Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 21, No 3 (2009)" : 13 Documents clear

The Pharmaceutical Patent Protection Impact on Indonesia Drugs Price Tomi Suryo Utomo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper examines the pharmaceutical patent protection impact on Indonesian drugs price. As patent owner, companies could set high price for their drugs. However, such condition limits the access of the poor from patented drugs. Therefore, balance between patent protection, public welfare, and compliance to TRIPs agreement must be ensured. Penelitian ini membahas dampak paten produk-produk farmasi terhadap harga obat di Indonesia. Sebagai pemegang hak paten, perusahaan farmasi dapat menetapkan harga yang tinggi. Namun, kondisi ini membatasi akses masyarakat miskin untuk memperoleh obat yang terpatenkan. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak paten, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan terhadap TRIPs.

Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam Mr. Supriyadi; Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Most Islamic scholars agree that underage marriage is permissible under certain conditions. Furthermore, supported by the fact that our legal system does not incriminate such marriage and there is still controversy in the society regarding this issue, underage marriage should not be criminalized in the future laws. Kebanyakan ulama Muslim sepakat bahwa pernikahan di bawah umur halal dengan beberapa syarat. Dengan demikian, didukung dengan fakta bahwa sistem hukum kita tidak mengkriminalisasi pernikahan seperti itu dan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan di masyarakat, pernikahan dini tidak boleh dikriminalisasi dalam hukum yang akan datang.

Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sharia Compliance is important in the management and operational of sharia banks, therefore a sharia supervisory board (Dewan Pengawas Syariah, DPS) is imperative to be established in every sharia-based banks. The problem is, Indonesian sharia banking laws do not clearly regulate the supervisory function of this DPS, hence this study. Kepatuhan Syariah adalah elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, dengan demikian sebuah dewan yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah (Dewan Pengawas Syariah, DPS) harus dibentuk di setiap bank berbasis syariah. Fokus penelitian ini adalah hukum perbankan syariah di Indonesia yang belum secara jelas mengatur fungsi pengawasan DPS.

Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Despite the fact that it has been running for five years, the process of land acquisition for the extension of Adisucipto Airport is still far from being completed. It happens because various problems arise, specifically regarding land titles and the sum of compensation for the owner of the acquired land. Walaupun telah berjalan selama lima tahun, proses pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Adisucipto masih jauh dari selesai. Hal ini terjadi karena pelbagai masalah yang muncul, terutama masalah mengenai hak atas tanah dan jumlah ganti rugi bagi para pemilik tanah yang diakuisisi.

Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah Agus Sudaryanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The practice of yield-sharing among fishermen community in Pandangan Wetan, Rembang, are often followed by various agreement disputes. Such disputes include death compensation for deceased deckhands and also unfair and corrupted sharing of fish. This research aims to study such practice and its dispute settlement mechanisms. Praktik pembagian hasil tangkapan di antara nelayan di desa nelayan Pandangan Wetan, Rembang, sering diikuti dengan berbagai perselisihan perjanjian. Perselisihan tersebut termasuk ganti rugi atas kematian anak buah kapal dan pembagian tangkapan yang tidak adil dan korup. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik tersebut dan penyelesaian perselisihan yang timbul darinya.

Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sjahruddin Rasul
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The implementation of good-governance principles such as accountability, transparency, and law enforcement may limit the opportunity to commit corruption therefore ease the corruption eradication efforts. Corruption eradication should also be conducted holistically by involving relevant parties – including government officials, private sectors, and society – and by empowering preventive and repressive approaches. Penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan untuk melakukan korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Pemberantasan korupsi mesti dilaksanakan secara holistik dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang relevan – termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat – dan dengan memberdayakan pendekatan preventif dan represif.

Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Wahyu Yun Santoso; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Payment for environmental services through reforestation fund to maintain forest sustainability conforms with the effort to terminate deforestation. However, its effectivity is questionable as it is often used to finance other activities. This research aims to analyze non-tax state revenue from forestry field, specifically its relation to environmental protection efforts. Pembayaran jasa lingkungan melalui dana reboisasi untuk mempertahankan produktivitas hutan sejalan dengan upaya merehabilitasi hutan. Namun, efektivitas program ini dipertanyakan karena dana ini sering digunakan untuk membiayai aktivitas lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, terutama hubungannya dengan upaya perlindungan lingkungan.

Application of Origin Rules in Kaesong Industrial Complex, North Korea Kim Na Young
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Under the expansion of regional economic integration, a product may be assembled in more than one country, creating the problem to determine the origin of the product. This paper aims to analyze the issue to recognize products manufactured in Kaesong Industrial Complex, North Korea, as products originating from South Korea. Sebagai akibat dari berkembangnya kesatuan-kesatuan ekonomi regional, suatu produk dapat diproduksi di lebih dari satu negara. Hal ini menimbulkan masalah dalam menentukan asal negara produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari isu untuk menetapkan produk-produk dari Kompleks Industri Kaesong, Korea Utara, sebagai produk yang berasal dari Korea Selatan.

Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Provinsi DIY Zainal Arifin Mochtar; Hasrul Halili
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research questions the standard operational procedures applied in Samsat and BPN Yogyakarta. Result shows how the integrity level of these institutions is potential to be enhanced by opening wide access of information and by eradicating tipping and illegal payment. Improvement of reward and punishment system must also be done. Fokus penelitian ini adalah prosedur operasional standar yang digunakan oleh Samsat dan BPN Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat integritas kedua institusi ini berpotensi untuk dikembangkan dengan cara membuka keran informasi dan mengeliminasi budaya tips dan pungutan liar serta memperbaiki sistem reward and punishment.

Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum Marcus Priyo Gunarto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study analyzes the inconsistency of the Supreme Court when trying review appeals. Once, it turned down prosecuting attorney’s appeal because Article 263 KUHAP only recognizes the defendants or their inheritors to file such request. However in another ruling, the Court granted the appeal ‘for the sake of public interest’. Studi ini mencermati ketidakkonsistenan Mahkamah Agung dalam mengadili peninjauan kembali. Dalam satu perkara, Mahkamah menolak permohonan peninjauan kembali dari jaksa karena Pasal 263 KUHAP membatasi hanya terpidana atau ahli warisnya saja sebagai pihak yang dapat memohon peninjauan kembali. Namun dalam perkara lain, Mahkamah mengabulkan permohonan jaksa demi ‘melindungi kepentingan umum’.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2009 2009

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA