Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.556

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Journal of SouthEast Asian Human Rights Sriwijaya Law Review AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Media Iuris Yuridika POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hubungan Luar Negeri

Aktieva Tri Tjitrawati

Faculty Of Law, Universitas Airlangga

Author-ID : 404302

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

REFORMATION OF THE STRUCTURE INTERNATIONAL HEALTH LAW IN ORDER TO IMPROVE THE TRANSBOUNDARY INFECTIOUS DISEASES MANAGEMENT Aktieva Tri Tjitrawati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.2.422

The structure of international health law is currently composed under the philosofical basis of segregate and dichotomous international community. This structure affects the handling and management of TID, which is currently much harm the interests of developing countries as the emerging of multinational pharmaceutical companies. This study aimed to understand and analyse the existing system and structure of international health law (lex lata) to be used as a basis in an effort to design an ideal structure of international health law system.Keywords:international health, reform, structure of law.Key words: International health, reformation, legal structure.

HARMONIZATION OF PROTECTION PRINCIPLES OF MIGRAN WORKERS’ RIGHT TO HEALTH IN THE EFFORT OF ASEAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IMPLEMENTATION Muhammad Asphian Arwin; Aktieva Tri Tjitrawati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.1656

Millions of workers migrate within ASEAN countries each year. Malaysia, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam as recipient countries while Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam as senders of migrant workers. Migrants, who work in both formal and informal sectors, play important roles to increase national income for both sender and recipient countries, unfortunately, they lack of welfare distribution including health insurance by both countries. This research is aimed to find an alternative solution to the problem by proposing the concept of UHC implementation in ASEAN. In the context of ASEAN law, all ASEAN people could enjoy rights of health insurance from ASEAN countries. This research is a normative research, using conceptual and statute approach. The result of the analysis is expected to generate concepts which can be underlying the arrangement of public health insurance in ASEAN countries, subsequently, to be used as material for drafting the ASEAN UHC. Keywords: protection principle, migrant workers, health care

PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL Aktieva Tri Tjitrawati
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakaukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakaukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues.

Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Aktieva Tri Tjitrawati; Rizky Amalia; Fairuz Zahirah Zihni Hamdan
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.33353

AbstractOne of the Government’s efforts to develop the tourism sector is to line up in villages. Some villages that have natural potential have been developed into tourist villages. The development of tourist villages is not only in nature which is the attraction but also can be a means of education that must be optimized. Gerbo Village is one of the villages in the Pasuruan area that seeks to develop its educational tourism. An understanding of the legal aspects, including permits, business contracts, and so on, needs to be given to village officials, tourism awareness groups, and the local community. This goal is intended as a preventive effort to prevent legal problems that may arise in the future.Keywords: Tourism; Villages; Permits; Business Contract.AbstrakSalah satu upaya Pemerintah untuk pengembangan sektor kepariwisataan adalah berlini pada desa. Beberapa desa-desa yang mempunyai potensi alam di kembangkan menjadi desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak hanya pada alam yang menjadi daya tarinya, namun juga bisa menjadi sarana edukasi yang harus dioptimalkan, Hal inilah yang dilakukan oleh Desa Gerbo, salah satu desa di kawasan Pasuruan yang berupaya untuk mengembangkan wisata edukasi yang dimiliki. Pemahaman mengenai aspek hukum yang meliputi perizinan, kontrak bisnis, dan sebagainya perlu untuk diberikan bagi perangkat desa, kelompok sadar wisata dan juga masyarakat setempat. Tujuan tersebut diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk mencegah problematika-problematika hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari.Kata Kunci: Kepariwisataan; Desa; Perizinan; Kontrak Bisnis.

THE CHARATERISTIC AND EXISTENCE OF MULTINATIONAL PETROLEUM COMPANIES Cut Asmaul Husna TR; Aktieva Tri Tjitrawati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1024.242 KB)

Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain.

THE JUST DRUG DISTRIBUTION IN THE PERSPECTIVE OF WELFARE STATE Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

States have obligations to improve equitability of welfare and prosperity of the community. Pharmaceutical is one of the important and strategic industries because of its vital role to support the development of health sector. Lack of regulation on pricing-products, and diversion of social aspects in the drugs trade, either by government or industry, are associated with the paradigm that underlies regulation of the distributions. Prospective policy analysis and functional approach of law are used to find a level of balance of various interest related to the subject, and to find concepts as a basis to construct new paradigm on drugs distribution. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan. Industri farmasi merupakan salah satu industri penting dan strategis karena perannya yang vital menunjang pembangunan bidang kesehatan.Terdapat kecenderungan kurangnya peran Pemerintah dalam pricing policy obat, serta diabaikannya aspek sosial dalam perdagangan produk farmasi, baik oleh Pemerintah maupun industri farmasi. Carut marut ini berkaitan dengan ketidakjelasan paradigma yang berujung pada ketidakjelasan kebijakan yang melandasi tatanan distribusi obat. Makalah ini menggunakan analisis kebijakan prospektif dan pendekatan fungsional hukum untuk mengkaji kebijakan distribusi obat yang bersifat multi disiplin dan menemukan konsep baru untuk menemukan titik keseimbangan dari berbagai kepentingan terkait.

MASALAH KEADILAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN VIRUS SHARING DALAM SISTEM IHR Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The implementation of obligations under GISN is considered very unfair by the Government of Indonesia, so the Government stated that it is necessary to halt the delivery of sample virus to WHO until some provisions related to virus sharing and vaccine benefits are amended. In the perception of the Government, this unfair situation is a result of injustice mechanism under the GISN and IHR. New concepts are required to make changes to realize the global influenza disease surveillance system is more fair, equitable, transparent. Pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam GISN dianggap sangat tidak adil oleh Pemerintah Indonesia, sehingga perlu diambil langkah penghentian pengiriman sample virus sampai ada perubahan oleh WHO terhadap ketentuan mengenai virus sharing dan vaccine benefits. Persepsi mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia itu merupakan wujud dari ketidakadilan yang terjadi dalam sistem GISN dan IHR. Diperlukan konsep-konsep baru untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan sistem pencegahan penularan penyakit influenza global yang lebih berkesetaraan, transparan dan adil.

PERLINDUNGAN HAK DAN PEMENUHAN AKSES ATAS KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA Aktieva Tri Tjitrawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractMillions of Indonesian migrant workers living in other countries, most of them are illegal workers and are not covered by health insurance. They are very susceptible to disease because of poor quality of life and does not have access to health care. Sovereignty of the recipient State confine Indonesia to provide health protection for them,, as it has been provided by all the citizens in Indonesia through the mechanism of National Health Insurance (JKN). Protection of the right to health as part of human rights in this study is used as a starting point the imposition of obligations of the state, both sending and receiving, to cooperate in improving the health of migrant workers. Cooperation can be done through the establishment of international agreements on the implementation of Universal Health Coverag, both in the sending and receiving States.IntisariJutaan buruh migran Indonesia tinggal di luar negeri, sebagian besar dari mereka adalah ilegal dan tidak tercakup oleh asuransi kesehatan. Mereka sangat rentan terhadap penyakit akibat buruknya kualitas hidup dan tidak dimilikinya akses terhadap sarana kesehatan. Kedaulatan negara penerima menghalangi tangan negara pengirim untuk memberikan perlindungan kesehatan, sebagaimana yang telah diterima oleh semua warga di Indonesia melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai titik awal pengenaan kewajiban negara, baik negara pengirim maupun negara penerima, untuk bekerja sama dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja migran. Kerjasama dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian internasional mengenai penerapan Universal Health Coverage yang berlaku, baik di negara pengirim maupun negara penerima.

PEMBENTUKAN KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENCEGAHAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL Aktieva Tri Tjitrawati
Yuridika Vol. 27 No. 3 (2012): Volume 27 No 3 September 2012
Publisher : Universitas Airlangga

The implementation of international trade in the forest products that related with sustainable production and consumption cycle process include the legal regime of international trade in natural resources, the State Government exporters and importers, as well as markets in importing countries. International trade law regime is still have a weak role in preventing the illegal logging trade, hence it is required a International Law drafting concepts which can avoid illegal actions by obligating the exporters or the exporter countries with certain obligations. These efforts require a reconceptualization the relationship between trade and environment, which until now are often placed in the same dichotomy.

PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Aktieva Tri Tjitrawati
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Dirumuskannya ketentuan mengenai hipotik kapal dalam UU Pelayaran Tahun 2008 dan keikutsertaan Indonesia dalam International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 belum mampu mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh para pelaku dalam aktivitas bisnis pelayaran, sementara di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan mereka akan pengembalian dana pengadaan kapal. Diperlukan penataan aturan-aturan di bidang hipotik kapal, terutama memisahkan aturan tersebut dari undang-undang pelayaran, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendanai sektor ini.

Co-Authors Adhy Riyadhy Arafah Arafah, Adhy Riyadhy Cut Asmaul Husna TR Enny Narwati Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni Ken Bagus Setya Dharma Khasanah, Siti Uswatun Koesrianti Koesrianti Maharani, Kania Muhammad Asphian Arwin R. Yahdi Ramadani Rizky Amalia Romadhona, Mochamad Kevin Septi Ariadi, Septi Sri Endah Kinasih Wulandari, Sinar Aju

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search