Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 25, No 1 (2013)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[MASALAH KEADILAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN VIRUS SHARING DALAM SISTEM IHR ]]>
<![CDATA[Aktieva Tri Tjitrawati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.641 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16100
<![CDATA[The implementation of obligations under GISN is considered very unfair by the Government of Indonesia, so the Government stated that it is necessary to halt the delivery of sample virus to WHO until some provisions related to virus sharing and vaccine benefits are amended. In the perception of the Government, this unfair situation is a result of injustice mechanism under the GISN and IHR. New concepts are required to make changes to realize the global influenza disease surveillance system is more fair, equitable, transparent. Pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam GISN dianggap sangat tidak adil oleh Pemerintah Indonesia, sehingga perlu diambil langkah penghentian pengiriman sample virus sampai ada perubahan oleh WHO terhadap ketentuan mengenai virus sharing dan vaccine benefits. Persepsi mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia itu merupakan wujud dari ketidakadilan yang terjadi dalam sistem GISN dan IHR. Diperlukan konsep-konsep baru untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan sistem pencegahan penularan penyakit influenza global yang lebih berkesetaraan, transparan dan adil.]]>
<![CDATA[PUBLIC POLICY VIOLATION UNDER NEW YORK CONVENTION ]]>
<![CDATA[Michelle Ayu Chinta Kristy]]>;
<![CDATA[Zhengzheng Jing]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.44 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16105
<![CDATA[The increasing number of the use of arbitration in Asia has highlighted the significant influence of the recognition and enforcement of arbitral awards. The New York Convention currently becomes the most widely accepted convention to which the courts would refer when recognizing and enforcing foreign arbitral awards. This article would firstly provide a comparative study of the court’s interpretation towards public policy as mentioned under Article V (2) b of the New York Convention between non-arbitration-friendly-law Indonesia and arbitration-friendly-law China. Subsequently, it will discuss whether uniformity in interpreting and reserving public policy is required or not. Peningkatan jumlah penggunaan lembaga arbitrasi di Asia mendorong peningkatan signifikansi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Konvensi New York saat ini menjadi konvensi yang diterima secara luas dimana dijadikan referensi oleh pengadilan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Artikel ini akan pertama-tama membahas studi perbandingan atas interpretasi pengadilan mengenai penggunaan kebijakan publik sebagaimana tertera pada Pasal V (2) b Konvensi New York antara Indonesia yang hukumnya tidak mendukung dan China dengan hukum yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Apakah keseragaman antar negara dalam menginterpretasi dan menggunakan kebijakan publik diperlukan atau tidak dibahas pada diskusi selanjutnya.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGUATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH ]]>
<![CDATA[Armaidy Armawi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.42 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16110
<![CDATA[This study aims to disect Presidential Instruction No. 2 of 2002 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2006 by employing hermeneutic-juridical approach where we performed textual analysis of ‘legal aspirations’ and put it in the context of contemporary condition. We think fortification of the Local Intelligence Community must be attempted. Optimal coordination among Kominda members and coordination between security personnel and common society in responding to threats might affect the stability of local security. Synergic steps among several Kominda members are needed to improve their performance and strengthen the institution. Improvement of performance as well as reinforcement of Kominda members is needed to instill the sense of intelligence. Kajian ini bertujuan menelaah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik yuridis. Menafsirkan ”kehendak hukum” terhadap makna teks dalam konteks suasana kekinian. Optimalisasi koordinasi di antara anggota Kominda dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman, akan membawa dampak pada stabilitas keamanan daerah. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi. Perbaikan kinerja dan penguatan anggota Kominda perlu dilakukan agar memiliki sense of intelligence.]]>
<![CDATA[SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mr. Muntaha]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.757 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16101
<![CDATA[The development of science and technology, in particular in the field of health, has already recently brought a huge advantage and problem in human life. An example of technological marvel that not only requires deep legal thoughts but also at the same time solution is the bio-medical technology advancement of surrogacy. Surrogacy deals with human’s inclination towards reproductive activity. However, it opens up legal complication, in particular with regards to the potential commission of a criminal action as well as to the notion of doctor’s liability. Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin maju dan pesat telah membawa berbagai manfaat dan masalah dalam kehidupan manusia dewasa ini. Salah satu perkembangan yang tidak hanya membutuhkan pemikiran di bidang hukum, tetapi juga sekaligus solusinya adalah mengenai kecanggihan teknologi bio-medis surrogate mother. Surrogacy menyentuh sisi kemanusiaan seorang insan terhadap reproduksi. Akan tetapi, lembaga surrogacy juga membawa komplikasi hukum terutama terkait dengan potensi tindak pidana dan dengan persoalan tanggung jawab dokter.]]>
<![CDATA[INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN INDONESIA AFTER 2001 ]]>
<![CDATA[Valerie Selvie Sinaga]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.393 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16106
<![CDATA[This paper reviews the major changes of intellectual property condition in Indonesia after 2001. In that year, Indonesia, which has become a member of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) since 1994, was ready to meet its commitment under TRIPS. To do so, Indonesiahas made changes in the areas of legislation, administration, court proceedings, and law enforcement. The paper also discusses problematic issues surrounded the implementation of such changes in Indonesia. Tulisan ini melihat kembali perubahan-perubahan besar dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia setelah tahun 2001. Pada tahun tersebut, Indonesia, yang telah menjadi anggota Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sejak 1994, siap untuk memenuhi komitmennya dalam TRIPS. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah membuat perubahan-perubahan dalam bidang legislatif, administratif, tata cara pengadilan dan penegakan hukum. Tulisan ini juga membahas permasalahan di seputar pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut.]]>
<![CDATA[ANTI-TERRORISM LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA: ITS DEVELOPMENT AND CHALLENGES ]]>
<![CDATA[Topo Santoso]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.733 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16102
<![CDATA[Indonesia is a nation that has been subject to many of high profile terrorist cases. In relation to this, Indonesia’s legal framework on anti-terrorism contains provisions that have been generally practiced by other countries. After the 2002 Bali Bombing, the Indonesian government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1/2002 on Anti-terrorism and Perpu No. 2/2002 (which made the Perpu No.1/2002 retroactively applicable to the Bali bombings). The parliament adopted both in early 2003 in the form of Law No. 15/2003 and Law No. 16/2003. The Constitutional Court decided that Law No. 16/2003 was in-constitutional, because it was against principle of non-retroactivity stipulated under Article 28I of the 1945 Constitution. Indonesia adalah korban dari beberapa serangan teroris bersakal besar. Terkait terorisme ini, kerangka hukum anti-terorisme telah memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum juga diterima oleh berbagai negara. Pasca Bom Bali tahun 2002, lahirlah Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2/2002 yang memberlakukan surut Perpu 1/2002 untuk peristiwa Bom Bali. Dua Perpu itu kemudian diterima menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk UU No. 15/2003 dan UU 15/2003. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan pemberlakuan surut itu bertentangan dengan asas non-retroaktif yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28I.]]>
<![CDATA[UNITED KINGDOM AND USA’S LEGISLATIONS TO CLEAN HISTORIC CONTAMINATION ]]>
<![CDATA[Mr. Mahfud]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.501 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16107
<![CDATA[The industrial revolutionaries have left harmful residues on and in the land. Dealing with such contamination, the UK introduces Part 2A of the Environmental Protection Act (EPA) 1990 and the USA has legislated CERCLA 1980. This essay is going to discuss both provisions in cleaning up the contamination in each jurisdiction. We reach into a conclusion that both EPA 1990 and CERCLA 1980 govern the cost of cleaning up historic contamination, provide broad definition for the meaning of liable persons, and recognise the retroactivity principle. We find that there is a bifurcation of polluters classification in UK laws. This bifurcation is absent in US laws. Revolusi industri telah menyisakan bahan yang berbahaya baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasi pencemaran bahan berbahaya tersebut, Inggris telah menerbitkan Bagian 2A EPA 1990 sementara Amerika Serikat telah mengesahkan CERCLA 1980. Tulisan ini mengkaji kedua aturan negara tersebut. Disimpulkan bahwa baik EPA 1990 maupun CERCLA 1980 sama-sama memiliki ketentuan yang mengatur perihal biaya pembersihan kontaminasi historis, mendefinisikan makna ‘orang yang bertanggungjawab’ secara luas, dan mengakui prinsip retroaktifitas. Hukum Inggris mengklasifikasikan pencemar, namun hukum Amerika Serikat tidak memiliki sistem klasifikasi tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Simon Butt]]>;
<![CDATA[Fritz Edward Siregar]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.447 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16098
<![CDATA[This article discusses the Constitutional Court Judgment No. 36/PUU-X/2012. In this judgment, the majority of the Justices decided that the 1945 Constitution requires the State to exercise direct control over the upstream oil and gas activities. We will criticise the Justices’ deliberation that underlies the decision. The Court failed to shed light on questions pertaining to the legal rationale for ‘five activities’ doctrine that form the framework of ‘State control’ per Article 33 (3) of the Constitution and to the procedures in determining the priority ranking. In addition, the majority Justices are deemed to have left the question of whether the State is able to manage oil and gas industry unanswered. We will also describe how this judgment might result in the declining interest of foreign investors to invest in Indonesia, particularly inthe field of exploration and exploitation of natural resources. Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, mayoritas Hakim Konstitusi memutus bahwa UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan Negara secara langsungmenguasai kegiatan hulu Migas. Diuraikan kritik terhadap pertimbangan hukum dari putusan, yakni kelalaian Mahkamah tidak menjelaskan dari mana asal ‘lima kegiatan’ sebagai komponen ‘penguasaan negara’ dalam Pasal 33(3) UUD NRI Tahun 1945, bagaimana menentukan prioritas rangkingnya, dan perihal mayoritas Hakim Konstitusi yang tidak menentukan apakah Negara mampu mengelola industri Migas. Selain itu, diuraikan pula bahwa putusan tersebut berpotensi mengurangi ketertarikan investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia, khususnya di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF NATURAL DISASTER MANAGEMENT PROGRAM IN INDONESIA BETWEEN 2007 AND 2013 ]]>
<![CDATA[Heribertus Jaka Triyana]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.91 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16103
<![CDATA[This article focuses on the implementation of the natural disaster management program (NDMP) after the promulgation of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management. This implementation will be viewed both from legal and political frameworks. The aim of this article is twofold: First, to assess whether the community-based natural resources management system principle in Act No. 24 of 2007 has been implemented as the core principle for executing the NDMP. Second, to evaluate the hindrance caused by political decentralization to the effective implementation of the NDMP under Act No. 24 of 2007 as taken by local governments under the community-based natural resources management system principle. Artikel ini fokus pada pelaksanaan program penanggulangan bencana alam setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan menggunakan perspektif kerangka hukum dan politik. Tujuan artikel ini ada dua: Pertama, untuk menilai apakah prinsip pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah diimplementasikan sebagai prinsip inti untuk melaksanakan program penanggulangan bencana alam tersebut. Kedua, untuk mengevaluasi kendala yang disebabkan oleh desentralisasi politik terhadap keefektifan pelaksanaan program penanggulangan bencana alam menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun2007 sebagaimana ditempuh oleh pemerintah daerah di bawah prinsip sistem pengelolaan sumber dayaalam berbasis masyarakat.]]>
<![CDATA[REFORMA AGRARIA BERPARADIGMA PANCASILA DALAM PENATAAN KEMBALI POLITIK AGRARIA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Yanis Maladi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.505 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16108
<![CDATA[Basic Agrarian Law Act (BAL) of 1960 which sets out the foundation for agrarian reform fails to solve Indonesia’s many land-related problems. In addition to the fact that its mandate has not been implemented, there are a cornucopia of inferior rules under the BAL that run afoul with the Pancasila and the 1945 Constitution. This normative research employs library research method. Library research was carried out by studying documented materials. We find that an agrarian reform which encapsulates the paradigm of Pancasila is yet to be realised given the many irregularities found in the implementation. We conclude that the affirmation and the revitalization of Pancasila values in the national agrarian politics is of utmost necessity. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai induk reforma agraria belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan agraria di Indonesia. Selain karena banyak amanatnya belum dilaksanakan, banyak juga aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan alat studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan reforma agraria berparadigma Pancasila belum mampu diwujudkan karena banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sangat mendesak adanya penegasan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional. ]]>
