Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 23, No 1 (2011)" : 13 Documents clear

DESENTRALISASI PENGUASAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI JAWA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Mr. Subadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

After four decades, forest land management in Java has not served the people’s greatest benefit. Enforcement of decentralisation still faces difficulty due to the innumerable conflicting interests. Decentralisation my result to conflict of law, authority, and economic interest. Regional primordialism and euphoria of receiving significant increase of revenues may also occur.Pengelolaan tanah kawasan hutan di Jawa, selama lebih dari 4 dasawarsa belum mampu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Desentralisasi masih sulit diwujudkan, karena banyaknya tarikmenarik berbagai kepentingan. Desentralisasi akan berimplikasi pada konflik perundang-undangan, konflik kewenangan, konflik ekonomi, euforia peningkatan PAD, dan primordialisme kedaerahan.

KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judiciary independence is observed in every stage in discovery of law process and manifested in the freedom of judges to determine the actual concrete event. Legal discrepancy between this principle and other norms in procedural laws may exist even though these norms and principles are not mutually exclusive. Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN Tata Wijayanta; Hery Firmansyah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judges may write a dissenting opinion in court judgments. However, this practice seems to be rarely observed in both civil and criminal cases at Yogyakarta District Court and Sleman District Court. From 2004- 2010, only 4 out of 6.634 court judgments are rendered with dissenting opinions appended. Hakim dapat menulis pendapat yang berbeda dalam putusan pengadilan. Namun praktik penulisan perbedaan pendapat ini belum banyak diikuti di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbedaan pendapat hanya terdapat dalam 4 putusan dari 6.634 putusan pengadilan selama tahun 2004 sampai 2010.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Lalu Husni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The silence of regulations pertaining to the protection and placement of Indonesian migrant workers shows that tha Indonesian nation’s Rechtsidee, the Pancasila, has not been manifested. We identify that the migrant workers are oblivious to the applicable regulations, not to mention the conflicts of law and their weak enforcement.Tidak berlakunya peraturan penempatan dan perlindungan TKI, belum mencerminkan cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni Pancasila khususnya sila kedua. Secara yuridis tidak sinkron secara vertikal maupun horisontal. Sedangkan secara sosiologis kurangnya tingkat kesadaran hukum TKI, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang lemah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DARI KEKERASAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS Agus Raharjo; Mr. Angkasa
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The state has failed to ensure legal protection for investigated suspects from violence committed by the police. Perpetrators of violence in Banyumas Police Resort were left untouched by law. This human rights violations continue to take place because they enjoy protection from their direct supervisors and police institutions.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka dalam penyidikan dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Pelaku kekerasan (penyidik) selama ini di Polres Banyumas tidak tersentuh hukum. Pelanggaran HAM ini terus berlangsung karena adanya pemberian perlindungan kepada mereka, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri.

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DAN KONSEP RUU KUHAP Berlian Simarmata
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Subjective requirements of detention in Criminal Procedure Code Bill are not different from those currently in force. Lack of detailed and measurable requirements renders commissioner judges ineffective to solve detention problems. Absence of supervision and law enforcer’s moral degradation in single-judge hearings with final decision may incur abuse of power.Persyaratan subyektif penahanan dalam RUU KUHAP masih sama dengan KUHAP. Keberadaan hakim komisaris tidak efektif menyelesaikan permasalahan penahanan karena persyaratan subyektif penahanan yang belum rinci dan terukur. Degradasi moral penegak hukum, khususnya dalam pemeriksaan hakim tunggal dengan putusan bersifat final dan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

PERANAN KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN DI DIY Mrs. Herliana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Environmental Dispute Resolution Coordination (KP2LH) plays significant roles in settling environmental disputes in DIY. It enjoys tremendous success as it has settled almost every environmental disputes brought to it. However, improvements shall be made, incuding equipping KP2LH members with mediation skills and sufficient knowledge on environmental law.Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (KP2LH) memiliki peranan yang penting di DIY mengingat banyaknya sengketa lingkungan yang telah berhasil diselesaikan. Akan tetapi, diperlukan peningkatan kualitas KP2LH, terutama dalam bentuk pembekalan anggotanya dengan kemampuan mediasi dan pengetahuan hukum lingkungan yang cukup.

IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS Wisnu Aryo Dewanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In regard to the implementation of treaties in municipal courts, treaty is divided into self-executing and non-self-executing. A self-executing treaty is defined as a treaty that its implementation does not need an implementing legislation. However, a nonself- executing treaty needs an implementing legislation to have it enforced in national courts.Terkait dengan implementasinya di pengadilan nasional suatu negara, perjanjian internasional digolongkan menjadi perjanjian internasional self-executing dan non-self-executing. Perjanjian internasional self-executing adalah perjanjian internasional yang dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan tanpa implementing legislation, dan perjanjian non-self-executing adalah perjanjian internasional yang tidak dapat langsung dimplementasikan di pengadilan tanpa adanya implementing legislation.

ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA Mr. Muntaha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The law is an effective tool to protect people from committing certain conducts, for instance illegal drugs trade and narcotic abuse. The prevalent drugs distribution among teens is influenced by internal and external factors, not to mention teen unstable behavior that is still easily intervened by the surrounding environment.Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara psikologis, perilaku remaja juga masih belum stabil sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK TANJUNGBUMI MADURA Devi Rahayu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Batik is protected under our Copyright Act as a creation. Society’s awareness and comprehension of the applicable copyright law, in particular small and medium industry, is still low. Correct enforcement of Copyright Act and promotion of legal awareness is needed in order to reach a prosperous society.Batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya pengusaha Industri Kecil Menengah terhadap hak cipta masih rendah. Diperlukan penerapan Undang- Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2011 2011

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA