Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Butarbutar, Elisabeth Nurhaini
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum ?dalihan natolu? sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat mengikuti nilai hukum dalihan natolu sebagai hukum yang hidup (the living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Sebagai sub sistem hukum, prinsip dalihan natolu, juga mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip dalihan natolu. Di samping itu, secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.This research aims to determine the legal protection of the constitutional rights of the community in the legal value of "dalihan natolu" as part of the Indonesian legal system for law enforcement efforts. This research is a normative-empirical research. The emphasis is on library research, whereas legal studies as facts (behavior) are empirical conducted research on behavior or behavioral patterns of society that apply the legal values of dalihan natolu as a living law. The results show that the legal protection of the constitutional rights of the Toba Batak indigenous people is guaranteed constitutionally within the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as long as it still exists as a sub-integral of the Indonesian legal system and remains recognized in law enforcement efforts, because as a sub-system of law, the principle of dalihan natolu, also has a clear procedure and division of tasks between the three elements of kinship or kinship in resolving conflicts that occur between relatives who are bound in the principle of dalihan natolu. The reality of the validity of the principle of natolu dalihan is supported by the constitutional recognition of the state and reinforced by the granting of rights to customary law communities as parties to the dispute in the Constitutional Court. In addition, the obligation of judges and constitutional judges as law enforcers to always follow the development of legal values and justice of the community in splving and deciding cases faced to them.

Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat mengikuti nilai hukum dalihan natolu sebagai hukum yang hidup (the living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Sebagai sub sistem hukum, prinsip dalihan natolu, juga mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip dalihan natolu. Di samping itu, secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.This research aims to determine the legal protection of the constitutional rights of the community in the legal value of "dalihan natolu" as part of the Indonesian legal system for law enforcement efforts. This research is a normative-empirical research. The emphasis is on library research, whereas legal studies as facts (behavior) are empirical conducted research on behavior or behavioral patterns of society that apply the legal values of dalihan natolu as a living law. The results show that the legal protection of the constitutional rights of the Toba Batak indigenous people is guaranteed constitutionally within the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as long as it still exists as a sub-integral of the Indonesian legal system and remains recognized in law enforcement efforts, because as a sub-system of law, the principle of dalihan natolu, also has a clear procedure and division of tasks between the three elements of kinship or kinship in resolving conflicts that occur between relatives who are bound in the principle of dalihan natolu. The reality of the validity of the principle of natolu dalihan is supported by the constitutional recognition of the state and reinforced by the granting of rights to customary law communities as parties to the dispute in the Constitutional Court. In addition, the obligation of judges and constitutional judges as law enforcers to always follow the development of legal values and justice of the community in splving and deciding cases faced to them.

PEMBUKTIAN TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MERUGIKAN KREDITUR DALAM TUNTUTAN ACTIO PAULIANA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.322

ABSTRAKActio pauliana merupakan upaya hukum kreditur untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, debitur ataupun orang dengan siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merugikan kreditur. Pembuktian terhadap unsur mengetahui tersebut tidaklah sederhana karena berkaitan dengan perilaku. Dalam Putusan Nomor 07/PDT. SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, timbul masalah bagaimana hakim menilai pembuktian gugatan actio pauliana, dan pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur mengetahui didasarkan pada pengakuan tergugat bahwa terjadi penjualan aset dan transfer dana dari tergugat I kepada tergugat VII untuk tujuan agar tergugat I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada para krediturnya. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata, tidak dilakukan orang yang berwenang berdasarkan Peraturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (Financial Limited Authority) yang berlaku di grup perusahaan. Serta pembayaran oleh tergugat I kepada tergugat VII dengan cara set off tidak sesuai dengan Pasal 1425, 1426, 1427 KUHPerdata.Kata kunci: actio pauliana, pembuktian, unsur mengetahui, kerugian, perbuatan melawan hukum. ABSTRACT Actio pauliana is a creditor's legal effort to cancel the debtor's actions that adverse the creditor through the court of origin, it can be proven that when the act is committed, the debtor or the person with whom the debtor is acting, knows that the act can adverse the creditor. Proof of the element of knowing is not that simple because it related to behavior. In Decision Number 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, a problem arises on how the judge assessed the evidence of the actio pauliana lawsuit, and what legal considerations that given by the judge in declaring that the actions of the defendants were unlawful. This research is using normative juridical research methods. The judges' assessment of the evidence element based on the defendant's confession that there were an asset selling and fund transfers from the first defendant to the seventh defendant and the purpose is to make the first defendant keep continue operating and fulfill its debt obligations to its creditors. The judge's consideration stated that the actions of the defendants as unlawful acts were based on the act of buying and selling that carried out by the same person so that was contrary to Article 1457 of the Civil Code, no authorized person was carried out under the Financial Limited Authority Rules that apply in the group company. Moreover, the payment by the first defendant to seventh defendant by setting off was not in accordance with Article 1425, 1426, 1427 of the Civil Code. Keywords: actio pauliana, proof, knowing elements, adverse, unlawful acts.

ASAS NE BIS IN IDEM DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i1.167

ABSTRAKPengertian asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, yang amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara. Sesuai dengan asas ne bis in idem, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak. Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas ne bis in idem. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas similia similibus dan asas res judicata pro veritate habetur, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat.Kata kunci: asas ne bis in idem, perkara yang sama, putusan hakim, perbuatan melanggar hukum. ABSTRACTThe notion of ne bis in idem principle states that the same case can not be tried for the second time. Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP has been previously determined and legally binding through Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, whose ruling stipulates that the plaintiff is the rightful holder of the case object. In accordance with ne bis in idem principle, Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP was supposed to be annulled. But the judge continued to prosecute and decided upon charges of tort/unlawful acts. This analysis aims to determine whether the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP is the same as that of Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, and judge’s legal considerations in determining the proof of unlawful acts. This study is a normative legal research, using secondary data as the object of analysis. The results of the analysis show that the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP with the Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, filed by and against the same parties, in the same relation, over the same object, yet the lawsuit argument between the two cases is different so it does not violate the principle of ne bis in idem. The consideration of the judge as the basis of Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP to set out the element of unlawful acts is the principle of similia similibus and the principle of res judicata pro veritate habetur, stating that the defendant violates the plaintiff’s subjective rights.Keywords: ne bis in idem principle, similar case, judge’s ruling, tort/unlawful acts.

KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judiciary independence is observed in every stage in discovery of law process and manifested in the freedom of judges to determine the actual concrete event. Legal discrepancy between this principle and other norms in procedural laws may exist even though these norms and principles are not mutually exclusive. Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.

Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Amendment to our constitution has changed the Indonesian judiciary system by explicitly stipulating the conception of rule of law. As the consequences, principle of independent judiciary must be cherished. The manifestation of such principle is strengthened by the ‘one roof judiciary system’ with the Supreme Court as the highest court. Perubahan atas konstitusi kita turut mengubah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dengan menuangkan secara eksplisit konsepsi negara hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka jaminan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keharusan. Perwujudan prinsip tersebut diperkuat melalui ‘sistem peradilan satu atap’ dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi.

Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Standard of proof in law-finding process is a crucial step. After the occurence of a concrete event has been proven, the judge then will be able to acquire the truth regarding that disputed event. Then, he will qualify the event into a legal issue by finding the relevant applicable law. Pembuktian dalam proses penemuan hukum adalah tahapan yang sangat penting. Apabila peristiwa konkret sudah dibuktikan, hakim akan memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan tersebut. Kemudian, hakim akan mengkualifikasi peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum dengan cara mencari peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan.

Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Conflict on civil matters is an absolute competency of District Court. Judiciary system includes all items in relating with a judge assignment giving justice to the justiciable through the conviction. A court judges according to law and should not make discrimination. The provision becomes a principle for civil judge to process the conflict matter which is submitted on him/her. The justice concept on the civil judiciary system is a justice which is given by a judge during the judiciary on civil conflict, to produce a conviction. In the conflict of civil matter, it known as audi et alteram partem and to each his own principle. Audi et alteram partem principle. It means that giving to that every person on conflict should be equally treated. To each his own principle, it means that every person take everything as his own. In implementation, it look both of principles is contradiction each other. Because in the law system should not have any conflict, so both of the principle should be exist in the the conflict of civil matters.

Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat mengikuti nilai hukum dalihan natolu sebagai hukum yang hidup (the living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Sebagai sub sistem hukum, prinsip dalihan natolu, juga mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip dalihan natolu. Di samping itu, secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.This research aims to determine the legal protection of the constitutional rights of the community in the legal value of "dalihan natolu" as part of the Indonesian legal system for law enforcement efforts. This research is a normative-empirical research. The emphasis is on library research, whereas legal studies as facts (behavior) are empirical conducted research on behavior or behavioral patterns of society that apply the legal values of dalihan natolu as a living law. The results show that the legal protection of the constitutional rights of the Toba Batak indigenous people is guaranteed constitutionally within the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as long as it still exists as a sub-integral of the Indonesian legal system and remains recognized in law enforcement efforts, because as a sub-system of law, the principle of dalihan natolu, also has a clear procedure and division of tasks between the three elements of kinship or kinship in resolving conflicts that occur between relatives who are bound in the principle of dalihan natolu. The reality of the validity of the principle of natolu dalihan is supported by the constitutional recognition of the state and reinforced by the granting of rights to customary law communities as parties to the dispute in the Constitutional Court. In addition, the obligation of judges and constitutional judges as law enforcers to always follow the development of legal values and justice of the community in splving and deciding cases faced to them.

Constitutional Issue of the Executional Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 3 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1935

The enactment of the Fiduciary Guarantee Law is expected to be able to answer problems in the financing business, but it causes a loss of constitutional rights because it equalizes the executorial power of a judge's decision legally binding with fiduciary certificates. The analysis was carried out by Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019; the was carried out by document study and analyzed prescriptively and descriptively. The results showed that the normative basis of the executive power on the fiduciary certificate was born from an agreement registered. So that it can be used as perfect evidence to prove the debtor in breach of contract, and the judge's legal consideration to declare the inconsistent provisions tested are based on not the existence of legal certainty in determining the time of breach of contract (default) and the mechanism for the execution of the Fiduciary Certificate

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search