Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 27, No 2 (2015)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[THE FUNCTION AND PURPOSE OF AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION ACCORDING TO THE INTERNATIONAL AIR LAW ]]>
<![CDATA[Atip Latipulhayat]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.348 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15890
<![CDATA[The main objective of an aircraft accident investigation is to find out the most probable causes of such accident. This represents a technical investigation in nature. At the practical level, however, this report is often used as legal evidence before the court. This paper argues that the main purpose of an aircraft acccident investigation is technical in nature and judicial investigation is carried out when the technical investigation found elements of crime that has been alleged as the most probable cause of the accident. Menurut Konvensi Chicago 1944, tujuan utama suatu investigasi kecelakaan pesawat udara adalah untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi, investigasi ini bersifat teknis. Namun, laporan investigasi ini seringkali dijadikan alat bukti di pengadilan khususnya apabila faktor kesalahan manusia dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut. Investigasi teknis berubah menjadi investigasi yuridis. Tulisan ini berpendapat bahwa hakikat investigasi kecelakaan pesawat udara adalah bersifat teknis dan investigasi yuridis hanya akan dilakukan apabila laporan investigasi teknis menunjukkan adanya elemen kriminal. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA PT BANK BRISYARIAH ]]>
<![CDATA[Destri Budi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.616 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15895
<![CDATA[PT Bank BRISyariah Bank uses two types of multiple akad in take over financing which are 3 (three) independent akad: akad qardh, purchase agreement, and akad murabahah, and the other one is akad hawalah wal murabahah which are also a multiple akad, a combination between akad hawalah and akad murabahah. Akad qardh used as a basis for granting loans to customers to repay the loan at a conventional bank, and then customer and purchase agreement to sell its assets which are no longer bound as collateral, to the bank. Customer then sell the assets through murabaha financing agreement. PT Bank BRISyariah menggunakan dua jenis multi akad dalam transaksi pengalihan hutang yaitu tiga akad yang berdiri sendiri yaitu akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah yang juga merupakan multi akad, perpaduan akad hawalah dan akad murabahah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, selanjutnya nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, kepada bank syariah. Hasil penjualan digunakan nasabah untuk melunasi qardh-nya kemudian menjual aset melalui akad pembiayaan murabahah, sehingga Bank berhak mendapatkan margin keuntungan.]]>
<![CDATA[PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI ]]>
<![CDATA[Urip Santoso]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.01 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15886
<![CDATA[Status of reclamation coast land is state land. The status of land rights acquired privately held company is derived from reclamation building right or use right. The status of land rights acquired local governmentis the management right or use right. The status of land rights acquired by privat company that workwith local government is building right or use right of management right. Land right derived from thereclamation acquired through the determination of the government in the from of decree granting right,namely those who do apply. Reclamation land titling state to the head of the national land agency republikof Indonesia. Status tanah hasil reklamasi pantai adalah tanah negara. Status hak atas tanah yang diperoleh perusahaanswasta yang berasal dari reklamasi pantai adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Status hak atastanah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Status hakatas tanah yang diperoleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotaadalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. Hak atas tanah yang berasal darireklamasi pantai diperoleh melalui Penetapan Pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hakyaitu pihak yang melakukan reklamasi pantai mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negarakepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[ASIAN PUBLIC INTELLECTUALS’ ROLES IN COMBATTING TRAFFICKING IN ASEAN COUNTRIES ]]>
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.32 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15891
<![CDATA[The ASEAN Economic Community which facilitates free movement of people among ASEAN countries may cause a more progressive migration. One of the unintended consequences of migration is human trafficking. This paper suggests that there should be a collaborative measure taken by public intellectuals of ASEAN countries to combat human trafficking. Public intellectuals from receiving and sending countriesin ASEAN should share their information, knowledge, roles, responsibilities, resources, and services. This paper emphasizes that Asian public intellectuals as the member community in curbing human trafficking in the ASEAN region should involve government agencies, NGOs and communities. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menfasilitasi kebebasan penduduk negara anggota ASEAN untuk berpindah dapat menyebabkan terjadinya suatu migrasi besar-besaran. Salah satu konsekwensi yang tidak dikehendaki dari migrasi adalah perdagangan orang. Makalah ini menyarankan perlunya suatu langkah kerjasama yang dilakukan oleh intelektual publik di negara ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Intelektual publik dari negara penerima dan pengirim di ASEAN perlu untuk membagi informasi, pengetahuan, peranan, tanggung jawab, sumber daya, dan pelayanan mereka. Makalah ini menekankan bahwa intelektual publik Asia perlu melibatkan pemerintah, LSM and warga masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Hari Harjanto Setiawan]]>;
<![CDATA[Makmur Sunusi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.352 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15887
<![CDATA[Act Number 11 of 2012 involving social work profession in dealing with children in conflict with the law (ABH). This paper will discuss the role of social worker as professional that will work closely with legal professional. Clarity of roles is expected to avoid collisions with each other due to the jobs involved have some similar roles and functions. Public prosecutor, community worker and social worker are expected to work in harmony in performing their duties. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melibatkan profesi pekerjaan sosial dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tulisan ini akan membahas peranan pekerja sosial sebagai sebuah profesi yang akan bekerja sama dengan profesi hukum. Kejelasan peranan ini diharapkan tidak terjadi benturan satu sama lain karena profesi yang terlibat mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Jaksa, pendamping kemasyarakatan dan pekerja sosial diharapkan dapat berjalan harmonis dalam melakukan tugasnya.]]>
<![CDATA[THE LEGAL PROTECTION FOR A GOOD FAITH BUYER UNDER A COURT DECISION ]]>
<![CDATA[Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.186 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15892
<![CDATA[There are various principles given in Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and HIR/RBg in providing legal protection on good faith purchaser, but all of these principles eventually dropped their pedestal on a judge’s verdict to decide whether or not the intention of the buyer is based on a good faith purchaser. There are also many factors that can influence the decision of a judge that can lead to different conceptions of the protection provided. In addition, the rapid development of the present law requires judges to review the general principles of law and also applying existing law theories in the making of their verdict. Permasalahan perlindungan hukum pembeli beritikad baik merupakan masalah yang cukup mendasar dalam hukum kita. Terdapat berbagai prinsip yang diberikan dalam KUHPerdata maupun HIR/RBg dalam mengupayakan perlindungan hukum pembeli beritikad baik, akan tetapi upaya-upaya tersebut pada akhirnya menjatuhkan tumpuannya pada putusan hakim untuk menilai beritikad baik atau tidaknya seseorang. Di sisi lain, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusan seorang hakim sehingga apabila dikaitkan dengan itikad baik, dapat menimbulkan konsepsi yang berbeda-beda terhadap perlindungan yang diberikan. Selain itu, pesatnya perkembangan hukum sekarang ini mewajibkan hakim-hakim untuk mempelajari kembali asas-asas hukum serta menerapkan teori-teori hukum yang ada dalam membuat putusannya.]]>
<![CDATA[THE IMPLICATION OF SPECIAL PROVISIONS FOR DISPUTES OVER OWNERSHIP RIGHTS AND OTHER CIVIL DISPUTES TOWARDS RELIGIOUS COURT JURISDICTION ]]>
<![CDATA[Mrs. Hartini]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.495 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15897
<![CDATA[This study analyzes the meaning and scope in terms of property rights disputes or other disputes on specialis rule of clause (2) Article 50 paragraph (2) of the Law on Religious Courts and its implications to the boundary of the absolute competence between religious court and district court. This research also viewed the practice of disputes settlements deal with the property rights or other disputes on Islamic economics cases. The study was conducted by analyzing the legal regulations and court rulings related to islamic economic cases lodged property rights disputes or other disputes. Research was equipped with primary data and analyzed qualitatively. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis makna dan cakupan dalam istilah sengketa hak milik atau sengketa lain pada aturan spesialis, Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama beserta implikasinya terkait batas kewenangan absolut antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri serta praktik penyelesaian sengketa hak milik atau sengketa lain yang selama ini diputus terkait perkara ekonomi syariah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan terkait perkara ekonomi syariah yang tersangkut sengketa hak milik atau sengketa lain. Penelitian dilengkapi dengan data primer yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Indirani Wauran]]>;
<![CDATA[Titon Slamet Kurnia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.409 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15888
<![CDATA[This article criticizes the judicial review practice over trademarks infringement in Indonesia. This article argues that to be fair the court should consider the confusion effect to determine whether there is a trademarks infringement case in accordance with Art. 16.1 of the TRIPs Agreement. This article concludes that Indonesia needs to improve its legislation to meet the requirement of the TRIPs Agreement and to improve the judges quality in applying the Trademarks Law properly by considering its purpose which grants the trademark owner a protection of the trademark’s identity and a protection against confusion against unauthorized use by third parties. Artikel ini mengkritisi praktik yudisial atas kasus pelanggaran merek di Indonesia. Atas dasar itu artikel ini berargumen bahwa supaya adil maka pengadilan seyogianya mempertimbangkan efek kebingungan untuk menentukan apakah ada pelanggaran merek sesuai Art. 16.1 TRIPs Agreement. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki legislasinya supaya sesuai tuntutan TRIPs Agreement dan meningkatkan kualitas hakimnya dalam menerapkan Hukum Merek secara memadai dengan mempertimbangkan aspek purposivenya untuk memberikan kepada pemilik merek perlindungan atas identitas mereknya itu sendiri dan perlindungan atas kebingungan yang ditimbulkan oleh penggunaan merek tanpa hak oleh pihak ketiga.]]>
<![CDATA[KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PEKERJA INDONESIA DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL DAN KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Mrs. Sulistyowati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.641 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15893
<![CDATA[This research purports to identify and find the form of imparity on the rights and obligations of the foreign investors and Indonesian workers in Indonesian regulations of investment law. The imparity is shown in: (i)discrepancies in minimum wage among employee working in foreign investment and domestic investment;(ii) rights and obligations; as well as (iii) legal culture which perceives Indonesian employee as one ofthe production factors. Such imparity, however, are not without purpose. It is aimed to complete verticalharmonization to avoid overlapping regulations. Nonetheless, the author finds this imparity still bringmore favour to the foreign investors. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan bentuk-bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penanam modal asing dan pekerja Indonesia dalam peraturan perundang-undanganmengenai penanaman modal. Ketidakseimbangan tampak pada: (i) upah minimum yang sama terhadappekerja Indonesia baik yang bekerja di PMA maupun PMDN; (ii) hak dan kewajiban; serta (iii) budayahukum yang menganggap pekerja Indonesia sebagai salah satu faktor produksi yang sama halnya denganfaktor produksi lainnya. Ketidakseimbangan ini bukanlah tanpa tujuan. Ketidakseimbangan yang adaditujukan untuk menciptakan harmonisasi vertikal dalam rangka menghindari kebijakan yang tumpangtindih. Hanya saja, penulis berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini masih lebih menguntungkanpenanam modal asing.]]>
<![CDATA[THE AUTHORITY TO FILE BANKRUPTCY PETITIONS AFTER THE ESTABLISHMENT OF INDONESIA’S FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ]]>
<![CDATA[Erma Defiana Putriyanti]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.101 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15898
<![CDATA[The transfer in the functions, duties, and authority for regulation and supervision as stipulated in Article 55 of the Act concerning the Financial Services Authority (OJK) does not include the transfer of authority in filing a petition for bankruptcy. The authority to file a bankrupty petition against a debtor in the financial services sector still refers to Article 2 paragraph (3) to (5) Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. Peralihan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak termasuk peralihan kewenangan pengajuan pailit. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang bergerak dibidang jasa keuangan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.]]>
