Garuda - Garba Rujukan Digital

Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di Indonesia Wospakrik, Decky
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromiÂkompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.

Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument Nur, Fuad; Zulfadli, Muhammad; Arifin, Gunawan; Abdullah, Kasman; Salle, Aminuddin
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article reviews the essence of law enforcement as social change instrument. Law in the context of Indonesia that embrace democratic system is upholding the justice values in it that fairness principles for all Indonesian people. As positive law in a legal state, law enforcement is required to be professional, proportional, good, fair, and wisely so in accordance with the rules of expediency, kindness and equality in the law itself. The outcomes of the research indicate that law and community cannot be separated, for law the community is a resource that gives life (to nature) and move the law. The communities live the law with the values, ideas, concepts. And also contribute the community to implement the law.

Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Simanjuntak, Josner
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara institusional mempunyai integritas, profesional, tidak memihak serta memahami hak-hak sipil dan politik warga negara. Objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan kemandirian penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa pemilu sebagai bagian dari fungsi penyelenggara pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam menegakkan kode etik, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Penyelengara Pemilu belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian, disebabkan secara institusional dan administratif masih dipengaruhi lembaga lain serta secara fungsional, belum imparsial dan kurang profesional.

The Law Enforcement Reform Based on Pancasila Values: A Critical Review Mambaya, Marthinus
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The influence of colonial law is individual-liberal tempered as well as the globalization is capitalist-liberal tempered became a serious threat to the development of Indonesian law, because it raises the alienation syndrome of State laws from the values of life and upheld in a society that is Pancasila values, therefore the law reform of Indonesia became a necessity to do. This paper focuses on the reform in the field of typical law enforcement in Indonesia, where Pancasila as the ideological basis, in the logic of Stufenbau be the main touchstone which provides ontological, normative and operational frameworks for structuring better law enforcement and typical Indonesian. The principle of Almighty God becomes ontological framework for Indonesian people. Therefore, its existence is inter-related to the Almighty God as the source of value, truth and meaning. Just and civilized humanity is recognized as a ontological base and became the normative framework in order to enforce the law in a fair, civilized and humane, not oppressive character. It is operationalized within the framework of unity, not cause divisions, because all equal in the law as realized by acting wisdom and culminating in social justice for all citizens, social justice in favor of the weak.

Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Yusdar, Yusdar; Irwansyah, Irwansyah
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmanakah konsep lelang jabatan struktural dapat mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka.Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep lelang jabatan strukturalmerupakan bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif.Sehingga melalui penerapan konsep lelang jabatan struktural diharapkan mampu menghasilkan pejabat eselon yang berkompeten dimasing-masing bidangnya serta dapat mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.

Special Autonomy of Papua: A Review from the Perspective of the Unitary State of the Republic of Indonesia Bauw, Lily
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The authority of governance in Papua Province through Act No. 21 of 2001 is very large, as stipulated in Article 4 paragraph (1), which covering all fields of government, except with regard to foreign affairs, defense and security, monetary and fiscal, religion, and justice, and except with regard to a particular field. In addition to the authority, the authority of Papua Province added with partial authority of the Government called a special authority as provided in paragraph (2) is the authority in the field of foreign policy, defense and security, monetary and fiscal, justice and religion. This authority, causing some people argues that leads to form a federal state and also may lead to the disintegration of nation. The assessment object with regard to the substance of Act No. 21 of 2001 that opposed to the concept of a unitary state, and designing a special autonomy of Papua in accordance with the principles of the Republic of Indonesia, by using juridical-normative. The result indicates that the special autonomy through Act No. 21 of 2001 does not conflict with the concept of a unitary state; it strengthens Papuan into the Unitary State of the Republic of Indonesia. Design of special autonomy in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia that gives special powers to the province of Papua in the form of delegation of authority is clear and explicit to the Province of Papua through the implementation of devolution theory and delegation of authority from the provincial to the district/cities through the implementation of real household teachings.

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat Budiyanto, Budiyanto
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian suatu tindak pidana melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Bahkan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan delik adat, yang umumnya penyelesaiannya digagas oleh pelaku untuk menyelesaikan kasusnya secara damai bersama korban (keluarganya). Metode peneltian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris (socio legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian delik adat di Papua pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu ide penyelesaiannya dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui keluarga pelaku dan keluarga korban, atau melalui kepala suku/Ondoafi, atau melalui peradilan adat. Konsep keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian delik adat semata-mata sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia Tanggahma, Biloka
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditentukan oleh peran perbankan. Menempati posisi yang begitu penting dalam sistem keuangan di Indonesia, menjadi sektor perbankan rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kejahatan perbankan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti sistem pembayaran yang bersifat elektronik (electronic found transfer), sehingga kejahatan ini dapat menembus batas yuridiksi suatu negara dan sudah masuk dalam kategori kejahatan berskala internasional yang telah mendapat sorotan di dunia internasional. Objek kajian yang dikaji berkaitan dengan kewajiban bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna mengetahui identitas dan meminta dokumen pendukung bagi pengguna jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang perbankan tidak terlepas dari tindak kejahatan yang meliputinya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai bentuk pencegahan secara dini, maka pihak perbankan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk system mengenal nasabah secara dini (know your costumer principles).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jayapura,

P a p u a

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota jayapura, P a p u a INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jayapura,

P a p u a

INDONESIA