Articles
<![CDATA[Keberadaan Pasar Buruh Fleksibel di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Ari Hernawan]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.04
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam menumbuhsuburkan pasar buruh fleksibel di Indonesia serta menganalisis makna dibalik pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing di dalamnya. Penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis ini mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum sebagai sumber data. Penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen, didukung wawancara dengan narasumber, dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya berdampak pada tumbuhsuburnya pasar buruh fleksibel di Indonesia melalui pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing yang semakin fleksibel, karena bergerak dari model hubungan industrial yang bersifat korporatis menjadi lebih berbasis pada pasar. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing tersebut dimaknai sebagai gambaran lemahnya posisi buruh di hadapan pemodal dan kuatnya pemodal dihadapan negara. Ada pertimbangan ekonomis dibalik pengaturannya, yaitu untuk menciptakan iklim permisif bagi ekosistem investasi sebagai bagian dari kerangka besar liberalisasi ekonomi.]]>
<![CDATA[Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Untuk Meningkatkan Layanan Administratif Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram Di Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andy Hidayat Jatmika]]>;
<![CDATA[Ariyan Zubaidi]]>;
<![CDATA[Ahmad Zafrullah Mardiansyah]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>;
<![CDATA[I Gde Putu Wirarama Wedashwara]]>
<![CDATA[ Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI) Vol. 2 No. 2 (2021): JBegaTI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1867.413 KB)
|
DOI: 10.29303/jbegati.v2i2.634
<![CDATA[Salah satu layanan administratif di Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram adalah layanan administratif Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 (dua) SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. dimana pelaksanaannya langsung di lapangan, industri ataupun instansi, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk menyelesikan proses administrasi seperti pendaftaran PKL hingga surat menyurat ke instansi yang dituju. Di masa pandemi Covid-19 ini, layanan harus dilakukan secara daring. Namun layanan administratif yang dilakukan secara daring tersebut masih belum optimal karena dilakukan melalui media seperti Website, Email dan WhatsApp yang tentu saja dilihat dari sudut pandang manajemen pengelolaan tidak terlalu baik. Permasalahan yang ada saat ini adalah pencatatan dan penyimpanan data mahasiswa PKL kurang terstruktur dan kurang rapi, memerlukan waktu yang lama dalam hal pencarian data mahasiswa yang akan melakukan kegiatan PKL dan mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan PKL pada tahun sebelumnya, adanya redudansi data sehingga data tidak konsisten. Disamping itu, dikarenakan adanya aturan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan secara daring, prosedur layanan menggunakan media Email dan WhatsApp masih merepotkan dan tidak optimal. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan berbasis web yang dapat diakses kapan saja dimana saja sehingga memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Prodi Teknik Informatika Unram. Selain itu, sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan tersebut dapat melakukan serangkaian aktifitas pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengelola prodi maupun mahasiswa. Keywords: sistem informasi, website, praktek kerja lapangan, teknologi, pendidikan]]>
<![CDATA[KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM MOGOK KERJA ]]>
<![CDATA[Ari Hernawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.237 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16119
<![CDATA[This juridical-normative research was conducted on the basis of secondary data as its primary source. We analysed the data using qualitative method and present our findings in a descriptive discussion. This research studies the balance of rights and obligations of workers and employers by analyzing Act Number 13 of 2004 on Manpower. In the same regulation, it was found that there was no balance in the rights of workers and employers in situation of a labour strike. The provisions in the regulation hinders strikes to be legally initiated, this is seen from the inbalance in strike and lock out provisions where procedures to initiate a strike is made to be more difficult. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah perimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dari segi teks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa memang ada ketidakseimbangan hak pekerja dan pengusaha dalam ketentuan mogok kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat ketentuan yang dapat menyulitkan mogok berlangsung secara sah, ketidakseimbangan juga terlihat jika ketentuan mogok kerja dibandingkan dengan ketentuan lock out yang merupakan hak dasar pengusaha.]]>
<![CDATA[Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Ari Hernawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.026 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16159
<![CDATA[In industrial relations, law and power are interdependent. Although workers and employers need each other, but the relationship is always one-sided dependence. Lack of access to power resources has made the law does not side with workers, because as a political product, law is not sterile and neutral from interest. Dalam hubungan industrial, hukum dan kekuasaan saling bersinergi. Sekalipun buruh dan pengusaha saling membutuhkan, tetapi hubungan ketergantungan tersebut senantiasa berat sebelah. Minimnya akses terhadap kekuasaan telah menjadikan hukum tidak berpihak kepada buruh, karena sebagai produk politik, hukum tidak steril dan netral dari pergulatan kepentingan.]]>
<![CDATA[ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING ]]>
<![CDATA[Taufiq El Rahman]]>;
<![CDATA[R. A. Antari Innaka]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>;
<![CDATA[Ninik Darmini]]>;
<![CDATA[Murti Pramuwardhani Dewi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.584 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16178
<![CDATA[The freedom of contract applies for parties n outsourcing contracts, even though it is not applicable for outsourcing worker. There are violation in personality principle where the outsourcing contract is applicable for third party. The legal protection for outsourcing worker is also weak. Asas kebebasan berkontrak berlaku bagi para pihak dalam perjanjian outsourcing tetapi tidak berlaku bagi tenaga kerja outsourcing. Terdapat penyimpangan terhadap asas kepribadian, dimana perjanjian outsourcing berlaku bagi tenaga kerja outsourcing yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing relatif lemah.]]>
<![CDATA[Sistem Informasi Surat Elektronik Untuk Akademik UIN Mataram (Dengan Python Django Framework) ]]>
<![CDATA[Bilya Putra Aji]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Nurjihadi]]>;
<![CDATA[Ahmad Ashril Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI) Vol. 3 No. 2 (2022): JBegaTI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jbegati.v3i2.777
<![CDATA[Pada era perkembangan teknologi seperti pada saat ini, sistem informasi mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga banyak dimanfaaatkan oleh instansi, lembaga pemerintahan maupun pendidikan, salah satunya adalah UIN Mataram. UIN Mataram ingin memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut dengan membuat sebuah sistem informasi yang dapat mengelola surat. Sistem informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan staf administrasi UIN Mataram dalam mengelola surat masuk dan pengarsipan surat. Sistem informasi tersebut dibuat dengan menggunakan framework Django dan Bootstrap yang memiliki kelebihan tersendiri sehingga pengembangan sistem dapat terasa lebih mudah dilakukan. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah Extreme Programming dikarenakan metode ini dapat menjalin komunikasi yang baik dengan klien sehingga dapat meningkatkan kepuasan klien terhadap sistem yang telah dibangun. Selain itu, penggunaan metode ini juga dapat mempersingkat waktu pengembangan sistem. Proses pengujian sistem dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para staf UIN Mataram yang telah mencoba menggunakan sistem informasi tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, responden memberikan jawaban bahwa setuju dengan sistem yang telah dibangun.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Sistem Informasi PKL Program Studi Teknik Informatika FT Unram Untuk Mempercepat Proses Pengolahan Data Dan Pelaporan Bagi Pengelola Prodi, Serta Proses Pembimbingan Bagi Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andy Hidayat Jatmika]]>;
<![CDATA[Ahmad Zafrullah Mardiansyah]]>;
<![CDATA[Heri Wijayanto]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>;
<![CDATA[Noor Alamsyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI) Vol. 4 No. 1 (2023): JBegaTI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jbegati.v4i1.936
<![CDATA[Banyak permasalahan dijumpai dalam hal pengajuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Fakultas Teknik Universitas Mataram, seperti proses pengajuan dokumen persyaratan PKL masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan blanko yang harus dicetak sehingga rentan akan kerusakan dan kehilangan. Pencatatan data mahasiswa yang mengajukan masih dilakukan secara manual. Dari sisi pengelola prodi, teknik manual masih merepotkan karena semua berkas-berkas masih disimpan dalam map dan belum terdapat penyimpanan khusus, sehingga rawan hilang dan tercampur dengan berkas lainnya. Disamping itu, ketika mencari suatu berkas tertentu, harus mencari satu persatu di dalam tumpukan berkas lainnya. Mahasiswa juga harus antri di loket prodi ketika terdapat banyak mahasiswa yang melakukan pengajuan PKL di waktu yang sama sehingga dari sisi staf prodi dan mahasiswa akan membutuhkan waktu yang lama. Pihak program studi juga masih kesulitan dalam hal pelaporan statistik beban bimbingan dosen dari mahasiswa PKL sehingga terkadang terdapat dosen yang beban bimbingan sangat banyak dan ada juga yang beban bimbingannya sedikit, membuat distribusi beban dosen tidak merata. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan program studi dalam hal manajemen administratif pengurusan PKL yaitu dengan membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang terdapat fitur-fitur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PKL. Mahasiswa dapat melakukan pengajuan PKL secara online seperti meminta persetujuan dosen PA, mencetak surat pengantar secara mandiri, hingga seminar PKL. Pihak Prodi juga dapat terbantu karena semua berkas tersimpan di dalam basis data sistem dan mempermudah dalam hal pembuatan laporan statistik PKL. Keywords: sistem informasi, website, praktek kerja lapangan, teknologi, pendidikan.]]>
<![CDATA[Design And Development Of An Android-Based Nutrition Education And Stunting Prevention Information System For Pregnant Women (Case Study Sekotong Community Health Center) ]]>
<![CDATA[Rifqi, Muhammad Ari]]>;
<![CDATA[Sri Endang Anjarwani]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>
<![CDATA[ Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine) Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Informatics Engineering Dept., Faculty of Engineering, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jcosine.v7i2.530
<![CDATA[Malnutrition and stunting are serious issues in Indonesia, particularly in Sekotong Subdistrict, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The prevalence of stunting in this subdistrict reached 94 cases in 2020. This research aims to develop an Android application called Yess Nutrition as a medium for educating pregnant women about nutrition and stunting prevention in Sekotong Subdistrict. The Design Thinking and Personal Extreme Programming methods are employed in the development of this application. The test results show that the application received a mean opinion score of 4.173, indicating good quality and user interface. It is expected that the Yess Nutrition app will enhance the knowledge of pregnant women regarding nutrition and stunting prevention. By leveraging the vast potential of the Android platform, this application has the potential to become an effective educational tool for raising awareness about nutrition and preventing stunting.]]>
<![CDATA[Rancang Bangun Sistem Pemberian Nutrisi AB Mix Otomatis untuk Hidroponik Sistem Wick Berbasis IoT ]]>
<![CDATA[Muhammad Tryora Inzaghi]]>;
<![CDATA[I Wayan Agus Arimbawa]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>
<![CDATA[ Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine) Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Informatics Engineering Dept., Faculty of Engineering, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jcosine.v7i2.537
<![CDATA[Hydroponics is agricultural cultivation using water as a medium to replace soil. One of the simplest hydroponic systems is the wick system. The wick system is a passive system, where water is only stored in a container and there are no moving parts. The hydroponic growth of the wick system is very influential on the nutrient solution that is commonly used in hydroponic wick systems, namely AB mix nutrition. Providing AB Mix nutrient concentration of 1000-1300 ppm is the best concentration. The provision of nutrition is currently carried out by monitoring water conditions manually in the hydroponic system. This can cause monitoring not to be carried out so that it can have an impact on plant growth that is less than optimal. Therefore, the authors conducted research to design an automatic AB mix nutrition system for IoT-based hydroponic wick systems. This research makes it possible to provide AB mix nutrition automatically by utilizing a water level sensor, TDS (Total Dissolve Solid) sensor, water pump and using the MQTT data communication protocol. This study uses hardware testing to test all sensors such as TDS sensors, water level sensors and relays in terms of functionality. The results show that everything is working properly reading the changes that have occurred. After that, testing the entire system was carried out by making several scenarios to see the system's reaction to the scenarios that were made. The system can control the nutrient content of plants with the amount of nutrient content according to the needs of the pakcoy plant, which is 1000-1300 ppm. When the plants lack nutrients, the system will pump the nutrients into the hydroponic container to meet the nutritional needs of the plants.]]>
<![CDATA[Between no-fault and fault-based: Has Indonesia consistently adopted the fault-based divorce law system? ]]>
<![CDATA[Hartini]]>;
<![CDATA[Ari Hernawan]]>;
<![CDATA[Dwi Haryati]]>;
<![CDATA[Haniah Ilhami]]>;
<![CDATA[Laras Susanti]]>;
<![CDATA[Nur Yaumil Hikmah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol. 16 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/jhn.v16i2.30395
<![CDATA[Introduction to the Problem: Under the Indonesian Marriage Law of 1974, the requirement of specific acceptable reasons for divorce underscores the adoption of a fault-based divorce system. However, of the Law also includes “continuous disputes and endless quarrels between the spouses with no hope of reconciliation” as grounds for divorce provided by the Elucidation of Article 39 paragraph (2) letter f, which mirrors the Western no-fault-based divorce concept of irreconcilable differences. This apparent contradiction is intriguing for a comprehensive analysis of which divorce system Indonesia aligns with. Purpose/Study Objectives: This article evaluates the contradiction between Indonesia’s fault-based divorce system and the existence of grounds for divorce, which include “persistent disputes and endless quarrels between the spouses with no hope of reconciliation.” This evaluation aims to confirm whether Indonesia has consistently adhered to the fault-based divorce law system. Design/Methodology/Approach: This article utilizes normative juridical research by examining secondary data as the primary source. The research began with identifying legal principles governing divorce, followed by analyzing the historical development of regulations and legal considerations in judicial decisions. The data were qualitatively analyzed using conceptual, statutory, case-based approaches to provide a critical perspective. Findings: This article reveals that the grounds of “persistent disputes with no hope of reconciliation” first appeared in 1933 under the Indonesian Christian Marriage Ordinance of 1933 under the terminology of onheelbare tweespalt. It was then adopted by the Marriage Law of 1974. Initially, all divorce reasons had to be grounded in the fulfilment of "persistent disputes with no hope of reconciliation," requiring the determination of the party most responsible for the breakdown of the marriage. However, this article concludes that there has been a gradual shift from necessitating identifying fault in "persistent disputes with no hope of reconciliation" to simply recognizing the marriage's breakdown without attributing blame. This ground is now independently sufficient to establish an irreparable breakdown of the marriage. Paper Type: Research Article.]]>
