Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 25, No 3 (2013)" : 14 Documents clear

PARALLEL IMPORTS IN TRADEMARKS Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

According to Article 3 of Act Number 15 of 2001 on Trademark, the exclusive nature of trademark rights legalizes monopoly. Based on this exclusivity, the right holders of trademarks can decide when and where they can first introduce a trademarked product to the market. This right is known as a distribution right. Once marketed however, the right holder cannot prevent their trademarked product being imported outside of the initial chosen market (exhaustion of rights). Menurut Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa hak atas merek bersifat khusus. Hak tersebut bersifat monopoli. Berdasarkan hak eksklusifnya, pemegang hak merek dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakkan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertama kalinya. Hal itu dinamakan hak distribusi. Manakala telah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor diluar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertama kali (exhaustion right).

LAW ENFORCEMENT PREPAREDNESS FOR THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA’S LAW ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM Dani Krisnawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Paradigmatic changes stipulated in Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, including regulations concerning restorative justice and diversion require the competency and skills of the law enforcement officers. This research identifies measures that have been taken and the existing barriers in preparing for the implementation of this Law. The research demonstrates that the readiness of the investigators and child prosecutors are merely limited to the outreach of Law Number 11 of 2012, whilst knowledge of the court judges only covers the draft Law. The number of officers receiving outreach is limited and should be increased. Negative perception on the officers due to the risk of a bribery accusation is feared to hamper the implementation of diversion regulation based on a restorative justice. Perubahan paradigmatik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk diantaranya ketentuan mengenai keadilan restoratif dan diversi, memerlukan kompetensi dan keahlian aparat penegak hukum. Penelitian ini mengidentifikasi langkah yang telah dilakukan dan kendala persiapan implementasi Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesiapan penyidik dan penuntut umum anak masih terbatas pada partisipasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan hakim anak memiliki pengetahuan hanya pada Rancangan Undang-Undang. Jumlah aparat yang menerima sosialisasi Undang-Undangmasih terbatas dan perlu ditingkatkan jumlahnya. Pandangan negatif terhadap aparat karena bisa menimbulkan dugaan suap dikhawatirkan menjadi penghambat diterapkannya ketentuan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

SINERGI BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA Anna Maria Tri Anggraini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

From the Competition Law perspective, the basic principles of procurement among others are transparency, non-discrimination and efficiency. For that purpose some regulations were established such as Law No. 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging prohibition. However, still there is a ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint a subsidiary of a State-Owned Enterprises directly without bidding. Such practice is violation to Article 22 and Article 19 d of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibitionof Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Prinsip dasar sistem pengadaan barang/jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha diantaranya transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi. Untuk itu, dibentuk beberapa regulasi berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang persekongkolan tender. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan yakni Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN, yang memberi peluang dilakukannyapenunjukan langsung kepada anak perusahaannya, untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal22 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

SETTLEMENT OF BANKING DISPUTE IN INDONESIA Denico Doly
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article talks about dispute between costumer and the bank. Settlement of disputes should be resolved by the principle of fast, accurate and cheap. Issues raised in this paper is how an ideal dispute resolution process to resolve dispute banking. This paper describes the advantages and disadvantages in any dispute resolution process both through litigation and non litigation. Based in the principles of fast, accurate and cheap it is explained that banks in Indonesia must resolve their disputes through non litigation or ADR. Tulisan ini membicarakan mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Penyelesaian sengketa harusnya diselesaikan dengan prinsip cepat, tepat dan murah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa yang ideal dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Tulisan ini menggambarkan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam setiap proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Berdasarkan prinsip cepat, tepat dan murah maka dipaparkan bahwa perbankan di Indonesia harus menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi atau ADR.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2013 2013

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA