Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

7 8 9 10 11

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN KESAN ESTETIS TERHADAP PERLINDUNGAN SUATU DESAIN INDUSTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Banyusekti, Sindhu
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Kesan estetis adalah suatu hal yang bersifat abstrak dan dapat berbeda bagi setiap orang.Tidak ada standarisasi atau tolak ukur yang jelas mengenai syarat â syarat yang harus dipenuhi dalam suatu desain dalam hal kesan estetis agar desain tersebut dapat disebut sebagai desain industri.Muncul permasalahan mengenai penggunaan syarat estetis menurut UU Desain Industri (UUDI) terhadap perlindungan suatu desain industri dan kemudian akibat dari ketiadaan penjelasan terhadap unsur estetis dalam UUDI. Di dalam UUDI sama sekali tidak dijelaskan apa itu kesan estetis, pengertiannya, tolak ukur atau standarisasinya, sedangkan salah satu unsur penting agar suatu desain dapat dikategorikan sebagai desain industri yaitu dengan memiliki kesan estetis didalamnya.Â Kata Kunci : Kesan estetis, desain industri, undang - undang

EFEKTIVITAS PERATURAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA Rajagukguk, Elisa Vionita
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun, kekayaan tersebut terancam keberadaannya salah satunya diakibatkan oleh perdagangan satwa liar yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk melindungi satwa liar tersebut dari perdagangan satwa liar. Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang terkait dengan perdagangan satwa liar. Salah Satunya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan hukum ini akan mengkaji sejauh mana peraturan mengenai perdagangan satwa liar efektif untuk melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia.Walaupun sudah ada peraturan tentang perdagangan satwa liar namun dalam kenyataannya tetap saja masih terjadi perdagangan satwa liar. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu peraturan hukum, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas dalam menegakkan hukum dan kesadaran masyarakat. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah peraturan perdagangan satwa liar yang sudah di terbitkan sudah efektif atau belum.Â Kata Kunci : satwa liar, perdagangan satwa, efektivitas peraturan.

Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Rahmat, Maulana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk organisasi dapat ditangkap meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM mengatur dan menjamin tentang seseorang untuk berkumpul dan atau berserikat dengan menjadi angota organisasi. Gagasan RUU KUHPÂ membolehkan aparat menangkap seorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa (extra ordinary crime)

Back Matter JWY Vol 2 No 1 Maret 2018 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

PENDIDIKAN HUKUM KRITIS PADA ANAK KONFLIK HUKUM (Studi Kasus di Rutan Kebon Waru Bandung) Suparman, Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Children in conflict with the Law residing at any state prison should have equivalent rights to education when compared to other children. A non formal way of teaching in forms of training and supervision could be provided in such a case. Law education is a part of coaching and guidance process which could be given to the children in conflict with the Law. Since law education at prisons is non formal in nature, the teaching of critical law education could as well be provided as an alternative in the process of coaching and guidance at the Calss 1 State Prison of the city of Bandung, Indonesia. According to the research, the author, findings as the result of the study are ; First, critical law education for children in conflict with Law is normatively based on the rules and regulations pertaining to training and supervision for prisoners and in mates. It is hoped that the children would gain a stronger personality and be more self determined; Second, the material to be given is applicable in nature, with emphasized on training and supervision to empower personality and self determination; Third, The method of education is dynamic, with a highlight on values through a process of guidance; Fourth, The process of education includes teaching of juridical and moral aspects of law, based on existing rules and regulations which highlight the level of requirements of the children, exploiting various sources close to their lives.The process of education is given separately in group or in blocks; Fifth, The process of critical law education has exercised every supporting aspect of education such as resources persons, messages, materials, tool, techniques/methods and physical and social environtment of the prison as the sources of education for the children while still consider their needs, availability, accessibility and cost consciousness in order for them to get hold of the said sorces.Keywords: Critical Legal Education - Relieve - ChildrensLegal Conflict

DESA DAN HAK-HAK TRADISIONAL Suparman, Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Village, as a social identity has already become a social institution which has an important position. Village with different kinds of its typology has been a basis of society lives, and has autonomy in the framework of regulating authority order and management order of people, local institution, and economic resource. Traditional rights possessed by villages are acknowledged by the state. This is reflected in provision of article 18 B of 1945 Constitution, and provision of article 1 number 1 of Act No. 6 year 2014. By acknowledgment of the state, traditional rights will never vanish although there is a paradigm shift. More over, there is a proverb âberat sama dipikul, ringan sama dijinjingâ.Keywords: autonomy, traditional rights.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Megawati, Rena
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Perkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor1.Kata Kunci : hukum, perkawinan, pariban

PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PIDANA MATI Naiborhu, Netty SR
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Pandangan agama Kristen, hukuman bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Terkait dengan hukuman pidana mati terdapat dua pandangan yakni yang mendukung dan yang menolak diterapkannya hukuman pidana mati. Bagi yang mendukung (menerima) diterapkannya hukuman pidana mati dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan pantas dihukum, bahkan dengan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pembalasan. Seseorang merupakan abdi Allah dan menjalankan hukuman Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan, terlebih lagi Allah memberi kuasa kepada negara untuk menghukum bagi siapa saja yang berbuat kejahatan. Dalam perwujudan akan hal tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan pandangan agama yang diyakini. Di sisi lain, bagi yang menolak (tidak setuju) diterapkannya pidana mati beralasan bahwa hukuman mati tidaklah efektif dalam menangani kejahatan sebab hukuman seumur hidup lebih tepat digunakan daripada hukuman mati. Kata Kunci: Pandangan Agama, Pidana Mati, Perjanjian

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Shadiq, Gilang Fajar
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakSeiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula. Zat tersebut dikenal dengan nama New Psychoactive Subtances. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika NPS (New Psychoactive Subtances) yang belum diatur dalam Lampiran Golongan Narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana narkotika Tindak Pidana Narkotika NPS (New Psychoactive Subtances). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS) dikarenakan narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan.Â Kata Kunci: Asas Legalitas; Kebijakan Formulasi; New Psychoactive Subtances.

SEBUAH KONTEMPLASI TENTANG KLASIFIKASI HAK-HAK ASASI MANUSIA
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Today, Human rights study is the most popular study object and attracts many scholars from other disciplines, and law science as well. One of focused human rights study fields is right which can be classified as a part of human rights, as the rights cannot be mentioned as fundamental rights. This writing gives an ideal classification of human rights so it can represent the definition of human rights as a universal, eternal, and natural concept. Rights classified as human rights are as follow: (1) right to live; (2) right to speak and express opinion; (3) right to freedom of assembly; (4) right to participate in government; (5) right to continue descent; (6) right to achieve prosperity; (7) right to achieve equal justice; (8) right to perform religious service; and (9) right to achieve equal position under the lawKeywords: Human Rights, Fundamental Rights, Constitution Law

Page 9 of 24 | Total Record : 236

7 8 9 10 11

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA