Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

5 6 7 8 9

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Suparman, H. Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakSatjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (penegakan hukum progresif) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan âmenghalalkan segala macam caraâ. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (according to the letter) dan Undang-Undang atau hukum.Namun hasil penelitian dari Lembaga Governance and Decentralization Survey yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi âkomoditasâ.Lawrence M FriedmanÂ mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.Â Keywords : Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Masyarakat

KEDUDUKAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Basarah, Nico Christian
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakKetika seorang manusia lahir di dunia, manusia tersebut sudah memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang bersifat kodrati dan tidak dapat digganggu gugat oleh siapapun. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mengakui dan menghormati hak asasi tersebut sebagai landasan konstitusional dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Hak asasi manusia yang menjadi landasan konstitusional tersebut menjadi sebuah pedoman untuk membentuk aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan undang-undang yang baru dan merupakan perubahan dari KUHPerdata yang juga mengatur perkawinan, namun dengan unsur politis. Undang-Undang Perkawinan yang baru mengatur keabsahan pernikahan dengan mendalilkannya kepada norma agama masing-masing individu. Dengan adanya pembatasan tersebut, hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa hal yang bertentangan, yaitu adanya persamaan konsep perkawinan dengan konsep perkawinan pada KUHPerdata yang mengenal pembagian masyarakat, bertentangan dengan azas Pancasila yaitu âBhineka Tunggal Ikaâ yang dijadikan konsiderans pada Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan definisi âdiskriminasiâ pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan bertentangan dengan konsep HAM pada UUD 1945.Kata Kunci: hak asasi manusia, kita undang-undang hukum perdata, perkawinan, hukum perkawinan

KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA Sianturi, Holmes
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakMerealisasikan pengaturan dana hibah dan bantuan sosial, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut, pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance. Kedudukan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan keuangan dana hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016.Kata Kunci: Kedudukan Keuangan Daerah; Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial; Perspektif Keuangan Negara.

Front Matter JWY Vol 2 No 1 Maret 2018 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DENGAN PEMBERDAYAAN âGAYA SENTRIFUGALâ DAN âSENTRIPETALâ UKUM DALAM PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM (Suatu Kontemplasi Refleksif) Gunakaya, A. Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Judicial corruption in Indonesia is offenses beyond the reach of the law, Its growth is systemic, not just individual form of corruption, but also shaped, structural, institutional, and political corruption. Such crimes, it can disrupt and inhibit the development of law, hinder the achievement of objectives of the law, threatening the whole system of law, undermine the legal guidance and law enforcement officials, as well as damaging the quality of law enforcement in a fair and dignified. Mitigation efforts should integrate efforts and Penal nonpenal simultaneously. In the law enforcement policy, the instrumental anticorruption law should be empowered to implement the "centrifugal force" laws, and legal position imperatively must be centered and focused in the community, both as adresat legal arrangements and the rule of law. In order to streamline law enforcement, is necessary to reform anticorruption law, which is done by applying the "centripetal force" laws, and laws should be interpreted as a subsocial systems that influence and determine the legal establishment.Keywords: Judicial Corruption - "sentri fugal force of law" - "style petal sentri law"

PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN BERDASARKAN UUD 1945 JS Panjaitan, Marojahan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

In the prosperity law state, the most priority is a guarantee for human rights of peoples social economy. In creating human rights of peoples social economy, the state or government is given authority, task or responsibility to get involved and participate in individual or social lives. Then, it produces economy democracy ideology in the field of economy.Keywords: law state, democracy, economy

ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Rochaeti, Etty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia ,kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam poligami diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan pasal 65 ayat 1 , pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi Hukum Islam pasal 95ayat 1 menyatakan bahwa suami /isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.Kata Kunci : Harta Gono Gini

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 30, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakMembayar pajak merupakan kesepakatan bersama di antara warga negara seperti yang dituangkan di dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara. Terkait dengan pembagian dividen, dalam hal ini juga terdapat kewajiban perpajakan. Pengenaan perpajakan untuk dividen menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak atas dividen yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa melihat dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.Metode pengenaan pajak penghasilan atas dividen diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dengan pengenaan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen. Kemudian Pasal 26, dengan pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen, dan Pasal 17 ayat (2c) dengan pengenaan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Yang bukan objek pajak, adalah penghasilan yang diterima yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f ; huruf i ; dan huruf k.Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Dividen

KENDALA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Sumadi, Hendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstrak Lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak dapat dilepas dari semangat zaman yang bersifat global serta tuntutan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan salah satunya penipuan transaksi elektronik. Hampir delapan tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, banyak kasus penipuan menggunakan transaksi elektronik terus meningkat dan cenderung semangat pencegahan kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya terbatas pada teks hukum tertulis tanpa ada upaya yang sistematis untuk menjadikan suatu kenyataan. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik merupakan salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik.

Back Matter JWY Vol 1 No 2 September 2017 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Page 7 of 24 | Total Record : 236

5 6 7 8 9

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA