cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahsan Yunus
Contact Email
ahsan.yunus@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
hasanuddinlawreview@unhas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Hasanuddin Law Review
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24429880     EISSN : 24429899     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hasanuddin Law Review (Hasanuddin Law Rev. - HALREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Hasanuddin University. HALREV published three times a year in April, August, and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in l
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015" : 8 Documents clear
Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan) Wahid, A. M. Yunus; Bohari, Naswar; Achmad, Achmad
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.937 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadp hutan lindung di kabupaten Sinjai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif, disertai penelitian lapangan sebagai data pembanding. Tingginya angka deforestasi di Indonesia adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam penlitian ini. Okupasi lahan hutan oleh warga masyarakat menjadi area perkebunan atau pertanian, penebangan liar, serta pengalihan fungsi hutan lindung sangat berdampak pada pemanfaatan kawasan hutan. Sinergi antar instansi yang terlibat dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung mutlak diperlukan dalam upaya pelestarian hutan.
Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)” Ch. Likadja, Jeffry Alexander
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.347 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep ketaatan hukum dalam bingkai negara hukum (rechstaat) dan bagaimana implementasi dan implikasi prinsip kebebasan (individu) dalam negara hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan mengggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rule of Law diperlukan untuk membuat konsep negara hukum (Rechtstaat) menjadi lebih dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, serta membuat hukum lebih otonom dari intervensi otoritas lainnya semisal politik. Implementasi kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya mengangap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Tujuan utama dari penerapan Rule of Law adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak (right centered jurisprudence).
Legal Guarantees and Inconsistency of State Recognition to the Right of Religion/Belief in Indonesia Kadarudin, Kadarudin
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.888 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.36

Abstract

The right to freedom of religion/belief has been guaranteed by law in Indonesia, but there are still going on some violations of the right to freedom of religion/belief in the various regions. The purpose of this study was to determine the form of the legal guarantee of the right to freedom of religion/belief in Indonesia, shape inconsistencies state recognition of the right to religion/belief in Indonesia, and efforts to improve the rights of religion/belief in Indonesia. This paper uses a normative study. It was found that there are some rules that apply in Indonesia, which may hinder the implementation of the right of religion/belief, thus causing the occurrence of cases of rights violations religion/belief in some areas, should therefore rules should be immediately revoked. The conclusions of this paper are contained inconsistent state recognition of the right to religion/ belief in Indonesia.
Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah Nur, Sri Susyanti
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.676 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.42

Abstract

Tanah sebagai aset pemerintah dapat berasal dari tanah-tanah bekas milik asing yang berasal dari tanah-tanah milik Cina dan perusahaan-perusahaan Belanda. Tanah sebagai aset pemerintah daerah diakui setelah dilakukan pendaftaran tanah/bersertifikat. Dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya oleh instansi pemerintah haruslah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar memberikan manfaat. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum tanah aset daerah di kota Makassar yang berasal dari kepemilikan asing (Cina dan Belanda) ada yang telah berstatus Tanah Hak namun masih ada pula yang berstatus Tanah Negara/belum bersertifikat, disebabkan kendala pensertifikatan tanah aset daerah bekas milik asing Cina dan Belanda dari aspek peraturan perundang-undangan dan aspek administrasi.
Undang-Undang sebagai Sarana Pembaharuan bagi Masyarakat (Telaah Sosiologis Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) I Gusti Bagus Suryawan
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.548 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.37

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan, setiap desa di seluruh Indonesia mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang berbasis desa. Total dana yang dialokasikan tersebut mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Undang- Undang Desa sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melihat perubahan sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran diperhatikannya pula nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Desa menjadi landasan dan bagian dari pembaharuan pola pikir, pola tindak masyarakat desa. Undang-Undang Desa seyogianya juga merupakan instrumen untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.
Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah “Kasus Pohon Mangga”) Suwito Suwito
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.908 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.43

Abstract

Gagasan hukum progresif merupakan konsep berhukum dengan cara menempatkan hukum sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan-tujuan sosialnya. Gagasan ini pula menekankan adanya penemuan hukum di setiap putusan hakim sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran hukum progresif ini telah teraplikasi pada beberapa putusan hakim di Indonesia. Salah satunya adalah pada perkara keperdataan yang dikenal dengan sebutan kasus “Pohon Mangga” yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Tujuan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara yuridis normatif salah satu putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berbasis hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan normatif dengan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan yuridis hakim yang berbasis hukum progresif pada putusan perkara tersebut, dimana hakim telah berhasil menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk kategori rumit dan abstrak. Kesimpulan pada kajian kasus ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa harus mengenyampingkan peraturan dengan tetap berpegang teguh pada kaidah untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai ciri dari hukum yang progresif.
Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum) Mustafa Bola; Romi Librayanto; Muhammad Ilham Arisaputra
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.651 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.38

Abstract

Hakim dalam mengambil putusan dibebankan kewajiban oleh undang-undang untuk memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai dasar untuk mengadili. Paradigma hukum yang berkembang menunjukkan adanya harapan agar pengadilan, khususnya hakim, tidak hanya mampu memberikan keadilan prosedural semata berdasarkan teks perundang-undangan, akan tetapi lebih utama adalah keadilan substantif. Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan paradigma hukum bagi hakim dalam memutus perkara adalah faktor pendidikan hakim, lingkungan peradilan (spirit of the corp), pengawasan eksternal, dan integritas hakim.
Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia Antonius Maria Laot Kian
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.285 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana credit/debit card fraud di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengelompokan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan tindak pidana credit/debit card fraud yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; selain itu digunakan pula Convention on Cybecrime 2001. Analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk menciptakan suatu ius constituendum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan credit/debit card fraud. Hasil penelitian menunjukan pengaturan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana credit/debit card fraud di Indonesia masih tergolong minim. Pertama, belum dikomodasinya ketentuan yang secara langsung mengatur mengenai computer related fraud. Kedua, belum diaturnya sanksi pidana berbentuk tindakan yang bersifat restitutif bagi pelakunya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 11 ISSUE 3, DECEMBER 2025 VOLUME 11 ISSUE 2, AUGUST 2025 VOLUME 11 ISSUE 1, APRIL 2025 VOLUME 10 ISSUE 3, DECEMBER 2024 VOLUME 10 ISSUE 2, AUGUST 2024 VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2024 VOLUME 9 ISSUE 3, DECEMBER 2023 VOLUME 9 ISSUE 2, AUGUST 2023 VOLUME 9 ISSUE 1, APRIL 2023 VOLUME 8 ISSUE 3, DECEMBER 2022 VOLUME 8 ISSUE 2, AUGUST 2022 VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022 VOLUME 7 ISSUE 3, DECEMBER 2021 VOLUME 7 ISSUE 2, AUGUST 2021 VOLUME 7 ISSUE 1, APRIL 2021 VOLUME 6 ISSUE 3, DECEMBER 2020 VOLUME 6 ISSUE 2, AUGUST 2020 VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2020 VOLUME 5 ISSUE 3, DECEMBER 2019 VOLUME 5 ISSUE 2, AUGUST 2019 VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2019 VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2019 VOLUME 4 ISSUE 3, DECEMBER 2018 VOLUME 4 ISSUE 3, DECEMBER 2018 VOLUME 4 ISSUE 2, AUGUST 2018 VOLUME 4 ISSUE 2, AUGUST 2018 VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018 VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018 VOLUME 3 ISSUE 3, DECEMBER 2017 VOLUME 3 ISSUE 3, DECEMBER 2017 VOLUME 3 ISSUE 2, AUGUST 2017 VOLUME 3 ISSUE 2, AUGUST 2017 VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2017 VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2017 VOLUME 2 ISSUE 3, DECEMBER 2016 VOLUME 2 ISSUE 3, DECEMBER 2016 VOLUME 2 ISSUE 2, AUGUST 2016 VOLUME 2 ISSUE 2, AUGUST 2016 VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2016 VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2016 VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015 VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015 VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015 More Issue