cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 23, No 1 (2011)" : 13 Documents clear
KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN Hwian Christianto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.614 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16195

Abstract

The idea of right to body autonomy grows more important as people are able to donate their organs. However, the two conceptions of rights currently applicable, i.e. ‘ownership’ and ‘possession’, are highly inappropriate to be applied to this case because human body is not a property. In this light, humanity purposes constitute stronger concept of bodyautonomy. Pemahaman akan hak atas tubuh menjadi semakin penting ketika seseorang dapat mendonorkan organ tubuhnya. Kedua konsep hak yang selama ini berlaku, yaitu konsep “ownership” dan “possession” ternyata jika diterapkan ke hak atas tubuh sangat tidak sesuai karena tubuh manusia bukanlah barang. Dalam kondisi inilah konsep hak dengan tujuan kemanusiaan memberikan dasar yang kuat tentang hak atas tubuh.
EKSISTENSI PEMILUKADA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS Janpatar Simamora
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.248 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16200

Abstract

Local direct election is an attempt to realise an integral system of democracy and to encourage concept of popular sovereignty. The numerous obstacles on the way are challenges that eventually will help shaping the prevailing system to a more democratic one.Pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Kendati dalam perjalanannya muncul sejumlah persoalan yang mengiringinya, namun hal itu haruslah dipandang sebagai tantangan sekaligus bagian dari proses pematangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.
BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS Enny Nurbaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.637 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16197

Abstract

Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration. Tight control may obstruct regions’ autonomy and hamper central-regional relation. Proportional control is indispensable for balancing out local governments’ freedom. All monitoring measures outside Act 32/2004 are unwarranted without improvement of legal instruments at central government.Dengan menghapuskan semua bentuk pengawasan kecuali pengawasan represif, desentralisasi menciptakan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang ketat dapat mengekang daerah dan mengganggu hubungan pusat-daerah. Pengawasan otonomi yang proporsional diperlukan sebagai penyeimbang kebebasan pemerintahan daerah. Bentuk pengawasan di luar UU 32/2004 cenderung berlebihan tanpa perbaikan instrumen hukum tingkat pusat.

Page 2 of 2 | Total Record : 13