cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irwan Sugiarto
Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id
Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung
ISSN : 25490664     EISSN : 25490753     DOI : 10.25072
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 236 Documents
 8   9   10   11   12 
KONSEPSI OTONOMI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN DARI TUNTUTAN BENTUK NEGARA FEDERAL DI INDONESIA Ginting, Darwin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.642 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v25i2.23

Abstract

Since the fall of the New Order regime, the courage to sue the state began to reverberate dipentas unitary national politics. The emergence of the idea of a federal state (united state) is the antithesis of the implementation of regional autonomy in Indonesia based on Law No.5 of 1974 on the Principles of Local Government is in the very setralisti. Through these legal instruments are the restraints and the dominance of local independence done so strict and systematic. Though conceptually the real regional autonomy is the freedom of movement (of expression) should be given to the autonomous regions to conduct their own initiatives to manage the interests of society in the region. Therefore there is a presumption that the imposition of the concept of regional autonomy through the form of a unitary state did not take the welfare of people in the region because the laws on local government implementation of the new order which is conceptually very repressive, also followed well as the behavior of authoritarian governments, harassing human rights, setralisme power sucking resources into the central region. To overcome this, then the solution is the democratization and decentralization of power through regional autonomy the broadest, not by changing the form of the state of federalism, but by changing the way state officials are concerned interestexistence of regions including the utilization of natural resources equity and pluralism (diversity) regions. This is where the importance of regional autonomy as one of the vanguard of the unitary Republic of Indonesia guard.Keywords: Unitary - Federal - Regional Autonomy
POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGAMBILAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.553 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.57

Abstract

The potential abuse of power that motivated malicious intent would be to have the perfection that is attached to the power, because the positions of power can do anything with a plea for and on behalf of its authority under the legislation. Therefore, the act of state administration in upholding the rule of law requires for its implementation, otherwise the power itself is determined by the legal limits. To that end, the law and the power of an absolute element in a society of law in the sense of community that is governed by law and that any act or authority is not misused.Keywords : legitimasi – administrasi negara – kebijakan public
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA Hermawan Usman, Atang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 30, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.424 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v30i1.74

Abstract

Abstrak       Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknnya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknnya hukum di Indonesia yang dikemukakam oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah.dioerlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Masyarakat, Pemerintah, Indonesia
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Agustina, Bunga
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.771 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v32i1.91

Abstract

ABSTRAKKesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi–tingginya bagi masyarakat dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yaitu penyehat tradisional atau tenaga kesehatan tradisional maupun untuk konsumen pelayanan kesehatan tradisional yaitu pasien/klien pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karenanya, pemerintah hendaknya membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara khusus dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional semakin beragam teknik pengobatannya dan semakin dipercaya manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.Kata kunci: kewenangan pemerintah, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan tradisional
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM Utama, Sofyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.549 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v34i1.109

Abstract

AbstrakLegalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan suatu kebijakan pewaris dalam pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, yang disebut dengan kebijaksanaan pre-empitiv yaitu, pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris penganti. Pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin, diantara ahli waris atau ahli waris penganti, dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara.Seperti halnya dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) yang ditujukan untuk kemaslahtan ummat. Salah satunya teori mengenai Al-Maslahah Al-Mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian, menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.  Kata Kunci: Ahli waris, Ahli waris Pengganti.
Front Matter JWY Vol 1 No 1 Maret 2017 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1152.632 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v1i1.153

Abstract

BERKEADILAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI (Telaah Filsafat Hukum) Saragih, Bonarsius
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.895 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v22i1.2

Abstract

Law enforcement as facility to create the direction of law should be applied as effective as possible to create morality values in law. The failure of law is a very dangerous threat to the decrease of law itself. The law which does not have good implementation to morality values will be far and isolated from societies. The success of law enforcement will be a barometer of law legitimacy in the social reality. The law culture of  law enforcement, especially Indonesian Republic State Police  (POLRI)  in performing their duties and their authorities as investigators still have violation culture; false arrest, incorrect procedure. Scrutinizing philosophy principle from process law (KUHAP), the function of law enforcement entrusted to Indonesian Republic State Police (POLRI) exists in the scope of  performance of Gods mandate.The must be courageous, and must have ability to scrutinize and understand the signal of consistent justice values with conception of Gods justice values and human justice which is always created in every law enforcement. Law enforcement performed by Indonesian Republic State Police should perform good law enforcement by principles of: leaving non­ scientific investigation and always using examination pattern of scientific investigation; leaving incusator examination, but acusator way and also upholding presumption of innocence principleKeywords: Justice ­ Indonesian Police ­ Legal Philosophy
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) DALAM PRAKTIK PERBANKAN Rozali, Asep
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.971 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v24i1.18

Abstract

The banking industry in its development in Indonesia is inseparable from the problems of the problem. The problems are caused by not understanding regulations in banking practices, such as regulation on Know Your Customer Principle.Know Your Customer Principle regulated in Bank Indonesia Regulation No. 5/23/PBI/Tahun 2003, dated October 23, 2003 is one attempt to realize the prudential principle which is a legal principle in the Banking Act. Thus, the importance of Know Your Customer Principle so that the application does not just apply nationally, but internationally as well. Even recommended by the Basel Committee on Banking Supervision, which is contained in the organizational committee of the Bank for  International Settlements.Know Your Customer Principle is not only related to “the healthiest” of a bank, but also beneficial to prevent the occurrence of suspicious transactions from customers that lead to the act of money laundering.Keywords: Legal Principle - Know Your Customer Principle - Principle of prudential
PEMIKIRAN MENUJU HUKUM PROGRESIF Dysmala, Emma
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 27, No 2 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.536 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v27i2.36

Abstract

AbstractThe idea of progressive law stimulates legal professionals community to encourage themselves to create a breakthrough in performing the law in Indonesia, and it is not handcuffed by legal analytical and positivism though. It is not only suggested to perform rule making and rule abiding, but also to perform rule breaking. Those things are not negligible because there are still another ways through legal method, legal theory, and new paradigm which can be created to perform rule breaking. Then, to create all those things above, there should be an important role from academics to appear and show themselves as social powers which can assist actively in order to make the law come out from difficulties and declines.Keywords: progressive law; positivistic; academic
CAMPUR CODE SEBAGAI SIMBOL KEKUASAAN DALAM PILKADA KABUPATEN BANDUNG (TINJAUAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA) Hartini, Lilis
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.053 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v29i2.69

Abstract

AbstrakCampur kode yang digunakan dalam suatu wacana politik adalah sikap perilaku seseorang dalam memengaruhi publik agar simpati terhadap pesan yang disampaikannya. Hal ini wajar karena sebagai masyarakat yang dwibahasa Indonesia mempunyai keragaman pilihan bahasa. Campur kode yang digunakan ketika Pilkada dijadikan sarana efektif politisi dalam komunikasi lintas bahasa.Kesalahan pilihan bahasa  dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan individu. Dalam penelitian ini, masalah yang terjadi karena pesan yang disampaikan terkesan memaksakan kehendak, sehingga masyarakat penerima bahasa menjadi tidak simpati, bahkan tidak senang dengan bahasa yang dikemukakan politisi ketika berkampanye.Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolinguistik, yaitu salah satu cara meneliti pilihan bahasa, berupa campur kode yang dilakukan oleh partisipan. Pendekatan sosiolinguistik ini bertujuan untuk menguji rasionalitas yang berkaitan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan pemberi pesan, dan menguji bagaimana konsistensinya dengan gagasan lain. Dengan menggunakan bahasa tutur dan campur kode, peneliti kaji konsep tersebut dengan cara menganalisis dari sudut pandang tertentu. Pendekatan sosiolinguistik menguji secara sosiologis pilihan bahasa yang digunakan partisipan  sesuai dengan kebutuhan  yang didekati.Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur kode merupakan pilihan bahasa yang cukup efektif dalam komunikasi lintas budaya. Pilihan bahasa ini sering dilakukan partisipan dalam Pilkada. Ada baiknya jika pilihan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis, dalam berkampanye politisi harus mengetahui sistem budaya daerah yang dijadikan tempat berkampanye. Kata Kunci: sosiolinguistik, campur kode, simbol kekuasaan

Page 10 of 24 | Total Record : 236

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue