to understand how and what happened to these Baltic countries. By using a qualitative approach and focusing on providing descriptive-explanative explanations in this journal article, the writing team tries to provide in-depth identification and explanation of the contestation of interests that occurs, and how it impacts the economies of the Baltic countries. Bahasa Indonesia Abstract: Setelah krisis ekonomi COVID-19, saat ini perekonomian dunia diguncangkan dengan krisis perang Rusia-Ukraina. Inflasi dan resesi hampir terjadi di seluruh negara. Kelangkaan barang pakai barang konsumsi terjadi di seluruh wilayah Eropa dan mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan selama setahun terakhir. Beberapa negara yang paling terkena dampaknya adalah negara Estonia, Lituania, dan Latvia. Akibat dari bergantungnya negara-negara tersebut pada sumber daya dan hubungan dagang dengan Rusia, serta kebijakan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara Baltik terjerumus menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Eropa. Maka dari itu tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana dan apa yang terjadi pada negara-negara Baltik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus untuk memberikan penjelasan secara deskriptif-eksplanatif pada jurnal arikel ini, tim tim penulis mencoba untuk memberikan identifikasi dan pemaparan secara mendalam mengenai kontestasi kepentingan yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara-negara Baltik.

Identifying the Urgency of Indonesia's Nickel Industry Downstream: WTO Dispute and Global Momentum [Identifikasi Kepentingan Hilirisasi Industri Nikel Indonesia: Sengketa WTO dan Momentum Global] Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8691

In recent years, Indonesia has been striving to vertically integrate its nickel industry. The primary reasons for this are technological advancements, the global momentum towards sustainability, and abundant nickel mineral resources. With 52% of the world's nickel reserves, Indonesia has undertaken the downstream policy of its nickel industry. Various policies have been created and implemented, including laws, government regulations, and ministerial regulations, to guide the downstream process. However, the European Union's lawsuit against Indonesia at the WTO has posed a significant challenge to this process. After being found guilty, Indonesia has appealed the EU's lawsuit. This research aims to identify the current state of the downstream process and the underlying interests behind Indonesia's ongoing appeal. Using qualitative research methods and focusing on explaining the downstream of the national nickel industry, this study seeks to uncover and elucidate the main agenda behind the urgency of Indonesia's nickel industry downstream amid the WTO dispute and global momentum in electronic vehicle era. Bahasa Indonesia Abstract: Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya keras untuk mengintegrasikan industri nikel mereka secara vertikal. Alasan utama dibalik hal ini adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat, momentum global yang semakin mengarah ke berkelanjutan, dan sumber daya mineral nikel yang berlimpah. Dengan memiliki 52% dari cadangan nikel dunia, Indonesia telah menjalankan hilirisasi dalam industri nikel mereka. Berbagai kebijakan telah dibentuk dan diimplementasikan untuk menuntun proses hilirisasi, termasuk aturan hukum, aturan pemerintah, dan regulasi tingkat menteri. Namun, tuntutan hukum Uni Eropa melawan Indonesia di WTO telah memberikan ancaman signifikan terhadap proses ini. Setelah divonis bersalah, Indonesia telah mengajukan banding terhadap tuntutan hukum Uni Eropa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi situasi terkini dari proses hilirisasi dan kepentingan tersembunyi di balik banding Indonesia yang sedang berjalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus pada menjelaskan hilirisasi dari industri nikel nasional, penelitian ini mencoba mengungkapkan dan menjelaskan agenda utama di balik urgensi hilirisasi industri nikel Indonesia yang berkaitan dengan sengketa WTO dan momentum global di era kendaraan listrik.

Implementasi Hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) terhadap Pengembangan Sektor Pertambangan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia [The Implementation of the 26th Climate Change Conference (COP26) towards the Development of Mining Sector and Environmental Policy in Indonesia] Then, Josephine Alessia; Pratikno, Roy Vincentius; Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8692

The climate change crisis triggered by the greenhouse gases emission because of the usage of coal have pushed for the establishment of UNFCCC dan the COP26 meeting, where Indonesia is actively participating. This research aims to analyze the implications of the COP26 results towards the environmental policy in Indonesia, along with the opportunities and challenges faced by the mining sector in implementing those policies. Using the neoliberal theory, qualitative approach, and case study method through secondary data analysis, this research produces two main findings. First, the COP26 results are integrated into Indonesia’s environmental policy through the roadmap towards net zero emission, constructed with the International Energy Agency (IEA). This roadmap includes the early retirement plan of coal power plants, the development of renewable energy, the super grid technology, CCS/CCUS, and the conversion of electronic vehicle. Second, even though there are some significant opportunities to achieve that commitment, Indonesia also faces huge challenges, including the coal dependency, regulation that is not optimal yet, and concerns towards improper fundings.Bahasa Indonesia Abstract: Krisis perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca akibat penggunaan batu bara telah mendorong terbentuknya UNFCCC dan pertemuan COP26, di mana Indonesia turut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hasil COP26 terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pertambangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menggunakan teori neoliberalisme, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus melalui analisis data sekunder, penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, hasil COP26 diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan Indonesia melalui peta jalan menuju net zero emission, yang disusun bersama International Energy Agency (IEA). Peta jalan ini mencakup rencana pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi terbarukan, teknologi super grid, CCS/CCUS, dan konversi kendaraan listrik. Kedua, meskipun ada peluang signifikan untuk merealisasikan komitmen tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada batu bara, regulasi yang belum optimal, dan kekhawatiran terkait pendanaan yang belum memadai.

Dampak Tambang La Oroya terhadap Degradasi Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Fani, Guillermo Valles; Supit, Christina Nataysha; Kryzstov, Sean; Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9100

La Oroya Mining is an accurate example that environmental degradation and human rights violations can happen as a cause and effect. Mining in La Oroya Peru is very famous because it is one of Peru's largest sources of income and is its trademark. Meanwhile, this mining is also proof that Peru continues its imperialism. However, it cannot be denied that the effects of mining itself have had an impact on environmental degradation and human rights violations in local communities. This mining has caused worrying short-term and long-term impacts. In this paper, the authors and team try to analyze using qualitative methods through secondary data from journals. The aim is to find key factors that cause and impact this environmental degradation and human rights violation. The team authors also try to connect with three International Relations theories, which are realism, constructivism, and green political theory to look at it from three different points of view to find out the details. Further, the author also tries to trace what actions the Peruvian people have taken, the involvement of the IACHR in this problem as an international organization, the participation of NGOs, and how it continues. Furthermore, the role of the government will also be explored whether they help in solving this problem or make it worse and continue. Lastly, team authors try to propose effective solutions that can be implemented to help solve this environmental problem.

PENDIDIKAN KETERAMPILAN PERDAMAIAN DAN RESOLUSI KONFLIK BAGI SISWA SMA SEKOLAH KRISTEN SATYA WACANA, SALATIGA Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Arlan, Adri; Indrasari, Karina Putri
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 7 (2024): PKMCSR2024: Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v7i0.2326

Indonesia as a large and diverse nation requires peace. The diversity found within Indonesia must be continuously preserved and managed well to avoid conflict and division. Therefore, Indonesian society needs to be equipped with skills and awareness in managing diversity. A tangible action that can be taken is to implement this idea by organizing peace education and conflict resolution training across various sectors of society. As the primary target of this training, teenagers such as students from Satya Wacana Christian High School are the future leaders of the nation and play a significant role in the future, so they need to be equipped with knowledge and skills in peace and conflict management. Satya Wacana Christian High School is a Christian school located in a heterogeneous environment, which creates opportunities for conflict or friction due to the differences that always exist in society. This makes Satya Wacana Christian High School considered an appropriate partner in conducting peace education and conflict resolution training. The community service activities are carried out in the form of interactive and participatory training facilitated by lecturers and students using peace education modules based on Christian and Biblical values. The training aims to equip students with skills and insights into peace in order to live out their identity as agents of Christ's peace. Through the community service activities conducted by the PkM Youth & Peace Project team under the International Relations Study Program of FISIP UPH, it is hoped that students of Satya Wacana Christian High School will be able to actively participate, starting from themselves, in preventing potential conflicts in their immediate environment, for the sake of peace in Indonesia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search