Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Papua Law Journal JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Riau Law Journal
Gunawan Arifin
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument Nur, Fuad; Zulfadli, Muhammad; Arifin, Gunawan; Abdullah, Kasman; Salle, Aminuddin
Papua Law Journal Volume 1 Issue 1, November 2016
Publisher : Faculty of Law Cenderawasih University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article reviews the essence of law enforcement as social change instrument. Law in the context of Indonesia that embrace democratic system is upholding the justice values in it that fairness principles for all Indonesian people. As positive law in a legal state, law enforcement is required to be professional, proportional, good, fair, and wisely so in accordance with the rules of expediency, kindness and equality in the law itself. The outcomes of the research indicate that law and community cannot be separated, for law the community is a resource that gives life (to nature) and move the law. The communities live the law with the values, ideas, concepts. And also contribute the community to implement the law.
Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu Gunawan Arifin; Widyatmi Anandy; Manga Patila; Irzha Friskanov S.
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 (2022): JAMSI - Januari 2022
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.190

Abstract

Selama ini masih banyak masyarakat (konsumen) khususnya mahasiswa di Kota Palu yang belum mengetahui tentang regulasi yang mengatur dan melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar kedepannya masyarakat terhadap hukum semakin baik, dan pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Pengabdian ini laksanakan yang menghadorkan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur (IPPMK-Lutim). Dengan metode yang dilakukan yakni metode ceramah dan diskusi dengan mahasiswa yang hadir. Hubungan hukum dalam perlindungan konsumen merupakan hubungan hukum segitiga dengan menempatkan konsumen dan pelaku usaha sebagai pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini dalam ranah hukum privat dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Hubungan hukum terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Selain konsumen dan pelaku usaha, terdapat pihak ketiga yaitu pemerintah yang berperan sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, mahasiswa dipelolopri sebagai motivator yang diharapkan akan dapat lebih paham dalam regulasi perlinddungan konsumen terlebih dalam kondisi pandemi ini.
Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala Gunawan Arifin; Insarullah Insarullah; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 1 (2023): JAMSI - Januari 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.579

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman kesadaran politik di kalangan masyarakat terkhususnya pemilih pemula. Lokasi kegiatan pengabdian ini yaitu Desa Wani Satu Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis. Disimpulkan bahwa pemahaman terkait kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala belum tercapai maksimal. Pengetahuan politik yang masih sangat minim terutama pada kalangan pemilih pemula. Kehadiran dapat terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya.
PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK Gunawan Arifin; Saharuddin Djohas; Irzha Friskanov. S
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7977

Abstract

AbstractIn principle, regional elections are a means of implementing the people in the area in order to realize people's welfare. Therefore, regional election arrangements are designed not only as a mechanism for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education of the people so that they can build local democracy with integrity. The problem is that the current election campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political education using empirical juridical research methods. The current campaign settings are not optimal for providing reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who have voting rights receive information regarding the candidate's vision and mission and guarantee the autonomous participation of the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing political awareness of the people should be carried out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well as optimizing the functions of the KPUD in improving political community education.AbstrakPada prinsipnya pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin daerah semata.  Namun menjadi sarana dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sehingga dapat membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Permasalahannya adalah pengaturan kampanye pilkada saat ini dapat mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat serta konsep ideal pengaturan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengaturan kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat. Pada tahapan kampanye, masyarakat yang memiliki hak suara hendaknya mendapat infomasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang beriorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi fungsi KPUD dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU Iskandar, Abdullah; Mohammad Tavip; Arifin, Gunawan; Utami, Fidyah Faramita; Friskanov S, Irzha
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.5137

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.  Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. 
Perlindungan Hukum Konsumen dimasa Pandemi COVID-19 Lasatu, Asri; Surahman, Surahman; Patila, Manga; Arifin, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.538 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i4.11105

Abstract

Setiap orang adalah konsumen tanpa melihat kedudukan hukum dan status sosialnya. Pemerintah dan pelaku usaha serta profesi lainnya saat menggunakan barang/jasa orang lain kedudukannya menjadi konsumen. Sejak manusia dalam kandungan sampai meninggal dunia adalah konsumen. Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan agar tidak dirugikan kepentingannya oleh pelaku usaha, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi keadaan darurat seperti saat ini, dimana Indonesia dan seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola prilaku konsumen selama Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya?. Penelitian empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan, data dianalisa secara kualitatif-kuantitatif, dan hasilnya berbentuk deskriptif analitik. Kesimpulan penelitian adalah selama pandemi Covid-19 perilaku konsumen berubah terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan upaya meningkatkan imunitas. Olehnya, di masa Pandemi Covid-19 pemerintah harus meningkatkan perannya sebagai pengayon dan pelindung konsumen.
Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy Arifin, Gunawan; Virgayani, Virgayani; Asriyani, Asriyani; Muja'hidah, Muja'hidah; Jubair, Jubair
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no1.4026

Abstract

Political parties play a strategic role in democratic governance, serving as key instruments in fostering democracy. However, a decline in public trust has emerged due to the perception that political parties prioritize power politics over their educational function, reducing them to mere tools of political control. This study employs legislative, conceptual, and comparative approaches to develop a framework for strengthening the role of political parties, particularly in enhancing political education as a prerequisite for democracy. It examines two key issues: whether the current regulation of political party functions aligns with Indonesia’s democratic development model and how these functions can be reinforced to promote public political education. The findings indicate that the existing political party law has not effectively facilitated political education, failing to enhance civic awareness and responsibility in accordance with Indonesia’s democratic principles. To address this, the legal framework governing political parties must institutionalize political education and ensure that ethical and moral values serve as guiding principles in decision-making processes.
Co-Authors Abdullah, Kasman Asri Lasatu Asriyani, Asriyani Djohas, Saharuddin Fidyah Faramita Utami Insarullah, Insarullah IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA Iskandar, Abdullah Jubair, Jubair Manga Patila Mohammad Tavip Muja'hidah, Muja'hidah Nur, Fuad Salle, Aminuddin Surahman Surahman Virgayani, Virgayani Widyatmi Anandy Zulfadli, Muhammad