Garuda - Garba Rujukan Digital

Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di Indonesia Wospakrik, Decky
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromiÂkompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Sosialisi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Juru Parkir di Distrik Jayapura Utara Wospakrik, Decky
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15449386

Regional Regulation Number 33 of 2023 of Jayapura City regulates Regional Taxes and Regional Levies, including parking levies. This regulation establishes general provisions regarding the subjects, objects, and rates for various types of regional taxes and levies in the City of Jayapura. On-street parking fees fall under the category of General Service Retribution. This service method was carried out through lectures and discussions held on Monday, April 21, 2025, in the city of Jayapura, specifically in front of Toko Gelael and around Jl. Halmahera, Jl. Percetakan, and Jl. Irian, North Jayapura district. The implementation of appropriate parking fees and the challenges in the field still use a manual system, where there are still issues such as parking users paying below the parking fee for certain reasons and parking attendants not providing parking tickets. The result of this service is the understanding of parking attendants that parking fees contribute to the local revenue (PAD) of Jayapura City. And how to prevent parking fee manipulation by using QRIS, which gradually transforms the manual system to a digital system with e-parking.

Sosialisi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Juru Parkir di Distrik Jayapura Utara Wospakrik, Decky
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15449386

Regional Regulation Number 33 of 2023 of Jayapura City regulates Regional Taxes and Regional Levies, including parking levies. This regulation establishes general provisions regarding the subjects, objects, and rates for various types of regional taxes and levies in the City of Jayapura. On-street parking fees fall under the category of General Service Retribution. This service method was carried out through lectures and discussions held on Monday, April 21, 2025, in the city of Jayapura, specifically in front of Toko Gelael and around Jl. Halmahera, Jl. Percetakan, and Jl. Irian, North Jayapura district. The implementation of appropriate parking fees and the challenges in the field still use a manual system, where there are still issues such as parking users paying below the parking fee for certain reasons and parking attendants not providing parking tickets. The result of this service is the understanding of parking attendants that parking fees contribute to the local revenue (PAD) of Jayapura City. And how to prevent parking fee manipulation by using QRIS, which gradually transforms the manual system to a digital system with e-parking.

Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Yoseph Palenewen, James; Tanati, Daniel; Pondayar, Yustus; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Solossa, Marthinus; Mambaya, Marthinus; Kaplele, Farida; Ida Magdalena Awi, Sara; V. H. Baransano, Karel; G. M. I. Mamoribo, Margaretha; Ketaren, Dahliana; Budiyanto; Rahadian, Dian; D. A. Wospakrik, Decky; Asmarani, Nur; Girsang, Hotlarisda; Hilda M. Y. Krey, Thresia
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 : September (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service is carried out with the title Legal Counseling on the Settlement of Customary Land Disputes Through Non-Litigation Paths in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity is carried out to partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the settlement of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servant can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, May 31, 2025 which was held in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding the resolution of land disputes in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this service is to provide partners with an understanding of how to resolve disputes through non-litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving such disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.

Protection off Bird off Paradise Wildlife From Extinction Due to Poaching Wospakrik, Decky DA
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2474

The hunting of wild birds of paradise results in a decrease in population and damages the ecosystem that has been created by nature. The increase in the hunting of birds of paradise continues to rise year after year, indicating that wildlife protection regulations have not yet effectively and strictly enforced and provided benefits such as a deterrent effect. On the other hand, the development of wildlife trade models follows the advancement of digital technology, namely social media, where wildlife trade no longer recognizes national borders. Thus, changes in regulations and increased multi-sector cooperation between state institutions, NGOs, and international organizations are necessary to enhance law enforcement against the poaching of birds of paradise. This research discusses the protection of birds of paradise from extinction caused by wildlife hunting. This research uses a normative research method with a regulatory approach. The results of this study show that the hunting of wild animals continues to increase year by year, as well as the development and changes in the methods of marketing wild animal hunting results. Therefore, amendments to Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems can be made in accordance with technological advancements and to enhance cooperation among state institutions, NGOs, and international relations in law enforcement.

Perlindungan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Takbenda Decky D. A. Wospakrik; Elias Hence Thesiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.4045

Noken merupakan identitas budaya Papua yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang mana terdapat nilai-nilai filsafat, ekonomi, politik dan sosial. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari bagaimana perlindungan terhadap ketersediaan bahan baku alam sebagai bahan utama pembuatan noken. Dalam hal perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan ketersediaan bahan baku alam yang tersedia dari hutan sekitar kehidupan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam kenjaga keberlangsungan keahlian tradisi kultural yang talah diwariskan secara turun temurun dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap hutan yang merupakan sumber dari bahan baku dalam pembuatan noken sebagai warisan budaya takbenda. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif salah satunya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian, melihatkan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan warisan budaya takbenda belum mengatur perlindungan terhadap alam tempat tradisi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut hidup. Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda noken papua perlu pemerintah membuat peraturan yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan kultural dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber dari kekayaan alam/hutan sebagai wujud menjaga kelestarian pengetahuan tradional yang telah ada secara turun temurun.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search