Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam

aldaulah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ISSN : 20890109 EISSN : 25030922 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue " Vol 8 No 02 (2018): Oktober" : 10 Documents clear

Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Online Di Kantor Pertanahan Zakiyyah, Fatimah
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Decision Ratio of the Supreme Court. 1563K/PDT/2010 rejected the plaintiffs' arguments (Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah) regarding the legal defects of APHT because the PPAT transmits APHT files more than 7 (seven) days after the file that has been signed is contrary to article 13 of UUHT. However, the Supreme Court, in its verdict, rejected the arguments of the appeal from Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah with the consideration that the appellant of appeal can not prove his or her arguments. It means that if the appellant can prove the delay in sending the file in APHT and the lawsuit is granted because Wati Rachmawati and Herizal Febriansyah are not the parties that have to prove but PPAT which makes APHT. PPAT who is late in submitting the deed of granting mortgage rights can be said to commit an unlawful act that violates the provisions of article 62 of PP. However, if it fails to prove, the PPAT can not be held liable in the form of compensation on the basis of having committed the act unlawfully as article 1365 Civil Code, due to the element of loss and the causal relationship between the act and the resulting loss is not met. Keywords: Liability, Land Acquisition Officer, Late Registration of Deed of Grant Rights Abstrak: Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/PDT/2010 yang menolak dalil-dalil penggugat (Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah) mengenai cacat hukum APHT karena PPAT mengirimkan berkas APHT lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berkas ditandatangani bertentangan dengan ketentuan pasal 13 UUHT. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya menolak dalil-dalil kasasi dari Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, yang berarti bahwa jika pemohon kasasi dapat membuktikan keterlambatan pengiriman berkas dalam APHT, maka gugatan dikabulkan, karena yang dibebani pembuktian bukan Wati Rachmawati dan  Herizal  Febriansyah, melainkan PPAT yang membuat APHT. PPAT yang terlambat mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar ketentuan pasal 62 PP Nomor 37 Tahun 1998, namun terhadap keterlambatan tersebut apabila Rachmawati dapat membuktikan dirinya menderita kerugian, namun jika tidak dapat membuktikan, maka PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungan gugat berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tidak terpenuhi Kata Kunci: Tanggung gugat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan

Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah Rosyadi, Imron
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstact: This study aims to describe and analyze the use of legal maxims of Islamic law in the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) on Islamic finance with content analysis. MUI’s fatwas on Islamic finance are amounted to 116 fatwas, using 322 items of rules. The highest number of items according to the cluster of rules which are found on the asasîyah rules are 252 items, then kullîyah rules which well agreed have 47 items, in madhhab’s kullîyah there are 17 items, and the last on special rules have 6 items. The highest number of items by category of rules are on the principle of the third asasîyah rules, 111 items, then the principle of second asasîyah rules have 63 items. From the perspective of content analysis, the use of fikih in the MUI’s fatwas on Islamic finance considers the freedom of mu`amalah to achieve a rapid progress as far as it does not endanger the businessmen and other parties. The signposts are that business should depart from good will, adapt to the traditions of its type of business, and creatively seek solutions to business problems. All matters relating to mu`amalah involve the role of policy maker to use the principle of benefit in its policy. Key Words: Legal maxim of Islamic law, fatwa, Indonesian Ulema Council, Islamic finance.   Abstrak: Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan kaidah fikih dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keuangan syariah dengan analisis isi. Fatwa MUI tentang keuangan syariah berjumlah 116 fatwa, menggunakan 322 item kaidah fikih. Jumlah terbanyak item menurut rumpun kaidah terdapat pada kaidah Asasîyah sebanyak 252 item, selanjutnya kaidah kullîyah yang disepakati 47 item, kaidah kullîyah mazhab 17 item, dan terakhir kaidah khusus 6 item. Jumlah terbanyak item menurut kategori kaidah terdapat pada kaidah asasîyah ketiga sebanyak 111 item, selanjutnya kaidah asasîyah ke-2 sebanyak 63 item, dan kaidah-kaidah lainnya. Dari perspektif analisis isi, penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa MUI tentang keuangan syariah mempertimbangkan keleluasaan mu`amalah agar mencapai kemajuan pesat sejauh usaha mu`amalah tidak membahayakan pengusaha dan pihak-pihak lainnya. Rambu-rambunya adalah usaha semestinya berangkat dari niat baik, beradaptasi terhadap tradisi jenis usahanya, dan kreatif mencari solusi atas problem-problem usaha. Semua hal yang berkaitan dengan mu`amalah melibatkan peran policy maker agar menggunakan prinsip kemaslahatan dalam kebijakannya. Kata Kunci: Kaidah Fikih, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Keuangan Syariah.

Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional Tutik, Titik Triwulan
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Legal products or legislation as objects of Constitutional Law contain elements of dynamics that are closely related to the movements and needs of individuals in society and the growth of state organizations. Considering the interrelation between Constitutional Law and social changes, it is obvious that what is important in Constitutional Law is not just studying the Constitution and legislation, but more pressure should be given to the process of the Act. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed so that the legal narrowness caused by the lack of extensive legal treasury no longer appears in the form of legal thinking or mere juridisch denken, which results in a narrow mindset in the form of imitating the rules. rules only. Constitutional law not only pays attention to a formal perspective, but also a functional angle, so that it will always be dynamic. Keywords: legal reform, the ideals of the rule of law Abstrak: Produk-produk hukum atau perundang-undangan sebagai obyek Hukum Tata Negara mengandung unsur dinamika yang erat hubungannya dengan gerak dan kebutuhan-kebutuhan individu dalam masyarakat dan pertumbuhan organisasi negara. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari UUD dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya UU. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara, sehingga legal narrowness yang disebabkan kurang luasnya perbendaharaan hukum tidak lagi muncul dalam bentuk legal thinking atau juridisch denken semata-mata, yang mengakibatkan cara berpikir yang picik dalam bentuk menirukan bunyi peraturan-peraturan saja. Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Kata Kunci: pembaharuan hukum, cita negara hukum

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Muwahid, Muwahid
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The government, in carrying out land acquisition for the public interest, gets the authority of attribution in Law No. 5 of 1960 about the Basic Agrarian Principles (UUPA) as contained in article 2, article 6, and article 18. On the oher hands, the government also gets the attributional authority of Law No. 20 of 1961 about revocation of land rights, and Law No. 2 of 2012 about land acquisition for development of the public interest. However, in the laws and regulations governing land acquisition in the public interest, there is an inconsistency in regulation between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Several articles in Law No. 2 of 2012 deny the provisions regulated in Law No. 20 of 1961. Even though Law No. 20 of 1961 is still valid because it has never been revoked or replaced with other laws and regulations. Beside that, there is an overlapping arrangement between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Keywords: Authority, Government, Land Procurement, Public Interest Abstrak: Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mendapatkan kewenangan atribusi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang termuat dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 18, kemudian pemerintah juga mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi inkonsistensi pengaturan antara Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menafikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Padahal secara formil Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 masih berlaku karena belum pernah dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Disamping itu terjadi overlapping pengaturan antara Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.  

Perang yang Benar Dalam Islam Junaidy, Abdul Basith
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perang yang benar dalam Islam. Pada berbagai kesempatan, ketika al-Qur’an mewajibkan umat Islam untuk berperang, al-Qur’an selalu mensyaratkan agar hal itu dilakukan tanpa perilaku melampaui batas, sesuai kepantasan disertai sikap memaafkan dan mencari perdamaian. Islam melarang penyerangan terhadap   orang-orang yang tidak ikut perang seperti anak-anak, perempuan, lansia, janda, pertapa, pendeta atau siapa pun yang tidak berusaha atau tidak bisa memerangi umat Islam. Pada setiap operasi militer, Nabi saw selalu melarang pasukannya melukai orang-orang yang tidak ikut berperang atau secara sia-sia merusak harta atau tumbuh-tumbuhan. Nabi saw justru memerintahkan untuk merawat mereka yang terluka atau memberi makan bagi yang membutuhkan, termasuk tawanan perang.  Kata Kunci: Perang, jihad, qitâl, Islam.

Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunawan, Edi; Hakim, Budi Rahmat; Bonok, Risdianti
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The process of resolving marital seizure applications on joint assets in a divorce case at the Religious Court is carried out with stages starting from the application of the marital seizure to objects, both movable and immovable goods. It is highly dependent on concrete and demonstrable reasons regarding seizure placement in trial face. If the seizure request can be granted by the panel of judges according to strong evidence and proven in the trial, the panel of judges can conduct marital seizure by ordering the registrar to be assisted by the bailiff to confiscate movable or immovable items to be recorded. Marital seizure contained in the object of the dispute in the contents of the claim with the local government present. Whereas judicial legal considerations regarding marital seizure applications, the panel of judges, firstly looks at the facts from the trial. If the seizure is granted then enough reason for seizure applicants to be placed marital seizure. And if the seizure application is rejected and there is no enough reason to place the marital seizure by the panel of judges because there was no concern, the defendant will move or transfer the object of the dispute to another person who was carried out through a hearing outside the Religious Court which is also called the local hearing. Keywords: Marital Seizure, Joint Property, Case, Divorce Abstrak: Proses penyelesaian permohonan sita marital terhadap harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dilakukan dengan tahapan-tahapan mulai dari permohonan peletakan sita marital terhadap objek, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sangat bergantung pada  alasan yang kongkrit dan dapat dibuktikan mengenai peletakan sita di muka persidangan, apabila  permohonan sita dapat dikabulkan oleh majelis hakim sesuai bukti yang kuat dan dibuktikan dalam persidangan maka majelis hakim dapat melakukan sita marital dengan memerintahkan Panitera yang dibantu oleh jurusita untuk melakukan sita baik barang bergerak atau tidak bergerak untuk dicatat, Selanjutnya panitera membuat berita acara sita marital yang terdapat dalam objek sengketa dalam isi gugatan dengan dihadirkan pemerintah setempat. Sedangkan pertimbangan hukum hakim mengenai permohonan sita marital, majelis hakim terlebih dahulu melihat pada fakta-fakta yang lahir dalam persidangan, apabila sita dikabulkan maka cukup alasannya bagi pemohon sita untuk diletakkan sita marital dan apabila permohonan sita ditolak maka tidak cukup alasan untuk diadakan peletakkan sita marital oleh majelis hakim karena tidak ditemukan kekhawatiran tergugat akan memindahkan atau mengalihkan objek sengketa kepada orang lain yang dilakukan melalui sidang di luar gedung Pengadilan Agama yang dinamakan dengan sidang pemeriksaan setempat. Kata Kunci: Sita Marital, Harta Bersama, Perkara, Perceraian

Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan Darwis, Muhammad; Hertina, Hertina
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Traditional fishermen are a group of people who hold customs in fishing. They apply the principle of nature created to meet the needs of the people and not to follow desire. Agreement on the positions of small fishermen and traditional fishermen who are free to catch fish in indonesian and malaysian waters has not been agreed. The difference of two countries' views is on the weight of the vessels. Indonesia wants 10 gross ton and malaysia wants 40 gross ton. This definition distinction raises the problem of protection and the rights of traditional fishermen that cause problems in the field. Keywords: Traditional fishermen, borderline, fishing. Abstrak: Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan. Kata Kunci: Nelayan tradisional, perbatasan, penangkapan ikan.

Konsep Negara dan Relevansi Terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib Najib, Muh. Ainun; Sugandi, Budy; Wekke, Ismail Suardi
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: State and power are two things that cannot be separated from one another. Substantially, both have the main purpose of creating prosperity for the people. In fact, the Indonesia's democratic system seems to be imperfect. Therefore, it needs to have reorientation and revitalization of the concept in its implementation. The thought of Muhammad Ainun Najib (Cak Nun), in this context, is an alternative offer, such as; first, there is a distinction between state institutions and government institutions, between the head of state and the head of government, for the sake of creating political stability and the administration of the good governance; second, the criteria of a leader need to have scientific quality that is not only knowing issues of the personal and group interests, but also understanding in detail about the life of the regions; third, Indonesia should have five national pillars such as people, Indonesian National Army (TNI), intellectuals, customs and culture, as well as spiritual powers. Those five pillars are supposed to support the upright and the solid state of the Republic of Indonesia. Keywords: Concept of the country, Cak Nun, Indonesia. Abstrak: Negara dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang secara substansial mempunyai tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem demokrasi Indonesia terbukti masih belum sempurna, perlu ada reorientasi, dan revitalisasi konsep dalam pelaksanaanya. Pemikiran Muhammad Ainun Najib (Cak Nun) dalam konteks ini menjadi alternatif yang dapat ditawarkan misalnya; pertama, adanya pembedaan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah, antara kepala Negara dan kepala pemerintahan, demi terciptanya kestabilan politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara; kedua, kriteria seorang pemimpin perlu memiliki kualitas keilmuan yang tidak hanya sekedar mengetahui persoalan yang bersifat kepentingan pribadi dan golongan, tapi wajib memahami secara rinci tentang kehidupan di wilayahnya; ketiga, Indonesia seharusnya memiliki lima pilar kebangsaan seperti rakyat, TNI, Intelektual, adat dan budaya, dan kekuatan spiritual yang menopang tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tata tentren kerta raharja. Kata Kunci: Konsep negara, Cak Nun, Indonesia.

Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya dalam Perkara TUN Yasin, Ikhsan Fatah
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the General Principles of Good Governance (AAUPB). It has a long journey from the beginning of its coming in the Netherland to its application in Indonesia today. AAUPB, which previously was only in theoretical realm, it changes into Law No. 30 of 2014 today. The principles contained in the law are legal certainty; expediency; impartiality; accuracy; not to abuse authority; openness; public interest; and good service. In addition to these principles, we can also use other principles as far as they become the basis for the judges' judgments that have permanent legal force. In various cases, the basis of the claim of AAUPB does not stand alone but it is also juxtaposed with violations of statutory regulations. The Supreme Court verdict has become a jurisprudence between Suhaili Saun (shareholder in PT Volex Batamindah) and the Chairman of BKPM, although the plaintiff also argued that violating the AAUPB namely the principle of legal certainty, the defendant also violated article 2 letter b of Law No. 1 of 1967 about Foreign Investment. In the case of the dismissal of Bripda Helga Musa Sitepu by the Head of the North Sumatra Regional Police, the decree has violated article 2 paragraph 2 letter d and article 11 paragraph 1 of KAPOLRI regulation No. 8 of 2006 and was contrary to the principle of the district. Keywords: AAUPB, Jurisprudence, State Administration Abstrak: Artikel ini membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), AAUPB memiliki perjalanan yang panjang dari awal kelahirannya di Belanda sampai penerapanya di Indonesia dewasa ini. AAUPB pada awal mulanya hanya berada dalam ranah teoritis baru kemudian masuk dalam undang-undang hingga AAUPB mendapatkan posisi yang sangat penting dalam UU No. 30 Tahun 2014, asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi asas kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. Selain asas-asas tersebut, bisa juga menggunakan asas lain selama dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap. Dalam berbagai kasus, dasar gugatan karena AAUPB tidak berdiri sendiri tapi juga disandingkan dengan pelanggaran peraturan perundang undangan. Dalam putusan kasasi MA yang telah menjadi yurisprudensi antara Suhaili Saun (pemegang saham di PT Volex Batam Indah) dengan Ketua BKPM, meskipun penggugat mendalilkan juga bahwa selain melanggar AAUPB yaitu asas kepastian hukum, tergugat juga melanggar pasal 2 huruf b UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam kasus pemberhentian Bripda Helga Musa Sitepu oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, surat keputusan tersebut melanggar pasal 2 ayat 2 huruf d dan pasal 11 ayat 1 peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2006 dan bertentangan dengan asas kceramatan. Kata kunci: AAUPB, Yurisprudensi, Administrasi Negara

Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015 Fatoni, Malik; Surachman, Surachman
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article examines the effectiveness of making and stipulating regulations and legislation on efforts to increase economic development in Cilegon. Efforts to get achievements and progress for increasing economic development are necessary to conduct policy analysis on matters relating to political and legal policies and then to conduct a review of documents, observations and interviews. The legal political policy carried out by the Government of Cilegon can push for an increase in regional economic development. This can be seen from the legislative products validated by the Regional Legislative Assembly of Cilegon. Moreover, the quality and quantity are so good that the products can be carried out well by the executive and provide juridical power for the Government of Cilegon in increasing economic development as seen from the indicators of increasing economic development itself. Legal political policies that are processed and in synergy between government institutions in Cilegon indicate a strong and large commitment from these institutions to encourage and improve economic development in a sustainable and measurable manner. Keywords: Politics of Law, Regional Government, Economic Development. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Daerah, Pembangunan Ekonomi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): April Vol. 14 No. 2 (2024): October Vol. 14 No. 1 (2024): April Vol. 13 No. 2 (2023): October Vol. 13 No. 1 (2023): April Vol. 12 No. 2 (2022): October Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): October Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone -

Journal Mail Official jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin

Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA