Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2014)" : 14 Documents clear

INFORMED CONSENTATAS TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT GRHASIA PAKEM YOGYAKARTA Ninik Darmini; Rizky Septiana Widyaningtyas
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A written informed consent has been given for all medical acts in Ghrasia Hospital. This to be observed such as the juridical force of informed consent which is given at the beginning of the medical treatment, and the legal protection to Ghrasia Hospital Pakem Yogyakarta related to informed consent which is given at the beginning of the medical treatment. This research shows that the informed consent was valid only for medical acts performed as an initial treatment. Moreover, the hospital must tell the family about the medical treatment that has been done. Sebuahinformed consenttertulis diberikan untuk seluruh tindakan kedokteran di Rumah Sakit Ghrasia, menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yaitu: kekuatan yuridis informed consentyang diberikan pada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan pada Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta berkaitan dengan diberikannya informed consentpada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama, informed consenthanya sah untuk tindakan kedokteran yang dilakukan sebagai penanganan awal pasien. Kedua, rumah sakit wajib segera memberitahukan kepada keluarga atas tindakan kedokteran yang telah dilakukan.

IMPLEMENTATION OF ENERGY LAW OF HYBRID POWER STATION FOR SOCIAL WELFARE Dyah Ayu Widowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study was aimed to investigate the Implementation of Energy Law of Hybrid Power Station for Social Welfare in Pantai Baru. The problem formulations are the management and utilization of hybrid power station in Pantai Baru and implementation of energy law of hybrid power station for social welfare in the fields of economy and information in Pantai Baru. Based on data analysis it is concluded that the management of hybrid power station in Pantai Baru is performed collaboratively between government and the society. The existence of hybrid power station in pantai baru has positive impacts in economy and information. Penelitian ini meneliti Pelaksanaan Hukum Energi Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid untuk Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi dan Informasi di Pantai Baru. Masalah yang diteliti adalah bentuk pengelolaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga hibrid di Pantai Baru dan pelaksanaan hukum energi pembangkit listrik tenaga hibrid untuk kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi dan informasi di Pantai Baru. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembangkit listrik tenaga hibrid yang ada di pantai baru dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah dengan masyarakat. Kehadiran pembangkit listrik tenaga hibrid yang ada di pantai baru telah memberikan dampak positif di bidang ekonomi dan informasi.

INDUSTRIAL RELATIONS IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE THEORY BY JOHN RAWLS Ari Hernawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Conflict of interest between employee and employer has a complexity since its biopsychology and sosioeconomic in nature. As its implication, it is difficult to create a consensus between two different interest within a legal perspective. Justice theory by John Rawls has answered the respective problem by giving legal priority upon the group of people who have less capacity in sosial and economic. According to John Rawls, law shall give orientation toward marginalized group. In industrial relations, law shall take side upon the employee who are in subordinate position. Pertentangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha memiliki kompleksitas karena bersifat biopsikologis dan sosio-ekonomi. Sebagai implikasinya, sulit mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut dalam satu rumusan hukum. Teori keadilan dari John Rawls telah menjawab persoalan tersebut dengan memberi prioritas hukum kepada orang-orang yang secara sosial ekonomi kurang beruntung. Hukum menurut John Rawls harus berorientasi kepada kelompok marjinal. Dalam hubungan industrial, hukum harus berpihak kepada pekerja yang berada dalam posisi subordinat.

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP) Fransisca Romana Harjiyatni; Sunarya Raharja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study aims to analyse: (1) The function of the Administrative Court in providing protection against environmental sustainability; (2) Constraints of the implementation of the administrative court functions in resolving environmental disputes. The results showed that: The function of the Administrative Court in providing protection toward the environment is not optimal yet. Administrative Court Decisions has not provided environmental sustainability because judges tend to be formalistic procedural in using their consideration. This is due to the presence of a number of constraints which include: government decision restrictions in the field of environment that can be disputed in the administrative court, there is no use of the principle of sustainable development as the consideration for the judge in deciding the case, and the judges’ less understanding about environmental problems. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; (2) kendala-kendala pelaksanaan fungsi PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi PTUN dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan adalah belum optimal. Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.

PRINSIP GOOD FAITH(ITIKAD BAIK) DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Mrs. Cindawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The law of international business contracts is the law of national contract with additional of foreign substances, this principle relevant for the law of international business contracts. Writer has an interest in the issue what principle good faith in the international business contract law. Principle good faith is honesty in behavior or honesty in trade transaction, which include honesty in fact and honour towards proper trade standards, and honesty in trade transaction. Relations require good faith when contract signatory, but also not yet to close the contracts. Hukum Kontrak Internasional adalah hukum kontrak nasional yang ada unsur asingnya, prinsip ini relevan bagi Hukum Kontrak Internasional. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan permasalahan: apa prinsip good faith(itikad baik) dalam hukum kontrak internasional? Prinsip good faith(itikad baik) tidak lain adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Hubungan mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.

THE IMPORTANT OF MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION BETWEEN INDONESIA AND OTHER FOREIGN STATES Amelya Gustina
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The advancement of globalization, cause the high rate of migration people from one nation to another nations. They come for many activities that might cause problems for them in the destination countries that make them arrested or detention. Realizing this condition many country establish consular relation by ratified VCCR 1963. In spite of it, there are still many cases not related to that cconvention. The method used is the juridical-normative with qualitative-descriptive approach. The result of paper reveals that the importance of Mandatory Consular Notification (MCN) is to optimalize the protection of Indonesia citizens in abroad. Kemajuan globalisasi, menyebabkan tingginya tingkat migrasi orang dari satu negara ke negara lain. Mereka datang untuk berbagai aktivitas yang mungkin menyebabkan masalah di negara tujuan yang membuat mereka ditangkap atau ditahan. Menyadari kondisi ini banyak negara membangun hubungan konsuler dengan meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Terlepas dari itu, masih banyak kasus warga tidak terkait dengan konvensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa pentingnya Persetujuan Notifikasi Konsuler (Mandatory Consular Notification/MCN) untuk mengoptimal perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri.

THE APPLICATION OF THE BALANCE PRINCIPAL IN THE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN MARINE AND COASTAL AREAS Jantje Tjiptabudy
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to discuss the implementation of balance principle of marine and coastal resources management. The type of this research is a normative research by way of applying the provisions and conceptual approach. The result of the research shows that the government authority is more dominant than protect the interest of adat law society. In the implementation of balance principle with regards to the coastal and natural resources management has not yet fully provided the positive impact for the social welfare. Besides, both parties have different concept of balance principle, so that it is incompatible with the substance and interpretation in its implementation. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir. Jenis Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat hukum adat. Penerapan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai konsep yang berbeda tentang prinsip keseimbangan sehingga dalam penerapannya belum sesuai dengan makna atau hakekatnya.

PENATAAN LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Retno Mawarini Sukmariningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This purpose of this article is to harmonize and to synchronize regulations of independent state agencies in order to avoid from the overlapping within those agencies so that they persistently can exercise their function, and further to analyze them normatively as ad-hoc commissions under the effective regulations or otherwise. The rearrangement is purported to reconstruct the regulations of independent state agencies and it must begin from the constitution so that we internally can simplify to supervise and to minimize abuse of power carried on by the independent state agencies in order to answer people’s serious challenge. Tulisan ini mempunyai tujuan agar ada harmonisasi regulasi lembaga negara mandiri supaya sesama lembaga negara mandiri tidak overlappingdalam menjalankan fungsinya dan lebih jauh lagi untuk mengkaji secara normatif lembaga negara mandiri seperti komisi-komisi yang dibentuk secara ad-hocdalam peraturan perundang-undangan jauh lebih efektif atau justru sebaliknya. Penataan regulasi ini bermaksud untuk penataan regulasi kelembagaan negara khususnya lembaga negara mandiri yang diawali dari konstitusi, sehingga akan memudahkan pengawasan secara internal dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara mandiri yang pembentukannya mestinya untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat.

REORIENTATION TOWARDS THE NATURE OF JURISPRUDENCE IN LEGAL RESEARCH Danang Hardianto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article is used to distinguish a deepest understanding between normative and empirical legal research. The jurisprudence is characteristically sui generis or ‘be on one’s own’, it contents norms and its scope, namely legal dogmatic, legal theory, and philosophy of law, is used to solve legal issues or problems.Otherwise the empirical science armed with its methodology,especially in connection with the sociology of law and called with the socio-legal research, describes merely the legal phenomena. Therefore, this article chiefly criticize the failing of the sociology of law to solve legal issues or problems for legal practice or legal scholarship. Artikel ini digunakan untuk membedakan sebuah pemahaman yang mendalam diantara penelitian hukum normatif dan empiris. Ilmu hukum bersifat sui generis atau hanya untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum mengandung norma dan ruang lingkupnya, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, digunakan untuk memecahkan isu atau masalah hukum. Sebaliknya ilmu sosial, terkait dengan sosiologi hukum dan disebut dengan penelitian socio-legalhanya menggambarkan gejala-gejala hukum. Oleh karena itu, secara tegas artikel ini mengkritisi kegagalan sosiologi hukum untuk memecahkan isu atau masalah hukum baik untuk kebutuhan praktik maupun akademisi.

MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY’S TOOL Ahmad Sobari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indonesia has the Act No. 1 of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and has ratified Treaty on MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty) with Act No. 15 of 2008, the act mandated to Ministry of Justice and Human Rights as the Central Authority. Modus operandi and crime increasingly sophisticated as technological developments, in such a way that cause difficulties to search, seize and transmit properties from the requested country to the requesting country, so that is needed bilateral or multilateral cooperation. Indonesia must be better cooperation among relevant agencies in accordance with established procedures. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan meratifikasi Perjanjian tentang MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty)dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2008, dan mandat kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat. Modus operandi kejahatan makin canggih seiring perkembangan teknologi, sedemikian rupa yang menyebabkan kesulitan untuk mencari, menyita dan mengirimkan hasil kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta, sehingga perlu kerjasama bilateral atau multilateral. Di Indonesia harus ada kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA