cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Edisi Khusus, November 2011" : 14 Documents clear
Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara Willy Riawan Tjandra
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.138 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16158

Abstract

The shifting paradigm of formal approach for state based on law to substantive approach for state based on law actually gives space to synchronize justice and legal certainty aspect in the administrative judiciary. Good governance principles as a guidance to evaluate administrative decree should be used to make justice aspect prominent in administrative court’s decision which based on Pancasila.  Pergeseran paradigma negara hukum formil menjadi negara hukum materiil memberikan ruang penyelarasan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai norma yang menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya dapat digunakan untuk mengutamakan dimensi keadilan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlandaskan Pancasila.
Pendekatan Hukum terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Budi Santoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.617 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16163

Abstract

The lack of contribution of multinational companies to sustainable development leads to the society urging multinational companies to implement corporate social responsibility (CSR). In the eye of law, CSR regulations constitues as legal tool that can be utilised as a soft approach to support sustainable development.  Kontribusi perusahaan multinasional terhadap pembangunan berkelanjutan di rasakan mas ih kurang. Banyak pihak kemudian menuntut perusahaan multinasional melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Oleh karena itu, pengaturan CSR dalam konteks hukum merupakan suatu piranti hukum lunak yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
New Issues in Intellectual Property Law in Indonesia M. Hawin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.879 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16154

Abstract

This article compares the provisions on moral rights in Indonesian Copyright Act, Copyright Bill, and The Berne Convention. The legality of parallel importation and the sui generis protection of traditional knowledge are also observed by referring to the Copyright Bill and Traditional Knowledge Bill. Tulisan ini membandingkan pengaturan mengenai hak moral menurut Undangundang Hak Cipta, RUU Hak Cipta dan Konvensi Berne. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji legalitas impor paralel dan perlindungan sui generis terhadap pengetahuan tradisional dengan merujuk kepada RUU Hak Cipta dan RUU Pengetahuan Tradisional.
Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial Ari Hernawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.026 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16159

Abstract

In industrial relations, law and power are interdependent. Although workers and employers need each other, but the relationship is always one-sided dependence. Lack of access to power resources has made the law does not side with workers, because as a political product, law is not sterile and neutral from interest. Dalam hubungan industrial, hukum dan kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun buruh dan pengusaha saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Minimnya akses terhadap kekuasaan telah menjadikan hukum tidak berpihak kepada buruh, karena sebagai produk politik, hukum tidak steril dan netral dari pergulatan kepentingan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14